Connect with us

Peristiwa

Ketua BEM UI Diberhentikan Sementara karena Kritik Pemerintah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Melki Sedek Huang diberhentikan sementara dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

“Surat penonaktifan itu saya terima dari BEM UI hari ini. Ditandatangani oleh Wakil Ketua. Tapi per hari ini saya belum mengikuti proses apapun yang berlaku, entah itu di Satgas ataupun di BEM UI. Belum ada pemanggilan-pemanggilan,” ujar Melki, Senin (18/12).

Melki membantah telah melakukan pelanggaran atas kekerasan seksual seperti yang diunggah salah satu akun di media sosial X pada Senin (18/12).

“Sampai hari ini saya memang belum tahu melanggar aturan apa. Saya juga merasa tidak pernah melanggar aturan apapun, apalagi terkait kekerasan seksual,” imbuhnya.

Kendati demikian, Melki menjelaskan upaya penonaktifan itu telah sesuai dengan aturan BEM UI yang berlaku.

“Surat penonaktifan adalah prosedur yang berlaku di BEM UI sesuai Peraturan BEM UI Nomor 1 Tahun 2023. Ketika ada dugaan ataupun bahkan sekadar pelaporan saja, memang terduganya harus dinonaktifkan demi kelancaran proses investigasi dan lain sebagainya,” jelas Melki.

Melki mengaku siap mengikuti proses apapun serta melakukan pembuktian apapun pada perkara ini.

“Jadi saya minta teman-teman media untuk tunggu saja prosesnya seperti apa. Saya sangat siap untuk mengikuti proses apapun dan sangat siap untuk membuktikan apapun jika diperlukan,” imbuh Melki.

Terpisah, Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia tidak berkomentar banyak perihal upaya penonaktifan Melki dari BEM UI.

Menurut Amelita, upaya penonaktifan itu merupakan mekanisme penyelesaian internal di BEM UI.

“Di UI, jika ada masalah terkait KS (red, kekerasan seksual), maka itu menjadi ranah Satgas PPKS (red, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual). Kami percayakan dan hormati setiap rekomendasi Satgas PPKS terhadap kasus-kasus yang dilaporkan kepada satgas ini,” kata Amelita, Senin (18/12) malam.

Masih berupaya menghubungi Satgas PPKS untuk mengetahui jika kasus ini sudah dilaporkan pada satgas, tapi hingga berita diturunkan belum mendapat jawaban.

Melki merupakan salah satu mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah dan kondisi sosial. Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) itu terpilih sebagai Ketua BEM UI sejak Januari 2023.

Selama Melki menjabat, BEM UI sering mengunggah kritikan terhadap pemerintah dan cabang kekuasaan formal lain, salah satunya meme tikus di DPR dengan kepala Ketua DPR Puan Maharani.

Selain itu, Melki bersama mahasiswa lain juga sempat mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat minimal batas usia capres-cawapres.

Baru-baru ini, Melki mengaku mendapat intimidasi, termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia menduga upaya intimidasi itu terkait gerakan mahasiswa soal putusan MK tersebut.

Melki menyebut keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat pernah didatangi oleh sejumlah pihak yang mengaku sebagai aparat keamanan. Melki menyebut pihak itu tidak menyebutkan asal satuannya. Mereka hanya mengaku sebagai aparat dan bertanya seputar kebiasaan Melki kepada keluarganya. Melki juga mengaku mendapat kabar dari gurunya di SMA Negeri 1 Pontianak bahwa ada orang yang bertanya kebiasaannya ketika bersekolah.

Cawapres nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dugaan intimidasi yang dialami Melki Sedek Huang mestinya tak boleh terjadi.

Menurut Mahfud, hal yang dilakukan Melki, yakni memprotes putusan MK, merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu tak boleh dihalangi. (tw)

Peristiwa

Mengapa Demokrasi Haram?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kebenaran itu orang yang ber hak memilih, bersuara, berpendapat dan memutuskan suatu perkara yang menyangkut orang banyak hanya lah orang orang yang berilmu, orang orang awam hanya mengikuti orang orang yang berilmu, tidak punya hak bersuara, memilih dan memutuskan suatu perkara.

Yang menyerupai kebenaran (kesesatan), semua orang berhak dan diberi kebebasan untuk bersuara, berpendapat, dan memutuskan suatu perkara.

Mengapa jamaah Tak balik-balik ke rumah disebut sesat, padahal kan bagus begini begitu?
Salah satu bentuk kesesatan nya itu adalah ada unsur demokrasi di dalam nya, semua orang boleh berbicara agama, tanpa didukung ilmu yang memadai, seadanya yang ada di alam pikiran nya, semuanya boleh ngarang bebas perkara agama.

Ini jelas pelanggaran, orang yang berbicara agama tanpa ilmu itu daya rusaknya lebih besar daripada memperbaiki nya.

Al Qur’an itu selalu bicara kualitas, dan orang orang yang berkualitas itu adalah orang orang pilihan. Sementara kebanyakan manusia itu, tidak bener

-Kebanyakan manusia itu sesat al An’am 116
Kebanyakan manusia tidak bersyukur al Baqarah 243
-Kebanyakan manusia tidak mengetahui kebenaran an nahl 38
-Kebanyakan manusia benci kebenaran az Zukhruf 78
-Kebanyakan manusia tidak beriman Hud 17
-Kebanyakan manusia itu fasiq al Maidah 49. (tw)

Continue Reading

Peristiwa

Deddy Corbuzier Unggah “Podcast” Prabowo, Bawaslu: Tak Bisa Menahan Diri di Masa Tenang dan akan Proses Hal Itu

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengecam dan menyayangkan sikap kreator konten Deddy Corbuzier mengunggah video podcast bersama calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, di akun YouTube resminya saat masa tenang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyebut bahwa pihaknya akan mendalami hal tersebut.

“Bawaslu ingatkan semua orang, ‘eh jaga dong pemilunya, bisa enggak rem dulu media sosialnya, tolong dihentikan dulu’. Bisa kita gunakan UU ITE tapi kan harus kita lihat dulu, pasal mana yang dilanggar,” kata Lolly, Selasa (13/2/2024).

“Sehingga dalam konteks ini, sekali lagi Bawaslu tidak bosan untuk melakukan imbauan. Kita imbau semua orang deh pokoknya, wong hari terakhir, masa tidak bisa nahan diri selama tiga hari masa tenang,” ujarnya lagi.

Lolly menegaskan bahwa masa tenang merupakan waktu untuk publik dapat merenungkan mana pilihan terbaiknya. Lebih lanjut, dia mengakui bahwa pihaknya tidak bisa langsung melakukan tindakan terhadap akun YouTube Deddy Corbuzier.

Sebab, di dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, akun yang menjadi objek pengawasan Bawaslu merupakan akun media sosial yang secara resmi didaftarkan ke KPU RI untuk kampanye.

“Kalau memang betul, karena sekali lagi aku belum lihat, kalau memang betul, tentu nanti Bawaslu akan mengingatkan untuk segera take down, kalau memang betul,” kata Lolly.

Diketahui, dalam wawancara berdurasi satu jam delapan menit yang diunggah pada hari Selasa (13/2/2024) ini, Deddy membicarakan banyak hal dengan Prabowo.

Keduanya bicara soal rekam jejak masa lalu Prabowo selaku Prajurit, pentingnya “makan” untuk kekuatan bangsa dan prajurit, sampai mimpi Prabowo untuk Indonesia.

Prabowo mengatakan, dia berharap rakyat Indonesia dapat mengalami rasa aman, termasuk aman dari kelaparan.

Menteri Pertahanan itu juga mengaku akan memperbanyak kelas menengah di Indonesia seandainya terpilih di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Kita banyak yang sudah berhasil, luar biasa. Kelas menengah kita luar biasa. Kelas menengah kita kalau tidak salah sudah, angka yang saya dengar, bisa dicek, sekitar 20 persen dari 270 juta (penduduk).

Jadi kurang lebih 55 juta,” kata Prabowo. “Ini prestasi kita. Tapi itu baru 20 persen, bagaimana dengan yang 80 persen. Saya yakin kita mampu,” ujarnya lagi. “Dan itu akan Bapak buktikan kalau terpilih,” sahut Deddy yang menerima pangkat letkol tituler dari Prabowo selaku Menteri Pertahanan pada akhir 2022 itu.

Nitizen pun meresponnya, “Susah memang jika terlalu banyak melakukan kecurangan dalam pemilu, segala cara dihalalkan untuk menutupinya!”. (tw)

Continue Reading

Peristiwa

Artis Raffi Ahmad Diduga Jadi Kantong Semar Money Laundry Hasil Korupsi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, National Corruption Watch (NCW) membuat pernyataan mengejutkan terkait artis Raffi Ahmad. NCW menyebut jika Raffi Ahmad terlibat dalam skandal Money Laundry atau pencucian uang hasil kejahatan korupsi sejumlah pejabat.

NCW menyebut pemilik RANS Entertainment itu merupakan kantong semar hasil gratifikasi dan korupsi sejumlah pejabat yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Terkait pernyataannya, Ketua NCW, Hanifa Sutrisna mengklaim bahwa NCW sudah mengantongi sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa sumber uang tersebut berasal dari kegiatan yang diduga rasuah.

“Kami telah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad dengan nilai yang fantastis,” kata Hanifa dikutip dari podcast Nasional Corruption Watch dengan judul ‘Ketika Bansos dijadikan bahan bancakan Pilpres dan Pileg’, Kamis (1/2/2024).

‘The Circle’

Hanifa menyebut ada ratusan rekening atas nama Raffi Ahmad yang diduga sebagai kantong uang hasil kejahatan korupsi.

“Diduga ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad dan merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram,” ujarnya.

Yang lebih mengagetkan lagi, Hanifa menduga bahwa uang yang dimiliki Raffi merupakan milik para terduga korupsi. Bahkan ada yang telah menjadi terdakwa korupsi dan masuk ke rekening Raffi Ahmad.

“Karena ini adanya dugaan pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada pemilik Rans tersebut,” bebernya.

Hanifa menyebut, ada informasi dari seorang Jenderal yang menitipkan uang sekian miliar rupiah kepada Raffi.

“Saat ini Jenderal tersebut inginkan dananya dikembalikan namun tidak diberikan dan dia meminta hal tersebut disampaikan,” ujarnya.

Sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini, Hanifa mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Mabes Polri untuk menyelidiki aliran uang yang masuk ke rekening Raffi Ahmad.

Hanifa juga menyerukan agar aliran transaksi uang yang masuk ke perusahaan milik Raffi, seperti Rans, juga turut diselidiki.

Selain itu, Hanifah meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membuka seterang-terangnya tindakan pidana pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang tiba-tiba memiliki kekayaan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah yang tidak jelas asalnya.

“Kami yakin saudara Ivan Yustiavandana yang merupakan ketua PPATK telah mengetahui itu,” tandasnya. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending