Connect with us

Politik

Ketua KPU Masukan 4 Juta Orang Tak Punya KTP ke DPT, Kecurangan Sudah Dimulai

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari akhirnya menjawab 4 juta pemilih yang tak memiliki kartu tanda penduduk elektroik (e-KTP) masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Dia menjelaskan, dasar menjadi pemilih syaratnya adalah WNI dan sudah genap 17 tahun pada hari h pemungutan suara, yaitu jatuh pada Rabu, 14 Februari 2024.

“Sehingga batas 17 tahun bukan pada saat pemutakhiran data pemilih atau penyusunan daftar pemilih, tapi nanti pada hari pemungutan suara,” ujar Hasyim dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

Anggota KPU RI dua periode itu menuturkan, data pemilih yang sudah masuk dalam DPT bersumber dari data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

“Disitu (DP4) pasti ada pemilih pemula yang sudah bisa dipastikan bahwa nanti 14 Februari 2024 sudah genap 17 tahun,” sambungnya menjelaskan.

Oleh karena itu, proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang terdapat dalam DP4 mengecek data kependudukan yang diakui secara hukum yakni kartu keluarga (KK).

Akhirnya kecurangan itu mulai terkuak, mau dengan alasan apapun, pasti ada motif dibaliknya. (tw)

Politik

Materi Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan penyerahan kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 pada Selasa (16/4/2024).

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengaku masih membahas draf kesimpulan itu.

Kendati demikian, beberapa poin sudah terlihat kerangkanya. “Konklusi dari analisis yuridis tersebut membuktikan terbuktinya pelanggaran terukur yang dilakukan termohon (KPU), sekaligus membuktikan keberpihakannya kepada paslon 02,” kata pengacara Anies-Muhaimin, Heru Widodo, Minggu (14/4/2024).

“Selain itu juga membuktikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi yang mencederai demokrasi,” kata dia.

Saat ini, kata Heru, pembahasan dilakukan menyangkut materi-materi analisis yuridis terhadap pembuktian yang diajukan para pihak.

Mereka juga akan menggunakan hak yang diberikan majelis hakim guna menanggapi secara khusus keterangan 4 menteri dan keterangan DKPP dalam sidang pamungkas pekan lalu. “Akan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang pemohon ajukan dan keterangan para ahli,” ucap Heru.

Sementara itu, soal fakta hukum yang dianggap sudah diketahui umum (notoire feiten) dan telah terpublikasi, akan mereka sertakan dalam lampiran kesimpulan nanti. Majelis hakim konstitusi sudah memulai rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara maraton sejak sidang pamungkas digelar pada Jumat (5/4/2024). Setelah penyerahan Kesimpulan pada Selasa lusa, MK dijadwalkan membacakan putusan atas sengketa Pilpres 2024 paling lambat pada Senin (22/4/2024). (ut)

Continue Reading

Politik

MK akan Panggil Empat Menteri Jokowi ke Sidang Perselisihan hasil Pemilu Pilpres 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, MK panggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari Jumat (5/4/2024).

ke-4 menteri Jokowi yang akan dipanggil MK: Menkeu Sri Mulyani, Mensos Tri Rismaharini, Menko Ekuin Airlangga hartarto dan MenPMK Muhajirin Effendy.

Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Apakah para menteri Jokowi tersebut berani hadir di sidang MK tentang kasus kecurangan pemerintah dalam Pilpres 2024? (utw)

Continue Reading

Politik

Suara Partai Pengusung AMIN Naik, Nasdem Klaim Koalisi Perubahan Pemenang Pemilu 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut Koalisi Perubahan merupakan pihak yang sesungguhnya memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Adapun Kolisi Perubahan terdiri dari Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Ketika acuan kita adalah hasil Pemilu 2024, maka sesungguhnya yang jadi pemenang itu adalah Koalisi Perubahan,” kata Ali saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (24/3/2024). Menurut Ali, kemenangan Koalisi Perubahan itu dilihat dari dua indikator.

Pertama, Koalisi Perubahan berhasil mengantarkan Anies Baswedan menjadi sosok pembaharu dalam tren politik nasional. Anies dinilai berhasil menggeser kecenderungan politik yang bersifat transaksional dan mobilisasi ke politik partisipasi. Capaian ini, menurut Ali, sebagai kontribusi yang sangat besar dari Koalisi Perubahan untuk demokrasi di Tanah Air.

“Demokrasi di Indonesia yang selama ini menjadi milik kaum elite, milik para oligarki, milik darah biru, di Pilpres 2024 ini itu diubah oleh Koalisi Perubahan dengan figur Anies Baswedan,” ujar Ali.

Bentuk kemenangan kedua, Ali mengatakan, dilihat dari perolehan suara Nasdem, PKB, dan PKS yang cukup signifikan. Dia melihat kemajuan ini sebagai bentuk harapan masyarakat kepada sosok Anies, termasuk 24 persen total suara yang berhasil didapatkan Anies-Muhaimin.

Perolehan suara itu masih kalah dari pasangan Prabowo-Gibran yang mendapatkan 96.214.691 suara atau 58,58 persen dari total suara sah nasional sebesar 164.227.475. Namun, peningkatan perolehan suara didapatkan partai Koalisi Perubahan dalam Pemilu 2024.

https://www.facebook.com/share/r/uqCigR9iQqs4R2f4/?mibextid=oFDknk

Partai Nasdem naik dari 12.661.792 suara pada Pemilu 2019 menjadi 14.660.516 suara pada 2024. Lalu, PKS yang meraup 11.493.663 suara pada 2019 menjadi 12.781.353 pada 2024. Selanjutnya, PKB pada 2019 meraup 9,05 persen atau 13.570.970 suara naik menjadi 16.115.655 atau 10,62 persen suara pada Pemilu 2024. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending