Connect with us

Hukum

Kejagung Terus Lakukan Penyidikan Kasus Korupsi Impor Emas Rp.47,1 Triliun Libatkan Bea Cukai dan Antam

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan komoditas emas terus dikebut Kejaksaan Agung (Kejakgung). Kerugian negara dalam kasus itu disebut mencapai Rp 47, 1 triliun.

Pada Senin (22/5/2023), Kejakgung memeriksa satu pihak swasta dari PT Suka Jadi Logam (SJL) dalam lanjutan penyidikan korupsi dalam pengelolaan komoditas emas. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa inisial HMT dalam penyidikan dugaan korupsi ekspor terkait ekspor-impor komoditas logam mulia yang ditaksir merugikan negara senilai Rp 47,1 triliun itu.

“HMT diperiksa sebagai saksi dari PT Suka Jadi Logam,” begitu kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Ketut Sumedana dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, pada Senin (22/5/2023).

Ketut menerangkan, HMT adalah saksi terperiksa tunggal dalam penyidikan lanjutan yang dilakukan tim di Jampidsus, pada Senin (22/5/2023).

Korupsi pada bidang pengelolaan komoditas emas ini, dalam penyelidikan Jampidsus-Kejakgung sejak 2021. Penyidik Jampidsus, pada Oktober 2021 lalu pernah menyampaikan dugaan korupsi terkait komoditas emas tersebut ditaksir merugikan negara Rp 47,1 triliun.

Penyelidikan kasus tersebut naik ke level penyidikan pada 10 Mei 2023 lewat penerbitan Sprindik Print-14/Fd.2/05/2023. Jampidsus Febrie Adriansyah menerangkan, penyidikan dugaan korupsi pengelolaan komoditas usaha emas ini, ada kaitannya dengan dugaan peran Bea Cukai dan PT Aneka Tambang (Antam).

“Itu penyelenggara negaranya,” begitu kata Febrie, Jumat (12/5/2023) lalu.

Belakangan, terkait korupsi komoditas emas ini, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah juga mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 189 triliun yang diduga terkait dengan tindak pidana menyangkut komoditas emas batangan.

Nilai ratusan triliun itu disebut-sebut sebagai bagian dari Rp 349 triliun transaksi mencurigakan yang dilaporkan oleh PPATK terkait dengan TPPU.

Pekan lalu, tim Jampidsus memeriksa satu pihak swasta, dan tiga pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ketut Sumedana mengatakan, empat yang diperiksa itu adalah HW, MAD, FI, dan EDN.

“HW, MAD, FI, dan EDN, diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas periode 2010-2022,” begitu kata Ketut dalam keterangan resmi yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (19/5/2023). 

Ketut tak menerangkan nama lengkap dari inisial para saksi terperiksa. Namun saksi HW diperiksa perannya selaku karyawan di PT Indah Golden Signature (IGS).

PT IGS adalah badan usaha swasta importir emas batangan yang berdomisili di Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan tersebut adalah salah-satu dari dua perusahaan yang digeledah oleh tim penyidik Jampidsus pekan lalu pada saat awal-awal peningkatan kasus tersebut ke penyidikan, Jumat (12/5/2023).

Sedangkan saksi MAD, dan FI diperiksa selaku pegawai negeri sipil (PNS) Dirjen Bea Cukai. Terakhir saksi EDN diperiksa selaku kepala seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan pada Dirjen Bea dan Cukai.

PT Aneka Tambang (Antam) angkat bicara setelah terseret kasus dugaan korupsi emas senilai Rp 47,1 triliun itu. Perusahaan menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang berlangsung dan siap bekerja sama selama proses penyidikan.

Corporate Secretary Division Head Antam, Syarif Faisal Alkadrie, menuturkan, perseroan menghormati dan mengikuti proses yang kini tengah berjalan serta berkomitmen bekerja sama dengan pihak terkait.

Syarif menambahkan, kasus hukum yang melibatkan perseroan itu pun tak berdampak terhadap operasional perusahaan. Perusahaan tetap menjalankan layanan optimal untuk memastikan layanan konsumen berjalan normal.

“Operasional perusahaan saat ini berjalan seperti biasa, perusahaan senantiasa berkomitmen menciptakan praktik bisnis sesuai good corporate governance dengan mematuhi peraturan yang berlaku dalam setiap lini bisnis perusahaan,” kata Syarif, Senin (22/5/2023).

Bermula di DPR

Komisi III DPR sebelumnya mengungkap adanya skandal impor emas yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah yang dilakukan delapan perusahaan. Mereka diduga melakukan pencucian emas dan manipulasi agar lolos dari pajak. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi III dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Senin (14/6/2021).

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan, pihaknya akan segera membentuk panitia kerja (panja) penegakan hukum. “Apa yang disampaikan tadi tentang penyelewengan penerimaan negara, kami akan bentuk panja penegakan hukum,” ujar Herman membacakan kesimpulan rapat kerja itu.

Komisi III, kata Herman, sudah mengirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menggelar rapat pembahasan masalah tersebut. Panja penegakan hukum juga akan mengundang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mengklarifikasi dugaan penyelewengan penerimaan negara.

“Lagi-lagi penerimaan negara, manipulasi. Nah kami berharap Kejaksaan Agung tidak gentar untuk terus menyelidiki,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Awalnya, Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengungkap adanya pencucian emas yang dilakukan delapan perusahaan. Mereka adalah PT Jardin Traco Utama (JTU), PT Aneka Tambang (AT), PT Lotus Lingga Pratama (LLP), PT Royal Rafles Capital (RRC), PT Viola Davina (VD), PT PT Indo Karya Sukses (IKS), PT Karya Utama Putra Mandiri (KUPM), dan PT Bhumi Satu Inti (BSI).

Anggota Fraksi PAN itu menjelaskan, kedelapan perusahaan melakukan pencucian emas dari para penambang liar. Namun, seakan-akan emas itu diimpor dari Singapura.

“Ada data yang kita dapatkan dari Bea Cukai, ada delapan perusahaan yang terindikasi melakukan pencucian emas dari penambang-penambang liar yang punya potensi kerugian negara sampai Rp 293 miliar,” ujar Sudding dalam rapat kerja tersebut.

Dia juga mengaku menerima aduan adanya mafia-mafia pertambangan di sejumlah wilayah, seperti di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Ia meminta agar Kejaksaan Agung menindak hal tersebut.

“Di mana mereka sudah memiliki IUP (izin usaha pertambangan), kemudian tiba-tiba dimunculkan HGB (hak guna bangunan) di atasnya. Saya kira ada unsur kerja sama antara aparat di BPN (Badan Pertanahan Nasional) dengan si pihak-pihak yang menerbitkan HGB,” ujar Sudding.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan juga mengonfirmasi adanya permainan delapan perusahaan tersebut. Mereka disebut mengimpor emas lewat Bandara Soekarno-Hatta senilai Rp 47,1 triliun.

Dari laporan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, importasi emas itu dikenakan bea masuk 0 persen. Padahal, seharusnya 5 persen.

“Ada indikasi ini perbuatan manipulasi Pak, pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai bea impor, produk tidak dikenai pajak penghasilan impor,” ujar Arteria.

Ia mengatakan, penyelewengan dilakukan lewat perubahan data emas ketika masuk Bandara Soekarno-Hatta. Emas yang dikirim dari Singapura berbentuk setengah jadi dan berlebel, diubah menjadi produk berlabel emas bongkahan.

“Ini semua emas biasa kita impor dari Singapura, ada perbedaan laporan ekspor dari negara Singapura ke petugas Bea Cukai, waktu masuk dari Singapura barangnya sudah benar HS-nya (harmonized system) 71081300. Artinya kode emas setengah jadi,” ujar Arteria.

Menurut dia, setidaknya kerugian negara akibat tindakan itu mencapai Rp 2,9 triliun. “Saya minta (Kejakgung) juga periksa PT Aneka Tambang, dirutnya diperiksa, vice president-nya diperiksa. Mengapa? Setiap ada perdebatan di Bea Cukai datang itu Aneka Tambang mengatakan ini masih memang seperti itu sehingga biaya masuknya bisa 0 persen,” ujar Arteria.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin saat itu mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan Komisi III DPR tersebut. Ia mengeklaim, pihaknya akan berusaha menyelamatkan uang yang masuk ke negara lewat Bea Cukai. “Kita sudah memulainya Pak, maka mohon izin ada perkara Bea Cukai, kemudian perkara tertentu kami mengawasi untuk penerimaan,” ujar Burhanuddin.

Ayo markobar (mari korupsi bareng-bareng) Juk, rusaknya kementerian, instansi dan BUMN negara yang dikelola oleh rezim korup saat ini, ambyar. (tw)

Hukum

Sosok Jenderal Purn B Terduga Dalang Pengintaian Jampidsus Masih Misteri, Siapa diantara 4 Jenderal Inisial B ini?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengancam akan menggugat Kejaksaan Agung (Kejagung) bila tak kunjung menetapkan Robert Bonosusatya (RBS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015-2022.

“MAKI pasti akan gugat praperadilan lawan Kejagung apabila penyidikannya tidak menyasar kepada pemilik keuntungan paling besar yaitu inisial RBS,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya dikutip, Minggu (2/6/2024).

Boyamin mengaku akan melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Juni 2024. MAKI dipastikan akan selalu gugat aparat penegak hukum (APH) yang lemot dan tidak tuntas menangani perkara korupsi.

Boyamin mengatakan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan adalah perbuatan oleh orang-orang yang memiliki jaringan bisnis ilegal kuat.

Mereka diyakini akan mudah menyelesaikannya bila semua tindak pidana bidang pertambangan ditegakkan dengan hukum administrasi, seperti pencabutan izin, denda atau larangan ekspor (administrative penal law).

“Mereka akan mudah menyelesaikannya dan tidak akan terjadi perubahan tata kelola pertambangan yang lebih baik,” ujar Boyamin.

Oleh karena itu, Boyamin menegaskan seharusnya para aparat penegak hukum di Indonesia bersinergi dan keroyokan mendukung penanganan perkara tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.

Sebab, kata dia, dampak dari tindak pidana pertambangan sangar besar bagi kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian negara yang besar pula.

“Penyidik Tipikor, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK memang berwenang untuk itu, dan tidak ada dan tidak perlu dikhawatirkan, yang satu akan mencaplok kewenangan yang lain,” ungkapnya.

Daftar 4 Jenderal Inisial B

Terkait sosok Jenderal Pur Polri berinisial B, berikut ini daftarnya yang dirangkum:

1. Badrodin Haiti

Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti usia 65 tahun.

Badrodin Haiti lahir 24 Juli 1958 di Paleran, Umbulsari, Jember, Jawa Timur.

Ia menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejak 17 April 2015, sejak Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri pada tanggal 16 Januari 2015.

Pada 18 Februari 2015, ia diajukan sebagai calon tunggal Kapolri, menyusul keputusan Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Pada tanggal 16 Januari 2015 hingga 17 April 2015, Badrodin ditunjuk residen Jokowi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kapolri yang melaksanakan tugas sehari-hari Kapolri hingga pelantikan Kapolri definitif dilaksanakan.

2. Budi Gunawan

Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan usia 64 tahun.

Budi Gunawan lahir 11 Desember 1959 di Surakarta, Jawa Tengah.

Saat ini Budi Gunawan menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 9 September 2016.

Maka, Budi Gunawan sudah menjabat selama 8 tahun sebagai Kepala BIN.

Budi Gunawan juga sebagai Ketua Umum Pengurus Besar E-Sports Indonesia (PB ESI).

Sebelumnya, ia pernah bertugas sebagai Wakapolri mendampingi Kapolri Badrodin Haiti dan Tito Karnavian.

Ia adalah unsur Polisi kedua setelah Sutanto yang memimpin Badan Intelijen Negara. Dan orang pertama yang terlama menjabat.

Budi Gunawan juga mantan ajudan  Megawati Soekarnoputri.

3. Bambang Hendarso

Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri berusia 71 tahun.

Bambang Hendarso lahir 10 Oktober 1952 di Bogor, Jawa Barat.

Ia menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010.

Biodata:

Bambang Hendarso lulusan Akademi Kepolisian (AKPOL) tahun 1974 dan meraih gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta.

Ia merupakan adik dari mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI (Purn.) Tri Tamtomo.

4. Budi Waseso

Komjen Pol (Purn.) Budi Waseso usia 64 tahun.

Budi Waseso lahir pada 19 Februari 1960  di Pati, Jawa Tengah.

Ia lulusan Akademi Kepolisian (1984).

Sejak 27 Desember 2018 menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Budi Waseso merupakan besan dari Budi Gunawan, Kepala BIN.

Budi juga pernah menjabat Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog).

Kini, Budi Waseso sejak 1 Desember 2023 sebagai Komisaris Utama Semen Indonesia (BUMN).

siapakah diantara mereka yang melakukannya? (ut)

Continue Reading

Hukum

MA Ubah Syarat Usia Seperti Kasus di MK Perihal Cawapres! agar Anak Jokowi, Kaesang Bisa Ikut Pilkada 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta. Lagi-lagi rakyat Indonesia diperlihatkan ulah para lembaga hukumnya yang mencoba mempermainkan aturan hukum yang sudah berlaku sebelumnya akibat ulah rejim Jokowi yang haus kekuasaan.

Seperti kasus yang terjadi di MK sebelumnya dimana mereka mengubah aturan hukum yang sudah berlaku yaitu mengenai perubahan usia cawapres agar bisa meloloskan anak Jokowi yaitu Gibran rakabuming dan akhirnya sukses melakukan kecurangan dan menghasilkan anak haram konstitusi.

Kini Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon kepala daerah. Dengan adanya putusan ini, seseorang bisa maju jadi calon kepala daerah berusia 30 tahun saat pelantikan sebagai kepala daerah.

Gugatan dilayangkan oleh Ahmad Ridha Sabana. Ridha merupakan Ketua Umum Partai Garuda. Adapun yang mengadili adalah ketua majelis hakim yakni Yulius dengan anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.

MA juga terhitung cepat dalam memutus perkara ini, yakni 3 hari. Setelah itu muncullah putusan Nomor 23 P/HUM/2024 diketok pada 29 Mei 2024 yang mengubah syarat usia calon kepala daerah.

Dari putusan ini, salah satu yang bisa menikmati hasil dari putusan ini, yakni anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Ketua Umum PSI itu bisa melenggang ke Pilkada tingkat Provinsi, kok bisa?

Bila merujuk pada aturan awal sebelum putusan MA, calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat ditetapkan sebagai pasangan calon.

Berdasarkan jadwal Pilkada yang rilis KPU, Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan mulai Selasa, 27 Agustus 2024 sampai Kamis, 29 Agustus 2024. Lalu, Penetapan Pasangan Calon mulai Minggu, 22 September 2024.

NDESO

Mari kita lihat usia Kaesang. Kaesang lahir di Solo, 25 Desember 1994. Artinya, saat penetapan calon kepala daerah, usia Kaesang masih 29 tahun, belum memenuhi syarat.

Bagaimana dengan aturan yang sudah diubah lewat putusan MA?
Jadwal rekapitulasi KPU paling lambat dilakukan pada 16 Desember 2024. Setelah itu, masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi selama 14 hari.

Dengan itu saja, sudah melewati 25 Desember 2024. Artinya, bila terpilih, Kaesang sudah masuk usia 30 tahun sebelum pelantikan kepala daerah.
Sebab, setelah putusan MK, KPU punya waktu paling lambat 3 hari untuk mengumumkan penetapan pasangan calon terpilih.

Sementara, pemerintah belum menentukan waktu pelantikan para kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Sebab, ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memang sempat menyampaikan opsi pelantikan serentak para kepala daerah terpilih pada 1 Januari 2025. Ini untuk menghindari perpanjangan 270 Pj kepala daerah yang akan habis pada 31 Desember 2024.

Ini juga jadi alasan–saat itu–mengapa pemerintah ingin memajukan Pilkada Serentak dari November ke September 2024. Tapi opsi memajukan Pilkada sudah ditolak dan tetap dilaksanakan pada November 2024. (ut)

Continue Reading

Hukum

Fantastis, Kerugian Negara Kasus Korupsi PT TIMAH Bukan Rp 271 T Melainkan Rp 300 Triliun!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Jaksa Agung menyebut kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 berdasarkan hasil audit BPKP mencapai Rp 300,003 triliun.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini diserahkan oleh Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Ateh menyebut, pihaknya melakukan penyidikan kerugian negara usai diminta oleh Kejaksaan Agung.

Berdasarkan permohonan tersebut pihaknya melakukan prosedur-prosedur audit, penyidikan dan juga meminta keterangan para ahli.

“Semula kita memperkirakan Rp 271 Triliun, ternyata setelah di audit BPKP nilainya cukup fantastis sekitar Rp 300,003 Triliun,” ungkap Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kantor kejaksaan agung Jakarta, (29/5/2024).

Sementara itu, perkara timah masih terus bergulir, selain memeriksa saksi-saksi, penyidik juga melakukan penyitaan aset-aset para tersangka untuk mengembalikan kerugian negara.

Kejaksaan Agung beserta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap temuan audit kerugian negara dari tindak pidana korupsi timah.

Penindakan pun dilakukan mengingat jumlah kerugian negara akibat kasus ini tergolong besar.

bongkar, Tangkap Para Pejabatnya dan Usut Tuntas Segera! (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending