Keputusan Kontra Produktif dari Pemerintah yang Tak Pro Rakyat, Waspadai Menteri yang Masih Dikendalikan Oligarki!

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Dari beberapa kasus yang terjadi, kasus pagar laut dan kasus kelangkaan Elpiji 3 Kg di beberapa tempat menunjukkan kinerja menteri belum sesuai dengan semangat kabinet Prabowo yang ingin pro rakyat, pro kedaulatan negara, pro kemandirian pangan dan pro kemandirian energi.

Presiden Prabowo yang memanggil Menteri KKP (kasus kelangkaan Elpiji 3 jg) dan Menteri KKP (kasus penyelidikan pelanggar pembuat kebijakan pagar laut) menunjukkan langkah dua menteri itu memiliki “catatan” di mata rakyat.

Menteri KKP terkesan mengulur ulur soal siapa dalang pagar laut. Dari pengakuan Aguan tentang kepemilikan pagar laut, permasalahan sudah terang benderang siapa pengambil kebijakan nasional pagar laut. Kejaksaan Agung dengan menghimpun informasi dari Lurah Kohod, sudah bisa digali siapa di balik kasus tersebut. Lalu bisa ditelusuri keterkaitan dengan PIK, tempat eksklusif di NKRI. Apakah pagar laut benar mau direklamasi?

Kita berharap kontrol Presiden atas kasus ini. Pembongkaran oleh TNI AL sdh menunjukkan kebijakan presiden untuk mengembalikan kedaulatan negara atas laut. Kita salut dengan kinerja TNI AL dan juga Menteri ATR Nusron Wahid yang sudah membatalkan 50 sertifikat (SHGB dan SHM). Masyarakat nelayan dengan tokoh Kang Kholid muncul keberaniannya melihat ketegasan Presiden terhadap milik 9 naga, kelompok yang dimanja rezim kemarin, kelompok yang konon selalu meneror masyarakat nelayan.

Ketegasan yang sama kita harapkan juga dari presiden atas kasus kelangkaan Elpiji 3 kg. Kasus kelangkaan Elpiji tidak pernah terjadi sejak konversi minyak tanah ke Elpiji tahun 2007. Pertamina memiliki mekanisme sendiri yang sudah terbukti berhasil selama 17 tahun (2007 — 2025). Dan berhasil mengamankan suplai BBM untuk masyarakat selama 53 tahun (1971 — 2024).

Lalu bagaimana dengan para menteri titipan oligarki di zaman Jokowi yang masih bercokol dalam kabinet pemerintahan Prabowo? Mereka bagaikan duri dalam selama yang sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu yang berbahaya bagi Presiden saat ini.

Seharusnya, para menteri seperti menteri KKP dan menteri ESDM sudah harus di Reshuflle dari pucuk pimpinan di kementerian masing-masing, menteri apalagi yang akan melakukan blunder selanjutnya? (tri)