Guru Besar FEB UGM Nilai Anggaran MBG Tidak Rasional, Lebih Baik Dialihkan ke Bencana Sumatera

REPORTASE INDONESIA – Yogyakarta, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Dr.rer.soc. R. Agus Sartono, menilai pemerintah daerah perlu segera melakukan pemetaan ulang infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang rusak setelah masa tanggap darurat.

Menurutnya, kapasitas fiskal daerah kemungkinan tidak mencukupi, terlebih sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer pusat dari APBN yang biasanya baru cair di awal tahun berikutnya.

Agus menekankan perlunya rasionalisasi program strategis agar ruang fiskal bisa dimanfaatkan lebih realistis. Salah satu program yang ia soroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini menjadi bagian dari Asta Cita pembangunan sumber daya manusia.

Pemerintah telah menetapkan anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp335 triliun, dengan alokasi terbesar dari sektor pendidikan Rp223,6 triliun, disusul dana cadangan Rp67 triliun, sektor kesehatan Rp24,7 triliun, dan sektor ekonomi Rp19,7 triliun.

Meski demikian, Agus mempertanyakan rasionalitas perhitungan tersebut. Berdasarkan data Dapodik, jumlah siswa penerima manfaat diperkirakan 55,28 juta dengan anggaran Rp15 ribu per siswa per hari. Dengan hari efektif sekolah hanya 190 hari, kebutuhan riil MBG diperkirakan Rp157,55 triliun, jauh di bawah angka yang ditetapkan.

“Tidak rasional jika anggaran dihitung untuk 360 hari sekolah. Apalagi saat libur, pemberian MBG dalam bentuk makanan kering justru berpotensi menimbulkan pemborosan dan distorsi dari tujuan awal,” tegasnya di Yogyakarta, (20/12/2025).

Agus menambahkan, pemberian MBG selama libur sekolah bisa menimbulkan masalah baru, mulai dari anak kehilangan waktu liburan, orang tua terbebani untuk mengantar anak ke sekolah hanya demi mengambil jatah, hingga berkurangnya kesempatan keluarga membangun kebersamaan. Kondisi ini, menurutnya, justru berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran dalam skala besar.

Agus menilai rasionalisasi anggaran MBG dapat menjadi solusi untuk memperkuat penanganan pascabencana. Dana yang tidak terserap bisa dialihkan untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak berat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta mendukung relokasi hunian tetap penduduk. (utw)