Gerakan Resolusi Bersama “Selamatkan Pertamina Nol Korupsi”, Langkah Awal Reformasi Total Pertamina

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Resolusi bersama dalam upaya mengawal transparansi dan akuntabilitas serta mengawasi jalannya upaya penyelamatan di tubuh Pertamina dari segala bentuk korupsi, hal ini sebagai awal Gerakan “Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi” sebuah inisiatif bersama yang diprakarsai oleh Revitriyoso Husodo, Ketua Gerak 08, dan Handiyono Aruman, seorang Praktisi Komunikasi Publik yang juga mantan Aktivis 98 pada hari Kamis 20 Maret 2025 di kawasan Tebet Jakarta Selatan mendeklarasikan program “Save Pertamina” sebagai bagian dari upaya tanggung jawab terhadap masa depan bangsa serta kedaulatan energi nasional.

Gerakan ini juga menekankan pentingnya reformasi total di tubuh Pertamina untuk memastikan perusahaan tersebut bersih dari korupsi dan menjadi contoh bagi BUMN lainnya. Selain itu, pengawasan ketat terhadap kebijakan dan keuangan Pertamina dinilai penting untuk mencegah penyimpangan yang merugikan kepentingan nasional.

Melalui resolusi bersama tersebut, Gerakan Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi menyatakan dan menuntut beberapa poin penting, di antaranya:
Pembersihan total Pertamina dari segala bentuk korupsi dan penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat.
Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas segala bentuk korupsi di Pertamina dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Mendorong transparansi dalam kebijakan energi nasional dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen dalam proses pengambilan keputusan.

Menolak segala bentuk intervensi politik dan kepentingan pribadi dalam pengelolaan Pertamina yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepentingan nasional.

Mengajak seluruh elemen bangsa bersatu dalam gerakan moral dan sosial untuk menciptakan Pertamina yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi menyatakan komitmennya untuk mengawal upaya penyelamatan PT Pertamina (Persero) dari segala bentuk praktik korupsi. Mereka menyerukan reformasi total dalam tata kelola perusahaan energi milik negara tersebut demi menjaga kedaulatan energi nasional.

Dalam resolusi bersama yang dibacakan para tokoh menyampaikan keprihatinan atas maraknya praktik korupsi dalam pengelolaan energi nasional yang dinilai telah merugikan negara, menghambat kemandirian energi, dan merusak kepercayaan publik.

“Pertamina adalah aset strategis bangsa yang harus dikelola dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Rakyat berhak mendapatkan harga BBM yang wajar, layanan berkualitas, serta pengelolaan sumber daya energi yang adil dan berkelanjutan.”

Acara tersebut menghadirkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Purnawirawan, Aktivis, Ketua Organisasi, Ketua LSM serta akademisi dan toko masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sumber daya energi nasional.

Dalam deklarasi ini, Revitriyoso Husodo sebagai Koordinator Gerakan, menegaskan bahwa Pertamina adalah aset bangsa yang harus diselamatkan dari praktik korupsi.

“Gerakan ini adalah panggilan moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bisa tinggal diam melihat bagaimana kepentingan nasional dikorbankan oleh segelintir pihak yang mencari keuntungan pribadi. Saatnya kita bergerak bersama untuk menyelamatkan Pertamina dari segala bentuk penyimpangan,” ujar Revitriyoso Husodo.

Sementara itu, Handiyono Aruman yang bertindak sebagai Moderator dalam acara ini, menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan partisipatif dalam mengawal reformasi Pertamina.

“Transparansi adalah kunci. Publik harus dilibatkan dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan terkait energi nasional. Gerakan ini akan menjadi wadah bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersuara dan bertindak nyata dalam memastikan Pertamina benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegas Handiyono Aruman.

Sebagai bagian dari deklarasi, para peserta secara bersama-sama membacakan Resolusi Bersama yang mencakup tuntutan utama, yaitu :

1. Pembersihan total Pertamina dari segala bentuk korupsi, dengan menindak tegas oknum yang terlibat dalam penyimpangan.
2. Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas segala bentuk korupsi di Pertamina serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
3. Mendorong transparansi dalam kebijakan energi nasional dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen dalam proses pengambilan keputusan.
4. Menolak segala bentuk intervensi politik dan kepentingan pribadi dalam pengelolaan Pertamina yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepentingan nasional.
5. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam gerakan moral dan sosial demi menciptakan Pertamina yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Deklarasi ini menjadi langkah awal dari rangkaian aksi yang akan dilakukan oleh Gerakan “Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi”, termasuk advokasi kebijakan, kampanye publik, dan pengawasan terhadap pengelolaan energi nasional.

Acara ini mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan yang berharap agar gerakan ini menjadi katalis perubahan bagi tata kelola energi nasional yang lebih bersih dan berkeadilan. (Ach Sumarno)