Kegaduhan Pemerintah Perihal Harga Gas LPG 3 Kg

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Siapa sangka, gas melon yang sehari-hari kita anggap murah dan aman menjadi ajang adu data ala ring tinju kebijakan. Apakah kamu pernah bertanya dalam hati, Kenapa harga di warung bisa sampai 22.000, padahal katanya murah?

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, menyatakan bahwa tanpa subsidi, harga keekonomian LPG 3 kg sebenarnya mencapai 42.750 per tabung. Dengan subsidi senilai sekitar Rp 30.000 per tabung, maka konsumen cukup membayar 12.750 saja.

Pernyataan ini kemudian direspons Menteri ESDM dengan keras, Mungkin Menkeu salah baca data, katanya, menyiratkan bahwa angka Purbaya tidak sesuai rekam data internal kementeriannya.

Faktanya, kini di lapangan banyak warung sudah menjual LPG 3 kg di kisaran R 22.000 per tabung. Selain itu, pemerintah kini juga merancang kebijakan LPG satu harga di seluruh Indonesia agar disparitas harga antarwilayah tak terlalu melebar.Jadi, siapa yang main angka, siapa yang pakai realitas?

Di tengah kegaduhan itu, ceritanya tak selalu duka. Di sebuah kabupaten kecil di Jawa Timur, sekelompok ibu rumah tangga membentuk koperasi gas murah. Mereka membeli langsung dari pangkalan resmi dalam volume besar, lalu mendistribusikannya ke warung-warung kecil di kecamatan. Karena volume pembelian besar, selisih distribusi bisa ditekan, dan akhirnya gas dijual sekitar 16.000 masih di atas harga ideal, tapi jauh dari 22.000.

Inisiatif mikro seperti ini membantu meredam beban di masyarakat kecil, sekaligus membuktikan bahwa rantai distribusi memiliki peran besar dalam harga di rak warung.

Tapi jangan pikir persoalan selesai di sinilah kritik kebijakan kita muncul. Menteri ESDM mendukung kebijakan satu harga LPG 3 kg agar tidak ada gerakan tambahan di bawah, artinya, agar pengecer tak menjual dengan margin lompat di atas HET (Harga Eceran Tertinggi).

Tetapi dalam praktiknya, eksploitasi biaya distribusi dan wilayah terpencil bisa membuat harga di lapangan tetap tinggi meskipun aturan satu harga diterapkan. Menteri ESDM menolak klaim Menkeu sebagai salah baca data, terdengar seperti menggeser tanggung jawab kepada pihak lain padahal publik ingin penjelasan yang tuntas, bukan rebutan jabatan. Lucu sekali, drama ini.

Yang harus pemerintah dan stakeholder lakukan agar konflik data ini tidak sia-sia, Diantaranya:

1. Integrasi data subsidi dan produksi LPG harus dilakukan di satu sistem terbuka dan dapat diaudit publik misalnya, data keekonomian, biaya distribusi, dan subsidi disajikan dalam laporan terbuka.
2. Penggunaan subsidi LPG 3 kg harus berbasis penerima manfaat (NIK/DTSEN) agar tak bocor ke yang tak berhak.
3. Tarif satu harga LPG 3 kg perlu memperhitungkan ongkos logistik ke daerah terpencil alih-alih membebani APBN dengan selisih distribusi yang besar. Keempat, pangkalan dan pengecer perlu diberdayakan agar tidak sekadar instrumen distribusi, melainkan mitra pengawasan harga agar tak ada markup liar.

Jika pertentangan dibiarkan seperti duel publik, yang rugi jelas rakyat kecil, yang tiap bulan mengantre dan membayar lebih. Ketika angka teori tidak sinkron dengan harga warung, warga yang paling merasakan. Dampaknya beban hidup makin berat, uang belanja menipis, dan kepercayaan pada institusi melemah.

Lebih parah, apabila data subsidi bocor atau tak terkontrol, APBN bisa tersedot besar untuk menutup selisih harga. Data menunjukkan bahwa subsidi LPG 3 kg dalam beberapa tahun belakangan memang melonjak: dari Rp 32,8 triliun pada 2020 hingga Rp 87,6 triliun di RAPBN 2025. Jika kebijakan tak diselaraskan, angka itu bisa jadi lubang hitam keuangan negara. Dalam skala sosial, rumah tangga miskin jadi lebih rentan tersedak ketika harga patokan teori berbeda jauh dari realitas lapangan.

Rakyat ingin satu hal sederhana, harga gas melon yang wajar, bukan angka tempelan. Jika kebijakan energi kita terus berantakan dalam polemik data, warga biasa cuma jadi penonton drama subsidi yang tak selesai.

Untuk transparansi & akuntabilitas, mari dukung sistem data terbuka. Biar gas melon tak cuma panas saat rebutan data, tapi tetap aman hangat di dapur masyarakat. (tw)