REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kuasa Hukum dari Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI), Sunandiantoro SH, MH meragukan profesionalisme Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perkara. Pasalnya, pengajuan permohonan uji materi UU PEMILU Pasal 12 huruf (l), Pasal 93 huruf (m), serta pasal penjelasannya yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, hingga saat ini belum ada kepastian kapan digelarnya sidang perdana. Menurut Sunandiantoro, sesuai dengan PMK No. 2 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1), pasal (3) dan pasal (20) seharusnya dalam waktu 3 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, dapat diinformasikan jadwal persidangan.

Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya pemberitahuan dari Panitera bahwa permohonan a quo tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), tidak adanya pemberitahuan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK), serta tidak adanya pemberitahuan penetapan hari sidang pertama terhadap Permohonan No.128-1/PUU/PAN.MK/AP3.

“Sebelumnya kami telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 21 September 2023 dengan bukti tanda terima No. 128-1/PUU/PAN.MK/AP3 terkait penambahan Tugas KPU dan Bawaslu. Kami sangat kecewa dan menyesalkan tindakan MK karena hingga saat ini permohonan kami belum ditindaklanjuti, sehingga kami meyakini permohonan kami sedang dihambat. Kami mempertanyakan sikap profesionalisme MK,” ujar Sunandiantoro, Senin (2/10/2023) di kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Penambahan tugas KPU dan Bawaslu yang dimaksud, kata Sunandiantoro, yaitu melakukan verifikasi Capres dan Cawapres yaitu KPU bersama Bawaslu yaitu melaksanakan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU melipui rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon.

Ia berharap lembaga/ pihak terkait seperti PPATK, KPK, dan KOMNASHAM dapat memberikan data dan informasi dimaksud kepada KPU dan Bawaslu untuk selanjutnya dapat disampaikan secara terbuka kepada Masyarakat.

“Sebagai tindaklanjut permohonan, kami telah mengirim surat kembali kepada Ketua MK untuk menegaskan dan meminta agar segera disidangkan permohonan kami. Sebagai lembaga tinggi negara, seharusnya MK tetap mengaplikasikan bagaimana menjalankan PMK No. 2 Tahun 2021 dan tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik,” pungkas Sunandiantoro. (ut)

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menelusuri bukti dugaan aliran dana kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo ke Komisi I DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun rekaman CCTV yang diduga berisikan momen penyerahan uang ke pihak perantara Komisi I DPR dan BPK terkait perkara korupsi BTS tersebut pun hilang alias lenyap.

“CCTV itu biasanya hanya berlaku sebulan. Setelah itu tertimpa (rekaman selanjutnya),” tutur Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung, Haryoko Ari Prabowo kepada wartawan, Minggu (1/10/2023).

Keterbatasan kapasitas rekaman CCTV itu membuat tim penyidik tidak mendapatkan salinan video yang diduga berisikan peristiwa penyerahan uang kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo ke pihak perantara Komisi I DPR RI dan BPK.

Dalam persidangan, terdakwa Windi Purnama mengungkapkan kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, bahwa uang ke Komisi I DPR diserahkan di sebuah rumah kawasan Gandul dan Hotel Aston Sentul, lewat sosok perantara atas nama Nistra Yohan. Sementara untuk BPK, uang diberikan kepada perantara atas nama Sadikin di parkiran Hotel Grand Hyatt, secara tunai dalam pecahan mata uang asing.

“Iya enggak dapat rekaman pertemuannya,” jelas dia.

Meski begitu, Prabowo menegaskan Kejagung tetap berupaya membuktikan dugaan tersebut dengan cara lain dengan mengejar alat bukti selain dari keterangan saksi.

“Pasti terus kita kejar. Kita cari terus. Urusan ketemu atau engga, nanti lah, strategi penyidikan,” Prabowo menandaskan.

Para pihak berwenang dan berwajib yang menangani kasus-kasus korupsi besar memang ahlinya dalam menghilangkan barang buktinya, contohnya yang terjadi kebakaran besar di kejagung saja. (tw)

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pemerintahan Jokowi saat ini identik dengan Korupsi dan para koruptor yang ada di pusaran RI-1 tersebut, yang terbaru adalaha anak buah Jokowi yaitu Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), saat ini tengah menjadi sorotan setelah rumah dinasnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kepentingan penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Tak hanya itu, Syahrul Yasin Limpo sebelumnya juga sudah diperiksa KPK beberapa waktu lalu.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini berjanji akan kooperatif dan bisa kompromi selama masih dibutukan untuk pemeriksaan.

“Saya sudah diperiksa secara profesional. Saya terima kasih, dan saya tetap akan kompromi, akan kooperatif, kapan pun dibutuhkan saya siap hadir,” kata dia, Senin (19/6/2023), usai diperiksa KPK selama 3,5 jam.

Syahrul Yasin Limpo bukanlah orang baru di dunia politik.

Keluarganya termasuk orang-orang yang berkuasa di Sulawesi Selatan.

Sang ayah, Muhammad Yasin Limpo, yang merupakan tokoh pejuang kemerdekaan, memiliki tujuh anak.

Mereka adalah Tenri Olle Yasin Limpo, Syahrul Yasin Limpo, Tenri Angka Yasin Limpo, Dewi Yasin Limpo, Ichsan Yasin Limpo, Haris Yasin Limpo, dan Irman Yasin Limpo.

Menurut catatan jurnal politik berjudul Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan (2022) yang ditulis oleh Titin Purwaningsih, Syahrul Yasin Limpo hingga anak dan istrinya, bahkan saudara kandungnya, semua terjun ke dunia politik.

Syahrul Yasin Limpo pernah menjabat sebagai Bupati Gowa selama dua periode, yaitu 1994-1999 dan 2000-2005.

Tetapi, di periode keduanya, Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri.

Ia maju dalam Pilkada 2002 bersama Amin Syam sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Selatan.

Setelah terpilih, ia lantas menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel periode 2003-2008.

Pada 2007, Syahrul Yasin Limpo maju menjadi calon gubernur Sulsel bersama Arifin Nu’mang, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Sulsel.

Keduanya diusung oleh PDIP, PAN, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Syahrul Yasin Limpo dan Arifin Nu’mang sukses memenangi Pilkada 2007, dimana keduanya dilantik sebagai Gubernur dan Wagub Sulsel pada April 2008.

Ayah tiga anak ini kembali terpilih menjadi Gubernur Sulsel lewat Pilkada 2014.

Tak jauh beda dengan suaminya, istri Syahrul Yasin Limpo, Sitti Nurhayati, juga ‘menguasai’ DPRD Sulsel dan DPR RI.

Ia pernah menjadi anggota DPRD Sulsel selama tiga periode, yaitu 1987-1992, 1992-1997, dan 1997-1999.

Lalu, menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.

Sementara itu, anak Syahrul Yasin Limpo dan Sitti Nurhayati, Indira Thita Chundra, pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014.

Selain anak dan istrinya, ada kakak, adik, hingga keponakan Syahrul Yasin Limpo yang juga turut ‘berkuasa’ di Sulsel. Berikut rinciannya:

– Tenri Olle Yasin Limpo: Anggota DPRD Gowa (2004-2009) dan anggota DPRD Sulsel (2009-2004).

– Adnan Purichta (anak Ichsan Yasin Limpo): Anggota DPRD Sulawesi Selatan (2009-2014).

Selain keenam nama di atas, ada juga saudara kandung Syahrul Yasin Limpo yang lain, yaitu Haris Yasin Limpo, yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Makassar.

Saat ini, Syahrul Yasin Limpo dan Tenri Olle Yasin Limpo sama-sama maju sebagai calon legislatif (caleg) dari NasDem untuk Pemilu 2019 lewat Daerah Pemilihan Sulsel I.

Adik kandung Syahrul Yasin Limpo, Dewi Yasin Limpo, diamankan KPK pada Selasa (20/10/2015) malam, lewat operasi tangkap tangan.

Ia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Tak sendiri, Dewi yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI Fraksi Hanura, ditangkap bersama enam orang lainnya.

Dilansir Kompas.com, KPK menyita uang tunai Rp1,5 miliar yang merupakan uang suap proyek pembangkit listrik PLN di Kabupaten Deiyai, Papua.

Dewi pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan divonis hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada 13 Juni 2016.

Di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, vonis Dewi diperberat menjadi 8 tahun penjara.

Diketahui, Dewi baru saja bebas pada 25 Agustus 2022 lalu.

Klan Limpo selanjutnya yang juga terseret kasus korupsi adalah Haris Yasin Limpo.

Haris Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di PDAM Makassar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel pada 11 April 2023.

Ia terlibat kasus dugaan korupsi PDAM Makassar hingga merugikan negara miliaran rupiah, dilansir Tribun-Sulbar.com.

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo saat ini dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan.

Adanya jual beli jabatan di lingkungan kementan akhirnya merusak struktur dan kredibilitas kementerian dibawah naungan pemerintahan Jokowi.

Setali tiga uang juga dilakukan oleh keluarga besar Jokowi yang membangun Dinasti keluarga dikancah politik dengan adanya anak-anak dan mantunya yang saat ini sudah menjabat di pemerintahan dan politik, apaka pusaran korupsi juga telah terjadi di Dinasti Jokowi juga? (tri)