REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi menjabat Panglima TNI, menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono selepas upacara serah terima jabatan (sertijab) di Plaza Mabes TNI, Jakarta, Rabu (22/11).

Agus Subiyanto langsung mengikuti upacara sertijab beberapa jam, setelah dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi.

“Program saya akan melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan Panglima TNI sebelumnya. Sesuai visi misi saya, TNI yang PRIMA, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif,” kata Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Sementara itu, Laksamana TNI Yudo Margono, pada kesempatan itu pun pamit dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden RI kepada dirinya, sejak dia dilantik sebagai Panglima pada 19 Desember 2022 sampai akhirnya purna tugas pada 22 November 2023.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Panglima TNI yang baru adalah orang lama saat Jokowi menjabat walikota Solo, apakah pengangkatan yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan ini merupakan agenda politik Jokowi demi melancarkan anaknya menjadi cawapres? (ut)

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku heran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), diam saja melihat krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza.

Krisis kemanusiaan di Gaza menjadi salah satu topik bahasan, dalam pertemuan Retno dengan Menteri Luar Negeri Belanda Hanke Bruins Slot di Jakarta, Selasa (31/10).

“Posisi Indonesia sangat jelas. Masalah kemanusiaan harus menjadi fokus kita semua saat ini,” kata Retno dalam konferensi pers setelah pertemuan itu.

Namun yang jadi pertanyaan rakyat Indonesia, kapan pemerintah mengambil tindakan keras dan nyata terhadap israel, seperti yang dilakukan oleh presiden kolombia?

Sejak serangan 7 Oktober 2023, Dewan Keamanan PBB gagal menghasilkan resolusi mengenai krisis Israel-Palestina.

Ada empat rancangan resolusi yang diajukan, tetapi gagal diadopsi karena veto sejumlah anggota tetap dewan tersebut, yang terdiri dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, China, dan Rusia. (utw)

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Dr. Rahman Sabon Nama Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia) menyoroti serius berita yang beredar viral di medsos soal ditemukan beras Bulog yang beracun. 

Beras impor asal China itu ditemukan berlogo Bulog, terbuat dari bahan sintetis, bisa diontal-ontal menyerupai bola pingpong.  Di Provinsi Aceh,  seperti beredar di medsos, ada ibu-ibu sekarat lantaran mengkonsumsi beras impor sintetis asal China. 

Berita mengejutkan seperti mimpi di siang bolong itu menyulut reaksi  Rahman. “Berita yang sudah meluas menjadi konsumsi publik itu patut menjadi perhatian Kementerian Pertahanan dan Bais TNI, karena berkolerasi kuat dengan perang non militer dan terkait pertahanan negara di era perang asimetris,” kata Alumnus Lemhanas RI  itu, Senin (9/10/2023). 

Pemerhati masalah pangan dan pertahanan ini tergelitik heran dalam tanya: memangnya Ìndonesia ini sudah menghadapi kelaparan seperti di Ethopia? Apa dan bagaimana sih peran Bulog? Kok begini jadinya negeri agraris tongkat kayu dan batu jadi tanaman ini?

 Rahman mengatakan, suburnya tanah di negeri ini (Indonesia) bisa menghasilkan padi minimal 5-6 ton tiap satu hektar (Ha) sawah.  Dengan keluasan areal sawah saat ini 10 juta Ha, maka seharusnya produksi padi dalam negeri 50-60 juta ton gabah. 

Rahman mengkalkulasi, jika pada 2023 jumlah penduduk Indonesia 278 juta orang, sementara kebutuhan konsumsi perkapita 150 kg pertahun (Data BPS), maka  kebutuhan beras perkapita untuk 278 juta orang pertahun 41, 3 juta ton. Artinya, masih surplus stok  8,7.juta ton gabah.

Akan tetapi, tanya Rahman, mengapa pemerintahan Joko Widodo tidak optimal melakukan pengadaan pembelian gabah dan beras petani dalam negeri, namun justru terus mengimpor setiap tahun?

 Menurut Rahman, impor beras terus-menerus di era pemerintahan Jokowi, lantaran persoalan beras sebagai kebutuhan vital terkait “perut rakyat” sudah bermetamorfosis menjadi komoditas politik untuk cari untung: cuan. 

Itu sebabnya pula, kata Rahman, pemerintah Jokowi tidak fokus dan tidak seriusi upaya meningkatkan produksi beras dalam negeri, kendati beras jelas pasarnya yang tentunya memberi keuntungan cukup bagi petani Indonesia.

“Selama 9 tahun berkuasa, mungkin Presiden Jokowi beranggapan, untuk apa harus susah payah memproduksi (beras) sendiri, yang, akhirnya mengambil jalan pintas mengimpor yang dianggapnya lebih murah,” kata Rahman.

Dengan nada sesal dia mengatakan, pada awal Oktober 2023 pemerintah memutuskan menunjuk Bulog mengimpor satu juta ton _long grain white rice_ dari China seperti dinyatakan oleh Jokowi.

APT2PHI, kata dia, menemukan tiga indikator sumber  politisasi beras di era pemerintahan Jokowi yang membuat kehidupan petani padi tidak berubah, dan langgeng menjadi petani Gurem. Tiga indikator tersebut yaitu: Pertama, sektor produksi yang membuat ekonomi biaya tinggi  karena masalah pupuk mahal, irigasi tidak dirawat dengan baik  dan lahan pertanian berkurang, dialihfungsikan untuk industri dan perumahan. 

Kedua, sektor konsumsi dimana pemerintah tidak mampu menstabilkan harga eceran yang terjangkau rakyat ,harga melambung tinggi dan operasi pasar Bulog gagal . Ketiga, sektor pemasaran terkait politisasi harga  ditentukan mafia pangan yang seharusnya diaplikasikan dalam harga dengan lembaga negara Perindag/Bulog. “Tiga indikasi faktor ini di luar kekuasaan petani produsen,” kata Rahman Sabon.

Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara ini, pun merasa heran, bahwa menjelang Pemilu 2024 ditemukan beras sintetik plastik berlogo  Bulog di berbagai daerah Pulau Jawa dan di Aceh, Pulau Sumatera. 

“Apakah lembaga Bulog penyedia komoditi pangan sudah tidak aman dan menjadi ancaman kesehatan bagi rakyat Indonesia?”  tukas Rahman.

“Ini ‘kan masalah serius 278 juta nyawa rakyat!? Maka, saya minta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto  dan BAIS TNI  perlu mendalami kasus ini untuk segera melakukan investigasi. Hemat saya kasus ini bukan ancaman serangan , tetapi sudah merupakan perang non militer senjata biologis.Jangan sampai ada kolusi kepentingan politik dengan mempertaruhkan nyawa  rakyat Indonesia, karena kepentingan politik menjelang Pemilu 2024,” kata Rahman.

Menurutnya, dugaan tersebut mungkin saja terjadi, di tengah dengan  santernya  tentang berbondong-bondongnya imigran China menyerbu masuk ke berbagai wilayah Indonesia. 

Kata Rahman, mudahnya para oligarki WNI China berbisnis dengan Bulog, dan menjadi pelaksana  importir beras satu juta ton dari China, merupakan cara mudah menangguk keuntungan bisnis dari impor beras  untuk membeli kekuasaan menjelang Pemilu 2024. “Pelakunya adalah importir pangan beras dari kalangan oligarki 9 cacing naga WNI China,” tandasnya.

“Hasil investigasi saya beberapa  waktu lalu di pabrik beras terbesar di Vietnam, Thailand, Kamboja dan Pakistan (Siam Rice dan Dong Thap), terkuak dan terakurasi bahwa mafia importir beras mendapatkan fee US$ 15 sampai US$20 perton.”

“Dengan begitu, importir beras China sebanyak  satu juta ton pada 2023, praktis akan meraup keuntungan US$ 20 juta, ” pungkas Rahman Sabon Nama. (ut)