Connect with us

Nusantara

Hentikan Proyek “Food Estate” Indonesia!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Proyek food estate di Indonesia menjadi topik perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat dan para ahli selama beberapa tahun terakhir.

Terlepas dari banyaknya penelitian, peringatan, bahkan tanda-tanda nyata mengenai efek negatif proyek-proyek food estate yang dikemukakan, program tersebut masih terus bergulir dan bertambah jumlahnya.

Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pembukaan lahan untuk penyediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Namun, hampir selalu, lahan yang digunakan adalah lahan gambut atau hutan konservasi yang seharusnya dibiarkan tetap lestari.

Hampir selalu pula, tanaman yang ditanam tidak sesuai dengan lahan gambut sehingga patut dipertanyakan kemampuan tumbuh dan produktifitasnya.

Proyek food estate teranyar diresmikan Presiden Jokowi pada pertengahan Maret 2023 lalu. Berlokasi di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, proyek tersebut diharapkan menjadi lumbung pangan penghasil jagung untuk menjawab kebutuhan dalam negeri yang tinggi.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa lahan ini feasible untuk dijadikan lahan budidaya jagung karena memiliki kontur yang rata dan datar.

Namun tentu saja, kontur tanah saja tidak cukup menjadi alasan kelayakan suatu usaha tani. Harus ada studi kesesuaian lahan yang holistik untuk memastikan bahwa proyek itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan efek ekologi yang minim.

Lebih jauh lagi, perlu studi mengenai ketersediaan air irigasi, pemeliharaan, pengelolaan panen dan pascapanen, kepastian pasar atau offtaker dengan harga yang layak.

Tentu saja kekhawatiran di atas sudah dipertimbangkan dan direncanakan antisipasinya oleh pemerintah. Hal itu bahkan merupakan bagian dari sambutan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Namun, berkaca pada proyek food estate yang sudah dijalankan sebelumnya, wajar jika banyak pihak skeptis dan pesimistis terhadap implementasinya.

Food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, adalah contoh konkret proyek gagal. Pada Maret 2021, Presiden Jokowi meresmikan lahan seluas 1 juta hektar untuk dijadikan perkebunan singkong.

Dari jumlah tersebut, 600 hektar tidak kunjung dikelola dan 17.000 hektar lainnya tidak kunjung dipanen karena kualitas hasilnya yang buruk.

Banyak alasan dan dalih yang dikemukaan, mulai dari ketiadaan regulasi untuk membentuk Badan Cadangan Logistik Strategis sampai nihilnya alokasi dana APBN untuk mengelola kebun singkong tersebut.

Namun, tidak ada alasan yang lebih menyedihkan dibandingkan dengan sia-sianya lahan yang sudah dibuka dan hilangnya penghidupan masyarakat lokal yang bergantung dari hutan.

Setelah land clearing dilakukan, kawasan Gunung Mas menjadi sering dilanda banjir dan kekeringan.

Ada banyak lagi alasan yang membuat proyek food estate menjadi dipertanyakan kelayakannya, dan berikut ini adalah beberapa alasan yang bisa menjadi pertimbangan.

Skala proyek yang besar

Seluruh proyek food estate yang dicanangkan, bahkan sejak pemerintahan Presiden Soeharto, mencakup lahan ribuan bahkan jutaan hektar.

Mengelola proyek sebesar ini dengan efektif memiliki tantangan yang berat karena membutuhkan pembangunan infrastruktur jalan, pengairan, pergudangan, serta sarana dan prasarana lainnya.

Nilai investasi untuk pembangunan ini tentu tidak sedikit. Bahkan, Kementerian Pertahanan sudah menyampaikan bahwa alokasi dana untuk kebutuhan investasi ini tidak tersedia di APBN.

Tidak efektifnya program

Kebutuhan pangan nasional bukan hanya perkara pembukaan lahan pertanian baru. Hal yang sama krusialnya adalah meningkatan kualitas praktik pertanian pada lahan yang sudah ada dengan memastikan ketersedian sarana produksi yang lebih baik.

Petani di lumbung padi di Pulau Jawa yang memiliki produktifitas jauh di atas lahan baru masih memiliki hambatan dalam mengakses alat dan mesin pertanian (Alsintan), efisiensi dan mekanisasi petani Indonesia masih jauh di bawah negara lain yang bahkan dibandingkan Thailand dan Vietnam.

Selain itu, petani juga masih menghadapi kesulitan akibat tingginya harga pupuk dan bibit yang bahkan seringkali langka di pasaran.

Tanpa perbaikan yang signifikan untuk pertanian di area yang sudah berproduksi, harapan akan terpenuhinya kebutuhan pangan nasional masih akan jauh dari yang diharapkan.

Kerusakan lingkungan

Kerusakan lingkungan menjadi permasalahan yang serius dan merugikan semua orang. Penggundulan hutan, erosi, menipisnya sumber air, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah isu yang selalu mengikuti proyek food estate.

Permasalahan lingkungan ini perlu dipertimbangkan dengan lebih baik dan harus memiliki porsi lebih besar dalam setiap pengambilan keputusan.

Efek sosial

Terdapat kekhawatiran akan adanya dampak sosial yang buruk dari program food estate. Program tersebut melibatkan pengembangan daerah pedesaan dan menimbulkan kekhawatiran akan tergusurnya masyarakat setempat, terutama masyarakat adat tradisional yang menggantungkan penghidupan pada alam.

Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa program tersebut hanya akan menguntungkan perusahaan agribisnis besar dengan mengorbankan petani skala kecil yang tidak memiliki sumber daya untuk bersaing.

Kesimpulannya, program food estate yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia merupakan upaya signifikan yang bertujuan mengatasi tantangan ketahanan pangan negara.

Meskipun niat program ini mulia, ada kekhawatiran tentang kelayakan, keefektifan, dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan masalah ini saat merencanakan dan melaksanakan program.

Pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup peningkatan praktik pertanian yang ada dan mendukung petani skala kecil mungkin merupakan cara yang lebih baik untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia. (utw)

Nusantara

Agak Laen, Mudik Idul Fitri 2024 Pakai Helikopter Hanya Rp 2,5 Juta dan Anti Macet

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jateng, Minimal sekali dalam seumur hidup anda mencoba naik Helikopter, terlebih momen Idul Fitri dimana semua orang ingin mudik ke kampung halaman dan terlihat agak laen.

Mudik ke kampung halaman dengan helikopter akan terasa lebih cepat, bebas macet, bebas banjir pake saja jasa helikopter.

Heli Jateng pada edisi Idul Fitri 2024/1445 Hijriyah ini membuka promo tanpa minimum pax. Khusus buat anda yang ingin merasakan sensasi dan experience naik helikopter anda harus menyiapkan Rp 2,5 juta/pax 13 menit.

Untuk pemesanan anda bisa mengunjungi https://helijateng.com, titik poin di Demak Green Garden.

Selain promo mudik HeliJateng juga melayani jasa Medical and Evacuation, Heli Agent Bisnis, Heli Sky Tour, Heli Charter A to B dan Heli Entertain and Event.

Helikopter Spesifikasi: Bell 206 JET, Ranger III, Registrasi PK – AVT, Cabin 4 Setter, Endurace 03.30 Hours. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Berpisah dari Jabar, Kabupaten Berusia 346 Tahun Ini Punya Nama Baru Usai Gabung dengan Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Cianjur, Jawa barat akan berpisah dengan Kabupaten yang berusia 346 tahun.

Kabupaten ini akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Akibat berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini pun harus berganti nama.

Padahal sebelum berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini menjadi salah satu daerah penopang ekonomi terutama dari sektor pertanian.

Tahukah anda Kabupaten mana yang akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta? Jawabannya ialah Kabupaten Cianjur.

Ya, Kabupaten Cianjur tak akan lagi masuk ke dalam bagian Jawa Barat.

Kabupaten Cianjur akan masuk ke dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek tetangga Jawa Barat.

Dengan bergabungnya Kabupaten Cianjur wilayah aglomerasi tersebut kini disebut dengan Jabodetabekjur.

Keputusan berpisahnya Kabupaten Cianjur dari Jawa Barat merupakan imbas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

DKI Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota menjaikan Kabupaten Cianjur yang sebelumnya di Jawa Barat kini menjadi keluarga baru mereka.

Dilansir laman Pemerintah Kabupate Cianjur, sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur berupa pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa daratan rendah.

Kabupaten Cianjur punya julukan sebagai kota santri. Citra sebagai daerah agamis telah dimiliki Cianjur sejak tahun 1677. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Perampasan Lahan di IKN, Kepala Adat Suku Dayak: Kami Belum Pernah Dapat Tawaran Ganti Rugi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Besar, Konflik Agraria yang menyertainya istilah “memindahkan ibu kota” ke Kalimantan semakin menjadi sorotan.

Masyarakat yang terdampak merasa tidak mendapat ganti rugi atas lahan mereka yang digusur secara paksa pembangunan Ibu kota Nusantara atau IKN.

Bahkan, tidak ada dialog yang diberikan kepada mereka terkait dengan kompensasi yang seharusnya mereka terima.

Pada tanggal 18 Maret 2024, lima Kelurahan, yaitu Rico, Maridan, Jenebora, Gersik, dan Pantai Langgo, menerima himbauan untuk tidak melakukan apapun di tanah nenek moyang mereka sendiri.

Masyarakat merasa terpinggirkan karena tidak ada kesempatan untuk berdialog dengan pemerintah terkait ganti rugi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang seharusnya mereka terima.

“Tanah kami ini mau dipindahkan ke tanahnya orang lain lagi di sana, saya bilang saya tidak mau, tidak mau saya dipindahkan.” ungkap Yusni, kepala adat Paser Besar, dikutip dari channel youtube pada 30 Maret 2024.

Yusni mengungkapkan bahwa mereka bahkan belum pernah mendapat tawaran ganti rugi atas lahan mereka.

Patok-patok dari badan bank tanah bahkan telah ditancapkan di lahan mereka tanpa izin. Mereka merasa pasrah dan hanya bisa berharap agar ada kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami.

“kami ini kan sudah pasrah, kalau ada sekarang yang mau ganti rugi dengan sesuai, istilahnya di sini kami siap angkat kaki,” kata Yusni.

Pemerintah menilai bahwa rumah-rumah yang dihuni oleh masyarakat adat tidak sesuai dengan tata ruang pembangunan IKN.

Namun, masyarakat adat merasa bahwa mereka telah lama mendiami tanah tersebut dengan bukti-bukti konkret seperti makam, silsilah, dan peninggalan sejarah lainnya.

Mereka merasa bahwa tanah tersebut bukanlah tanah negara yang belum pernah diinjak oleh masyarakat.

“Kenapa bilang ada tanah negara? yang dikatakan tanah negara belum pernah diinjak oleh masyarakat adat, termasuk tanah kayak rumah Bupati, rumah kapolres, rumah dinas-dinas ASN, Itulah tanah negara. Disini sudah ada kuburan kami, sudah lama di situ Kok” ungkap Noriah, salah satu masyarakat adat dayak balik.

Konflik agraria di IKN telah mencatat angka yang mengkhawatirkan, dengan luas konflik mencapai 38 persen dari total kasus di Indonesia.

Masyarakat adat menjadi pihak yang lemah secara hukum meskipun memiliki bukti-bukti yang kuat tentang klaim atas tanah tersebut.

Hingga saat ini, masyarakat adat di lima Kelurahan yang terdampak terus berjuang untuk mempertahankan tanah mereka atau setidaknya mendapatkan kompensasi yang layak dari pemerintah.

Tanpa solusi yang memadai, konflik agraria ini akan terus menjadi penghalang bagi ambisi pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Kalimantan. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending