Connect with us

Nasional

KemenParekraf dan Kemenhub Luncurkan Program Mudik Gratis

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meluncurkan program mudik gratis bagi masyarakat.

Menparekraf Sandiaga Uno saat The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin (3/4/2023) mengatakan sebagaimana dituliskan dalam SKB 3 Menteri tentang hari libur dan cuti bersama tahun 2023 menjelang Idul Fitri, cuti bersama ditetapkan tanggal 19 – 25 April 2023 atau selama 7 Hari.

“Potensi pergerakan nasional saat mudik lebaran tahun 2023 sejumlah 123,8 juta orang, dengan 3 prosentase moda transportasi terbanyak menggunakan mobil pribadi 22,07 persen, sepeda motor 20,30 persen, dan bus 18,39 persen,” katanya.

Berdasarkan data, daerah asal perjalanan terbanyak yaitu Jawa Timur 17,1 persen, Jawa Tengah 15,1 persen, Jabodetabek 14,8 persen, Jawa Barat (Non Bodetabek) 12,1 persen, dan Sumatra Utara 3,6 persen.

Sedangkan untuk daerah tujuan perjalanan terbanyak Jawa Tengah 26,45 persen, Jawa Timur 19,87 persen, Jawa Barat (Non Bodebek) 16,73 persen, Jabodetabek 6,52 persen, dan DI Yogyakarta 4,78 persen.

“Banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat. Ini merupakan solusi yang membantu bagi masyarakat. Kami ucapkan apresiasi yang luar biasa. Saya berpesan gunakan fasilitas mudik gratis ini dengan penuh tanggung jawab, jangan sampai mendaftar berkali-kali agar penyerapan kursi yang tersedia bisa optimal 100 persen. Dan ini kita harapkan memberikan langsung program yang tepat sasaran tepat manfaat kepada para pemudik,” ujar Sandiaga.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Ni Made Ayu Marthini mengatakan Kemenparekraf menargetkan 25 persen atau sekitar 300 juta-350 juta pergerakan dari target 1,4 miliar mobilitas wisatawan nusantara tahun ini akan tercapai.

“Kita ditargetkan 1,2 miliar-1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara. Bulan ini ditargetkan 143,1 juta pergerakan gimana cara mendapatkannya yaitu kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan yang membuat program mudik gratis,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Suharto mengatakan, Kemenhub sudah mulai membuka pendaftaran mudik gratis. Sebanyak 858 bus disiapkan untuk 24.072 penumpang. Khusus pemudik bermotor, Kemenhub menyiagakan 30 truk dengan kapasitas 900 motor. 

Pendaftaran mudik gratis tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi MitraDarat. Pengguna perlu mengunduh aplikasi Mitra Darat melalui App Store ataupun Play Store. Setelah itu, peserta wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar seperti kartu tanda penduduk (KTP).

“Masyarakat yang hendak mendaftar mudik gratis dapat mengakses secara online dengan mengunduh aplikasi Mitra Darat. Pendaftaran mudik gratis dibuka hingga 14 April 2023 atau sampai kuotanya habis,” katanya.

Suharto juga berharap kepada Kementerian/Lembaga atau pihak swasta yang saat ini menyelenggarakan mudik gratis dan belum melaporkan terkait ini. 

“Saya berharap masyarakat menggunakan armada yang sesuai regulasi yaitu mempunyai persyaratan teknis dan laik jalan, jangan segan-segan untuk melakukan pengecekan melalui aplikasi kami Spionam. Karena nantinya masyarakat mendapat kepastian terkait armada yang benar-benar laik jalan,” katanya.

Turut hadir mendampingi Menparekraf Sandiaga jajaran eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf. (utw)

Nasional

Edy Rahmayadi Tidak Takut Lawan Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Gubernur Sumatra Utara yang juga pernah menjabat Pangkostrad di era SBY, Edy Rahmayadi siap bertarung di Pilkada Sumatra Utara (Sumut) untuk periode kedua. Edy mengaku tidak gentar terhadap bakal kandidat lain, termasuk menantu Jokowi, bobo Nasution.

“Saya sama siapa pun (tidak takut). Jangankan mantu Presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh, kita lawan,” kata Edy di Kantor DPP PKB Jakarta, (11/6/2024).

Edy Rahmayadi Tidak Takut Lawan Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Menurut Edy, keberanian ini merupakan salah satu wujud optimisme dirinya untuk kembali bertarung. Namun Edy belum mendapatkan dukungan dari partai politik agar bisa bertarung.

“Kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis,” tegas Edy.

Seperti diketahui, Edy mendaftarkan diri setidaknya ke delapan partai. Mulai dari PDIP, PKS, PKB, Demokrat, NasDem, Perindo, PAN dan Hanura. (ut)

Continue Reading

Nasional

Mahfud MD soal Investor Asing Belum Masuk IKN: Cari Terus Mas Bahlil

Published

on

By

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait belum ada investor asing yang masuk untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mahfud meminta Bahlil terus mencari investor asing itu supaya berinvestasi di IKN. Baginya, perlu ada tenggat waktu investor asing bisa masuk ke IKN setelah 17 Agustus 2024 nanti.

“Oooh, sampai saat ini belum ada ya? Cari terus, Mas Bahlil. Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan,” cuit Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, Rabu (12/6).

Bahlil sempat mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke IKN. Ia beralasan investor asing belum masuk lantaran kini pemerintah belum merampungkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran I (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP IKN), baru masuk investasi asing di lingkaran II,” dalih Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

“Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan,” tambahnya.

Meski begitu, Bahlil mengaku progres pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu saksikan saat berkunjung ke IKN pekan lalu.

Pembangunan IKN terus digenjot oleh pemerintah belakangan ini. Apalagi Presiden Jokowi menargetkan bisa melaksanakan HUT ke-79 RI pada Agustus 2024 nanti di tempat tersebut

Continue Reading

Peristiwa

Jebakan Betmen dari Oligarki perihal Pemberian Ijin Tambang kepada Ormas Keagamaan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kendati ada resistensi dari berbagai kalangan, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP itu memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dengan prioritas kepada Ormas Keagamaan.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A menilai kebijakan Jokowi itu lebih sarat kepentingan politik oligarki ketimbang kepentingan ekonomi. Meski konon dianggap sebagai realisasi janji kampanye Jokowi, namun pemberian WIUPK ditenggarai untuk meninggalkan legasi agar Jokowi tetap disayangi umat Ormas Keagamaan  pasca lengser sebagai RI-1 pada Oktober mendatang.

“Kebijakan pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan sungguh sangat tidak tepat, bahkan menurut saya cenderung blunder,” ujarnya di Kampus UGM, Selasa (4/6).

Alasan kenapa karena Ormas Keagamaan dinilai tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan Ormas Keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaa tambang swasta.

Selain itu, usaha pertambangan di Indonesia masih berada pada wilayah abu-abu (gray areas) yang penuh dengan tindak pidana kejahatan pertambangan. Kalau Ormas Keagamaan harus menjalankan sendiri usaha pertambangan, tidak disangkal lagi Ormas Keagamaan akan memasuki wilayah abu-abu, yang berpotensi menjerembabkan ke dalam dunia hitam pertambangan.

Dalam pandangan Fahmy jika pemerintah memang berkeinginan meningkatan kesejahteraan rakyat melalui Ormas Keagaamaan caranya bukan dengan memberikan WIUPK. Pemerintah justru bisa memberikan PI (profitability index) kepada Ormas keagamaan, seperti yang dilakukan perusahaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah.

“Pemberian PI lebih sesuai dengan kapasitas dan karakteristik Ormas keagamaan, tidak berisiko dan tidak berpotensi menjerembabkan Ormas Keagamaan ke dalam kubangan dunia hitam Pertambangan. Karenanya pemerintah sebaiknya membatalkan, paling tidak merevisi PP Nomor 25/2024 karena lebih besar madharatnya ketimbang manfaatnya,” tandas Fahmy.

So, Waspada jebakan Betmen dari oligarki dan rejim sesat saat ini, kudu pake akal sehat untuk melakukannya agar tidak terjerembab dan masuk lubang mereka! (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending