REPORTASE INDONESA – Jakarta, Menanggapi adanya narasi Majalah Tempo yang memanfaatkan momentum lebaran tahun ini dengan mengkomikan Dinasti Jokowi, Relawan Alap Alap Jokowi langsung bereaksi bahwa komik tersebut dianggap Menistakan Momentum Lebaran.

Katanya, ini adalah sebuah jurnalisme yang tak ada etika apalagi nilai-nilai idealisme.

“Kami dari Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi sangat mengutuk penggambaran
biadab terhadap Pak Jokowi. Untuk itu, dalam surat terbuka ini, jika Majalah Tempo tidak menarik komik tersebut dan Redaksi tidak menanggapi atau mengklarifikasi, kami akan melangkah secara etik dan hukum,” tulis Isnaini ketua Relawan Alap Alap Jokowi, Rabu (17/4/2024).

Isnaieni menegaskan bahwa jika surat terbuka ini tak digubris, pihaknya akan segera menindak lanjutinya sebagai berikut :

“Kami akan melaporkan ke Dewan Pers dan kemudian kami akan melayangkan laporan ke Kepolisian Republik Indonesia dengan tuduhan ujaran kebencian.

“Sebagai catatan, kami sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Hasan Nasbi. Bahwa Tempo telah melakukan praktik Jurnalisme Kebencian. Pun kami sepakat, bahwa Redaksi Tempo, banyak melakukan provokasi terhadap person, kelompok, institusi yang tidak sepaham dalam bentuk pemberitaan menyerang dan membusuk-busukkan,” ungkapnya.

“Kami tidak buta etika jurnalistik. Kami tidak tuli fungsi dan tujuan sebuah informasi menjadi berita publik. Terakhir, kami tidak takut jika Tempo mau membalas surat terbuka kami ini terhadap jaringan relawan kami! Seyogianya momentum lebaran menjadikan kita insan saling membuka hati pintu maaf. Tetapi justru Tempo memanfaatkan dengan penistaan yang sangat rendah!,” tegasnya.

Tentang Relawan Alap-Alap Jokowi
Adalah jaringan relawan yang terbentuk secara organik ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun di konstestasi pilkada Jakarta tahun 2012. Berhasil ikut mengantar Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, Alap-Alap Jokowi dengan militansi penuh setia berada di belakang Jokowi saat maju di pilpres 2014 dan 2019.

Pada pilpres 2024, Alap-Alap Jokowi menyatakan Taat Instruksi – 2024 Apa Kata Jokowi yang dinyatakan pada Konsolidasi Nasional di Sentul, Bogor pada 7 Oktober 2023 yang dihadiri 16.000 relawan. Relawan Alap-Alap Jokowi  
yang sudah berjejering di seluruh Indonesia ini juga bermitra dengan berbagai komunitas dan organisasi seperti Relawan Timbul Sehati Reborn, Laskar Satpol PP non ASN, Himpayam DKI, juga Gema PS Jawa Timur. (tw)

REPORTASE INDONESIA – Semarang, Luas satu petak sawah di Kabupaten Semarang ± 2.000m². Dalam satu tahun, ada 3 musim tanam, sehingga dalam satu siklus musim tanam mulai dari persiapan lahan, tanam dan pemeliharaan, panen hingga pasca panen padi memakan waktu 4 bulan.

Biaya produksi mulai dari persiapan, upah tanam, pupuk, pemeliharaan, hingga panen padi per petak lahan milik sendiri adalah ±Rp1.600.000,-. Biaya ini hanya gambaran umum saja, karena pada praktiknya tergantung seberapa besar memakai jasa buruh tani, jika pertanian hanya diusahakan oleh anggota keluarga sepenuhnya, dan memiliki alsintan sendiri, biayanya sedikit lebih murah.

Hasil panen gabah kering panen (GKP) per petak sawah adalah ±1.400kg. Harga GKP normal pada waktu panen sekitar Rp4.500/kg, sehingga pendapatan kotor petani:

= 1.400kg x Rp4.500/kg
= Rp6.300.000,-

Pendapatan bersih per petak dalam satu siklus musim tanam (4 bulan):

= Rp6.300.000 – Rp1.600.000
= Rp4.700.000,-

Pendapatan rata-rata per petak dalam satu bulan:

= Rp4.700.000 / 4 bulan
= Rp1.175.000,-/bulan

Catatan:
1) Jika lahan sewa, maka pengeluaran/biaya produksi bertambah. Jika sistem bagi hasil, biasanya petani penggarap hanya akan memperoleh separuhnya.

2) UMK 2023 Kab. Semarang Rp2.582.287,-/bulan; sehingga untuk menyamai nilai UMK, kepemilikan lahan minimal 2¼ petak.

3) Untuk sampai taraf benar-benar berkecukupan, paling tidak harus memiliki 1 hektar (10.000m²) atau cukup memiliki 2 petak lahan tetapi harga GKP ditingkat petani harus Rp9.000,-/kg yang akan membuat harga beras menjadi ±Rp18.000,-/kg, di tingkat pengecer bisa sampai ±Rp22.000,-/kg.

KESIMPULAN (Debatable)

Itulah alasannya banyak anak muda yang meninggalkan profesi petani, karena kepemilikan lahan yang sempit yang mengakibatkan hasilnya juga kecil.

Kondisi ini berbeda jauh dengan Amerika Serikat yang setiap petani pemilik lahan rata-rata memiliki 6 acre (2,4 hektar). Tentu sawah seluas ini tidak bisa dikerjakan dengan cangkul lagi karena terlalu luas, di sinilah peran negara hadir memberikan subsidi berupa diskon pembelian alsintan (alat mesin pertanian) atau bahkan pemberian alat cuma-cuma. Kadang subsidi juga diberikan dalam bentuk tunai atau kredit lunak untuk biaya garap, namun hanya untuk komoditas tertentu.

Jadi meskipun harga pupuk di Amerika Serikat 1,5-2x harga pupuk non-subsidi di Indonesia dan upah tenaga buruh pertanian 6-8x di Indonesia atau US$7-8/jam (biasanya hanya buruh Mexico atau bocil magang yang mau diupah sebesar ini), namun kedelai, jagung dan gandum dari Amerika Serikat lebih murah.

Dalam kasus luar biasa, untuk menghindari kerugian petani akibat harga yang jatuh, negara juga meluncurkan program semacam Food Purchase and Distribution Program (FPDP). Negara yang akan membeli dengan harga wajar komoditas tersebut, petani tidak rugi tenaganya, tetapi juga tidak terlalu untung.

Presiden “segila” Mr. Trump saja paham urusan sepele ini, karena makanan adalah pondasi kekuatan sebuah negara. Seberapa pun kuat militernya, jika tidak punya cukup makanan negara akan bubar jalan dan rusuh saling baku hantam. Sumber data angka: Mr. X, seorang petani di Kabupaten Semarang. (tri)

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta akan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi berdomisili di wilayah Jakarta pada pekan ini.

Langkah ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan menonaktifkan 81.300 NIK warga yang telah meninggal dunia dan 13.000 NIK warga yang tinggal di rukun tetangga (RT) yang berbeda.

“Kami ajukan (penonaktifan KTP) minggu ini,” ujar Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin, Senin (15/4/2024).

Bagi warga Jakarta yang ingin memastikan status NIK mereka, Dukcapil DKI Jakarta menyediakan layanan pengecekan online melalui laman datawarga-dukcapil.jakarta.go.id. Berikut cara mengeceknya.

Cara Cek NIK Dukcapil DKI Jakarta

1. Kunjungi laman https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/
2. Masukkan NIK
3. Masukkan captcha yang tersedia
4. Klik “Cari Data Pembekuan”

Jika NIK warga ternyata telah dinonaktifkan namun mereka masih merasa berdomisili atau memiliki aset di DKI Jakarta, warga dapat mengajukan pengaktifan NIK kembali.

Caranya, warga harus membawa surat keterangan dari RT/RW lalu mendatangi loket pelayanan Dukcapil di kelurahan sesuai domisili.

“Untuk mendapatkan informasi terkait NIK-nya agar dapat diaktifkan kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku,” terang Budi.

Budi menambahkan, pihaknya tidak akan menonaktifkan NIK warga yang bertugas, berdinas, atau belajar di luar Jakarta maupun luar negeri, serta warga yang masih mempunyai aset di Jakarta.

Mereka tidak termasuk dalam program penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili.

Dukcapil DKI Jakarta berharap dapat memperoleh data kependudukan yang akurat dan terkini sesuai dengan kondisi warga yang berdomisili di ibukota. Hal ini penting untuk memastikan layanan publik dapat disalurkan secara tepat sasaran. (tw)