Ignasius Jonan Dicopot karena Tolak Kereta Cepat, Whoosh Adalah Ide Jokowi Sendiri

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang kini dikenal dengan nama Whoosh, kembali menjadi sorotan.

Kali ini, giliran Mahfud MD, pakar hukum tata negara dan mantan Menko Polhukam, yang membeberkan dinamika di balik pengambilan keputusan proyek ambisius ini oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Rabu, 15 Oktober 2025, Mahfud menceritakan bagaimana proyek KCJB sempat ditolak oleh Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan saat itu.

Penolakan itu muncul saat rencana awal menggandeng Jepang berubah haluan ke China.

“Ketika mau dipindah ke China, Pak Jonan menyatakan tidak setuju. Menyatakan tidak visible,” ungkap Mahfud.

Namun, sikap Jonan yang menolak proyek tersebut justru berbuntut pada pemecatannya dari kursi Menteri Perhubungan. Mahfud mengatakan, Jonan kemudian diganti, dan Presiden Jokowi terus melanjutkan langkahnya.

Tak hanya itu, Mahfud juga mengungkap bahwa Jokowi sempat memanggil seorang ahli, Agus Sambagio, untuk meminta pendapat soal kelayakan proyek kereta cepat yang dikerjakan bersama pihak Tiongkok itu. Agus, menurut Mahfud, menyampaikan bahwa proyek tersebut berisiko merugikan negara.

“Ini tidak visible. Rugi negara,” kata Mahfud menirukan penjelasan Agus.

Respons Mahfud MD usai Diminta KPK Laporkan Dugaan Markup Proyek Whoosh

inews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Mahfud MD membuat laporan terkait dugaan mark up proyek Kereta Cepat Whoosh yang Mahfud sampaikan dalam akun YouTube miliknya. Menurutnya, laporan tersebut bisa turut dilengkapi data.

Terkait hal itu, Mahfud MD menilai bahwa KPK seharusnya langsung bisa langsung memeriksa dugaan kasus tersebut tanpa adanya laporan. Baginya, tidak masuk akal jika KPK tak memiliki kewenangan dalam memeriksa hal tersebut.

“Sekarang ini kalau hal seperti itu nggak mesti lapan. Langsung diselidiki, nggak perlu laporan-laporan, nggak masuk akal,” ucap Mahfud di Jakarta.

Lebih lanjut, ia juga meminta agar KPK memanggil Anthony Budiawan dan bukan dirinya. Sebab, yang menyampaikan adanya dugaan mark up dalam proyek Whoosh adalah Anthony.

“Kalau mau menyelidiki betul ke KPK, panggil Anthony Budiawan karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan sayang bilang ‘ini Anthony Budiawan bilang begitu’, kan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo meminta agar setiap warga negara yang mengetahui informasi terkait tindak pidana korupsi menyampaikan hal itu kepada KPK melalui saluran pengaduan.

Budi juga mengingatkan agar laporan tersebut dilengkapi informasi atau data awal. Dengan begitu,proses penelaahan dan verifikasi yang dilakukan KPK menjadi lebih presisi.

“Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari dan menganalisis, apakah substansi atau materi dari laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan,” ucapnya.

Sementara itu, Mahfud MD dalam video yang diunggah di YouTube pribadinya mengatakan proyek Whoosh memakan anggaran 17 juta dolar AS per kilometer (km) di China. Sedangkan saat proyek itu dikerjakan di Indonesia, anggarannya membengkak jadi 52 juta dolar AS per km.

“Ada dugaan mark up. Dugaan mark up-nya begini, itu harus diperiksa uang lari ke mana. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS, tapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud dalam video yang diunggah channel YouTube Mahfud MD Official

Saat ditanya, siapa yang mengusulkan proyek ini, Jokowi, menurut Mahfud, dengan tegas menjawab: “Atas ide saya sendiri.”

Sikap Presiden yang sudah bulat itu membuat para penasihatnya tidak lagi bisa berbuat banyak.

“Ya sudah kalau atas ide Bapak, mau dijadikan kebijakan, kita nggak bisa apa-apa,” ujar Mahfud menirukan respons Agus Sambagio.

Akhirnya, proyek KCJB tetap dijalankan meski menuai banyak kritik di masa perencanaan.

Hingga kini, KCJB yang kemudian diberi nama Whoosh telah beroperasi, meski sejumlah tantangan masih membayangi, terutama terkait dengan pembengkakan biaya dan proyeksi pengembalian investasi.

Dibalik Proyek Rugi Kereta Cepat Whoosh

KETUA Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan persoalan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang jadi perbincangan belakangan ini

Ia menyebut sejak awal Whoosh merupakan proyek bermasalah dan pemerintah mencoba memperbaiki persoalan itu dengan berunding bersama China Development Bank.

Polemik Utang Whoosh, Jokowi Sempat Sebut Proyek KCJB Bukan untuk Cari Untung Namun Banyak Mark Up

Di tengah polemik utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), ternyata sempat mengungkap bahwa mega proyek ini memang tidak difokuskan untuk mencari untung.

Adapun pernyataan Jokowi ini disampaikan pada saat meresmikan Whoosh pada 2 Oktober 2023 lalu di Stasiun Halim, Jakarta.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan pembangunan Whoosh merupakan bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Dia mengatakan masyarakat diberikan banyak pilihan terkait moda transportasi yang akan digunakan untuk jalur Jakarta-Bandung.

“Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massal ada di situ, bukan untung dan rugi,” katanya.

Jokowi lantas mencontohkan pemberian subsidi terhadap moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) merupakan wujud pelayanan pemerintah DKI Jakarta terhadap masyarakat.

“MRT kita tahu semuanya, MRT itu subsidi dari pemerintah DKI itu Rp800 miliar. Itu baru jalur satu, jalur pendek, nanti semakin panjang.”

“Tapi itu memang fungsi pemerintah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan transportasi massal sehingga tidak semuanya naik mobil pribadi,” ujarnya.

Dua tahun berselang setelah menyatakan hal tersebut, Jokowi justru memilih diam ketika ditanya soal utang Whoosh yang menggunung. Dia hanya melempar senyum dan menggumam.

Momen ini terjadi saat dia menghadiri rapat senat terbuka Dies Natalies ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (17/10/2025).

Pernyataan Jokowi Jawab Kritikan Faisal Basri

Di sisi lain, pernyataan Jokowi ini menjawab kritikan saat itu yang menyebut bahwa Whoosh tidak akan balik modal hingga kiamat.

Diketahui, kritikan ini disampaikan oleh ekonom senior, Faisal Basri.

Faisal menilai proyek Whoosh ini tidak layak untuk disebut kerjasama bisnis atau B2B karena menurutnya akan sulit balik modal.

Hal itu, sambungnya, semakin terliha ketika biaya pembangunan proyek yang dikeluarkan membengkak dari awalnya 6,07 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dollar AS.

Dia mengungkapkan dengan analogi bahwa satu tiket Whoosh dihargai Rp400 ribu, maka hampir mustahil untuk balik modal.

Lantas, Faisal pun hingga menganalogikan bahwa mega proyek Jokowi ini akan sulit balik modal hingga kiamat terjadi.

“Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” kata Faisal.

Faisal lantas bercerita bahwa sebenarnya banyak menteri menolak proyek mercusuar Jokowi ini, termasuk konsultan independen yang disewa pemerintah, Boston Consulting Group.

Adapun, menurut Faisal, sosok yang ngotot agar proyek Whoosh tetap dilakukan adalah Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno.

“Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk 2 minggu senilai 150.000 dollar AS, menolak 2 proposal (salah satunya Kereta Cepat Jakarta Bandung),” ujar Faisal.

“Tetapi Rini Soemarno yang berjuang. Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot.” tambahnya. (tri)