Connect with us

Nusantara

Jauh Sebelum BSI Diserang, Pj Gubernur Aceh Sudah Minta DPRA Revisi Qanun LKS

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Aceh, Wacana dan upaya untuk melakukan revisi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang digaungkan saat ini, ternyata tidak semata akibat gangguan layanan sistem Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengalami error selama beberapa hari pada 8 Mei lalu.

Ternyata jauh sebelum layanan BSI terjadi error, keinginan kuat untuk melakukan revisi Qanun LKS sudah datang dari Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

Diketahui, dalam upaya untuk merevisi Qanun LKS ini, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki juga sudah menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) beberapa bulan lalu agar segera dilakukan pembahasan.

Pada Sabtu tanggal 20 mei 2023, Permintaan untuk merevisi Qanun LKS sebagaimana disampaikan dalam surat pengantar Pj Gubernur Aceh Nomor 188.34/17789 yang berisi Rancangan Qanun tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Surat pengantar permintaan revisi Qanun LKS itu ditandatangani langsung oleh Achmad Marzuki, yang dikirimkan kepada Ketua DPRA pada 26 Oktober 2022 atau setelah tiga bulan lebih Achmad Marzuki menjabat Pj Gubernur Aceh.

Sejauh ini belum diketahui apa pertimbangan yang mendesak sampai Pj Gubernur Aceh begitu kuat keinginannya meminta DPRA untuk melakukan revisi Qanun LKS yang baru satu tahun dijalankan di Aceh sejak awal 2022.

Padahal Qanun LKS itu adalah bagian dari penerapan keistimewaan Aceh yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 pasal 126 dengan tujuan untuk menjalankan sistem ekonomi syariah di Bumi Serambi Mekkah.

Terhadap keinginan revisi Qanun LKS ini, juga belum diketahui apakah Pj Gubernur Aceh sudah berkonsultasi dan memintai pendapat atau belum dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh atau kalangan ulama di provinsi ini

Lalu menindaklanjuti permintaan Pj Gubernur Aceh, Ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yaya pada Kamis (11/5/2023) menyampaikan keinginan untuk merevisi Qanun LKS.

Momen BSI yang mengalami error langsung dimanfaatkan sebagai alasan untuk merevisi Qanun LKS dengan tujuan mengembalikan bank konvensional agar beroperasi lagi di wilayah Provinsi Aceh.

DPRA, kata Saiful Bahri bakal merevisi Qanun LKS akibat kekacauan dan lemahnya pelayanan bank syariah yang ada di Aceh yang diperparah error-nya layanan BSI berapa hari belakangan ini.

Hal itu menurut DPRA sangat menyulitkan masyarakat yang selama ini menjadikan bank syariah sebagai tumpuan untuk bertransaksi.

Ketua DPRA Saiful Bahri menyebutkan pihaknya sudah melakukan musyawarah di lembaga tersebut untuk meninjau ulang Qanun LKS dan merevisi agar bank konvensional bisa beroperasi kembali di Aceh.

“Kami sudah bermusyawarah di lembaga, Qanun LKS ini harus ditinjau ulang supaya bank konvensional itu bisa beroperasi kembali di Aceh,” kata Saiful Bahri kepada wartawan, Kamis (11/5).

Revisi itu, kata dia, adalah suatu yang mendesak mengingat sejak tidak beroperasinya bank konvensional banyak pengusaha hingga warga mengeluh terkait layanan bank syariah di Aceh.

Apalagi warga yang hendak bertransaksi ke luar negeri juga sulit karena keterbatasan layanan perbankan yang ada.

Saiful menegaskan masyarakat juga berhak memilih layanan perbankan tanpa adanya sekat-sekat.

“Jadi nanti hak merdeka itu ke masyarakat mau pakai (bank) yang mana, silahkan masyarakat yang memilih mau ke surga atau ke neraka,” ucapnya. (ut)

Megapolitan

Kabupaten Halmahera Selatan tampilkan potensi unggulan di Apkasi Otonomi Expo 2024

Published

on

By

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kabupaten Halmahera Selatan ambil bagian dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2024 di Hall Jakarta Convention Center Senayan, dengan menampilkan potensi-potensi unggulannya.

Kegiatan yang diikuti oleh pemerintah kabupaten se-Indonesia ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Rabu tanggal 10 Juli 2024.

Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, menggarisbawahi pentingnya acara ini bagi daerahnya. “Kami sangat menghargai kesempatan untuk berpartisipasi dalam Apkasi Otonomi Expo. Ini adalah kesempatan emas untuk mempromosikan potensi Halmahera Selatan, termasuk produk-produk UMKM dan komoditi unggulan kami,” ujarnya.

Selama tiga hari, para pengunjung akan disuguhi berbagai pameran yang menampilkan produk-produk unggulan dari seluruh Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga teknologi modern, semua bisa ditemukan di Apkasi Otonomi Expo. Selain itu, ada juga seminar dan diskusi panel yang membahas berbagai isu strategis dalam pembangunan daerah.

Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba juga menekankan bahwa acara ini adalah kesempatan untuk menarik investasi ke Halmahera Selatan. “Kami berharap dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah kami. Dengan investasi yang tepat, kami yakin bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

“Kegiatan ini merupakan ajang untuk menyosialisasikan serta mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki Halmahera Selatan, sehingga dapat dikenal masyarakat luas,” kata Ketua Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Hj Eka Dahliani Abusama.

“Selama tiga hari, para pengunjung akan disuguhi berbagai pameran yang menampilkan produk-produk unggulan dari seluruh Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga teknologi modern, semua bisa ditemukan di Apkasi Otonomi Expo. Selain itu, ada juga seminar dan diskusi panel yang membahas berbagai isu strategis dalam pembangunan daerah”, jelas Hj. Eka Dahliani Abusama.

Kegiatan yang dilaksanakan mulai 10 sampai 12 Juli 2024 ini juga dibarengi dengan Rapat Kerja Nasional XVI Apkasi 2024 dengan tema “Sinergisitas Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Menuju Indonesia Maju”, dan Apkasi Procurement Network 2024. (ut)

Continue Reading

Nusantara

AHY akan Terbitkan Sertifikat Tanah di IKN Nusantara, BPK Temukan Deretan Masalah Baru

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan akan menerbitkan sertifikat sertifikat hak pakai di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Putra SBY itu mengatakan bahwa Kementerian atau BPN akan mengeluarkan sertifikat tersebut jika status tanah di IKN sudah bersih secara umum atau “clean and clear”.

AHY mengatakan lebih lanjut bahwa Kementerian atau BPN akan memberikan dukungan penuh kepada Otorita IKN dalam hal tanah dan penataan ruang.

“Pendekatan yang baik ditekankan oleh Presiden dalam menangani situasi di lapangan, dengan menghindari korban,” kata AHY pada 1 Juli 2024.

Adapun terupdate adalah pembangunan IKN di Kalimantan Timur hingga saat ini terus berlanjut.

Apalagi menjelang upacara 17 Agustus 2024 pembangunan IKN Nusantara terus dimaksimalkan.

Namun, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengungkapkan fakta baru masih ada masalah soal pembangunan IKN Nusantara ini.

Hal itu menyangkut seperti masalah persoalan lahan adat dan investasi minim dan lainnya.

Hal itu dinyatakan oleh BPK dalam dokumennya berjudul “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2023”.

Pemeriksaan BPK mencakup kinerja pembangunan IKN dari tahun anggaran 2022 hingga triwulan ketiga 2023.

Hal itu sebagai bagian dari pembangunan tahap 1 tahun 2022-2024, yang melibatkan Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya.

Mari simak di bawah ini hasil temuan BPK mengenai permasalahan dalam pembangunan IKN mencakup beberapa aspek berikut:

1. Kekurangan Material dan Peralatan

Pembangunan IKN menghadapi beberapa tantangan.

Tantangan itu seperti termasuk kekurangan pasokan material dan peralatan konstruksi.

Harga pasar material batu dan biaya sewa kapal tongkang belum stabil dan sulit dikendalikan.

Selain itu, pelabuhan bongkar muat yang dibutuhkan untuk mendukung proyek ini belum dipersiapkan dengan baik.

Tidak hanya itu, pasokan air yang diperlukan untuk pengolahan beton juga masih terbatas.

2. Rencana Alokasi Anggaran

Kementerian PUPR masih belum sepenuhnya merampungkan rencana alokasi anggaran operasional serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap pertama.

Kendala-kendala ini mengindikasikan bahwa perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN sangat diperlukan agar proyek ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Rencana Strategis dan Perencanaan Pendanaan Belum Memadai

Rencana strategis Kementerian PUPR untuk periode 2020-2024 dan rencana induk IKN serta perencanaan pendanaannya masih belum sepenuhnya optimal.

Alternatif sumber pendanaan di luar APBN, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pendanaan dari pihak swasta atau BUMN/BUMD, masih belum berhasil diimplementasikan.

4. Persiapan Lahan

Pembangunan infrastruktur IKN dihadapkan pada tantangan terkait mekanisme pelepasan kawasan hutan.

Dari total luas lebih dari 36.000 hektar tanah, sekitar 2.000 hektar masih dikuasai oleh pihak lain.

Kendala ini muncul karena hak pengelolaan lahan belum diterbitkan dan proses sertifikasi untuk area hasil pengadaan tanah belum rampung. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Jokowi Ingin Presiden Dilantik di IKN, Namun Pelantikan Prabowo Tetap di Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pihak Jokowi dan istana dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) saling klaim soal tempat pelantikan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming sebagai Presiden/Wapres.

Apakah perbedaan itu sbg sinyal Presiden Joko Widodo dan Prabowo mulai Tak akur ?

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, proses pelantikan Presiden-Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap dilaksanakan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

“Pokoknya pelantikan di Senayan,” kata Muzani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Namun, nantinya Prabowo bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024.

“Insyaallah Pak Prabowo (upacara 17 Agustus) ke IKN,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, rencananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. 

Selain pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, menurut Basuki Hadimuljono, upacara peringatan HUT ke-79 RI juga akan digelar di IKN.

Sebelumnya ada pernyataan dari pemerintahan Jokowi bahwa pelantikan presiden terpilih akan dilaksanakan di IKN.

“17 Agustus upacaranya, rencananya di sana (IKN), pelantikan presiden insyaallah juga di sana (IKN). Rencananya begitu. Pelantikan presiden rencana di sana,” kata Basuki di gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/4). (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending