Connect with us

Keamanan

Kepala BNPT Ingatkan Peran Penting Dai/Daiah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kepala Badan Nasional Penanggulagan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel mengingatkan peran penting keberadaan dai dan daiah dalam menguatkan kesiapsiagaan dan ketahanan nasional dari ancaman ideologi kekerasan.

“Peran dai sangat sentral, penting, dan menjadi kunci dalam program kontraradikalisme dan deradikalisasi dalam upaya pencegahan ideologi kekerasan radikalisme terorisme,” kata Rycko dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Jenderal bintang tiga itu menuturkan bahwa dai dan daiah dapat berperan langsung untuk mengubah pemahaman dan mindset masyarakat yang telah terpapar radikalisme, termasuk kepada mantan napiter dengan cara memberikan tausiah sesuai dengan ajaran agama yang damai jauh dari ajaran kebencian.

Menurut dia, dai dan daiah dapat mengubah paham budaya kekerasan, meluruskan pemahaman dengan tausiah kepada masyarakat.

Pentingnya peran dai dan daiah ini, kata Rycko, juga terletak pada posisi dai dan daiah pada tatanan masyarakat yang lebih dipercaya dan dianggap orang “suci” dalam mengajarkan kebenaran agama.

“Dai dan daiah termasuk para orang tua, kiai, ajengan, ustaz, dan ustazah mereka dipercaya dan dianggap orang suci,” kata mantan Kabaintelkam Polri itu.

Untuk itu, kata dia, ketika dai dan daiah banyak yang terlibat dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, masyarakat yang terpapar bisa yakin dan mau mengubah pemikiran dan sikap mereka.

Untuk itu, BNPT terus menghimpun seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya para dai dan daiah, untuk bekerja sama dalam pencegahan ideologi kekerasan.

Upaya tersebut disampaikan dalam acara sarasehan bersama dai dan daiah se-Jawa Barat dalam rangka Pencegahan Radikalisme Terorisme di Indonesia.

Turut Hadir dalam acara tersebut Staf Khusus Menteri Agama Nuruzzaman yang sependapat dengan Kepala BNPT RI.

Nuruzzaman mengatakan bahwa Kemenag banyak melatih dai dan daiah di seluruh Indonesia untuk lebih aktif dalam memberikan pencerahan agama yang menekankan semangat toleransi, menghargai perbedaan, dan komitmen kebangsaan dalam rangka melawan ideologi kekerasan yang merongrong kedaulatan bangsa.

Menurut dia, tantangan cukup serius yang dialami bangsa Indonesia adalah berkembangnya ajaran agama yang berlebihan, bahkan ekstrem dan bertolak belakang dengan esensi agama. Ada juga klaim kebenaran dengan tafsir agama, “dia benar orang lain salah”, dan ada yang merongrong konsensus kebangsaan atas nama agama.

“Di sini peran dai dan daiah untuk aktif memberikan ajaran moderasi beragama dan komitmen kebangsaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat H.R. Iip Hidajat menambahkan Provinsi Jawa Barat telah secara nyata mendukung upaya pencegahan terorisme dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketahanan nasional dari gempuran ideologi transnasional berbasis kekerasan.

Dengan Perpres Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorism (RAN PE) Nomor 7 Tahun 2021, Permendagri No 33 Tahun 2017 dan didukung Pergub Jabar No 4 Tahun 2022, pihaknya di Jawa Barat telah berkomitmen mencegah terorisme.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung keterlibatan dai dan daiah se-Jawa Barat untuk aktif dalam pencegahan paham radikalisme terorisme,” kata Iip.

Sebagai wujud komitmen para dai dan daiah dalam mencegah ideologi kekerasan, pada penutup kegiatan sarasehan tersebut, ratusan dai dan daiah di Jawa Barat melakukan Ikrar Kebangsaan untuk terus menyebarkan dakwah Islam dengan semangat moderasi beragama serta menjaga perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (ut)

Keamanan

Eks Danjen Kopassus Soenarko Pimpin Demo di KPU, Sutradara Kecurangan Pilpres 2024 Ini Jokowi!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko, berpendapat, Jokowi adalah dalang di balik kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Sutradara kecurangan ini adalah Jokowi. KPU itu hanya operator,” ujar Soenarko kepada wartawan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Ia menilai Jokowi, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim MK Anwar Usman sebagai pengkhianat rakyat. “Kami akan demo sampai aspirasi didengar. Kami tidak mau dipimpin oleh maling dan penipu,” tegas dia. “Tidak ada yang bisa diharapkan dari kumpulan maling atau penipu untuk memimpin negara ini,” lanjut Soenarko. Sekelompok massa yang menggelar aksi mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi.

Mereka membawa dua spanduk besar yang berisi tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dilengserkan. “Tumbangkan dan Adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI,” begitu tulisan spanduk yang dibentangkan di mobil komando.

“Tolak Pilpres Curang! Perusak Konstitusi, Penjahat Demokrasi. Lengserkan Jokowi! Komplotan penipu ulung, pecat Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Hakim MK!” bunyi spanduk yang lain. Dalam spanduk itu, ada foto Jokowi dengan bayangan menyerupai boneka pinokio yang berhidung panjang.

Selain itu, ada foto Ketua KPU RI Hashim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Dalam demonstrasi yang dihadiri sekitar 300 orang itu, Soenarko menyoroti pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), terutama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dinilainya mengandung kecurangan. (ut)

Continue Reading

Keamanan

Pernah Raih Adhi Makayasa Brigjen Djon Afriandi Ditunjuk Jadi Danjen Kopassus

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Brigjen Djon Afriandi menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), pasukan elite dari TNI AD.

Djon merupakan lulusan terbaik Akademi Militer atau Adhi Makayasa pada 1995.

Penunjukkan itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/216/II/2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tertanggal 21 Februari 2024.

Djon Afriandi bakal menjabat Danjen Kopassus menggantikan Mayjen Deddy Suryadi yang ditunjuk menjadi Panglima Kodam IV/Diponegoro.

Saat ini, Djon menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI AD. Sebelumnya, Djon menjabat sebagai Komandan Resimen Taruna (Danmentar) Akmil pada 2022-2023 dan Komandan Korem (Danrem) 012/Teuku Umar. Pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat itu berpengalaman di grup 1 (Para Komando) Kopassus.

Djon beberapa kali mengemban jabatan strategis di grup 1, seperti Komandan Batalyon 13 Grup 1 Kopassus dan Komandan Grup 1 Kopassus. Djon juga pernah menjabat sebagai Danden 1 Grup A Paspampres, Wakil Komandan Grup A Paspampres, dan Asisten Operasi Danjen Kopassus. (ut)

Continue Reading

Keamanan

Pengarahan Kaskostrad Kepada Prajurit dan PNS Makostrad

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) Mayjen TNI Farid Makruf, M.A., memberikan pengarahan kepada seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Markas Kostrad, usai melaksakan olah raga di lapangan Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat. Kamis (18/1/2024).

Kaskostrad menekankan kepada prajurit dan PNS Makostrad agar selalu menjaga nama baik Kostrad, dengan tidak melakukan segala bentuk pelanggaran sekecil apapun yang dapat merusak citra satuan Kostrad.

Beberapa penekanan yang disampaikan oleh Kaskostrad, diantaranya bahwa Prajurit Kostrad harus Disiplin, loyalitas, pantang menyerah dan Rantai Komando.

“Sedekah Tidak Perlu Menunggu Kaya dan punya harta yang banyak Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bersedekah pada orang lain sungguh tidak akan merugi, karena Allah pasti akan memberikan balasan yang lebih dan akan mengangkat derajatnya,” ujar Kaskostrad.

Terkait komitmen Netralitas TNI dalam pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

“Setiap prajurit TNI dilarang berpolitik praktis ataupun terlibat dalam kegiatan partai politik, dan TNI mempunyai aturan serta sanksi tegas bagi prajurit yang melanggar Netralitas TNI,” imbuhnya.

Kaskostrad juga memberikan arahan kepada prajurit dan PNS Kostrad yang akan menghadapi masa persiapan pensiun (MPP), karena merupakan suatu hal wajib yang nantinya akan dilalui oleh para prajurit dan PNS. Bahkan, ketika memasuki masa pensiun, kreatifitas dan inovasi para Purnawirawan pun mulai diuji, apalagi jika masa yang berarti berakhirnya tugas tersebut tidak dipersiapkan dengan matang.

“Para prajurit untuk menyiapkan yang matang berbagai hal yang nantinya mampu dijadikan suatu pendongkrak perekonomian ketika tak lagi jadi prajurit TNI dan PNS aktif, pentingnya peluang pelatihan dan rekan kerja untuk wirausaha dalam menghadapi masa MPP disegala lini bidang dalam meraih hidup yang lebih sejahtera disaat pensiun,” ujarnya. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending