Kapan Projo Termul Budi Arie akan Ditangkap dalam Kasus Judol?

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet, termasuk mencopot Budi Arie Setiadi dari posisi Menteri Koperasi. Jabatan tersebut kini diemban oleh Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi.

Karier politiknya mencuat saat menjadi salah satu arsitek utama terbentuknya relawan Projo (Pro-Jokowi) pada Pilpres 2014. Berkat loyalitas dan kerja kerasnya, ia pernah menjabat Wakil Menteri Desa (2019–2023), kemudian Menkominfo (2023–2024), hingga akhirnya Menkop dan UKM (Oktober 2024–September 2025) di era pemerintahan Prabowo.

Selama kariernya, Budi Arie tak lepas dari sorotan publik terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus judi online (“judol”). Meskipun belum ada bukti kuat, isu ini sempat menjadi bola panas dan memicu keprihatinan publik.

Dalam dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, disebutkan adanya inisial dan kode yang diduga merujuk pada nama Budi Arie, bahkan ada klaim adanya aliran dana sebesar Rp 48,75 miliar. Namun hingga saat ini, pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya belum secara resmi menetapkannya sebagai tersangka.

https://www.facebook.com/share/r/16pJh9iv1Z

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai pemecatan tersebut bisa jadi langkah untuk menjaga stabilitas dan citra pemerintahan. Menanggapi isu ini, Budi Arie membantah keterlibatan apa pun dan menyebut tudingan tersebut sebagai “lagu lama” serta upaya mendiskreditkan dirinya.

Fenomena judi online di Indonesia bukan sekadar masalah moral, melainkan telah menjadi luka struktural yang melibatkan kekuasaan, politik, dan aparat penegak hukum. Ketika seorang pejabat tinggi dikaitkan dengan dugaan penerimaan aliran dana hingga 50%, publik mempertanyakan keberanian aparat hukum dalam menindak secara adil tanpa pandang bulu.

Ada kesan kuat bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas—rakyat kecil yang bermain judi online mudah ditangkap dan dipermalukan, sementara mereka yang diduga menikmati keuntungan besar justru kebal dari pemeriksaan.

Kehadiran figur presiden di dalam visual ini menambahkan lapisan kritik yang lebih dalam: apakah pemerintah sungguh-sungguh serius memberantas judi online, ataukah pemberantasan itu hanya sebatas jargon sementara praktik kotor tetap terlindungi di lingkaran kekuasaan?

Narasi ini memperlihatkan jurang ketidakadilan yang kian nyata di mata masyarakat: kepercayaan publik terhadap hukum bisa runtuh bila isu-isu besar seperti ini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.

https://www.facebook.com/share/r/1Annk7grSm

Lalu kapan pihak berwenang memproses Budi Arie yang terlibat dalam kasus Judol yang sudah jelas nyata sebagai salah satu biang kerok merajalelanya judi online di Indonesia dengan melindungi situs-situs tersebut selama menjadi menKomdigi?

KPK dan Polri Didesak Segera Tetapkan Tersangka untuk Budi Arie dan Yaqut Dalam Kasusnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri didesak untuk segera menetapkan status dari dua eks Menteri Joko Widodo (Jokowi) Yaqut Cholil Qoumas dan Budi Arie Setiadi sebagai tersangka.

Desakan ini muncul setelah Kejaksaan Agung resmi menetapkan eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2022.

Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf menilai, KPK dan Polri tidak boleh berlarut-larut dalam penanganan kasus yang menyeret Yaqut maupun Budi Arie.

Menurutnya, jika bukti yang ada sudah cukup, maka status keduanya sepatutnya segera dinaikkan menjadi tersangka.

“Terkait mereka berdua, seyogyanya KPK segera meningkatkan status apabila keduanya telah cukup bukti untuk diterapkan sebagai tersangka. Kasus korupsi jangan terlalu lama dalam menetapkan, agar masyarakat tidak berpikir macam-macam terhadap KPK seakan-akan ada orang yang tidak tersentuh hukum karena hal ini,” ujar Hudi, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Ia menambahkan, lambannya penetapan tersangka justru berpotensi merusak citra lembaga penegak hukum sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Prabowo Vs Jokowi Style

Prabowo: Tidak Main Sosial media, hanya dengar dari lingkaran dekatnya saja.

Jokowi: Melek dan Responsif di Sosial media.

Akibatnya? Banyak Blinder Keputusan dan Kebijakan yang tak terpantau langsung dan pada akhirnya Rakyat Marah lalu terjadilah demo 25 Agustus 2025 dan seterusnya.

Yang maju ke publik bukan MenkoPolhukam tapi Menhan Syarfi Syamsudin, Walau bahasanya diplomatik namun kehadirannya jadi sinyal kuat:

Prabowo kembali mendengar suara rakyat dan Masyarakat percaya asal bukan Genk Solo yang mengendalikan negara.

Dan digantikan 5 Menteri dan 3 menteri tersebut dari lingkaran Grnk Solo yang sering membuat keputusan Blunder.

Daftar Petinggi TNI-POLRI Masuk ‘Genk Solo’ Jokowi

Setelah perintah “Tindak Tegas” dari Hambalang (28/8/3025), demo bukannya reda dan menjadi semakin besar: Jakarta, Solo, Jogja, Makassar, Medan..Apakah ini murni kemarahan rakyat? Atau ada Rekayasa?

Fakta dilapangan, saat keamanan dikendalikan genk Solo justru eskalasi meningkat.

Ini baru langkah awal ‘Reshuffle’, rakyat menunggu gebrakan pemerintah selanjutnya! (tw)