Connect with us

Ekonomi

Ganjar Pranowo Temui Sekretaris Partai Komunis China Fujian, Kuasai Ekonomi Batang-Jateng

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jateng, Pemerintah Provinsi Fujian, China, berkomitmen kuasai ekonomi batang-jateng dengan investasi berupa pembangunan pabrik di lahan seluas 200 hektare di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kerja sama ini diharapkan menyerap ribuan pekerja lokal, namun bisa jadi faktanya berbeda dengan masuknya TKA Cina ilegal.

Perjanjian kerja sama itu dilakukan saat perayaan 20 tahun kerja sama sebagai sister province antara kedua provinsi, di Ghradhika Bhakti Praja, Rabu (10/5/2023). Hadir dalam acara itu, Sekretaris PKC Provinsi Fujian (Secretary of CPC Fujian Provincial Committee), Zhou Zuyi, Dubes China untuk Indonesia Lu Kang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Fuzhou Zhang Heping, dan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut baik hal tersebut, mengingat kerja sama itu akan membuka luas lapangan pekerjaan bagi warga dan harus dibuktikan kebenarannya.

“Ini sudah masuk kurang lebih 200 hektare lahan di Kawasan Industri Batang, sudah tanda tangan di sini. Dia sudah mem-propose butuh 1.000 (hektare) lagi, akan butuh minimal 10 ribu tenaga, dan mereka komitmen semua dari lokal,” paparnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/5/2023).

Dikatakan, Pemprov Jateng serius menangkap peluang ini dengan mempersiapkan kurikulum yang siap diaplikasikan ke dunia industri. Sehingga, saat pabrik tersebut berjalan, pekerja lokal Jateng siap mengisi pos-pos di dunia industri.

“Tugas kita mempersiapkan tenaga kerja, kita ajak antar pendidikan sehingga pas apa yang dibutuhkan dari perusahaan, dan bagaimana kondisi eksisting anak-anak, kita siapkan untuk skilled labour mengisi pos-pos di situ. Tak hanya pekerja kasar tapi mengisi pos middle dan upper,” imbuh Ganjar.

Direktur Utama Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Ngurah Wirawan mengatakan, konsep kerja sama “Two Countrie Twin Parts”, merupakan yang pertama direalisasikan pada kawasan industri di Indonesia. Dengan kerja sama tersebut, maka pemerintah Tiongkok dan Indonesia serta Provinsi Jateng dan Fujian, akan melakukan pantauan terkait kerja sama industri tersebut.

Ngurah mengatakan, dengan 200 hektare lahan dimungkinan akan ada 50-60 pabrik yang akan didirikan. Diperkirakan, proyek itu akan menyerap 100 ribu pekerja, dan rencananya pada tahun ini sudah ada pembangunan konstruksi yang dilakukan.

“Mungkin tahun depan harapannya sudah ada beberapa pabrik yang operasional, karena tinggal memindahkan, bukan merancang pabrik baru. Bangunan dibuat, mesinnya dipindah. Harapannya bisa cepatlah,” ujarnya.

Terkait nilai investasi, Ngurah belum bisa memastikannya. Hal itu bergantung dengan industri apa yang nantinya akan dibangun pada lahan tersebut.

Namun ia mengungkap, untuk menyewa lahan seluas 200 hektare, harus mempersiapkan dana sewa lahan sekitar Rp1,5 triliun untuk 80 tahun.

Oleh karena itu, Ngurah akan mengutus tim yang akan berangkat ke Fujian, untuk mengecek pabrik apa yang akan dipindahkan ke Batang. Sebab, KITB tidak boleh menerima industri yang sama dengan yang sudah ada di dalam negeri.

“Nilai investasinya bisa besar sekali mungkin sekitar Rp4-5 triliun. Namun mereka belum kasih angka,” sebutnya.

Hingga kini di kawasan itu sudah ada kerja sama dengan beberapa industri asal luar negeri. Di antaranya KCC dari Korea Selatan, ada Yin Kwan Taiwan, RKI India, Wavin Belanda, Window Shutter Inggris. Selain itu akan masuk beberapa pabrik dari Amerika Serikat, yang membuat panel surya dan pembuatan baterai mobil listrik dari Tiongkok.

semoga tidak terjadi dengan fakta yang ada di sulawesi dengan banyaknya TKA Cina ilegal masuk ke pertambangan disana. Wospodo. (tw)

Ekonomi

Ekspansi Keluarga JK, Bisnis Smelter Rp 10 T Sampai Baterai Listrik

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kalla Group makin terus ekspansif merambah bisnis-bisnis baru. Bisnis grup dari keluarga Jusuf Kalla (JK) ini mengembangkan bisnis-bisnis baru di luar bisnis inti otomotif, energi, properti, maupun konstruksi yang berbasis Economy, Social & Governance (ESG).

Marketing, Strategy & Digitalization Director KALLA Group  Zumadi SM Anwar mengatakan dalam beberapa tahun ke depan, KALLA Group akan fokus mengembangkan bisnis berbasis Green Energy.

Di sektor hulu misalnya, KALLA Group sudah membangun beberapa Independent Power Producer (IPP) atau listrik swasta untuk pembangkit listrik tenaga air/hydro (PLTA) dengan total kapasitas mencapai 2.060 MW yang tersebar di PLTA Poso Peaker (515MW) berlokasi di Poso, Sulawesi Tengah dan PLTA Malea (90MW) berlokasi di Tana Toraja, Sulawesi Selatan yang telah beroperasi.

Serta beberapa PLTA lainnya yang masih konstruksi antara lain PLTA Poso 3 (400MW), PLTA Poso 4 (30MW), PLTA Kerinci (350MW) berlokasi di Kab. Kerinci, Jambi, PLTA Mamuju Atas (90MW) dan PLTA Mamuju Bawah (360MW) berlokasi di Mamuju Bawah, Sulawesi Barat serta PLTA BMS (225MW) berlokasi di Luwu, Sulawesi Selatan.

Melalui JV Co, KALLA Group juga sedang mengembangkan eksosistem pembuatan baterai EV mulai dari upstream sampai dengan downstream melalui Eramet Bumi Sulawesi dan Bumi Mineral Sulawesi. Sedangkan di Hilir, KALLA telah hadir menjadi salah satu main dealer motor listrik United EV serta menghadirkan green property di Nipah PARK dan perumahan Bukit Baruga.

Selain itu, KALLA Group juga merambah di bidang smelter yaitu PT. Bumi Mineral Sulawesi yang menggunakan 100% sumber energi terbarukan yang nantinya akan menghasilkan feronikel sebanyak 33.000 ton dan nikel sulfat sebanyak 31.400 ton per tahun di Fase pertama pada tahun 2024 dan di Fase kedua hingga 2027 diproyeksi dapat memproduksi 125.600 ton nikel sulfat per tahun.

“Nilai investasinya Rp 10 triliun,” kata Zumadi di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Strategic Management Division Head KALLA Group Muhammad Shobirin  menambahkan selain ekspansi bisnis, KALLA Group juga menghadirkan berbagai program yang mendukung keberlanjutan antara lain Aksi Mangrove Lestari, yaitu Pengelolaan Ekosistem Mangrove melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dimana KALLA Group akan melakukan penanaman mangrove dengan total luas 24 Ha dengan panjang 6,5 Km di pesisir pantai Kelurahan Tekolabbua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dengan memberdayakan nelayan. (tri)

Continue Reading

Ekonomi

Prabowo Belum Kerja, APBN 2025 Sudah Tekor dan Defisit Rp 600 Triliun!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Lagi viral APBN 2025 disebut sudah defisit hingga Rp600 T padahal Prabowo-Gibran belum bekerja. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie O.F.P. Dolfie mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dirancang pada kisaran 2,45%-2,82% dari PDB atau defisit lebih dari Rp600 triliun.

“Defisit transisi ini yang paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada. Jadi seharusnya lebih rendah defisitnya,” katanya dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama dengan Pemerintah, Selasa (4/6/2024).

Kabar ini menjadi bahan diskusi panjang di media sosial. Bahkan, beberapa netizen menghubungkannya dengan Tapera. Sebagaimana diketahui, pemerintah akan tetap memberlakukan kewajiban iuran Tapera kepada pegawai meski mendapat kritik di sana-sini.

Iuran Tapera akan dibebankan kepada pekerja sebesar 2,5% dan perusahaan sebesar 0,5%. Namun benarkah Tapera akan digunakan untuk membiayani berbagai program Prabowo-Gibran, termasuk di antaranya makan bergizi gratis?

Kabar tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah bahwa ada upaya pemerintah membiayai program makan gratis dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) lewat dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, enggak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN sudah ada anggarannya,” kata Moeldoko.

Moeldoko menegaskan bahwa dana Tapera dikelola secara transparan melalui Komite Tapera yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner OJK serta kalangan profesional. Memang saat ini Isinya di rejim Jokowi itu maling semuanya, hancur negara ini dibuatnya. (tw)

Continue Reading

Ekonomi

Muhammadiyah Benarkan Pengalihan Dana dari BSI

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membuat keputusan untuk mengalihkan dananya dan juga menginstruksikan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk ikut memindahkan dananya dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Keputusan penarikan itu diketahui dari Memo Muhammadiyah bernomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana yang mereka keluarkan pada 30 Mei lalu.

Dalam surat edarannya, dituliskan untuk segera melakukan rasionalisasi dana simpanan serta pembiayaan di BSI untuk dialihkan ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan bank-bank syariah daerah serta bank-bank lain yang selama ini bekerja sama baik dengan Muhammadiyah.

Dikonfirmasi perihal surat tersebut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti membenarkan adanya rasionalisasi dana simpanan tersebut. “Ya, benar ada surat tersebut,” ujar Mu’ti kepada Republika, Rabu (5/6/2024).

Namun, ia tidak menjelaskan secara detail alasan dikeluarkannya keputusan tersebut. Keputusan itu diambil untuk menindaklanjuti pertemuan bersama pimpinan PP Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) mengenai konsolidasi keuangan AUM di Yogyakarta, pada 26 Mei lalu.

Beberapa pihak yang diminta untuk segera melakukan pemindahan dana adalah Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum PP Muhammadiyah, Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah. Kemudian, Pimpinan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah serta Pimpinan Badan Usaha Milik Muhammadiyah.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan bahwa perseroan akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Mengenai pengalihan dana oleh PP Muhammadiyah, BSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam upaya mengembangkan berbagai sektor ekonomi umat.

“Terlebih bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa,” tutur Wisnu.

Sebelumnya, BSI menggandeng PP Muhammadiyah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dalam penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi KPR Sejahtera FLPP kepada pegawai di lingkungan amal usaha Muhammadiyah.

Selain itu, BSI bekerja sama dengan PP Muhammadiyah dalam memacu inklusivitas dan penetrasi keuangan syariah di Indonesia. Kerja sama itu untuk membantu pelaku UMKM yang ada di bawah naungan PP Muhammadiyah agar bisa naik kelas (upscale) dan menumbuhkan minat masyarakat yang ingin menjadi wirausaha. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending