Connect with us

Hukum

Kepala Desa Bantu Pemenangan Capres-Cawapres Bisa Dihukum Penjara

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kepala desa yang sengaja menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu dan Pilpres 2024 bisa diberi hukuman pidana selama satu tahun penjara dan denda Rp12 juta.
Aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Pasal 490.

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta,” bunyi pasal 490 UU Pemilu.

UU Pemilu juga mengatur tentang sikap yang harus diambil oleh kepala maupun aparatur desa jelang Pemilu 2024.

Kepala desa, perangkat desa hingga anggota badan permusyawaratan desa dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 280 Ayat (3).

Kemudian, UU Pemilu mengatur kepala desa dilarang diikutsertakan sebagai pelaksana atau tim kampanye dalam Pemilu 2024 mendatang. Hal ini diatur dalam Pasal 280 Ayat (2).

Bila dilanggar, maka masuk dalam tindakan pidana pemilu sehingga bisa dikenakan sanksi tegas.

“Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan: (h) kepala desa, (i) perangkat desa, (j) anggota badan permusyawaratan desa,” bunyi Pasal 280 ayat 2 UU Pemilu.

Selain dalam UU Pemilu, larangan kepala desa terlibat kampanye Pemilu juga dituangkan dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. UU Desa pun melarang kepala desa menjabat sebagai pengurus parpol.

“Kepala desa dilarang menjadi (g) pengurus partai politik, (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah,” Bunyi poin (g) dan (j) Pasal 29 UU Desa. (ut)

Hukum

Rosan Polisikan Connie, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Minta Bareskrim Profesional dan Hati-hati

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengomentari pelaporan terhadap pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie oleh Rosan Roeslani atas dugaan pencemaran nama baik. Sahroni meminta Bareskrim tetap profesional dan hati-hati.

“Mengenai Bu Connie yang dilaporkan ke Bareskrim Polri, saya sih berpesan saja kepada Bareskrim agar tidak reaktif dalam menanggapi laporannya.

Tetap kedepankan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan sesuai aturan. Lalu yang terpenting, polisi jangan ikut terbawa drama politik karena mulai masa pencoblosan” kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (13/2/2024).

Sahroni berpesan supaya polisi tak terbawa dinamika politik yang berkembang. Ia mengingatkan Bareskrim bekerja dalam koridor yang telah ditentukan.

“Tetap bekerja profesional, hati-hati dan sesuai dengan aturan dan proses yang berlaku. Saya yakin Bareskrim bisa menjaga prinsip-prinsip profesionalitas ini,” ungkap Bendahara Umum Partai NasDem ini.

Ia mengajak semua kalangan dari elit politik hingga masyarakat untuk menjaga kondusifitas menjelang hari pemungutan suara. Ia berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik.

“Besok sudah hari pencoblosan. Sudah kesampingkan dahulu drama-drama yang bisa timbulkan kegaduhan. Biarkan masyarakat berpikir dengan tenang terkait siapa pemimpin dan wakil rakyat yang akan ia pilih besok,” katanya.

Diketahui, Rosan Roeslani yang juga ketua TKN Prabowo-Gibran melaporkan Connie Rahakundini Bakrie ke Bareskrim Polri. Rosan melaporkan Connie atas dugaan pencemaran nama baik.

Kuasa hukum Rosan, Otto Hasibuan, mengatakan laporan itu dilayangkan pihaknya pada Senin (12/2). Dia juga mengklaim laporan itu telah diterima oleh Bareskrim Polri.

“Laporannya itu, laporan kepada Connie karena adanya tindakan dari Connie dengan ucapan-ucapan yang mencemarkan nama baik daripada Pak Rosan. Jadi kita laporkan dengan Pasal 45 UU ITE juncto Pasal 27,” kata Otto kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).

Connie dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan berita bohong. Connie dilaporkan atas ucapannya dalam video di kanal YouTube ‘Kanal Anak Bangsa’.

Otto menjelaskan pelaporan tersebut dilakukan lantaran Rosan merasa namanya dicatut oleh Connie dalam pernyataannya yang menyebut Prabowo Subianto hanya bakal menjabat presiden selama dua tahun saja. Karena itu, Otto menyebut, kliennya merasa dirugikan oleh pernyataan Connie.

“Jadi kan di situ Connie ngomong gitu, Connie kan bantah yang dibilang tentang Prabowo itu hanya dua tahun dan sebagainya itu kan. Dituduh di situ kan Pak Rosan yang ngomong seperti itu, padahal sebenarnya Pak Rosan nggak pernah ngomong seperti itu. Jadi itu kan sebenarnya kan merugikan nama baiknya Pak Rosan,” jelas Otto.

Otto mengatakan pelaporan itu dilakukan Rosan atas nama pribadi dan tidak berkaitan dengan TKN Prabowo-Gibran. Dia juga memastikan Rosan siap mengikuti prosedur yang ada di Bareskrim Polri nantinya. (tri)

Continue Reading

Hukum

Penetapan Prabowo-Gibran oleh KPU Kembali Digugat

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait keputusan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan calon pada Pilpres 2024.

Berdasarkan penelusuran di situs sipp.ptun-jakarta.go.id, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 58/G/2024/PTUN.JKT.

“Hari ini kami, tiga aktivis pro demokrasi bersama TPDI jilid 2 mendatangi PTUN dan mendaftarkan (gugatan) keputusan KPU yanf menetapkan Prabowo dan Gibran paslon capres 2024 dicabut,” kata Petrus Hariyanto, salah satu penggugat, dalam dalam acara Malam Tirakatan untuk Kejujuran dan Keadilan di Komunitas Utan Kayu, Senin (12/2) malam.

Petrus turut bercerita soal laporan yang dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa waktu lalu soal pencalonan Gibran.

Diketahui, DKPP telah memutus perkara tersebut dan memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari serta para anggotanya terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Petrus menyebut keputusan DKPP itu menjadi bukti bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres telah cacat hukum.

“Kami menganggap keputusan KPU menetapkan Gibran sebagai cawapres kehilangan legitimasi etik, kehilangan legitimasi moral, bahkan cacat hukum,” ucap dia.

Sebelumnya, Petrus Selestinus dkk juga menggugat KPU ke PTUN Jakarta karena telah melanggar etika dalam pencalonan Gibran. Gugatan itu telah terdaftar di PTUN Jakarta pada Rabu (7/2) dan terdaftar dengan nomor perkara 57/G/TF/2024/PTUN.JKT.

“Menuntut kepada PTUN Jakarta agar, satu, KPU terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum. Kedua, menyatakan tidak sah dan batal keputusan KPU soal penetapan pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” kata Petrus, Minggu (11/2).

Dalam gugatannya, Petrus juga meminta PTUN Jakarta untuk memerintahkan penggantian pasangan calon. Pergantian dilakukan koalisi pendukung Prabowo dengan mengajukan nama cawapres baru.

“Apabila PS-GRR yang terpilih, maka PS-GRR bisa di-impeach atas alasan tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029,” ucap Petrus.

“Untuk itu akan diganti dengan mekanisme yang tentu saja DPR harus pikirkan nanti,” lanjutnya.

Terkait gugatan tersebut, Komisioner KPU Mochamad Afifuddin mengatakan pihaknya akan bersiap menghadapinya. Namun, ia tak menjawab saat ditanya apakah gugatan akan mengganggu pilpres yang sudah berjalan.

“Kami menyiapkan diri untuk menghadapi gugatan seperti sebelumnya juga,” ujar Afif. (tri)

Continue Reading

Hukum

Crazy Rich Surabaya VS Antam! Budi Said Jadi Tersangka, Namun Masih Berlanjut

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pada Desember 2023, pengusaha asal Surabaya, Budi Said mengajukan gugatan PKPU terhadap ANTM ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tak kunjung menyerahkan Emas 1,1 ton atau sekitar Rp1,1 triliun.

Akan tetapi, Budi Said ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan emas logam mulia 1 ton lebih di Butik Surabaya 1 Antam beberapa waktu yang lalu.

Terlepas dari gugatan PKPU yang dicabut Budi Said, ia menyebut permohonan PKPU bersifat tidak sederhana. Ia menyebut gugatan PKPU seharusnya juga diajukan oleh Menteri Keuangan, sesuai Pasal 223 jo Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU.

Adapun putusan tersebut dibacakan pada Selasa (6/2) silam. Menurut Fernandes, Majelis Hakim telah membacakan pertimbangan yang intinya menyatakan bahwa permohonan PKPU bersifat tidak sederhana lantaran diduga berkaitan erat dengan perkara pidana yang sedang berlangsung.

Untuk putusannya sendiri, Fernandes menyebut pihaknya masih menunggu salinan resmi dari pengadilan. Pasalnya, putusan masih dalam tahap minutasi.

“Akhir kata, kami ingin menyampaikan agar ke depannya para kreditor-kreditor BUMN, terutama kreditor yang utangnya tidak sederhana, agar tidak gegabah untuk menggunakan instrumen PKPU sebagai upaya pemenuhan haknya,” kata dia di Jakarta, (8/2/2024).

Budi sebelumnya menuntut Antam membayar ganti rugi 1.136 kg emas batangan atau uang yang disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas lewat www.logammulia.com.

Per 7 Juli 2022, harga emas Antam tercatat Rp969 ribu per gram. Jika dikalikan 1.136 kg, maka nilainya menjadi lebih dari Rp1,1 triliun.

Diketahui, perselisihan Budi dan perusahaan pelat merah itu bermula ketika ‘crazy rich Surabaya’ itu membeli emas sebanyak 7 ton dari Antam pada 2018. Kendati demikian, Budi baru menerima 5.935 kg. Lantas, Budi menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya karena merasa dirugikan.

Budi menggugat Antam ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020, dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby.

Menurut laman PN Surabaya, disebutkan ada lima pihak tergugat. Meliputi, Antam sebagai tergugat I, Kepala BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat II, Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat III. Lalu, General Trading Manufacturing And Service Senior Officer Ahmad Purwanto sebagai tergugat IV, dan Eksi Anggraeni sebagai tergugat V.

Awalnya, Budi menang di PN Surabaya. Namun ia kemudian kalah di tingkat banding. Selanjutnya, Budi mengajukan kasasi ke MA. Lalu, pengajuan kasasi Budi ke MA akhirnya dikabulkan majelis hakim agung. Kisah ini masih akan terus berlanjut, Crazy Rich Surabaya Budi Said Vs BUMN PT ANTAM! (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending