Connect with us

Ekonomi

Pemerintah Kecanduan Ngutang, Nambah Rp 121 T dan Total Tembus Rp 7.123 Triliun

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Pemerintahan Jokowi kecanduan Utang. Saat ini, kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Juni 2022 sebesar Rp 7.123,62 triliun dengan rasio 39,56% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu naik sekitar Rp 121 triliun dari posisi bulan sebelumnya yang senilai Rp 7.002 triliun.

“Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal. Penambahan utang sebagian besar terjadi sejak 2020 karena adanya badai COVID-19,” ungkap staf kemenkeu, Kamis (22/12/2022).

Untuk jenis utang, mayoritas didominasi oleh surat berharga negara (SBN) yang mencapai 88,46% dan sisanya pinjaman 11,54%. Diketahui SBN sebanyak Rp 6.301,8 triliun dengan SBN domestik Rp 4.992,5 triliun dan valuta asing Rp 1.309,3 triliun.

Sedangkan untuk pinjaman senilai Rp 821,74 triliun. Terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 14,74 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 806,31 triliun.

Berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (rupiah) yaitu 70,29%. Tercatat kepemilikan investor asing terus menurun sejak 2019 yang mencapai 38,57%, hingga akhir 2021 tercatat 19,05% dan per 5 Juli 2022 mencapai 15,89%.

“Dalam usaha menyehatkan APBN, pemerintah mengelola portofolio utang agar optimal sehingga peningkatan utang pun telah diperhitungkan secara matang demi mendapatkan risiko dan biaya yang paling efisien,” tuturnya.

Defisit anggaran dari segi jatuh tempo, komposisi utang pemerintah disebut dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal. Hal ini terlihat dari rata-rata jatuh tempo (average time to maturity) sepanjang 2022 masih terjaga di kisaran 8,7 tahun.

Sampai akhir Juni 2022, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp 191,9 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan 56,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 444,8 triliun.

Realisasi pembiayaan utang terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp 182,4 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp 9,5 triliun.

Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 2,7 triliun, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp 0,9 triliun, realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp 50,9 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 43,2 triliun. (tw)

Ekonomi

Utang Pemerintah Indonesia Tembus Rp7.733 T Sepanjang 2022

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang Pemerintah Indonesia menembus Rp7.733,99 triliun sepanjang 2022, dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) 39,57 persen.

Mengutip buku APBN KiTa edisi Januari 2023, secara nominal, utang Indonesia lebih besar dibandingkan dengan November 2022. Pada bulan tersebut, total utang mencapai Rp7.554,25 triliun dengan rasio 48,65 persen terhadap PDB.

Penjelasan dalam buku tersebut menyatakan fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan surat berharga negara (SBN), penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar.

“Meskipun demikian, peningkatan (utang Pemerintah Indonesia) tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal,” catat Kemenkeu dalam laporan tersebut, dikutip Kamis (19/1).

Berdasarkan rinciannya, utang Pemerintah Indonesia terbagi ke dalam beberapa jenis. SBN mendominasi mencapai Rp6.846,89 triliun alias setara 88,53 persen utang Indonesia.

Sedangkan 11,47 persen sisanya dalam bentuk pinjaman, yakni Rp19,67 triliun pinjaman dalam negeri dan Rp867,43 triliun pinjaman luar negeri.

Kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh perbankan dan Bank Indonesia (BI), sedangkan kepemilikan investor asing terus menurun sejak 2019 menyentuh 38,57 persen.

Kemudian hingga akhir 2021 tercatat 19,05 persen dan per Desember 2022 kepemilikan investor asing dalam SBN hanya 14,36 persen.

Kemenkeu mengatakan hal tersebut menjadi upaya pemerintah konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup.

Namun, pemerintah akan terus mewaspadai berbagai risiko yang berpotensi meningkatkan cost of borrowing, seperti pengetatan likuiditas global dan dinamika kebijakan moneter negara maju.

Jika dilihat berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik alias rupiah sebesar 70,75 persen. Kemenkeu mengklaim langkah ini menjadi salah satu tameng pemerintah menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN, yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK,” pungkas Kemenkeu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi defisit APBN 2022 menurun, menyusul pemulihan ekonomi selepas pandemi covid-19, peningkatan signifikan dari sisi pendapatan negara akibat implementasi UU HPP, serta peningkatan harga komoditas.

“Defisit kita jauh lebih kecil. Harusnya 4,5 persen menjadi hanya 2,38 persen atau turun Rp310 triliun penurunan defisit kita,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin (17/1). (utw)

Continue Reading

Ekonomi

Saham Batu Bara Anjlok, Bagaimana Prospek Sesungguhnya di 2023?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Harga saham emiten batu bara ditutup anjlok kemarin hingga memicu penurunan tajam indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI). Kejatuhan saham komoditas tersebut dipicu oleh keinginan Tiongkok untuk membuka kembali keran impor batu bara asal Australia setelah dua tahun dibekukan.

Berdasarkan data BEI, saham sektor energi anjlok 3,2% pada Rabu (5/1/2023) dipicu penurunan signifikan saham emiten batu bara. Penurunan tersebut berimbas terhadap pelemahan IHSG hingga 1,1%. Seluruh saham produsen dan kontraktor batu bara kakap kompak merosot, yaitu saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) merosot 6,6% ke level Rp 155 dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) anjlok 6,2% ke level Rp 3.300.

Begitu juga dengan saham PT Indika Energy (INDY) melorot 4,7% ke level Rp 2.630, PT Indotambang Raya Megah Tbk (ITMG) terjerembap 3,9% menjadi Rp 37.525, PT Harum Energy Tbk (HRUM) terkikis 1,2% ke level Rp 1.625, dan saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) turun tipis 0,8% ke level Rp 21.125. Bahkan, saham PT United Tractors Tbk (UNTR), distributor alat berat pertambangan sekaligus kontraktor dan perusahaan tambang batu bara, amblas 6,7% ke level Rp 24.150.

Lantas, bagaimana prospek saham emiten batu bara tahun ini? Tim Riset RHB Sekuritas memperkirakan rata-rata harga jual batu bara tahun 2023 berada dalam rentang US$ 150-200 per ton, dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar US$ 330 per ton atau berada di atas asumsi awal US$ 300 per ton.

“Perkiraan harga jual batu bara tersebut telah mempertimbangkan kenaikan permintaan dari pasar Eropa setelah konflik Rusia dengan Ukraina berlanjut yang memicu pemangkasan volume produksi gas,” tulis tim riset RHB Sekuritas.

Harga tersebut juga telah mempertimbangkan keinginan Tiongkok dan India untuk meningkatkan volume produksi batu bara dengan tujuan mengurangi impor. Peningkatan volume tahun ini diprediksi bisa berjalan, dibandingkan tahun 2022 yang masih terkendala.

Faktor tersebut mendorong RHB Sekuritas merekomendasikan trading buy saham emiten sektor batu bara. Tingkat pertumbuhan kinerja keuangan emiten sektor ini diprediksi kembali normal ke depan setelah melesat sepanjang 2022. Sedangkan saham pilihan teratas jatuh pada saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO).

RHB Sekuritas merekomendasikan trading buy saham ITMG dengan target harga Rp 49.300, saham PTBA direkomendasikan trading buy dengan target harga Rp 5.600, saham ADRO direkomendasikan trading buy dengan target harga Rp 4.800, dan PT United Tractors Tbk (UNTR) direkomendasikan trading buy dengan target harga Rp 32.700. (ut)

Continue Reading

Ekonomi

Bukopin, Bank Banten hingga BTN Bakal Gelar RUPSLB Awal 2023

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Lima emiten bank akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada awal tahun 2023. Beberapa di antaranya akan meminta restu terkait perubahan susunan pengurus hingga penambahan modal melalui skema rights issue. Kelima bank itu adalah PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS), PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS), dan PT KB Bukopin Tbk. (BBKP).

Berikut daftar emiten bank yang gelar RUPSLB sepanjang Januari 2023:

1. Bank Ina Perdana (BINA)

Bank yang dikuasai oleh Grup Salim ini akan menggelar RUPSLB pada 9 Januari mendatang. Rapat akan diselenggarakan di Gedung Ariobimo Sentral, Kuningan, Jakarta Selatan, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.

Agenda rapat akan meminta persetujuan terkait dengan perubahan anggota direksi perseroan. Hal ini seiring dengan pengunduran diri Direktur Retail Banking Bank Ina Perdana Budijanto Soedarpo. Pengunduran diri ini efektif mulai 31 Desember 2022.

2. Bank BTN (BBTN)

Bank spesialis pembiayaan hunian, BBTN akan menyelenggarakan RUPSLB pada 11 Januari mendatang. Rapat yang akan berlangsung di Menara BTN mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai ini akan meminta persetujuan perubahan susunan pengurus. Sebagaimana diketahui, anggota Dewan Komisaris Bank BTN yakni Heru Budi Hartono telah dilantik sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta mulai 17 Oktober 2022.

Berdasarkan ketentuan, jabatan Heru sebagai komisaris BBTN resmi berakhir sejak tanggal pelantikan tersebut.

3. Bank IBK Indonesia (AGRS)

Bank yang dikendalikan oleh Industrial Bank of Korea ini akan menggelar RUPSLB pada 25 Januari 2023. Sejauh ini perseroan belum menginformasikan lokasi, waktu, dan agenda rapat.

Meski demikian, dalam keterbukaan informasi sebelumnya, AGRS memiliki rencana untuk menggelar rights issue maksimal 13,81 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Persetujuan aksi korporasi tersebut akan diambil melalui RUPSLB.

4. Bank Banten (BEKS)

Bank Banten akan menggelar RUPSLB pada 25 Januari mendatang. Rapat kemungkinan besar membahas agenda tentang persetujuan aksi penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

BEKS berencana menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 10 persen dari jumlah yang ditempatkan dan disetor penuh atau mencapai 5,18 miliar saham. Saham tersebut akan memiliki nilai nominal Rp50 per unit saham.

5. Bank KB Bukopin (BBKP)

Perseroan akan menggelar RUPSLB pada akhir bulan ini atau tepatnya pada 31 Januari 2023. Meski tidak disebutkan dalam keterbukaan informasi, rapat kemungkinan besar membahas persetujuan aksi penawaran umum terbatas atau rights issue.

Bank, yang saham mayoritasnya dipegang oleh Kookmin Bank tersebut telah merilis rencana korporasi yakni rights issue dengan menerbitkan maksimal 120 miliar saham. Langkah ini bertujuan menjaga daya saing perseroan dalam lanskap industri perbankan nasional. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending