Connect with us

DKI Jakarta

Heru Budi dan Prasetio Edi Tidak Mau Kalah dengan Anak Pejabat Pajak

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Pemerintah Provinsi DKI menganggarkan Rp4,74 miliar dari APBD 2023 untuk membeli mobil dinas Rubicon terbaru yang rencananya untuk Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Sungguh miris mental pejabat di rezim jokowi saat ini, setelah terbongkar kasus pejabat pajak dan bea cukai di indonesia melakukan flexing yang memalukan dihadapan rakyat yang saat ini menderita, Pj. Gubernur DKI Jakarta dan ketua DPRD DKI dari partai PDI yang menunjukkan hedonismenya dengan mengajukan anggaran untuk mobil dinas yang bisa dikatakan tidak pantas dalam kondisi saat ini dengan banyaknya bencana yang telah terjadi. (tri)

DKI Jakarta

Cara Mengaktifkan Kembali NIK yang Dinonaktifkan Dukcapil DKI Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta akan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi berdomisili di wilayah Jakarta pada pekan ini.

Langkah ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan menonaktifkan 81.300 NIK warga yang telah meninggal dunia dan 13.000 NIK warga yang tinggal di rukun tetangga (RT) yang berbeda.

“Kami ajukan (penonaktifan KTP) minggu ini,” ujar Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin, Senin (15/4/2024).

Bagi warga Jakarta yang ingin memastikan status NIK mereka, Dukcapil DKI Jakarta menyediakan layanan pengecekan online melalui laman datawarga-dukcapil.jakarta.go.id. Berikut cara mengeceknya.

Cara Cek NIK Dukcapil DKI Jakarta

  1. Kunjungi laman https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/
  2. Masukkan NIK
  3. Masukkan captcha yang tersedia
  4. Klik “Cari Data Pembekuan”

Jika NIK warga ternyata telah dinonaktifkan namun mereka masih merasa berdomisili atau memiliki aset di DKI Jakarta, warga dapat mengajukan pengaktifan NIK kembali.

Caranya, warga harus membawa surat keterangan dari RT/RW lalu mendatangi loket pelayanan Dukcapil di kelurahan sesuai domisili.

“Untuk mendapatkan informasi terkait NIK-nya agar dapat diaktifkan kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku,” terang Budi.

Budi menambahkan, pihaknya tidak akan menonaktifkan NIK warga yang bertugas, berdinas, atau belajar di luar Jakarta maupun luar negeri, serta warga yang masih mempunyai aset di Jakarta.

Mereka tidak termasuk dalam program penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili.

Dukcapil DKI Jakarta berharap dapat memperoleh data kependudukan yang akurat dan terkini sesuai dengan kondisi warga yang berdomisili di ibukota. Hal ini penting untuk memastikan layanan publik dapat disalurkan secara tepat sasaran. (tw)

Continue Reading

DKI Jakarta

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni Sarankan Jokowi Pecat Pj Gubernur DKI Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Polemik mengenai program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyita perhatian banyak pihak. Bahkan, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sampai menyarankan Presiden Joko Widodo memecat Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Heru menanggapi pernyataan Sahroni saat ditanya oleh wartawan. Ia hanya memberikan senyum menanggapi pertanyaan wartawan ketika dimintai tanggapan atas pernyataan Sahroni. Setelahnya, ia justru menyebutkan slogan DKI Jakarta.

“Sukses Jakarta untuk Indonesia,” kata Heru di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Heru Budi pun menegaskan, bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk program KJMU pada 2024. Pasalnya, saat ini Pemprov DKI Jakarta masih bisa membiayai para penerima manfaat KJMU.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni mengatakan, langkah pemutusan KJMU di tengah jalan ini merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Menurut dia, kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta sama sekali tidak sejalan dengan spirit dan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang prorakyat, khususnya soal pendidikan. 

“Jadi, Pak Pj Heru sama saja telah merusak nama baik Pak Jokowi. Maka sebaiknya Pak Presiden segera pecat Pj Heru. Kebijakannya sudah banyak yang sangat ekstrem dan jelas merugikan masyarakat,” kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis.

Sahroni juga meminta Pj Gubernur untuk tidak membuat kebijakan yang merenggut hak masyarakat kecil. Ia menilai, pencabutan KJMU itu membuat ketimpangan akses pendidikan semakin besar di Jakarta. (tri)

Continue Reading

DKI Jakarta

Dihina Lurah, Puluhan Petugas PPSU Ancol Mogok Kerja

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Puluhan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, mogok kerja karena adanya penghinaan yang dilakukan Lurah Saud M Manik dan Sekretaris Kelurahan Ancol, Khenny Hutagaol kepada mereka. 

Petugas PPSU, Pipit Mulyaningsih menambahkan, Sekretaris Lurah kalau bicara selalu menyakitkan dan selalu berkata miskin ke PPSU. “Jadi kayaknya anak-anak sakit hati,” kata dia di Jakarta, (19/2024).

Sementara itu, Lurah Ancol, Saud M Manik mengatakan, aksi yang dilakukan PPSU tersebut sebagai bentuk solidaritas petugas yang diberhentikan. “Hari ini hanya lima PPSU yang masuk dan lainnya tidak masuk,” kata dia.

Ia mengatakan, aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan mereka yang diputuskan hubungan kerjanya. “Ada satu pekerja yang kami berhentikan karena memang melanggar kontrak kerja,” kata dia. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending