Kabur Lewat Pintu Belakang, Bahlil Dituding Jadi Pelindung Tambang Perusak Raja Ampat

REPORTASE INDONESIA – Papua, Bahlil Lahadalia, menuai kritik keras setelah melakukan kunjungan ke tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Sabtu (7/6/2025). Meski kunjungan tersebut disebut untuk meninjau langsung dampak tambang terhadap kawasan wisata, banyak pihak menilai langkah Bahlil hanyalah formalitas semata.

Yang membuat situasi semakin panas adalah sikap Bahlil yang memilih menghindari massa aksi di Bandara DEO Sorong dengan keluar lewat pintu belakang. Aksi spontan yang digelar Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Domberai berakhir dengan teriakan keras seperti “Bahlil panipu”, “Bahlil perusak Tanah Papua”, dan “Bahlil perampok”, mencerminkan kekecewaan masyarakat Papua terhadap sang menteri yang selama ini mengklaim sebagai “putra daerah”.

#saverajaampat

“Ada apa dengan Bahlil sampai harus kabur? Kalau memang tidak bersalah, hadapi kami. Jangan berlindung di balik pengawalan,” ujar Yan, salah satu aktivis koalisi di Raja ampat Papua, (7/6/2025).

Di sisi lain, dalam pernyataan resminya, Bahlil menyebut bahwa kunjungan ke tambang PT GAG Nikel bertujuan untuk mengecek langsung kondisi lapangan. Ia mengatakan hasil peninjauan akan dievaluasi oleh tim inspektur tambang. Sementara Dirjen Minerba, Tri Winarno, mengklaim tak ada kerusakan serius yang ditemukan, bahkan sedimentasi di pesisir dinyatakan nihil.

Namun, penilaian pemerintah tersebut dianggap jauh dari kenyataan oleh warga setempat dan aktivis lingkungan. Uno, tokoh adat Raja Ampat, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan akibat pertambangan telah merusak ruang hidup dan mata pencaharian masyarakat. Ia menuntut seluruh izin tambang di Raja Ampat dicabut, bukan dievaluasi.

Era Jokowi adalah era penjajahan modern dengan mengeksplorasi hasil bumi NKRI dan dijual ke Cina dengan harga murah dimana Jokowi dan anak buah yang Menjabat di kementerian mendapat sogokan besar dari negara Cina, itu sama saja dengan londo iseng waktu Indonesia dijajah VOC Belanda, bahkan lebih parah.

“Kami tak butuh janji evaluasi. Kami butuh tindakan nyata: cabut izin tambang, terutama PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Manyaifun dan Batang Pele. Cukup sudah penderitaan kami,” tegas Uno.

Koalisi juga menolak proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang disebut-sebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Papua, justru memperparah eksploitasi dan ketimpangan.

Dengan situasi ini, langkah Bahlil yang lebih memilih “pintu belakang” alias kabur dibanding berdialog terbuka dengan rakyat disebut sebagai simbol dari politik tambang yang tertutup dan tak berpihak pada rakyat Papua.

Bahlil Diteriaki ‘Penipu’ di Bandara DEO Sorong, Massa Marah Menteri Kabur Lewat Pintu Belakang

Massa aktivis lingkungan meneriakkan yel-yel “Bahlil Penipu” saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu berada di areal Bandara DEO Sorong, Sabtu (7/6/2025) pagi.

Pantauan TribunSorong.com, teriakan tersebut pecah ketika Menteri Bahlil Lahadalia melalui seorang utusan meminta perwakilan massa bertemu dengannya di kawasan bandara.

Namun, situasi berubah saat massa hendak memasuki terminal bandara.

Pada pukul 07.02 WIT, Bahlil Lahadalia diketahui keluar melalui pintu belakang bandara, sehingga memicu kemarahan dan kekecewaan para demonstran.

Salah seorang pemuda adat Raja Ampat Uno Klawen menyebut tindakan Menteri Bahlil Lahadalia sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat.

“Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT Gag Nikel, padahal di Raja Ampat ada empat perusahaan besar yang beroperasi,” ujar Uno kepada TribunSorong.com.

Menurut Uno, selain PT Gag Nikel, tiga perusahaan lainnya yang masih beroperasi di wilayah Raja Ampat adalah adalah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulya Raymon Perkasa.

Uno menilai sikap Bahlil Lahadalia yang menghindar dari massa dan tidak berani berdialog langsung sebagai bentuk ketidakjujuran serta ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat.

“Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta negara jangan tutup mata terhadap permainan elit pusat. Alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan,” tegasnya.

Aksi tersebut mencerminkan kekesalan warga adat atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang, dan harapan agar pemerintah lebih transparan serta berpihak pada kelestarian alam dan hak masyarakat lokal.

Sebelumnya sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua menggelar aksi damai saat kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Bandara DEO Sorong, Sabtu (7/6/2025).

Berdasarkan pantauan TribunSorong.com, aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 06.22 WIT saat rombongan Menteri Bahlil Lahadalia tiba di area bandara.

Massa terlihat membawa spanduk dan pamflet dengan berbagai tulisan penolakan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Raja Ampat.

Ketika Bahlil Lahadalia memasuki ruang transit bandara, massa langsung membentangkan spanduk di pintu kedatangan sekitar pukul 06.25 WIT.

Mereka juga berorasi lantang, menuntut pencabutan izin konsesi tambang nikel di seluruh pulau-pulau di Raja Ampat. (ut)