Connect with us

Nasional

KemenParekraf dan Kemenhub Luncurkan Program Mudik Gratis

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meluncurkan program mudik gratis bagi masyarakat.

Menparekraf Sandiaga Uno saat The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin (3/4/2023) mengatakan sebagaimana dituliskan dalam SKB 3 Menteri tentang hari libur dan cuti bersama tahun 2023 menjelang Idul Fitri, cuti bersama ditetapkan tanggal 19 – 25 April 2023 atau selama 7 Hari.

“Potensi pergerakan nasional saat mudik lebaran tahun 2023 sejumlah 123,8 juta orang, dengan 3 prosentase moda transportasi terbanyak menggunakan mobil pribadi 22,07 persen, sepeda motor 20,30 persen, dan bus 18,39 persen,” katanya.

Berdasarkan data, daerah asal perjalanan terbanyak yaitu Jawa Timur 17,1 persen, Jawa Tengah 15,1 persen, Jabodetabek 14,8 persen, Jawa Barat (Non Bodetabek) 12,1 persen, dan Sumatra Utara 3,6 persen.

Sedangkan untuk daerah tujuan perjalanan terbanyak Jawa Tengah 26,45 persen, Jawa Timur 19,87 persen, Jawa Barat (Non Bodebek) 16,73 persen, Jabodetabek 6,52 persen, dan DI Yogyakarta 4,78 persen.

“Banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat. Ini merupakan solusi yang membantu bagi masyarakat. Kami ucapkan apresiasi yang luar biasa. Saya berpesan gunakan fasilitas mudik gratis ini dengan penuh tanggung jawab, jangan sampai mendaftar berkali-kali agar penyerapan kursi yang tersedia bisa optimal 100 persen. Dan ini kita harapkan memberikan langsung program yang tepat sasaran tepat manfaat kepada para pemudik,” ujar Sandiaga.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Ni Made Ayu Marthini mengatakan Kemenparekraf menargetkan 25 persen atau sekitar 300 juta-350 juta pergerakan dari target 1,4 miliar mobilitas wisatawan nusantara tahun ini akan tercapai.

“Kita ditargetkan 1,2 miliar-1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara. Bulan ini ditargetkan 143,1 juta pergerakan gimana cara mendapatkannya yaitu kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan yang membuat program mudik gratis,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Suharto mengatakan, Kemenhub sudah mulai membuka pendaftaran mudik gratis. Sebanyak 858 bus disiapkan untuk 24.072 penumpang. Khusus pemudik bermotor, Kemenhub menyiagakan 30 truk dengan kapasitas 900 motor. 

Pendaftaran mudik gratis tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi MitraDarat. Pengguna perlu mengunduh aplikasi Mitra Darat melalui App Store ataupun Play Store. Setelah itu, peserta wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar seperti kartu tanda penduduk (KTP).

“Masyarakat yang hendak mendaftar mudik gratis dapat mengakses secara online dengan mengunduh aplikasi Mitra Darat. Pendaftaran mudik gratis dibuka hingga 14 April 2023 atau sampai kuotanya habis,” katanya.

Suharto juga berharap kepada Kementerian/Lembaga atau pihak swasta yang saat ini menyelenggarakan mudik gratis dan belum melaporkan terkait ini. 

“Saya berharap masyarakat menggunakan armada yang sesuai regulasi yaitu mempunyai persyaratan teknis dan laik jalan, jangan segan-segan untuk melakukan pengecekan melalui aplikasi kami Spionam. Karena nantinya masyarakat mendapat kepastian terkait armada yang benar-benar laik jalan,” katanya.

Turut hadir mendampingi Menparekraf Sandiaga jajaran eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf. (utw)

Politik

Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 di DPR

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mencuat wacana yang mengusulkan agar hak angket DPR digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Usulan tersebut datang dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar meminta dua partai pengusungnya di DPR, yakni PDI-P dan PPP untuk menggunakan hak angket mereka.

Dilansir dari situs resmi DPR, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Bahkan, Ganjar mendorong kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024. Ganjar menyebutkan, dibutuhkan komunikasi antara kubu pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk memuluskan wacana hak angket ini.

Menurutnya, dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDI-P dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujarnya.

Didukung Anies

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan, partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan untuk penyelidikan kecurangan pemilihan umum.

Tiga partai tersebut yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. “Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Pada Pemilu 2014 dan 2019, Prabowo dan para pendukungnya melakukan aksi protes karena merasa dicurangi dalam pilpres tersebut hingga menimbulkan korban jiwa dari rakyat yang mendukungnya. Namun saat pemilu 2024 ini, Prabowo dan pendukungnya adalah bagian dari kecurangan tersebut, apakah itu tidak miris? Dimana letak patriotik sang Jenderal yang seharusnya bisa membongkar kecurangan itu, tapi malah sekarang ikut serta dan cawe-cawe untuk ambisi kekuasaannya.

Jika perlu, Bongkar semua kecurangan pemilu 2014 dan 2019, sekalian Makzulkan Jokowi karena sudah banyak melanggar UU dan diskualifikasi paslon 02 Prabowo-Gibran yang cacat hukum dan melanggar undang-dan konstitusi yang menghasilkan anak Haram Konstitusi. (ut)

Continue Reading

Politik

AMIN Tetap Kompak di Jalan Perubahan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, membantah kabar keretakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Koalisi yang ditopang tiga partai politik itu, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dipastikan tetap pada komitmen perubahan.

Pernyataan itu ditegaskan pasangan berjuluk Amin, usai pertemuan dengan Tim Hukum Nasional Amin, di Yusuf Building Law Firm, di Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

“Saya terus di jalan perubahan,” kata Anies Baswedan.

“Saya terus di jalan perubahan,” timpal Muhaimin Iskandar.

“Kami terus di jalan perubahan,” keduanya menegaskan.

Anies juga menyampaikan, dirinya bersama Cak Imin serta Koalisi Perubahan rutin melakukan pertemuan, meski tidak selalu diliput media.

“Kami semua solid, nggak ada yang berubah, Anies-Muhaimin jalan bersama terus,” pungkasnya. (utw)

Continue Reading

Politik

Kubu Anies dan Ganjar Mau Batalkan Hasil Pilpres karena Kecurangan Masif lewat MK, Yusril: Tidak Apa-apa, asal Ada Bukti

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Prof. Yusril Ihza Mahendra, menduga kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kemudian, Yusril menyebut bahwa kubu Ganjar dan Anies tersebut pasti akan meminta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diulang.

Menurut Yusril, hal tersebut sebenarnya tidak masalah, asalkan ada buktinya. “Dari wacana yang berkembang, kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin nampaknya akan meminta agar MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM (terstruktur, sistematik, dan masif) dan meminta Pemilu 2024 ulang,” ujar Yusril saat dimintai konfirmasi, Senin (19/2/2024).

“Tidak apa-apa mereka mengemukakan petitum seperti itu, asal mereka bisa membuktikannya,” katanya melanjutkan. Yusril menjelaskan, kubu pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait.

Dia menegaskan bahwa kubu Prabowo-Gibran akan menghadapi dan membantah gugatan ke MK tersebut. “Dan mengemukakan argumentasi hukum untuk menyanggah argumentasi mereka. Kami telah bersiap-siap untuk menghadapi sidang MK tersebut,” ujar Yusril.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud memberikan sinyal bakal mengajukan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Deputi TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengajukan sengketa pilpres ke MK adalah satu-satunya jalan untuk memastikan pemilu berjalan bersih, transparan, jujur, dan adil.

“Kita ingin membangun sistem pemilu yang betul-betul bersih, transparan, jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada publik, dan satu-satunya jalan adalah kita harus pergi ke Mahkamah Konstitusi,” kata Todung di Media Center TPN, Jakarta pada 16 Februari 2024.

Namun demikian, Todung menilai rencana mengajukan sengketa ke MK masih terlalu dini untuk diungkapkan. Menurut dia, TPN Ganjar-Mahfud juga akan menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta melapor ke pihak kepolisian apabila terdapat tindak pidana.

“Tapi dalam hal sengketa pilpres, saya kira pilihan kita, dan ini pilihan yang konstitusional adalah mengikuti jalan konsitusional. Jalan konstitusional itu adalah mengajukan penyelesaian sengketa pilpres,” ujar Todung. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending