Kemhan: Pelantikan Neo Letto dan Anak Hotman Paris Bukan Karena Keluarganya

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menegaskan bahwa pelantikan Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto, putra budayawan sekaligus cendekiawan muslim Emha Ainun Najib atau Cak Nun, dan juga putra sulung Hotman Paris, Frank Alexander Hutapea, sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) bukan karena latar belakang keluarga.

“Tidak dikaitkan dengan latar belakang keluarga maupun faktor non-institusional lainnya,” ujar Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Minggu (18/1/2026).

Rico mengatakan, pemerintah memastikan bahwa pengisian tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional bertujuan memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia.

“Setelah dilantik, yang bersangkutan bertugas memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi sesuai bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menuturkan bahwa pelantikan 12 tenaga ahli DPN ini merupakan langkah untuk memperkuat fondasi kebijakan negara yang adaptif, berbasis analisis mendalam dan berorientasi jangka panjang.

Noel Letto: Pemerintah Penghianat Pancasila?

Pelantikan Sabrang Mowo Damar Panuluh, atau yang lebih dikenal sebagai Noe Letto yang merupakan anak dari Cak Nun dan diangkat sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional mendadak mengundang sorotan luas. Vokalis band Letto itu resmi dilantik bersama 11 tokoh lain di Kementerian Pertahanan RI. Namun, bukan hanya posisinya yang menyita perhatian, melainkan jejak kritiknya yang selama ini kerap diarahkan kepada pemerintah.

Nama Noe kembali ramai diperbincangkan setelah potongan pernyataannya viral di media sosial. Dalam sebuah kesempatan, ia secara terbuka menyebut pemerintah sebagai pengkhianat Pancasila. Pernyataan itu berangkat dari kegelisahannya terhadap makna Pancasila yang menurutnya kian menjauh dari semangat awal para pendiri bangsa.

Noe mengingatkan kembali pemikiran Soekarno yang merangkum Pancasila dalam satu kata: gotong royong. Namun, ia menilai nilai luhur itu kini dipersempit maknanya, seolah hanya sebatas kerja bakti atau solidaritas saat musibah. Padahal, di era digital, gotong royong seharusnya hadir dalam kebijakan, teknologi, dan sistem yang memudahkan rakyat.

Ia juga menyinggung ribuan aplikasi buatan pemerintah yang dinilai belum mencerminkan semangat tersebut. Bagi Noe, kegagalan memahami Pancasila bukan sekadar kesalahan tafsir, melainkan tanda bahwa dasar negara itu tidak dirawat dan diperbarui bersama. Kritik itulah yang kini kembali bergema, bersamaan dengan peran barunya di lingkar strategis negara. (utw)