Connect with us

Nusantara

Gibran Batal, Prabowo Gagal dan Jokowi Terjungkal

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Gonjang ganjing Putusan MK yang berhasil meloloskan Gibran semakin kencang. Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie memberi sinyal atas pelanggaran kode etik yang berakibat pada pembatalan. Di samping itu Peraturan KPU belum menyesuaikan dengan Putusan MK sehingga pendaftaran Prabowo-Gibran tidak memenuhi syarat.

Serangan pada MK dari publik cukup dahsyat, begitu pula “perpecahan” internal di kalangan hakim MK. Efek dari Putusan kontroversial dengan 3 (tiga) hakim setuju mutlak 2 (dua) hakim berbeda alasan (concurring opinion) dan 4 (empat) hakim menolak (dissenting opinion). Jika MKMK bekerja maksimal maka potensial Putusan batal. Gibran pun ikut batal.

Bagaimana nasib Prabowo ? Meski aturan memberi peluang untuk adanya penggantian, namun efek psiko-politis akan dirasakan. Pegangan kuat untuk memeluk Jokowi terlepas. Prabowo akan bimbang dalam negoisasi ulang koalisi. Mengorbankan mitra demi Gibran menggores luka. Prabowo gagal untuk dua hal. Jokowi dan mitra koalisi.

Prabowo akan terus gagal dalam membangun konsistensi. Karena terbiasa berada di ruang ambivalensi. Konstituen pun mulai kabur atau lari dan akan terus berlari menjauhi.

Tinggal Jokowi yang merenung sendiri dalam sepi. Hari-hari kekuasaan semakin tidak pasti. Ketika Gibran batal maka PSI pun tidak akan bersinar. Kaesang, sang putra kedua, hanya berperan dalam permainan komedi putar. Menjadi Ketum abal-abal. Dua putera yang dimusuhi rakyat dan tidak memiliki masa depan itu membuat Jokowi pusing tujuh keliling.

Dipastikan ia akan berjalan dengan badan limbung. Keganasan kekuasaan akan segera memangsanya. Meskipun mahir dan nekad dalam berbohong tetapi sejarah tidak pernah bisa dibohongi. Hari-hari kejayaan akan berakhir. Ketika bingkai bagaikan sempurna dan kuat disanalah kerapuhan dan kelemahan itu berada.

Kasus Putusan MK yang melegitimasi nepotisme menjadi pintu reaksi besar. Tanggal 20 Oktober 2023 mahasiswa telah mengawali aksi. Tentu bukan terakhir kali.

Bila saja 5 hari berturut-turut tanpa jeda mahasiswa berdemonstrasi akan lain hasilnya. Tidak perlu sampai malam karena itu melanggar. Cukup sampai sore, tetapi berulang tiap hari. Dengan gelombang yang semakin membesar. Tempatnya bukan di Patung Kuda tetapi di Gedung DPR-MPR. Menggedor dan mengusik kenikmatan wakil-wakil rakyat.

Rezim keluarga adalah alasan efektif untuk bergerak menuju pemakzulan. Ada mahasiswa, buruh, emak-emak, santri-ulama serta kelompok perlawanan lainnya. Suasana jenuh dan kesal kepada rezim Jokowi sudah terasa di mana-mana. Hancur-hancuran bernegara di bawah kepemimpinannya.

Jokowi sendiri seperti merasa kuat. Tetapi sebenarnya ia sedang menghitung waktu untuk tumbang. Urusan MK dapat membuat dirinya terjungkal. Ditambah persoalan lain yang menjadi hutang. Utang uang, proyek, pelanggaran HAM, Rempang, China, IKN dan lainnya. Daya beli rakyat yang terus melemah dan harga-harga yang melambung menjadi kekuatan besar bagi rakyat untuk berontak dan melawan.

People power mengalir mencari pintu. Dahulu kudeta PKI adalah pintu aksi rakyat untuk menumbangkan Soekarno. Di saat itu Soekarno kuat dan mampu mengendalikan seluruh kekuatan politik termasuk TNI dan PKI.

Kondisi ekonomi menjadi pintu masuk gerakan untuk meruntuhkan Soeharto. Di tangan Soeharto digenggam semua kekuatan partai politik, ormas dan TNI. DPR MPR juga lumpuh. Tapi, semua berubah dengan cepat. Suara kritis yang dimulai Petisi 50 menemukan momentum perubahan pada saat kekuasaan mencapai puncaknya.

Jokowi mengulangi kembali. Padahal sudah ada warning dari Petisi 100 yang mendorong pemulihan kedaulatan rakyat. Jokowi dan oligarki telah menodai dan merenggut paksa kehormatan demokrasi. Tampilan sederhananya menjadi topeng dari perilaku jahat dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan agama. Wajah dari kepalsuan moralitas—the face of the falsity of morality.

Jokowi akan segera terjungkal sebelum Pemilu 2024 berlangsung. Rakyat merasakan bahaya akan keberadaan Jokowi jika ia masih ikut mengendalikan Pemilu 2024. Jokowi yang “sekarat” dapat berbuat semaunya untuk menyelamatkan kekuasaan dari penghukuman rakyat. Ia butuh boneka pelanjut dan pengaman.

Absolut Pemilu 2024 itu harus dilaksanakan tanpa Jokowi. Jokowi yang karena ulahnya mesti sudah terjungkal. Konstitusi mengatur mekaniske penjungkalan. People power adalah sarana yang efektif untuk itu. Anda tidak percaya ? Boleh coba. “Nothing is impossible. Anything can happen as long as we believe”.
Pemerhati Politik dan Kebangsaan: by M Rizal Fadillah, Bandung, 29 Oktober 2023. (tw)

Nusantara

668 TPS Bakal Lakukan Pemungutan Suara Susulan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 668 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di empat provinsi bakal melakukan pemungutan suara ulang. Keputusan itu diambil akibat berbagai faktor, mulai bencana alam seperti banjir, dan gangguan keamanan.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjabarkan 668 TPS itu terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dengan total 108 TPS. Sebanyak 10 desa di Demak sampai saat ini masih digenangi air.

“Di Kota Batam, Kepulauan Riau, ada 8 TPS karena kekurangan surat suara,” ujar Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024.

Lokasi berikutnya ialah Kabupaten Paniai ada 92 TPS dan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, 456 TPS. Lalu Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pengunungan, ada 4 TPS karena gangguan keamanan.

“Sehingga KPU kabupaten/kota yang kemudian ada kejadian itu diambil keputusan penundaan pemungutan suara di TPS-TPS itu dan dilakukan pemungutan suara susulan dalam waktu yang akan ditentukan, karena sitausinya belum memungkinan,” papar Hasyim.

Hasyim mengatakan pemilih di Tanah Air hari ini antusias memberikan hak suaranya di TPS masing-masing. Salah satu bentuk antusiasme itu juga ditampilkan dengan menayangkan siaran langsung di TikTok mengenai penghitungan suara. Bagi Hasyim, hal itu dapat membantu sebagai bentuk pembanding orisinalitas hasil penghitungan suara.

Jaga TPS dan kontrol surat suara yang ada agar kecurangan tidak merajalela. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Menkeu Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos, Bukan dari Jokowi!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jayapura, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).
Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

“Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

“Ini untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun dengan perjuangan serta gotong royong dan kita terus juga harus memupuk rasa gotong royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” imbuh Ani.

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika,” jelas Sri Mulyani.

“Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita,” tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Jadi intinya, masyarakat harus tahu bahwa bansos bukan dari kantong pribadi Jokowi. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Tom Lembong Tantang Pemerintah Buka Satu per Satu Investasi IKN, Bahlil: Tak Boleh Saya Bongkar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut Co-captain Tim Nasional Pemenangan (TPN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin atau AMIN), Tom Lembong, jangan asal bunyi soal investasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Hal ini setelah Tom Lembong mengatakan investasi di IKN tidak realitis. Tom Lembong juga menantang pemerintah menjabarkan nilai investasi setiap investor.

Bahlil mengatakan, investasi swasta sudah terealisasi. Ia lantas mengambil contoh Konsorsium Nusantara yang telah menggelontorkan dana sekitar Rp 20-25 triliun. Namun, Bahlil mengatakan, rincian investasi dari masing-masing perusahaan dalam konsorsium tersebut tidak bisa dipublikasikan.

“Nggak boleh dong saya bongkar (investasi setiap pemilik saham). Sudah gila kali,” ujar Bahlil. “Tapi angka akumulasi ada, dong Rp 25 triliun.”, ungkapnya di jakarta, (24/1/2024).

Bahlil juga mengatakan, investasi yang masuk bisa dicek dari progres pembangunannya. Ia mengklaim sudah ada beberapa hotel yang mau jadi pada Juli 2024. Pembangunan IKN, kata dia, juga dikebut untuk persiapan perpindahan mulai Juli-Agustus mendatang.

“Hotel, rumah sakit, kan bukan dibangun pemerintah. Fasilitas olahraga, taman, juga dibangun swasta semua,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Tom Lembong memang mempertanyakan investasi di IKN. Ia juga menantang pemerintah membuka rincian investasi dari masing-masing investor.

“Saya tantang kalau memang benar Agung Sedayu, Marriot, Mayapada, dan lain-lain (investasi), mana angkanya?,” kata Tom Lembong dalam unggahan video pendek di akun X @PakarINTElek, Selasa, 23 Januari 2024. Dalam potongan video itu, terlihat Tom Lembong sedang di acara salah satu televisi swasta nasional.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224860113438428&id=1482095259&mibextid=Nif5oz

Yang jadi pertanyaan nitizen, apa alasan Bahlil tidak mau membongkar ataupun menjelaskan secara terperinci sumber Investasi yang akan digunakan untuk pembangunan Ibukota baru itu dan untuk siapa saja IKN itu? Rakyat berhak mengetahuinya karena nantinya juga akan menggunakan APBN yang merupakan uang rakyat. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending