Connect with us

Hukum

J&T Blak-Blakan Mengakali Hukum RI, Ini Tanggapan Kominfo

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan tengah menunggu hasil investigasi Kementerian Investasi/BKPM terkait isu nominee J&T di Indonesia.

Sebab, kewenangan untuk melakukan investigasi ada di mereka.

“Kewenangan melakukan investigasi, apakah ini melakukan praktik nominee, ada kepemilikan saham asing atau apa, sedang di investigasi BKPM,” ujar Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Dany Suwardany, Selasa (21/11/2023).

Kominfo hanya berperan dari sisi perizinan. Jika data yang diperoleh dari pihak terkait sesuai dan terdaftar, maka akan diberikan izin oleh Kominfo.

Ketika dicek dari sisi aturan di Undang-Undang Pos, memang belum ada pelanggaran dari sisi kepemilikan saham yang terdaftar. Karena menurut Dany dari kepemilikan saham yang terdaftar di AHU, stasus PMDN 100% lokal.

“Terkait pelanggaran investasi dan lain-lain kan ada di sana (BKPM) UU nya, penanaman modal dan lain-lain,” terangnya.

“Kalau di sana menyatakan clearance, izinnya kan keluar. (Karena) kalau kita dari Kominfo hanya memproses izinkan. Jadi kalau sudah dinyatakan clearance bahwa kepemilikan saham semua PMDN ya memang itu kan sesuai aturan,” imbuh dia.

Sejauh ini, pihak Direktorat Pos mengatakan sudah beberapa kali mengundang BKPM dan KPPU untuk membahas masalah tersebut. Namun sepertinya kedua pihak yang terkait masih melakukan pendalaman.

Layanan logistik asal Indonesia itu telah resmi mencatatkan saham perdana atau IPO di bursa Hong Kong pada Jumat (27/10).

J&T Express mengeker pendapatan dari IPO senilai US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,92 triliun. Ini menjadi IPO terbesar di bursa Hong Kong sepanjang 2023.

Namun yang menjadi anomali di sini adalah perusahaan menghadapi risiko pelanggaran regulasi soal daftar negatif investasi (DNI). Regulasi DNI yang berlaku terkait kepemilikan entitas asing atas perusahaan yang bergerak di bidang kurir dibatas 49%.

J&T Global, dalam prospektus, menjelaskan cara mereka mendaftarkan PT Global Jet Express (nama perusahaan J&T Indonesia) sebagai perusahaan modal dalam negeri (PMDN).

“Kami melakukan bisnis kami melalui entitas afiliasi di Indonesia, perusahaan induk di Indonesia dan anak usahanya. Kami memiliki kontrak dengan induk usaha di Indonesia, pemegang saham di RI baik korporasi maupun individu,” tulis prospektus J&T.

Perjanjian tersebut memberikan J&T Global untuk punya kendali efektif atas entitas konsolidasi afiliasi di Indonesia, mendapatkan seluruh benefit ekonomi dari Indonesia, dan punya opsi untuk membeli semua saham di perusahaan di Indonesia jika hukum di RI memperbolehkan.

Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, PT Global Jet Express tercatat sebagai perusahaan dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Namun di prospektus J&T, PT Global Jet Express dinyatakan dimiliki 100 persen oleh Winner Star Holding Ltd. Winner Star kemudian dimiliki oleh Onwing GLobal Limited, yang dimiliki oleh J& Global Express Limited yang berkedudukan di Cayman Island. Pemegang saham pengendali J&T Global Express adalah Jet Jie Lie, pendiri J&T. (tri)

Hukum

Rosan Polisikan Connie, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Minta Bareskrim Profesional dan Hati-hati

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengomentari pelaporan terhadap pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie oleh Rosan Roeslani atas dugaan pencemaran nama baik. Sahroni meminta Bareskrim tetap profesional dan hati-hati.

“Mengenai Bu Connie yang dilaporkan ke Bareskrim Polri, saya sih berpesan saja kepada Bareskrim agar tidak reaktif dalam menanggapi laporannya.

Tetap kedepankan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan sesuai aturan. Lalu yang terpenting, polisi jangan ikut terbawa drama politik karena mulai masa pencoblosan” kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (13/2/2024).

Sahroni berpesan supaya polisi tak terbawa dinamika politik yang berkembang. Ia mengingatkan Bareskrim bekerja dalam koridor yang telah ditentukan.

“Tetap bekerja profesional, hati-hati dan sesuai dengan aturan dan proses yang berlaku. Saya yakin Bareskrim bisa menjaga prinsip-prinsip profesionalitas ini,” ungkap Bendahara Umum Partai NasDem ini.

Ia mengajak semua kalangan dari elit politik hingga masyarakat untuk menjaga kondusifitas menjelang hari pemungutan suara. Ia berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik.

“Besok sudah hari pencoblosan. Sudah kesampingkan dahulu drama-drama yang bisa timbulkan kegaduhan. Biarkan masyarakat berpikir dengan tenang terkait siapa pemimpin dan wakil rakyat yang akan ia pilih besok,” katanya.

Diketahui, Rosan Roeslani yang juga ketua TKN Prabowo-Gibran melaporkan Connie Rahakundini Bakrie ke Bareskrim Polri. Rosan melaporkan Connie atas dugaan pencemaran nama baik.

Kuasa hukum Rosan, Otto Hasibuan, mengatakan laporan itu dilayangkan pihaknya pada Senin (12/2). Dia juga mengklaim laporan itu telah diterima oleh Bareskrim Polri.

“Laporannya itu, laporan kepada Connie karena adanya tindakan dari Connie dengan ucapan-ucapan yang mencemarkan nama baik daripada Pak Rosan. Jadi kita laporkan dengan Pasal 45 UU ITE juncto Pasal 27,” kata Otto kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).

Connie dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan berita bohong. Connie dilaporkan atas ucapannya dalam video di kanal YouTube ‘Kanal Anak Bangsa’.

Otto menjelaskan pelaporan tersebut dilakukan lantaran Rosan merasa namanya dicatut oleh Connie dalam pernyataannya yang menyebut Prabowo Subianto hanya bakal menjabat presiden selama dua tahun saja. Karena itu, Otto menyebut, kliennya merasa dirugikan oleh pernyataan Connie.

“Jadi kan di situ Connie ngomong gitu, Connie kan bantah yang dibilang tentang Prabowo itu hanya dua tahun dan sebagainya itu kan. Dituduh di situ kan Pak Rosan yang ngomong seperti itu, padahal sebenarnya Pak Rosan nggak pernah ngomong seperti itu. Jadi itu kan sebenarnya kan merugikan nama baiknya Pak Rosan,” jelas Otto.

Otto mengatakan pelaporan itu dilakukan Rosan atas nama pribadi dan tidak berkaitan dengan TKN Prabowo-Gibran. Dia juga memastikan Rosan siap mengikuti prosedur yang ada di Bareskrim Polri nantinya. (tri)

Continue Reading

Hukum

Penetapan Prabowo-Gibran oleh KPU Kembali Digugat

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait keputusan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan calon pada Pilpres 2024.

Berdasarkan penelusuran di situs sipp.ptun-jakarta.go.id, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 58/G/2024/PTUN.JKT.

“Hari ini kami, tiga aktivis pro demokrasi bersama TPDI jilid 2 mendatangi PTUN dan mendaftarkan (gugatan) keputusan KPU yanf menetapkan Prabowo dan Gibran paslon capres 2024 dicabut,” kata Petrus Hariyanto, salah satu penggugat, dalam dalam acara Malam Tirakatan untuk Kejujuran dan Keadilan di Komunitas Utan Kayu, Senin (12/2) malam.

Petrus turut bercerita soal laporan yang dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa waktu lalu soal pencalonan Gibran.

Diketahui, DKPP telah memutus perkara tersebut dan memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari serta para anggotanya terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Petrus menyebut keputusan DKPP itu menjadi bukti bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres telah cacat hukum.

“Kami menganggap keputusan KPU menetapkan Gibran sebagai cawapres kehilangan legitimasi etik, kehilangan legitimasi moral, bahkan cacat hukum,” ucap dia.

Sebelumnya, Petrus Selestinus dkk juga menggugat KPU ke PTUN Jakarta karena telah melanggar etika dalam pencalonan Gibran. Gugatan itu telah terdaftar di PTUN Jakarta pada Rabu (7/2) dan terdaftar dengan nomor perkara 57/G/TF/2024/PTUN.JKT.

“Menuntut kepada PTUN Jakarta agar, satu, KPU terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum. Kedua, menyatakan tidak sah dan batal keputusan KPU soal penetapan pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” kata Petrus, Minggu (11/2).

Dalam gugatannya, Petrus juga meminta PTUN Jakarta untuk memerintahkan penggantian pasangan calon. Pergantian dilakukan koalisi pendukung Prabowo dengan mengajukan nama cawapres baru.

“Apabila PS-GRR yang terpilih, maka PS-GRR bisa di-impeach atas alasan tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029,” ucap Petrus.

“Untuk itu akan diganti dengan mekanisme yang tentu saja DPR harus pikirkan nanti,” lanjutnya.

Terkait gugatan tersebut, Komisioner KPU Mochamad Afifuddin mengatakan pihaknya akan bersiap menghadapinya. Namun, ia tak menjawab saat ditanya apakah gugatan akan mengganggu pilpres yang sudah berjalan.

“Kami menyiapkan diri untuk menghadapi gugatan seperti sebelumnya juga,” ujar Afif. (tri)

Continue Reading

Hukum

Crazy Rich Surabaya VS Antam! Budi Said Jadi Tersangka, Namun Masih Berlanjut

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pada Desember 2023, pengusaha asal Surabaya, Budi Said mengajukan gugatan PKPU terhadap ANTM ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tak kunjung menyerahkan Emas 1,1 ton atau sekitar Rp1,1 triliun.

Akan tetapi, Budi Said ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan emas logam mulia 1 ton lebih di Butik Surabaya 1 Antam beberapa waktu yang lalu.

Terlepas dari gugatan PKPU yang dicabut Budi Said, ia menyebut permohonan PKPU bersifat tidak sederhana. Ia menyebut gugatan PKPU seharusnya juga diajukan oleh Menteri Keuangan, sesuai Pasal 223 jo Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU.

Adapun putusan tersebut dibacakan pada Selasa (6/2) silam. Menurut Fernandes, Majelis Hakim telah membacakan pertimbangan yang intinya menyatakan bahwa permohonan PKPU bersifat tidak sederhana lantaran diduga berkaitan erat dengan perkara pidana yang sedang berlangsung.

Untuk putusannya sendiri, Fernandes menyebut pihaknya masih menunggu salinan resmi dari pengadilan. Pasalnya, putusan masih dalam tahap minutasi.

“Akhir kata, kami ingin menyampaikan agar ke depannya para kreditor-kreditor BUMN, terutama kreditor yang utangnya tidak sederhana, agar tidak gegabah untuk menggunakan instrumen PKPU sebagai upaya pemenuhan haknya,” kata dia di Jakarta, (8/2/2024).

Budi sebelumnya menuntut Antam membayar ganti rugi 1.136 kg emas batangan atau uang yang disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas lewat www.logammulia.com.

Per 7 Juli 2022, harga emas Antam tercatat Rp969 ribu per gram. Jika dikalikan 1.136 kg, maka nilainya menjadi lebih dari Rp1,1 triliun.

Diketahui, perselisihan Budi dan perusahaan pelat merah itu bermula ketika ‘crazy rich Surabaya’ itu membeli emas sebanyak 7 ton dari Antam pada 2018. Kendati demikian, Budi baru menerima 5.935 kg. Lantas, Budi menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya karena merasa dirugikan.

Budi menggugat Antam ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020, dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby.

Menurut laman PN Surabaya, disebutkan ada lima pihak tergugat. Meliputi, Antam sebagai tergugat I, Kepala BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat II, Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat III. Lalu, General Trading Manufacturing And Service Senior Officer Ahmad Purwanto sebagai tergugat IV, dan Eksi Anggraeni sebagai tergugat V.

Awalnya, Budi menang di PN Surabaya. Namun ia kemudian kalah di tingkat banding. Selanjutnya, Budi mengajukan kasasi ke MA. Lalu, pengajuan kasasi Budi ke MA akhirnya dikabulkan majelis hakim agung. Kisah ini masih akan terus berlanjut, Crazy Rich Surabaya Budi Said Vs BUMN PT ANTAM! (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending