Connect with us

Peristiwa

Erick Thohir Tak Mampu Atasi Kerugian Rp.9,5 T Dapen BUMN Salah Investasi dan Dikorupsi, Jadi Kasus Asabri Jilid 2?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan sebanyak 65 persen dana pensiun pelat merah bermasalah terindikasi mengalami salah investasi hingga korupsi dan saat ini Erick thohir tak mampu mengatasi hal ini serta tidak bisa berbuat apa-apa.

Kasus dana pensiun yang sebelumnya menarik perhatian publik adalah Asabri dan Pelindo karena terlibat pidana korupsi.

Erick menyebut setidaknya ada Rp9,5 triliun uang pensiun terindikasi salah penempatan investasi hingga korupsi. Adapun, saat ini Kementerian BUMN telah menetapkan batas waktu untuk konsolidasi pengelolaan dan kebijakannya akan diselesaikan tahun ini.

“Dapen BUMN kan kemarin sudah ada deadline pengelolaannya dikonsolidasi, Rp9,5 triliun yang terindikasi ada salah investasi ataupun korupsi, tentu yang [dapen BUMN] korupsi kemarin sudah diambil tindakan,” kata Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Erick menuturkan bahwa untuk dana pensiun BUMN yang salah kelola investasi namun bukan korupsi didorong untuk melakukan transisi penyehatan dan dapat rampung di rentang 3-5 tahun.

Dia menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan persis seperti penyehatan Asuransi Jiwasraya yang membutuhkan masa transisi penyehatan hingga 3 tahun.

“Yang penting rule of the game-nya benar. Pihak yang ditunjuk buat konsolidasi itu IFG, kan IFG sudah berpengalaman, sudah ada Pak Hexana,” tandasnya.

Perlu diketahui, Indonesia Financial Group (IFG) melalui PT Bahana TCW Investment Management akan membantu mengelola investasi di delapan dana pensiun BUMN.

Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha menegaskan IFG sebagai BUMN Holding Asuransi, Penjaminan dan Investasi terus berkomitmen untuk mendukung setiap program strategis pemerintah, termasuk kerja sama pengelolaan aset investasi dana pensiun (Dapen) BUMN.

“Pada dasarnya, kerja sama ini tidak meniadakan tanggung jawab dari masing-masing BUMN pendiri Dapen untuk menjamin benefit jangka panjang dari perjanjian yang disepakati bersama karyawan BUMN,” ujar Oktarina kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Erick menyatakan setidaknya ada dua mekanisme suntikan dana Rp12 triliun ke dana pensiun pelat merah bermasalah.

Menteri Erick menuturkan salah satu mekanisme yang akan ditempuh untuk menyuntikan Rp12 triliun ke dapen BUMN bermasalah, yaitu melalui setoran dana (top-up) dari pemilik dapen itu sendiri.

“Penambahan [dana ke dana pensiun BUMN bermasalah] Rp12 triliun ini ada dua cara. Pertama, melalui top-up. Jadi pemilik dana pensiun harus top-up, harus bertanggung jawab dong,” kata Erick dalam Acara Ramah Tamah Menteri dengan Wartawan BUMN di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Selain itu, yang kedua adalah dengan cara pelepasan aset dapen BUMN. “Nanti mencari solusi melepas aset atau hal lain untuk memperbaiki kinerja. Nanti kita lihat lagi,” tambahnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko itu menyatakan dana pensiun pelat merah bermasalah membutuhkan suntikan modal dengan total mencapai Rp12 triliun.

Tiko mengatakan bahwa suntikan dana Rp12 triliun itu merupakan hasil perhitungan yang berasal dari rasio kecukupan dana (RKD) milik 65 persen dana pensiun BUMN bermasalah.

“Kita lihat RKD [rasio kecukupan dana] berapa, itu memang ada kebutuhan penambahan modal sekitar Rp12 triliun secara total,” ungkap Tiko saat ditemui usai rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Tiko mengklaim Kementerian BUMN juga tengah melakukan penyortiran terhadap dana pensiun BUMN yang akan mendapatkan penambahan modal.

“Kita lagi detailkan mana-mana saja [dapen BUMN] yang perlu [suntikan modal], nanti akan kita lihat dana pensiun mana yang dalam kekurangan modal, ringan, dan sudah memenuhi modal,” ujarnya.

Di samping itu, Tiko menambahkan bahwa Kementerian BUMN juga tengah melakukan stress testing.

“Karena Rp12 triliun ini statistiknya, insyaAllah setelah Lebaran akan kita umumkan secara detail tapi kira-kira angkanya sekitar Rp12 triliun dan itu menyebar, ada [dapen BUMN] yang sangat berat dan ada yang sangat ringan,” pungkasnya.

Apakah ini adalah modus berulang-ulang yang terus dilakukan selama Erick Thohir menjadi menBUMN karena tiba-tiba banyaknya BUMN yang salah urus dan ujung-ujungnya dikorupsi secara berjamaah, siapa yang harus bertanggung jawab? Seharusnya secara adab dan moral, menBUMN yang sudah tak mampu mengatasinya segera legowo. (tw)

Peristiwa

Kementerian ESDM Tangkap WNA Cina Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kalbar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Seorang WNA asal China berinisial YH ditangkap karena melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin atau ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Temuan kasus ini berawal dari penyidik PPNS Minerba bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri yang mengadakan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atau wasmatlitrik terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas.

Melalui wasmatlitrik, para penyidik menemukan aktivitas pertambangan tersebut, yang berlangsung di bawah tanah.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi.

“Dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi pengambilan bijih emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di terowongan tersebut,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi di jakarta, (14/5/2024). (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke Kemenkeu dan Dibebastugaskan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebastugaskan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Kamis (9/5/2024).

Hal ini sebagai bentuk lanjut dari kasus terkait persoalan bisnis dan hukum yang dihadapi Rahmady.

“Atas dasar hasil pemeriksaan internal, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan terhitung sejak 9 Mei lalu untuk mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (13/5/2024).

DJBC sudah melakukan pemeriksaan internal terkait permasalahan yang dihadapi oleh Rahmady.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Rahmady terkait dengan konflik kepentingan bisnis yang juga melibatkan istri Rahmady, yaitu Margaret Christina. Rahmady dilaporkan oleh Wijanto Tirtasana karena permasalahan bisnis antara kedua belah pihak.

Pada 2019 Margaret mendirikan perusahaan swasta bernama PT Mitra Cipta Agro dan menunjuk Wijanto sebagai CEO. Dalam perjalanan menjalankan usaha bersama terjadi konflik bisnis. Akhirnya kedua belah pihak saling lapor ke aparat penegak hukum. (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Tolak Putusan MK, Din Syamsuddin dan Rizieq Shihab Siapkan Aksi Demonstrasi Besar Pada Mei Mendatang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tak terima dengan putusan MK terkait sengketa Pilpres yang menyebut tak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada proses pemilu 2024, Ketua Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Din Syamsuddin menyebut akan menyiapkan aksi besar bersama Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Din Syamsuddin mengaku telah lama mengetahui intervensi Presiden Jokowi ke MK. Oleh karena MK dianggap tak lagi bisa diandalkan netralitasnya, ia menyiapkan perlawanan melalui unjuk rasa yang akan digelar bulan depan.

Unjuk rasa berskala besar itu menurut Din Syamsuddin rencananya akan digelar pada 20 Mei 2024 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan berlokasi langsung di depan Istana.

“20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak lagi (demo) di DPR, tidak lagi di Mahkamah Konstitusi, kita pindah ke sebelah sana, di depan Istana Negara. Ini usul saya,” ujarnya saat melakukan orasi mengawal putusan MK di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Dalam pernyataannya tersebut ia memastikan bahwa bersama dengan koalisi aksi massa lain pihaknya akan menyiapkan massa yang lebih besar untuk mengepung Istana Negara.

“20 Mei kita siapkan yang sebesar-besarnya. Kita kepung Istana Negara,” pungkasnya.

Perihal penolakan permohonan sengketa Pilpres oleh MK, Din Syamsuddin menyebut bahwa Jokowi telah mengintervensi MK sejak tahun 2015.

“Pada 2015 saya menengarai, saya mengendus. Saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi,” ujarnya dalam kesempatan orasi yang sama.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan menolak gugatan perkara PHPU yang dimohonkan oleh paslon 01 dan 03 dengan alasan tidak menemukan bukti keterlibatan Jokowi dalam dugaan “cawe-cawe” presiden pada penyelenggaraan pemilu 2024. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending