Peristiwa
Erick Thohir Tak Mampu Atasi Kerugian Rp.9,5 T Dapen BUMN Salah Investasi dan Dikorupsi, Jadi Kasus Asabri Jilid 2?

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan sebanyak 65 persen dana pensiun pelat merah bermasalah terindikasi mengalami salah investasi hingga korupsi dan saat ini Erick thohir tak mampu mengatasi hal ini serta tidak bisa berbuat apa-apa.
Kasus dana pensiun yang sebelumnya menarik perhatian publik adalah Asabri dan Pelindo karena terlibat pidana korupsi.
Erick menyebut setidaknya ada Rp9,5 triliun uang pensiun terindikasi salah penempatan investasi hingga korupsi. Adapun, saat ini Kementerian BUMN telah menetapkan batas waktu untuk konsolidasi pengelolaan dan kebijakannya akan diselesaikan tahun ini.
“Dapen BUMN kan kemarin sudah ada deadline pengelolaannya dikonsolidasi, Rp9,5 triliun yang terindikasi ada salah investasi ataupun korupsi, tentu yang [dapen BUMN] korupsi kemarin sudah diambil tindakan,” kata Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Erick menuturkan bahwa untuk dana pensiun BUMN yang salah kelola investasi namun bukan korupsi didorong untuk melakukan transisi penyehatan dan dapat rampung di rentang 3-5 tahun.
Dia menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan persis seperti penyehatan Asuransi Jiwasraya yang membutuhkan masa transisi penyehatan hingga 3 tahun.
“Yang penting rule of the game-nya benar. Pihak yang ditunjuk buat konsolidasi itu IFG, kan IFG sudah berpengalaman, sudah ada Pak Hexana,” tandasnya.
Perlu diketahui, Indonesia Financial Group (IFG) melalui PT Bahana TCW Investment Management akan membantu mengelola investasi di delapan dana pensiun BUMN.
Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha menegaskan IFG sebagai BUMN Holding Asuransi, Penjaminan dan Investasi terus berkomitmen untuk mendukung setiap program strategis pemerintah, termasuk kerja sama pengelolaan aset investasi dana pensiun (Dapen) BUMN.
“Pada dasarnya, kerja sama ini tidak meniadakan tanggung jawab dari masing-masing BUMN pendiri Dapen untuk menjamin benefit jangka panjang dari perjanjian yang disepakati bersama karyawan BUMN,” ujar Oktarina kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Erick menyatakan setidaknya ada dua mekanisme suntikan dana Rp12 triliun ke dana pensiun pelat merah bermasalah.
Menteri Erick menuturkan salah satu mekanisme yang akan ditempuh untuk menyuntikan Rp12 triliun ke dapen BUMN bermasalah, yaitu melalui setoran dana (top-up) dari pemilik dapen itu sendiri.
“Penambahan [dana ke dana pensiun BUMN bermasalah] Rp12 triliun ini ada dua cara. Pertama, melalui top-up. Jadi pemilik dana pensiun harus top-up, harus bertanggung jawab dong,” kata Erick dalam Acara Ramah Tamah Menteri dengan Wartawan BUMN di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Selain itu, yang kedua adalah dengan cara pelepasan aset dapen BUMN. “Nanti mencari solusi melepas aset atau hal lain untuk memperbaiki kinerja. Nanti kita lihat lagi,” tambahnya.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko itu menyatakan dana pensiun pelat merah bermasalah membutuhkan suntikan modal dengan total mencapai Rp12 triliun.
Tiko mengatakan bahwa suntikan dana Rp12 triliun itu merupakan hasil perhitungan yang berasal dari rasio kecukupan dana (RKD) milik 65 persen dana pensiun BUMN bermasalah.
“Kita lihat RKD [rasio kecukupan dana] berapa, itu memang ada kebutuhan penambahan modal sekitar Rp12 triliun secara total,” ungkap Tiko saat ditemui usai rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Tiko mengklaim Kementerian BUMN juga tengah melakukan penyortiran terhadap dana pensiun BUMN yang akan mendapatkan penambahan modal.
“Kita lagi detailkan mana-mana saja [dapen BUMN] yang perlu [suntikan modal], nanti akan kita lihat dana pensiun mana yang dalam kekurangan modal, ringan, dan sudah memenuhi modal,” ujarnya.
Di samping itu, Tiko menambahkan bahwa Kementerian BUMN juga tengah melakukan stress testing.
“Karena Rp12 triliun ini statistiknya, insyaAllah setelah Lebaran akan kita umumkan secara detail tapi kira-kira angkanya sekitar Rp12 triliun dan itu menyebar, ada [dapen BUMN] yang sangat berat dan ada yang sangat ringan,” pungkasnya.
Apakah ini adalah modus berulang-ulang yang terus dilakukan selama Erick Thohir menjadi menBUMN karena tiba-tiba banyaknya BUMN yang salah urus dan ujung-ujungnya dikorupsi secara berjamaah, siapa yang harus bertanggung jawab? Seharusnya secara adab dan moral, menBUMN yang sudah tak mampu mengatasinya segera legowo. (tw)
Peristiwa
Mengenal Quiet Cutting, ‘Modus Baru’ PHK Karyawan

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pandemi melahirkan banyak istilah baru di dunia ketenagakerjaan. Setelah fenomena quiet quitting mengemuka dengan alasan kesehatan mental para pekerja, kini muncul jargon baru yang dinamakan quiet cutting.
Quiet cutting merupakan istilah yang kontradiktif dengan quiet quitting. Di saat quiet quitting menjadi kampanye dari para pekerja untuk bekerja sewajarnya, muncul respons perusahaan yang mencoba kembali mengambil alih kontrol dengan menggunakan teknik quiet cutting.
Quiet cutting merupakan suatu bentuk penugasan pekerja ke posisi baru dengan harapan mereka pada akhirnya akan berhenti sehingga perusahaan dapat menghemat biaya pesangon. Terdengar familiar?
Munculnya ‘tren-tren baru’ di tempat kerja kerap kali mencerminkan keadaan pasar kerja dan ekonomi saat ini. Apa penyebab fenomena ini terjadi? Bagaimana cara karyawan menyikapi praktik seperti ini?
Dengarkan obrolannya bersama Ketua Umum Ikatan Sumber Daya Manusia Indonesia (ISPI), Ivan Taufiza dalam episode terbaru podcast Tolak Miskin ‘Mengenal Quiet Cutting, ‘Modus Baru’ PHK Karyawan. Klik widget di bawah untuk mendengarkan atau temukan podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal sinar lainnya. (tri)
Peristiwa
Roy Suryo: Ijazah Terakhir Gibran Anak Jokowi Bukan S1, Bapak karo Anak Podo Wae, Ambyar!

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo turut memberikan respons terkait polemik ijazah terakhir Gibran Rakabuming Raka. Dia membantah ijazah University Technology Sydney (UTS) milik Gibran palsu.
Sebagai informasi, setiap orang Indonesia yang sekolan di luar negeri lalu bekerja di institusi pemerintah maka sertifikat atau ijazah pendidikan tinggi di luar negeri wajib mendapatkan sertifikat penyetaraan dari Kementerian Pendidikan. Tanpa sertifikat penyetaraan maka sertifikat atau ijazah luar negeri tidak diakui di Indonesia.
Nah Roy Suryo mengungkap dokumen terkait kelulusan milik Gibran dari UTS. Dia memastikan sertifikat kelulusan pendidikan terakhir Gibran di UTS asli.
“Ini surat keterangan (asli) dari Dirjen Dikdasmen Dikbud ditandatangani Sesdirjen Dr Sutanto tahun 2019,” cuit Roy Suryo di aplikasi X @KRMTRoySuryo1, Sabtu (18/11/2023).
Berdasarkan surat tersebut tertulis grade 12. Artinya, ijazah UTS milik Gibran yang maju sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju setingkat SMK bukan strata 1.
“”Grade 12” si GRR (Gibran Rakabuming Raka) di UTS Insearch Sydney Aus th 2006 itu setara ESEMKA, eh SMK/Sekolah Menengah Kejuruan bid Akutansi & Keuangan di Indonesia, bukan S-1. AMBYAR,” cuit Roy Suryo lagi.

Ijazah Gibran jadi sorotan di dunia maya. Hal itu tampak dari cuitan pegiat media sosial dr Tifauzia Tyassuma di aplikasi X atau twitter.
Melalui akun @DokterTifa dia mengabulkan permintaan Gibran untuk menganalisa foto wisudanya.
“Saya disuruh @gibran_tweet analisa foto ini. OK,” tulis Dokter Tifa, sembari memposting gambar berita terkait.
“Insearch UTS, program persiapan masuk University Technology Sidney. Dia keluarkan Sertifikat Kursus atau yaaa setara D1 lah. Artinya “Wisudawan” adalah penerima sertifikat kursus, bukan Ijazah Bachelor/Sarjana UTS,” cuit Dokter Tifa. (tri)
Peristiwa
Terkuak Isi Obrolan KongKaliKong Telepon Luhut dan Menlu China soal Kereta Cepat

REPORTASE INDONESIA – Singapura, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tetap menjaga relasi dan hubungan internasional dengan para petinggi dunia walau sedang melakukan perawatan di Singapura dan masih sempat kongkalikong cari cuan.
Dalam sebuah keterangan tertulis, Luhut menceritakan bagaimana ia berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi. Dalam percakapannya mereka sempat membicarakan kereta cepat Whoosh yang belum lama ini diresmikan.
Luhut mengatakan dalam percakapan tersebut Menlu China menyampaikan rasa apresiasi dan kebahagiaan Presiden Xi Jinping atas peresmian Kereta Cepat Jakarta Bandung yang telah dilakukan oleh Joko Widodo secara langsung beberapa waktu yang lalu. Selain itu mereka juga merasa sangat senang karena moda transportasi ini begitu ramai digunakan.
“Rata-rata penumpang harian Kereta Cepat Whoosh saat ini mencapai hingga 18 ribu, dengan peningkatan jadwal perjalanan sejalan dengan bertambahnya minat masyarakat menggunakan kereta cepat,” terang Luhut dalam keterangannya, Sabtu (11/11/2023).
Selain berkomunikasi via telepon dengan Menlu China, Luhut juga sempat bertemu dengan Special US Presidential Envoy for Climate, John Kerry yang menjenguknya di Singapura. Kemudian ia juga menyempatkan diri untuk bertemu langsung dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.
Dalam pertemuan dengan John Kerry, Luhut membahas potensi besar Indonesia dalam pemanfaatan Carbon Capture Storage di depleted reservoir dan saline aquifer yang memiliki potensi hingga 400 giga ton dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi emisi di sektor migas dan sektor lainnya.
Setelah itu Luhut juga menyampaikan harapannya untuk bisa berdiskusi lebih lanjut dan meminta John Kerry agar dapat menghubungi White House Senior Advisor to the President for Energy and Investment, Amos Hochstein, guna membahas kerja sama di bidang critical minerals.
“Inisiatif ini dapat menghasilkan dana miliaran dolar yang akan sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia, serta membantu memacu perkembangan teknologi negara kita, sejalan dengan komitmen kita terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” kata Luhut.
Pada kesempatan yang sama, Menko Luhut juga menyampaikan rasa terima kasih kepada AS atas pembebasan dana Pertamina sebesar US$ 300 juta yang sempat mengendap di Venezuela.
“Kita sebelumnya mengalami kendala karena permasalahan antara Amerika dan Venezuela, yang menyebabkan dana Pertamina tertahan selama hampir 3-4 tahun, dan Amerika telah membantu menyelesaikan hal tersebut,” ungkapnya.
Luhut menambahkan bila bantuan ini menandakan hubungan baik dan kepercayaan yang kuat antara Indonesia dan Amerika, yang membuka jalan untuk kerja sama lebih lanjut di masa depan.
Luhut mengaku dukungan yang diterimanya dari Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, selama pemulihan juga semakin memperkuat hubungan Indonesia-Singapura. Ia mengatakan PM Lee tengah membuka peluang kerja sama di bidang kesehatan antara dua negara, termasuk rencana pembangunan ekosistem kesehatan di Bali yang serupa dengan Singapura.
Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo akan bertemu dengan Menteri Kesehatan Singapura, Ong Ye Kung, untuk meninjau fasilitas kesehatan di Singapura yang akan dijadikan benchmark.
“Di Bali, kita punya RSUP Sanglah. Tugas kita adalah melatih SDM dan manajemennya. Ini membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 tahun, jadi kita harus segera memulainya. Kerja sama dengan Singapura dalam membangun ekosistem kesehatan yang berkualitas akan sangat bermanfaat,” Luhut. (tri)
-
Ekonomi2 days ago
PT Koperumnas Gelar Acara STK bagi 300 Konsumennya
-
Hiburan2 days ago
Wali Band Rilis Single ‘Fatimah’ Jelang 25 Tahun Berkarya dengan Konsep VideoKlip Nuansa Timteng
-
Tokoh RI2 days ago
Capres Anies Janjikan Bawa Kerukunan Jakarta ke Tingkat Internasional
-
Politik4 days ago
Jaga Netralitas, Forum Alumni UI Minta Jokowi Cuti Sebagai Presiden
-
Otomotif4 days ago
Beli Motor Listrik di Inabuyer EV Expo 2023 Dapat Subsidi Rp 7 Juta
-
Teknologi4 days ago
Tingkatkan Teknologi dan Keterampilan SDM, KAI Commuter MoU dengan Perusahaan Perkeretaapian Luar Negeri
-
Gayahidup4 days ago
Lions Clubs International – Distrik 307 A1 Gelar Lions Ride 2023 “Ride for Diabetes” di PIK
-
Hukum3 days ago
Putusan MK Loloskan Anak Jokowi, Berdampak Gibran Digugat Rp 204 Trilliun