Connect with us

Nusantara

Jelang Harlah ke-100 NU, Menteri BUMN Siap Cari Suara untuk Nyapres

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Ulang tahun NU pernah berdasar tanggal 31 Januari 1926. Lalu ditegur. Dikembalikan ke dasar yang dipakai hingga sekarang: 16 Rajab 1344. Maka, tahun ini genaplah NU dihitung 100 tahun. Satu abad.

Tidak perlu ada tim rukyatulhilal: tanggal 16 Rajab tahun ini disepakati bertepatan dengan 7 Februari 2023. Maka, peringatan ulang tahun ke-100 itu dilakukan hari Selasa depan.

Sangat istimewa karena ketua panitia pengarah (steering committee) pun Menteri BUMN Erick Thohir. Ia memang sudah menjadi anggota Banser bersertifikat. Otomatis ia menjadi anggota NU. Dan di acara ini, kemungkinan erick pun akan mencari suara dukungan untuk nyapres.

Erick tidak tanpa keringat menjadi anggota organisasi pemuda di bawah NU itu. Harus lewat ujian: pakai baju doreng, merangkak di bawah kawat berduri, dan berlagak di berbagai kegiatan fisik kemiliteran lainnya. Ujian itu berat. Apalagi dilaksanakan saat Erick sangat sibuk: menjabat menteri BUMN. Ia lulus.

Bahwa HUT NU itu ditetapkan berdasar perhitungan tahun Hijriah itu lantaran di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama (NU) memang ditulis begitu: NU didirikan tanggal 16 Rajab 1344. Bahwa di situ dicantumkan juga tanggal dan tahun Masehi, sifatnya hanya ”bertepatan” waktunya dengan 31 Januari 1926.

Berdirinya Muhammadiyah juga ditulis di AD/ART-nya: tanggal 8 Zulhijah 1330. Disebut juga itu ”bertepatan” dengan 18 November 1912. Tapi, HUT Muhammadiyah didasarkan pada kalender Masehi. Muhammadiyah menyebut ber-HUT-nya dengan ber-milad (ber-natal).

Sedangkan di NU, HUT itu lebih populer dengan istilah harlah (hari lahir).

Untung sekali perhitungan harlah NU didasarkan tahun Hijriah. Dengan demikian, pas menteri BUMN-nya Erick Thohir. Pengusaha papan atas Indonesia itu lagi jadi menteri bergengsi. Atau jangan-jangan lebih beruntung kalau didasarkan tahun Masehi: siapa tahu di tahun 2026 nanti Erick sudah menjabat wakil presiden RI.

Salah satu keistimewaan Harlah Ke-100 NU di Sidoarjo nanti adalah ini: tampilnya 12.000 Banser dalam satu atraksi yang koreografinya diciptakan Denny Malik. Anda lebih tahu siapa ia. Saya bisa membayangkan bagaimana Erick, sebagai salah seorang anggota Banser, menitikkan air liur ketika melihat atraksi itu nanti.

Saya pun kembali membaca AD/ART NU dan Muhammadiyah. Rasanya, AD/ART NU lebih unggul: setidaknya dari segi panjangnya. Panjang sekali. Terdiri atas 330 halaman. Pembukaannya saja 42 halaman: yang pakai tulisan Arab sebanyak 24 halaman, yang terjemahannya 18 halaman. Mungkin inilah AD/ART organisasi terpanjang di dunia.

Di mukadimah itu dimulai dengan satu kalimat dalam bahasa Arab yang menyatakan penghormatan kepada KH Hasyim Asy’ari. Beliau ulama besar, pendiri NU, dan rais akbar pertama.

Setelah itu, dibuka dengan tulisan Arab Bismillahirrahmaanirrahim.

Alinea pertama pembukaan AD/ART NU itu mengutip ayat seperti yang biasa kita dengar dalam khotbah Jumat: ”Alhamdulillahilladzi anzala…”.

Alinea-alinea berikutnya berupa kutipan ayat-ayat Al-Qur’an. Sebanyak 34 ayat disertakan di pembukaan AD/ART NU itu.

Semua kalimat dalam tulisan dan bahasa Arab itu diterjemahkan di halaman-halaman berikutnya.

AD/ART Muhammadiyah hanya 76 halaman. Pasal pembukaannya hanya 2 halaman. AD/ART Muhammadiyah itu dibuat seperti susunan Al-Qur’an, setidaknya, pembukaannya sama: Surah Al-Fatihah. Lalu, diikuti tiga doa: ”Rodlitu billahi rabba…”, ”Wal takun minkum…”, dan ”Baldatun toyyibatun…”.

Dua organisasi besar Islam di Indonesia itu sama-sama berumur 100 tahun. Lebih tua daripada Republik Indonesia.

Bahkan, organisasi Islam lainnya, Al-Irsyad, juga sangat tua: didirikan tahun 1914. Di Surabaya Al-Irsyad memiliki rumah sakit baru yang sangat modern. Sedang Persatuan Islam (Persis) berdiri tahun 1923.

Tentu Anda sudah tahu: NU dilahirkan di Surabaya. Di Jalan Bubutan. Inilah gerakan untuk menjaga ajaran ahlussunnah wal jamaah berdasar pendapat empat mazhab besar yang diakui di dunia Islam.

Sedang Muhammadiyah awalnya adalah gerakan pemurnian ajaran Islam. Salah satu langkah pertamanya: membetulkan arah kiblat di Yogyakarta.

Gerakan itu memberikan penilaian bahwa Masjid Agung Keraton Yogyakarta tidak menghadap kiblat yang benar. Tidak menghadap ke Makkah. Maka, gerakan itu membangun masjid kecil tidak jauh dari Masjid Keraton. Kiblatnya dibuat benar secara ilmiah: pakai teknologi penunjuk arah.

Hasilnya: masjid kecil itu dihancurkan rakyat yang tidak mau disalahkan begitu saja. Saya mendapat cerita tersebut dari Dr Sulthon Amin, tokoh besar Muhammadiyah Jatim.

Tentu Muhammadiyah juga melarang ziarah kubur, membaca kunut dalam salat Subuh, melakukan tahlilan, dan banyak lagi yang dianggap bid’ah (tidak diajarkan Nabi). Sedang di NU ada pendapat tidak semua bid’ah itu dilarang. Ada bid’ah yang hasanah. Ada bid’ah baik.

Kini perbedaan seperti itu tidak ada lagi. Kalaupun ada, tidak jadi persoalan. Yang NU sudah banyak yang salat pakai celana panjang. Yang Muhammadiyah sudah pakai sarung.

Kini NU juga sudah sadar akan banyaknya aset organisasi yang masih atas nama perorangan. Di Muhammadiyah dulunya juga ada. Tapi, sekarang sudah tertib. Di NU gerakan menertibkan aset organisasi seperti itu masih jadi persoalan besar. Yang dihadapi adalah kiai-kiai di akar rumput.

Ketua umum PBNU periode lalu, KH Said Aqil Siroj, sudah mulai melangkah. Sudah cukup jauh. Bahkan, sejak periode Said Aqil itu, semua perguruan tinggi yang dibangun NU sudah harus langsung atas nama organisasi. Sekarang sudah ada 27 universitas resmi NU. Yang sedang dibangun masih banyak. Termasuk yang sangat besar di Yogyakarta. Yang dibantu sepenuhnya oleh Presiden Jokowi. Setidaknya, kalau semua itu sudah selesai, NU punya 53 universitas.

Di Kristen sebenarnya juga sama saja. Begitu banyak aset yang masih atas nama pendeta atau keluarga mereka. Saya kenal seorang aktivis gereja yang belakangan ini pekerjaannya keliling Indonesia: mengurus aset gereja yang masih di tangan perorangan. Di Kristen, sama: sulitnya juga bukan main. Makan hati. Makan perasaan. Belum tentu juga berhasil.

Di Katolik tidak ada masalah seperti itu.

Dalam hal aset, Muhammadiyah terlihat jauh lebih besar. Padahal, kalau semua lembaga pendidikan milik orang NU jadi aset NU, pastilah NU jauh lebih besar.

Di Harlah Ke-100 NU ini kesadaran yang lebih baru seharusnya muncul: bagaimana menginjeksikan virus ”menjadi kaya itu juga mulia” tanpa kebal terhadap ”zuhud itu lebih dekat ke Pencipta”. Lihatlah, siapa ketua panitianya. (tw)

Nusantara

668 TPS Bakal Lakukan Pemungutan Suara Susulan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 668 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di empat provinsi bakal melakukan pemungutan suara ulang. Keputusan itu diambil akibat berbagai faktor, mulai bencana alam seperti banjir, dan gangguan keamanan.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjabarkan 668 TPS itu terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dengan total 108 TPS. Sebanyak 10 desa di Demak sampai saat ini masih digenangi air.

“Di Kota Batam, Kepulauan Riau, ada 8 TPS karena kekurangan surat suara,” ujar Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024.

Lokasi berikutnya ialah Kabupaten Paniai ada 92 TPS dan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, 456 TPS. Lalu Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pengunungan, ada 4 TPS karena gangguan keamanan.

“Sehingga KPU kabupaten/kota yang kemudian ada kejadian itu diambil keputusan penundaan pemungutan suara di TPS-TPS itu dan dilakukan pemungutan suara susulan dalam waktu yang akan ditentukan, karena sitausinya belum memungkinan,” papar Hasyim.

Hasyim mengatakan pemilih di Tanah Air hari ini antusias memberikan hak suaranya di TPS masing-masing. Salah satu bentuk antusiasme itu juga ditampilkan dengan menayangkan siaran langsung di TikTok mengenai penghitungan suara. Bagi Hasyim, hal itu dapat membantu sebagai bentuk pembanding orisinalitas hasil penghitungan suara.

Jaga TPS dan kontrol surat suara yang ada agar kecurangan tidak merajalela. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Menkeu Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos, Bukan dari Jokowi!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jayapura, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).
Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

“Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

“Ini untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun dengan perjuangan serta gotong royong dan kita terus juga harus memupuk rasa gotong royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” imbuh Ani.

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika,” jelas Sri Mulyani.

“Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita,” tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Jadi intinya, masyarakat harus tahu bahwa bansos bukan dari kantong pribadi Jokowi. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Tom Lembong Tantang Pemerintah Buka Satu per Satu Investasi IKN, Bahlil: Tak Boleh Saya Bongkar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut Co-captain Tim Nasional Pemenangan (TPN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin atau AMIN), Tom Lembong, jangan asal bunyi soal investasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Hal ini setelah Tom Lembong mengatakan investasi di IKN tidak realitis. Tom Lembong juga menantang pemerintah menjabarkan nilai investasi setiap investor.

Bahlil mengatakan, investasi swasta sudah terealisasi. Ia lantas mengambil contoh Konsorsium Nusantara yang telah menggelontorkan dana sekitar Rp 20-25 triliun. Namun, Bahlil mengatakan, rincian investasi dari masing-masing perusahaan dalam konsorsium tersebut tidak bisa dipublikasikan.

“Nggak boleh dong saya bongkar (investasi setiap pemilik saham). Sudah gila kali,” ujar Bahlil. “Tapi angka akumulasi ada, dong Rp 25 triliun.”, ungkapnya di jakarta, (24/1/2024).

Bahlil juga mengatakan, investasi yang masuk bisa dicek dari progres pembangunannya. Ia mengklaim sudah ada beberapa hotel yang mau jadi pada Juli 2024. Pembangunan IKN, kata dia, juga dikebut untuk persiapan perpindahan mulai Juli-Agustus mendatang.

“Hotel, rumah sakit, kan bukan dibangun pemerintah. Fasilitas olahraga, taman, juga dibangun swasta semua,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Tom Lembong memang mempertanyakan investasi di IKN. Ia juga menantang pemerintah membuka rincian investasi dari masing-masing investor.

“Saya tantang kalau memang benar Agung Sedayu, Marriot, Mayapada, dan lain-lain (investasi), mana angkanya?,” kata Tom Lembong dalam unggahan video pendek di akun X @PakarINTElek, Selasa, 23 Januari 2024. Dalam potongan video itu, terlihat Tom Lembong sedang di acara salah satu televisi swasta nasional.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224860113438428&id=1482095259&mibextid=Nif5oz

Yang jadi pertanyaan nitizen, apa alasan Bahlil tidak mau membongkar ataupun menjelaskan secara terperinci sumber Investasi yang akan digunakan untuk pembangunan Ibukota baru itu dan untuk siapa saja IKN itu? Rakyat berhak mengetahuinya karena nantinya juga akan menggunakan APBN yang merupakan uang rakyat. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending