Connect with us

Ekonomi

Jeng Sri Mulyani, Pegawai Kantoran Menanti Aturan Ini Lho!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pajak fasilitas kantor alias pajak natura akan berlaku pada semester II-2023, seperti diatur dalam Peratruan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Namun hingga kini, terkait jenis dan nilai natura serta kriteria penerimanya seperti apa belum secara gamblang dijelaskan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri pernah mengungkapkan, akan menjelaskan terkait jenis dan nilai natura dan kriteria penerimanya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kendati demikian, hingga kini PMK tersebut juga belum terbit, padahal pengenaan pajak natura sudah berlaku sebentar lagi. CNBC Indonesia sudah mengkonfirmasi ke beberapa pihak terkiat perihal penerbitan PMK tersebut, namun belum ada jawaban.

Seperti diketahui, di pajak natura merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perarturan Perpajakan (HPP), dan dijelaskan bahwa:

“Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini,” seperti dikutip Selasa (2/5/2023).

Di dalam UU HPP ditegaskan, biaya pengganti atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.

Artinya, nilai natura atau pajak fasilitas kantor dapat menjadi komponen penghasilan bruto karyawan yang menjadi dasar perhitungan PPh 21 atau PPh 26. Nilai natura itu juga menjadi komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan.

Sebagai konsekuensinya, penghasilan pegawai yang dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja akan meningkat. Pada gilirannya, lapisan wajib pajak tertinggi (tarif PPh Pasal 21 yang 35%) akan diterapkan.

Untuk itu, perusahaan harus mengatur ulang kebijakan pajak tentang siapa yang menjadi penanggung PPh 21, apakah pemberi kerja atau pekerja. Hal yang merepotkan jika PPh 21 atas imbalan natura ditanggung oleh pegawai.

Cara Menghitung dan Menilai Pajak Natura

Dalam menghitung nilainya, wajib pajak harus memahami dulu definisi dari ‘penggantian atau imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan’. Ada dua definisi imbalan yang diatur dalam PP Nomor 55 tahun 2022.

Pertama, imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Dalam hal ini yang dimaksud uang meliputi pula cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital.

Kedua, imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi.

Intinya, untuk menghitung besaran natura mengacu pada nilai pasar. Sedangkan untuk kenikmatan, dihitung berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi imbalan. Namun seperti apa indikatornya belum jelas akan seperti apa. Oleh karena itu, bentuk natura/fasilitas apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, harus dijelaskan secara jelas, detail, dan eksplisit tercantum di dalam PMK.

Walaupun PP Nomor 55/2022 telah menjelaskan beberapa hal terkait tata cara penilaian natura/kenikmatan sebagai objek pajak, namun masih diperlukan penjelasan yang lebih detail agar tidak membingungkan Wajib Pajak, baik pemberi kerja maupun karyawan.

Adanya positive list tersebut akan memberikan kepastian bagi wajib pajak (WP) mengenai apa saja natura yang harus dihitung, dibayar dan dilaporkan pajaknya. Lewat positive list dapat mencegah adanya ruang lingkup natura. (utw)

Ekonomi

BYD dan VinFast Disebut Rusak Harga Mobil Listrik di Indonesia

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Hadirnya BYD dari China dan VinFast dari Vietnam sebagai pabrikan mobil listrik baru mengejutkan banyak konsumen Indonesia. Kedua merek tersebut tampil perdana di gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024.

Tidak hanya tampil di IIMS, BYD dan VinFast bahkan sudah membuka keran penjualan untuk mobil-mobil listrik baru produksinya, yang tersedia dengan berbagai model dan segmentasi pasar. Kejutan lain yang tidak diprediksi adalah dari segi harga, di mana kedua pabrikan ini memberikan banderol cukup terjangkau untuk semua mobil listriknya.

Sebagian konsumen bahkan menyebut jika BYD dan VinFast sudah merusak harga pasaran, karena banderolnya cukup berbeda dengan mobil listrik lain yang sudah ada di Indonesia.

Semakin banyak persaingan akan memunculkan inovasi-inovasi terbaru. Pada akhirnya, masyarakat jadi pihak yang diuntungkan.

“Kompetisi kompetitif di desain, di kecanggihan, yang kedua kompetitif di harga. Nah ini masyarakat punya hak untuk memilih yang terbaik mana,” jelas salah satu pengunjung di IIMS Jakarta, (20/2/2024). (tri)

Continue Reading

Ekonomi

Beras Langka dan Harganya Mahal

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Beras merupakan bahan pokok yang diperlukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, saat ini telah terjadi kenaikan harga dan kelangkaan beras di Indonesia.

Saat ini harga beras diketahui terus melonjak dan mencetak rekor baru melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Maret 2023. Hal tersebut membuat masyarakat khawatir dengan kondisi beras yang juga semakin langka.15.800 per kg dan beras medium menjadi Rp13.890 per kg pada 13 Februari dan meningkat dari harga sebelumnya.

Berikut adalah penyebab utama beras langka dan harganya mahal.

1. Fluktuasi Harga Pangan Dunia

Harga beras dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan dunia yang tidak stabil. Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama kenaikan harga beras di dalam negeri.

2. Produksi dan Persediaan Menurun

Menurut Direktur Utama Bulog Bayu, sejak tahun 2023, produksi beras di Indonesia mengalami penurunan yang berakibat dari efek kemarau ekstrem yang dipicu oleh iklim El Nino.

Hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan, yang menjadi pemicu utama kenaikan harga beras.

“BPS telah mengatakan memang produksi kita turun sehingga supply dan demandnya tidak seimbang. Ini yang membuat harga beras tunggu yang bisa bikin harga beras turun adalah produksi dalam negeri,” ujar Bayu.

3. Banyaknya Beras Impor Masuk Indonesia

Imbas dari banyaknya pemerintah mengimpor beras dari luar mengakibatkan para petani banyak yang tidak lagi menanam padi karena tidak diimbangi dengan ketersediaan pupuk murah. (tri)

Continue Reading

Ekonomi

Stok Bulog Dikuasai Beras Impor, Harga Tetap Melonjak! Mengapa Tidak Beli dari Petani?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan stok beras Bulog saat ini sebesar 1,180 juta ton. Dari jumlah tersebut, stok beras yang dimiliki Bulog ternyata beras impor. Ada apa dengan beras lokal?

Bayu mengatakan salah satu masalah seretnya penyerapan beras lokal karena produksi yang minim. Sudah gitu, harganya terlalu tinggi. Namun alasan ini tidak tepat dan ada di beberapa daerah yang sudah panen raya dan dihadiri pejabat.

“Saat ini belum ada pengadaan dari dalam negeri. kita itu negatif, lihat di BPS produksi kita negatif, defisit mungkin sudah 8 bulan. Dengan harga (Gabah Kering Panen/GKP) Rp 8.000, padahal HPP Rp 5.000, bagaimana kita (Bulog) bisa mau dapat,” ungkap Bayu di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Sehingga dengan harga GKP yang cukup tinggi, sulit untuk Bulog menyerap gabah di tingkat petani.

“Harga petani lebih tinggi dari HPP, ya memang begitu. Jadi Bulog itu memang beli jangan sampai harganya jatuh di bawah HPP,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal ini, Bulog sudah memiliki rencana dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian. Misalnya dengan mengerahkan petani untuk mengikuti program Makmur dari BUMN. Dengan program ini, Bulog bisa tahu berapa ongkos produksi yang dikeluarkan petani sehingga bisa dinilai apakah harga tersebut wajar atau tidak.

“Ke depan, saya sudah minta ke teman-teman Bulog untuk masuk ke on farm, kita akan lebih aktif lagi ikut program Makmur BUMN, kita akan berusaha untuk meningkatkan produktivitas petani, mulai tahun ini,” jelasnya.

Kenyataan dilapangan sungguh berbeda, walaupun pemerintah sudah impor beras dari luar, namun mereka tidak sanggup mengatasi kenaikan harga beras yang melonjak dan memberatkan rakyat. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending