Connect with us

Hukum

Dugaan Skandal Investasi Telkomsel ke GoTo Milik Garibaldi Thohir dan MenBUMN Erick Thohir Dilaporkan ke KPK

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Dugaan skandal investasi Telkomsel ke perusahaan GoTo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengecekan terhadap laporan dugaan skandal investasi Telkomsel ke perusahaan GoTo.

Penegasan ini disampaikan Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri saat ditanya perihal laporan LQ Indonesia Lawfirm terhadap Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Utama GoTo Garibaldi Thohir ke KPK.

“Kami cek dulu (ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat),” ujar Ali, Senin sore (20/2).

Dalam kasus ini, LQ Indonesia Lawfirm bertindak sebagai kuasa dari LSM Konsumen Cerdas Hukum (LSM KCH) terkait aduan masyarakat mengenai dugaan kerugian negara dalam pembelian saham GoTo oleh salah satu BUMN PT Telkom, yang diduga merupakan perbuatan melanggar UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Humas LQ Indonesia Lawfirm, Bambang Hartono menjelaskan, laporan tersebut dibuat setelah pihaknya mendapatkan surat kuasa khusus dari LSM Konsumen Cerdas Hukum (LSM KCH).

Surat kuasa tersebut perihal aduan masyarakat mengenai dugaan kerugian negara dalam pembelian saham GoTo oleh salah satu BUMN PT Telkom, yang diduga merupakan perbuatan melanggar UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Terlapor dalam Dumas (aduan masyarakat) ini adalah Erick Thohir selaku Menteri BUMN, Garibaldi Thohir selaku komisaris GoTo. Laporan soal dugaan skandal investasi ini didasari oleh sejumlah bukti-bukti,” kata Bambang Hartono, Senin (20/2).

Bambang mengurai, dalam transaksi pada tanggal 16 November 2020, Telkomsel membuat perjanjian dengan PT AKAB (GoTo) untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi atau convertible bond (CB) tanpa bunga sebesar 150 juta dolar AS, atau setara Rp 2,1 triliun dengan tenggat jatuh tempo pada 16 November 2023.

Lalu pada tanggal 18 Mei 2021, Telkomsel kembali membeli saham GoTo senilai 150 juta dolar AS (Rp 2,1 triliun) yang dikonversi menjadi 29.708 lembar saham. Kemudian melakukan opsi beli lagi senilai 300 juta dolar AS (Rp 4,2 triliun). Sehingga, Telkomsel telah membeli saham GoTo sebanyak 89.125 lembar senilai Rp 6,3 triliun, di mana harga per lembar saham Rp 70 juta atau 5.045 dolar AS.

Menurut Bambang, selain transaksi di atas, pada tanggal 29 Oktober 2021, PT AKAB melakukan perubahan Akta No 128. Terdapat perubahan status Garibaldi Thohir yang menjadi komisaris utama sekaligus pemegang saham Seri D GoTo sebanyak 1.054.287.487 lembar pada harga nominal Rp 1 per lembar saham.

Kemudian Maret 2022, GoTo secara resmi mengumumkan IPO dengan harga penawaran Rp 316 hingga Rp 346 per lembar.

“Sekarang harga GoTo per lembar Rp 125 per tanggal 17 Februari 2023,” kata Bambang.

Sehingga, jelas Bambang, dari kronologi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kerugian negara. Pertama, transaksi obligasi selama 3 tahun tanpa bunga yang diberikan oleh Telkomsel senilai Rp 2,1 triliun sangat janggal.

Dijelaskan Bambang, transaksi pembelian saham GoTo Rp 6,3 triliun ketika IPO berkisar Rp 316 hingga Rp 346 per lembar.

“Sekarang harganya hanya 125 per lembar, maka capital loss, atau kerugian harga pasar sekitar 60 persen dari modal Rp 6,2 triliun yaitu senilai Rp 3,2 triliun. Anehnya ketika negara dirugikan, malah Garibaldi Thohir dijadikan komisaris utama dan mendapatkan 1 miliar lembar saham GoTo. Di sinilah kami adukan dugaan tindak pidana korupsi agar diusut tuntas,” ujar Bambang.

Terkait laporan ini, Bambang menegaskan bahwa pihaknya tidak menyerang individu tertentu, melainkan hanya bentuk kepedulian kepada negara dan masyarakat yang dirugikan.

“Kerugian negara ini adalah uang milik seluruh rakyat Indonesia dan tidak semestinya aturan dan etika dilanggar dan negara dirugikan demi kepentingan pihak tertentu,” demikian Bambang. (tw)

Hukum

Kepala PPATK Pastikan Transaksi Janggal Rp.349 Triliun Terkait TPPU

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta,

Kepala Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memastikan bahwa temuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp349 triliun terkait dugaan tindak pencucian uang (TPPU).

Pernyataan itu disampaikan Ivan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Selasa (21/3). Dia menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa yang ingin memastikan bahwa transaksi janggal tersebut terkait TPPU.

“PPATK yang diekspose itu TPPU atau bukan?” Tanya Desmond.

“TPPU, pencucian uang,” jawab Ivan.

“Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan, tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak mungkin kami sampaikan,” tambahnya.

Desmond lalu meminta penegasan kepada Ivan apakah jumlah uang tersebut merupakan tindak kejahatan. Politikus Partai Gerindra itu mengaku ingin meminta kejelasan soal transaksi tersebut. Dia bahkan membuka peluang komisinya untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami hal itu.

“Karena saya berpikir kalau ini ada sesuatu terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara, sesudah ini perlu ada Pansus DPR untuk keseriusan ini,” katanya.

Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengungkap transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu turut melibatkan pihak luar. Dia mengaku telah bersepakat dengan Kemenkeu untuk menindaklanjuti laporan PPATK tersebut.

“Apabila nanti dari laporan pencucian uang ditemukan tindak pidana maka akan ditindaklanjuti proses hukum,” katanya.

Yang menjadi pertanyaan masyarakat saat ini Dana janggal darimana hingga kemenkeu melakukan TPPU? (ut)

Continue Reading

Hukum

Teddy Minahasa dan Linda Cepu ke Taiwan Lihat Pabrik Sabu, Ini Reaksi Polri

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Polri angkat bicara atas pernyataan terdakwa kasus narkoba Linda Pujiastuti alias Linda Cepu yang mengaku pernah ke pabrik sabu di Taiwan bersama Irjen Teddy Minahasa.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Krisno Halomoan meminta hal itu langsung diklarifikasi oleh Linda.

Sebab, ia menyebutkan pihaknya hanya bekerja sama dengan intelijen internasional dan bukan perorangan seperti pernyataan Linda Cepu.

“Tanya saja sama bu Linda. Saya kerja samanya sama internasional, nih saya dengan intelijen dengan sumber informasi di sana itu juga banyak,” katanya kepada wartawan, Senin (20/3/2023).

Sekadar diketahui, terdakwa kasus narkoba Linda Pujiastuti alias Linda Cepu mengklaim Teddy Minahasa meminta fee Rp100 miliar untuk meloloskan 1 ton sabu dari Taiwan.

Bahkan, Linda Cepu juga mengaku pernah ke pabrik sabu Taiwan bersama mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa.

Pernyataan Linda itu disampaikan pada sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu, 15 Maret 2023.

Beginilah kelakuan dan perbuatan sebagian para petinggi Polri, sungguh mengenaskan. Sudah bukan rahasia umum jika memang Institusi ini sudah rusak. (tw)

Continue Reading

Hukum

Terus Bergulir Kasus Korupsi BTS 4G yang Dilakukan Johnny G Plate dan adiknya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) 4G pada Rabu (15/3). Kejagung mengungkapkan akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status sang Menteri dan adiknya, Gregorius Alex Plate, pada pekan depan.

Perlu diketahui, Johhny telah diperiksa untuk kali kedua. Pertama, pada 14 Februari dan kedua kalinya pada 15 Maret. Begitu juga adiknya, telah diperiksa Kejagung dua kali, yakni 26 Januari dan 13 Februari.

Berikut fakta-fakta pemeriksaan Kejagung dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020-2022.

Adik Menkominfo Dapat Fasilitas
Saat dilakukan pemeriksaan Kejagung menemukan Gregorius menerima fasilitas negara, padahal di sisi lain ia tidak memiliki jabatan di institusi yang dipimpin oleh kakaknya itu. Kejagung pun terheran-heran.

Kejagung mengungkapkan Gregorius menikmati fasilitas, seperti turut serta perjalanan dinas ke luar negeri dan menikmati fasilitas uang.

“Justru kita dalami. Kan beliau ini nggak ada hubungan hukum di Kominfo, kenapa ada aliran ke sana, mendapatkan fasilitas seperti itu. Apakah ada perintah mungkin dari kakaknya atau seperti apa nanti kita lihat perkembangannya,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana.

Namun pada akhirnya, Kejagung menyebutkan Gregorius telah mengembalikan fasilitas uang sebesar Rp 534 juta ke Kejagung.

“Dia mengembalikan secara sukarela. Artinya memang penyidik mendeteksi ada aliran dana pada adiknya beliau. Maka hari ini dilakukan klarifikasi, karena adiknya ini nggak ada hubungan hukum apapun dari Kementerian (Kominfo-red),” kata Ketut.

Sumber Aliran Dana

Setelah pemeriksaan dilakukan, terkuak sebuah fakta baru. Kejagung mengungkapkan aliran dana Rp 534 juta yang dikembalikan oleh Gregorius Alex Plate itu ternyata berasal dari anggaran Bakti Kominfo.

“Tentunya nanti kita lihat setelah kita ekspos, setelah kita gelar perkara, tapi yang jelas itu dana dari Bakti. Apakah itu terkait dengan proyek (BTS 4G-red) ini atau tidak, yang kami tahu itu diambil dari anggaran Bakti,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi.

Namun sayangnya Kejagung tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut, menyoal apakah Johnny mengetahui aliran dana yang diterima adiknya itu atau tidak.

Manipulasi Proyek BTS 4G Bakti Kominfo
Kejagung juga mendapatkan informasi baru bahwa laporan pembangunan proyek BTS 4G Bakti Kominfo telah dimanipulasi laporannya. Hal ini terungkap usai tim Kejagung melakukan pengecekan langsung ke lokasi.

“Beberapa saat lalu, kami telah mengirimkan tim ke beberapa wilayah untuk cek ke lokasi, dan hasilnya sebagian besar tidak sesuai yang dilaporkan secara resmi pada kami,” ungkap Kuntadi.

Kutandi menjelaskan adanya ketidakcocokan jumlah pembangunan BTS 4G di beberapa wilayah, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Papua, dan beberapa lainnya.

Terkait persentase perkembangan pembangunan BTS 4G tersebut, Kuntadi menyebutkan bahwa Kejagung tengah menghitungnya dengan dibantu ahli dan BPKP.

“Terkait dengan penghitungan kerugian negara, sampai saat ini masih proses penghitungan,” ucapnya.

Kejagung Bakal Tentukan Status Menkominfo
Dari total 26 pertanyaan yang diberikan kepada Johnny pada 15 Maret lalu, Kejagung merasa dari hasil pemeriksaan sudah cukup. Kutandi mengatakan akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ini.

“Untuk gelar perkara tentunya, untuk perkara keseluruhan, tapi sekaligus di dalamnya termasuk juga terkait dengan posisi JGP,” tegasnya.

Mengenai gelar perkara dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo Tahun 2020-2022 direncanakan dilakukan pada pekan depan.

“Mudah-mudahan dalam waktu minggu ke depan ada jawaban, teman-teman bisa kumpul lagi ke sini,” kata Ketut.

Diketahui dalam dua kali pemanggilan oleh Kejagung, Johnny masih berstatus sebagai seorang saksi saja.

Lima Tersangka Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo
Adapun dalam pengusutan kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka, yakni:

Dirut Bakti Kominfo AAL, GMS selaku Direktur Utama Moratelindo, YS selaku Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020, MA selaku Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending