Connect with us

Peristiwa

Kereta Cepat Terganjal Sertifikasi dan Harga Tiket, Ada Apa dengan Jokowi dan LBP?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta beberapa pejabat lainnya telah menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Dan dengan bangga Jokowi memerkan kereta cepat ini yang terus membengkak hutangnya dan menjerat APBN sebagai jaminannya. Juga saat ini pemerintah menggratiskan selama 3 bulan untuk masyarakat menggunakan transportasi kereta cepat itu, walaupun belum ada sertifikasinya, bagaimana bisa? Lalu jika terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab?

“Saya kira ini akan membuat terobosan-terobosan baru di republik ini. Jadi membuat kita bisa nanti mengikuti Cina juga dari belakang, karena mereka sudah jauh lebih maju dari kita. Tapi mereka ingin share juga teknologinya pada kita,” ucap Luhut, usai menjajal KCJB pada Kamis, 22 Juni 2023.

Diketahui, Luhut mencoba KCJB dari Stasiun Halim hingga ke Stasiun Padalarang, kemudian dari Stasiun Tegalluar menggunakan kereta feeder, kembali lagi ke Stasiun Halim.

Luhut juga mengatakan bahwa dalam proyek ini akan banyak penghematan yang dilakukan, karena adanya hilirisasi membuat banyak material yang tidak perlu impor dan hanya berasal dari dalam negeri.

Meski begitu, KCJB yang rencananya beroperasi pada Agustus 2023 ini masih terganjal sejumlah permasalahan, di antaranya soal sertifikasi laik jalan hingga harga tiket yang belum ditentukan.

“Saya kira ini akan membuat terobosan-terobosan baru di republik ini. Jadi membuat kita bisa nanti mengikuti Cina juga dari belakang, karena mereka sudah jauh lebih maju dari kita. Tapi mereka ingin share juga teknologinya pada kita,” ucap Luhut, usai menjajal KCJB pada Kamis, 22 Juni 2023.

Diketahui, Luhut mencoba KCJB dari Stasiun Halim hingga ke Stasiun Padalarang, kemudian dari Stasiun Tegalluar menggunakan kereta feeder, kembali lagi ke Stasiun Halim.

Luhut juga mengatakan bahwa dalam proyek ini akan banyak penghematan yang dilakukan, karena adanya hilirisasi membuat banyak material yang tidak perlu impor dan hanya berasal dari dalam negeri.

Meski begitu, KCJB yang rencananya beroperasi pada Agustus 2023 ini masih terganjal sejumlah permasalahan, di antaranya soal sertifikasi laik jalan hingga harga tiket yang belum ditentukan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bagaimana persiapan menjelang operasional KCJB, salah satunya adalah soal sertifikasi kelaikan jalan dari sepur kilat yang digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu.

“Kami sedang melakukan finalisasi dari yang namanya ketentuan itu sendiri,” ujar Budi Karya Jumat, 23 Juni 2023.

Selama pekan ini, kata Budi Karya, Kemenhub sudah melakukan focus group discussion (FGD) yang melibatkan berbagai unsur. FGD itu terdiri dari kontraktor, operator, regulator, dan juga pakar untuk menyamakan persepsi mengenai uji kelaikan.

Jika melihat tadi saat menjajal kereta cepat, kata Budi Karya, dengan kecepatan 350 kilometer per jam, itu relatif berjalan stabil. “Artinya, bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan sudah sangat baik,” ucap Budi Karya.

Namun, Budi Karya melanjutkan, Kemenhub masih harus melakukan pengujian secara teknis dan formal. Karena menurutnya, pengujian itu berkaitan dengan beban penumpang, kecepatan, dengan beberapa kereta simulasi, dan penyesuaian kereta yang berlintasan.

“Jadi saya pikir ini bisa dilaksanakan dengan cepat, karena sarana dari tes yang pertama kali dengan kereta uji coba ini sangat firm,” tutur Menhub Budi Karya.

Sementara Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi meyakini bahwa sertifikat laik operasi sarana prasarana KCJB bakal selesai sebelum soft launching pada 18 Agustus 2023. Dia menjelaskan KCIC sudah mengajukannya ke Kemenhub.

“Sudah sesuai proses kok. Kami sudah kick off meeting minggu kemarin. Dari Kemenhub ya akhir Juli (selesai) mintanya. Kami bahas juga timeline-nya,” ujar pria yang biasa disapa Edo itu.

Namun, kata Edo, karena Kemenhub baru pertama kali ikut menjajal uji coba kereta cepat, jadi masih proses menyamakan persepsi, mulai dari cara pengkurannya, dan lain-lain, termasuk penggunaan kereta inspeksi yang penuh dengan alat untuk memantau kondisi kualitas jalur.

“Jadi apakah nanti memungkinkan Kemenhub menggunakan itu, di samping tetap ada pengujian manual. Jadi itu dilakukan agar efektivitas waktu yang sekarang ini bisa dikejar untuk mendapatkan sertifikasi dari Kemenhub,” ucap Edo.

Harga tiket

Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menjelaskan dilema yang dihadapi KCIC dalam menentukan harga tiket KCJB.

“Investasi dari proyek sepur kilat itu cukup tinggi. Sementara di awal operasionalnya, KCIC belum bisa menghasilkan di luar dari penjualan tiket penumpang,” ujar Aditya, seperti dikutip dari Tempo, Jumat, 23 Juni 2023.

Bila tarif kereta cepat terlalu rendah, kata dia, bakal berdampak pada kinerja KCIC, karena pendapatannya terbatas. Di sisi lain, ketika tarifnya terlalu tinggi, misalnya Rp 500 ribu atau lebih, hal itu bisa mengurangi minat masyarakat yang ingin menjajal sepur kilat itu.

Karena kenyataannya banyak alternatif transportasi untuk menempuh rute Jakarta-Bandung saat ini. Dalam penetapaan tarif kereta cepat, kata Aditya, harus melihat bagaimana tarif transportasi lainnya. Selain itu, kereta cepat memiliki keterbatasan yakni hanya menghubungkan antara Stasiun Halim hingga Stasiun Padalarang.

Sebelumnya Edo menginformasikan soal tiket dari KCJB. “Yang pasti rekomendasi dari teman-teman perhubungan sebisa mungkin Rp 250 ribu,” ujar dia.

Menurut dia, saat ini pihaknya sedang dalam proses membuat demand forecast -perkiraan dan permintaan kondisi pasar. Selain itu dalam financial model pun, sebetulnya sudah tercantum pada tiga tahun pertama tarif tiket kereta cepat dipatok di Rp 250 ribu.

Namun, Edo tidak menjelaskan detail apakah itu tarif dari Stasiun Halim hingga Stasiun Padalarang atau bukan.

“Tapi semuanya kan masih didiskusikan. Karena kita mau sistem tiket bundling dengan tiket KAI, dengan tiket LRT,” tutur Edo.

Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan soal harga tiket kereta cepat belum ditetapkan oleh pihaknya. “Kita akan evaluasi dan juga disampaikan atau dilihat dari average yang ada,” ucap Budi Karya.

Lalu jika kereta cepat ini masih banyak kendalanya, ada apa dengan Jokowi dan LBP yang bernafsu dengan hal itu? (tri)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=268514388881095&id=100071676079187&mibextid=Nif5oz

Peristiwa

Warga Ricuh Berebut Bansos saat Jokowi Open House di Istana Negara

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Open House Jokowi yang berlangsung di Istana Negara tampak karut-marut pada Rabu siang, 10 April 2024. Para warga yang merupakan tamu open house merangsek masuk ke kompleks Istana dan berebut bantuan sosial atau Bansos pada pukul 11.20 WIB.

Mula-mula warga menerobos masuk kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Mereka menabrak papan pembatas yang dipasang petugas keamanan. Lantaran petugas tak mampu membendung desakan warga, pembatas tersebut jebol.

Warga lalu masuk ke dalam kompleks Istana tanpa mengikuti arahan protokoler. Mereka tak ikut skrining dan melewati pintu detector begitu saja. Para tamu lantas membawa semua barang bawaan termasuk telepon seluler yang sebenarnya dilarang dibawa masuk.

Warga kemudian berkumpul di depan pintu masuk ruang tamu untuk bertemu Jokowi. Sejumlah petugas keamanan sudah berjaga di depan pintu. Petugas lantas tidak mengizinkan warga masuk.

Karena tak berhasil menuju ruang silaturahmi dan bersalaman dengan Jokowi, warga langsung menghampiri tenda tempat pembagian bansos. Bansos ini seharusnya dibagi-bagikan pihak Istana untuk warga yang sudah bersalaman dengan Jokowi. Warga menyerbu tenda dan menggulingkan meja yang terdapat di dekat tenda itu.

Beberapa petugas berseragam berteriak-teriak. “Ini (Bansos) bukan untuk dibagikan. Tolong yang tertib,” kata salah seorang petugas. Petugas kewalahan. Sejumlah warga tampak terimpit. Beberapa di antaranya teriak minta tolong. Anak-anak kecil yang ikut datang di acara open house tampak terpisah dengan orang tuanya.

Sedikit jauh dari kerumunan, seorang petugas memapah warga yang berjalan sempoyongan. Mata warga itu lebam-lebam. Menurut pantauan Tempo, ada dua warga yang dipapah petugas dan dilarikan ke pusat kesehatan. Tim medis tampak berlari mendekat.

Setelah bansos habis, warga membubarkan diri. Petugas keamanan meminta warga untuk segera meninggalkan lokasi kejadian. Mereka meyakinkan warga bahwa acara sudah selesai.

Pada pukul 12.30, kompleks Kementerian Sekretariat Negara sudah sepi. Tersisa beberapa warga yang masih mencari informasi soal barang mereka yang hilang. Belum ada keterangan dari pihak Istana Negara perihal kericuhan dalam acara open house

Adapun Istana Negara menggelar acara open house tanpa undangan pada hari ini, Rabu, 10 April 2024. Para tamu diatur untuk dapat bersalaman dengan Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi serta Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan istri wakil presiden, Wury Estu Handayani. Sambil menunggu antrean, warga dapat menikmati hidangan makanan dan minuman yang disiapkan Istana. (tw)

Continue Reading

Peristiwa

Nama Kaesang Anak Jokowi Terseret Dalam Pusaran Kasus Korupsi PT Timah Rp.271 Triliun

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta,  Kasus mega korupsi PT. Timah diprediksi bakal mejteret sejumlah tokoh, artis dan pengusaha. Di mana sebelumnya Kejaksaan Agung, (Kejagung) telah menetapkan 16 tersangka, di antaranya Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK), yakni Helena Lim dan Harvey Moeis, suami dari Sandra Dewi.

Helena Lim diduga memiliki sejumlah peran dalam dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah.
Sekira pada tahun 2018 s/d 2019, Helena selaku Manager PT QSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Diketahui, sebelumnya kasus dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022 jadi sorotan publik.

Bukan hanya soal perkiraan kerugian negara yang menembus angka Rp 271 triliun tapi juga diperkirakan kasus ini bakal menyeret banyak pihak.

Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Hal itu dinilai menguntungkan diri tersangka sendiri dan para tersangka yang telah dilakukan penahanan sebelumnya.

Apa peran suami Sandra Dewi?

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

Nama terakhir ini sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu oleh Kejagung.

Harvey diduga meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah beberapa kali pertemuan, disepakati kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Setelah itu, kata Kuntadi, Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya.

Ada artis bakal jadi tersangka?

Kasus korupsi PT Timah ini masih terus bergulir dan diyakini akan menyeret banyak nama.

Setelah menetapkan Helena Lim dan suami Sandra Dewi Harvey Moeis, kini Kejaksaan Agung sudah kantongi 2 nama artis terkenal yang bakal susul Harvey Moeis.

Dua artis terkenal ini digadang-gadang akan menjadi tersangka selanjutnya dalam kasus korupsi timah.

Awalnya info ini diungkapkan Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna.

“Dengan keterlibatan Harvey Moeis, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejaksaan Agung ada pesohor juga yang ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

“Tambahan tersangka dari informasi dari Kejaksaan Agung ada enam lagi tersangka,” lanjutnya.

Pernyataan itu kemudian “diaminkan”–meski tidak secara eksplisit– juga oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dikutip dari Tribunnews.

Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian jaksa Agung ST Burhanuddin.

Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini, Rp271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang,” buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang, KompasTV, Jumat (29/3/2024).

Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat.

“Jangan khawatir, (pesohor) kayaknya memang arahnya ke sana, ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua. Dan penting juga adalah kejahatan korporasi saat ini bisa kita jadikan tersangka juga, nih. Jadi bukan orang per orang saja,” ungkapnya.

Menurut Ketut, semua tindak pidana seperti suap, gratifikasi, bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat.

Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini.

Kaesang jadi sorotan

Selain dugaan keterlibatan artis, nama putra bungsu Presiden pun terseret-seret dalam kasus ini.

Berawal dari Helena Lim setelah ditetapkan tersangka dan membuat orang makin penasaran ingin mengenal sosoknya hingga mencari jejaknya di berbagai media sosial.

Kemudian didapatlah “jejak digital”, Helena Lim pernah diundang oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dalam podcastnya.

Yang membuat masalah ini kian melebar, Kaseang video podcastnya dengan Helena dari platform YouTube, hanya beberapa hari lalu, setelah Helena ditetapkan sebagai tersangka.

Banyak yang mempertanyakan bahkan mencurigai hingga berspekulasi macam-macam terkait hilangnya konten YouTube Kaesang dan Helena.

Namun, meski podcast Kaesang bersama Helena Lim itu dihapus, cuplikan video sang crazy rich pamer kekayaan beredar di media sosial.

Apa saja isi podcast itu?

Helena Lim saat itu mengaku ia mengenakan gaun hitam keluaran Hermes seharga Rp40 juta.
Helena Lim mengungkapkan anting yang dikenakannya dibanderol seharga Rp100 juta.

Ia juga mengenakan cincin berlian enam karat yang nilainya mencapai Rp4 sampai Rp5 miliar.
Tak berhenti sampai di situ, Helena Lim mengatakan gelang yang dipakainya tergolong ‘murah’.
Menurut Helena Lim, harga satuan gelang yang dipakainya ‘hanya’ Rp70 juta.

Terakhir, Helena Lim memamerkan jam tangan mewah yang dipakainya.
Ia sempat heran saat Kiky mengetahui merek jam tangan yang dikenakannya, yaitu Patek Phillipe yang harganya Rp 2 miliar.

Kronologi kasus korupsi terbesar
Korupsi tersebut ternyata sudah terjadi sejak tahun 2018 hingga 2019.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan, Harvey bersama-sama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPP) alias RS mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Sekira tahun 2018 sampai dengan 2019, Harvey Moeis menghubungi Direktur Utama PT Timah yaitu inisial MRPP alias Saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

MRPT ditetapkan tersangka lebih dahulu oleh Kejagung dalam kasus yang sama.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, kata Kuntadi, akhirnya keduanya menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Yang selanjutnya tersangka Harvey Moeis menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud.

Selanjutnya, tersangka Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan itu kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim (HLN) yang juga menjadi tersangka.

“(Keuntungan yang disisihkan) diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui QSE yang difasilitasi oleh TSK HLN,” ujar dia. (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Menteri Risma: Bukan Bansos Kemensos yang Dibagikan Jokowi di Depan Istana dan Masa Kampanye, Lalu apa?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, bantuan sosial yang dibagikan Jokowi di depan Istana Negara bukan merupakan bansos dari kementeriannya. Menteri Risma juga menyebut bansos yang dibagikan Jokowi di berbagai daerah di masa kampanye, bukan bansos dari Kemensos.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bansos yang dikelola oleh kementerian yang ia pimpin disalurkan dalam bentuk tunai (cash) yang ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat dan tidak ada yang dalam bentuk barang.

“Bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi, tidak ada dalam bentuk atau natura. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat, 100 persen,” kata Risma.

Menteri Risma menyatakan hal itu, saat Hakim Mahkamah Konsitusi Arief Hidayat menanyakan jenis bansos yang dibagikan Jokowi di depan Istana maupun saat saat Jokowi keliling di berbagai daerah selama masa kampanye.

Arief Hidayat menanyakan hal itu karena bagian yang dipertanyakan oleh pemohon 2 (Ganjar-Mahfud) karena kebetulan momennya saat masa kampanye. “Itu yang membuat kecurigaan sesama anak bangsa, nah itu menggunakan jenis bansos apa. Bansos apa dan dari mana itu,” kata Arief dikutip dari Channel YouTube Mahkamah Konstitusi, Jumat, 5 April 2024.

Mensos mengatakan, bansos tersebut bukan dari Kementerian Sosial. “Bansos di Kemensos dalam bentuk uang tunai atau cash transfer langsung kepada penerima, bukan dalam bentuk barang atau natura,” jawab Menteri Risma.

Dia juga menegaskan, bansos dalam bentuk pangan atau beras juga bukan bagian dari bansos Kemensos. “Sejak saya menjadi menteri, tidak pernah menyalurkan dalam bentuk barang seperti beras,” tegasnya.

Risma mengakui di kementerian yang dipimpinnya ada bansos dalam bentuk barang yang kepada kelompok tertentu. Bansos barang diberikan kepada penerima yang secara fisik tidak mampu, seperti lansia maupun penyandang disabilitas. “Bansos barang ini diberikan melalui komunitas lalu diserahkan kepada penerima,” ungkapnya.

Dia menegaskan, setiap komunitas yang menyerahkan bansos barang kepada penerima ini harus melaporkan secara real time kepada kemensos. Begitu bansos diberikan langsung difoto dan dilaporkan ke Kemensos. “Ini sebenarnya terbuka, semua orang bisa menyaksikan. Saya malah senang jika banyak yang menyaksikan, karena bagian dari transparansi,” kata Risma.

Lalu, Bansos dari mana yang digunakan Jokowi selama masa kampanye Pilpres hingga mencapai Rp 400 Triliun lebih? Bongkar! (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending