Connect with us

Megapolitan

Kominfo dan Fisip UI Gelar Seminar Nasional “Profesionalisme Pers Mahasiswa di Era Digital”

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Saat ini, Indonesia mengalami kebanjiran informasi. Penuh sesaknya informasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi, seakan-akan sanggup membuat masyarakat resah. Media-media tidak bisa terhindar dari fenomena tersebut.

Jurnalis Indonesia setidaknya dituntut untuk memiliki kemampuan menyortir, memilah, dan menyajikan kebenaran sebagai penyegar informasi yang diterima oleh publik.

Jurnalis dituntut untuk mengembalikan sikap profesionalisme wartawan agar dapat mempertahankan kepercayaan publik pada pers.

KemenKominfo bekerjasama dengan Fisip UI pada tanggal 15 Februari 2023 menyelenggarakan Seminar Nasional yang bertajuk “Profesionalisme Pers Mahasiswa di Era Digital” di Auditorium Fisip UI, Depok-Jawa Barat.

Tujuan dilaksanakannya seminar jurnalistik adalah:
1. Membangun semangat para jurnalis mahasiswa untuk mengembangkan sikap profesionalisme pers.
2. Memfasilitasi para jurnalis mahasiswa secara umum untuk belajar mengenai sikap profesionalisme pers.

Nursodik Gunarjo selaku Direktur Pengelola Media Kemenkominfo pada kesempatan acara seminar dan diskusi bertajuk “Profesionalisme Pers Mahasiswa di Era Digital” di Kampus FISIP UI, Depok (15/2/23) mengatakan, “Jelas bahwa iklim pers yang sehat dan berkualitas sangat penting untuk terus ditumbuhkembangkan, dan ini juga berlaku pers yang dikelola oleh mahasiswa, sehat tidaknya pers berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan.”

Lebih lanjut, Nursodik menjelaskan, “Jadi kalau menyebut pers sebagai cermin yang selalu merefleksikan situasi kondisi masyarakat, saya kira betul apa adanya jika pers sehat masyarakatpun akan sehat demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, segeralah berupaya agar pers berada kondisi idealnya harus terus dilakukan agar pers dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dan syarat mutlak terciptanya pers ideal adalah profesionalitas didalam pengelolaannya.”

“Khusus terkait dengan pers mahasiswa seiring dinamika masyarakat tantangan yang dihadapi ini juga muncul secara dinamis, tantangan yang terbesar saat ini mungkin bukan berasal dari eksternal namun justru dari dalam organisasi pers mahasiswa itu sendiri, kita ketahui bersama bahwa dalam konteks bebas dari intervensi kekuasaan seperti di masa lalu, saya kira sudah nyaris tidak ada mungkin ada beberapa kasus yang terjadi tetapi jumlahnya tidak sebesar era-era sebelumnya,”terang Nursodik.

Nursodik mengatakan, “Jadi yang penting bagaimana pers mahasiswa ini bisa menegakkan jati dirinya sebagai identitas yang berkualitas, saat ini justru ketika menghadapi era digitalisasi ini menghadapi tantangan yang cukup signifikan, salah satunya adalah semakin sulitnya menegakkan jurnalisme yang berkualitas dari tubuh pers mahasiswa.

“Digitalisasi jangan dianggap sebagai musuh ini sebagai peluang tetapi tentu saja bagi mereka yang mampu memanfaatkannya, tetapi disisi lain juga ini bisa menjadi tantangan yang luar biasa ketika kita tidak mampu untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, di era digital ini pers mahasiswa bukan saja harus merubah strategi kontennya namun juga mampu melakukan rate packaging kemasannya seperti apa. Dan yang lebih penting juga bagaimana mengoptimalkan media-media yang dipergunakan untuk menyebarkan pesan kepada khalayaknya, tentu saja pada akhirnya jurnalis berkualitas sebagai barometer bagi pers mahasiswa yang sehat dan bermanfaat bagi khalayaknya. Untuk itu sudah saatnya semua pihak terkait wajib mengupayakan agar pers mahasiswa bisa kembali kejayaan. Tentu fungsi-fungsi kritik dalam konteks positif tetap diperlukan namun juga mampu menjadikan informasi yang mendidik, mencerahkan, memberdayakan dan juga meningkatkan rasa kebanggaan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, keberadaan pers mahasiswa nanti akan tetap dibutuhkan dan akan turut memerkukuh pilar keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia,”tutup Nursodik.

Sementara itu dalam sambutannya, Semiarto Aji Purwanto selaku Dekan FISIP UI mengatakan, “Kita semua sudah bicara perubahan dalam konteks pers, sebagaimana cerita-cerita terdahulu bicara soal pers salah satunya pers perjuangan mulai dari mahasiswa masa yang penuh idealisme, masa kritis, sikap dan pikiran. Bagaimana menyampaikan kebebasan berpendapat, bagaimana menyampaikan ide ke dunia publik. Kawan-kawan di UI saya rasa yang kuat jurnalisme kampusnya.”

“Sekarang kita berada di era digital, bagian penting kalau kita main-main didunia digital, jejak digital tidak pernah hilang ini tuntutannya jadi semakin serius bersikap profesional dalam arti meningkatkan kecerdasan meningkatkan kualitas dan lain sebagainya, “ujar Semiarto.

Monumen Pers Nasional Surakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi
Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, memiliki tugas dan fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat sekaligus mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti terbit media cetak koran dan majalah serta koleksi benda kuno terkait sejarah pers nasional.

Melalui rangkaian kegiatan Seminar Nasional “Profesionalisme Pers Mahasiswa di Era Digital” ini diharapkan dapat menjadi ruang diskusi
dan belajar mengenai sikap profesionalisme jurnalis. Selain itu, secara khusus bertujuan meningkatkan minat kunjungan studi ke Monumen Pers Nasional Surakarta menambah wawasan tentang sejarah pers nasional dan perkembangan pers nasional.

Widodo Hastjaryo selaku Kepala Monumen Pers mengatakan, “Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pada Hari Pers Nasional (HPN) dimana setiap bulan Februari Monumen Pers Nasional yang merupakan UPT dari Direktorat Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkominfo mengadakan kegiatan yang dinamakan festival pers. Jadi festival pers adalah kegiatan yang dilakukan oleh Monumen Pers satu bulan penuh, salah satunya adalah roadshow dengan kegiatan di USU, HPN saat ini diadakan di Sumatera Utara kemudian hari ini ada di UI dan penutupannya nanti tanggal 25 Februari di Solo sekaligus pembagian hadiah, ada lomba-lomba dan ada banyak kegiatan selama satu bulan penuh di Monumen Pers itu sendiri.”

“Semoga kegiatan profesionalisme pers mahasiswa ini bisa mengikuti perkembangan di era digital, karena mengenai impact saking cepetnya terlupakan, oleh sebab itu dengan adanya profesionalisme pers para mahasiswa ini calon-calon pers itu bisa belajar dan bisa memahami tentang impact yang ditulis dari para mahasiswa ini. Karena mereka tidak terlindungi oleh UU Pers dari Dewan Pers, tetapi mereka juga terlepas dari UU Pers jadi mereka berdiri sendiri, otomatis takutnya kebablasan itu yang kita edukasi di kegiatan ini karena perkembangan teknologi namanya disrupsi digital demikian cepat supaya bisa dipahami oleh para mahasiswa jadi kita akan terus melakukan roadshow setiap bulan Februari, “harap Widodo.

Dilansir dari laman resmi Dewan Pers, Yadi Hendriana, ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers menjelaskan bahwa data pengaduan di Dewan Pers setiap bulan menunjukkan peningkatan. Di satu sisi ini bernilai positif, karena masyarakat memiliki kesadaran untuk mengadukan keberatan pemberitaan pers kepada Dewan Pers.

Dewan Pers telah menyelesaikan 59 kasus pengaduan. Sebanyak 11 kasus selesai
dengan risalah kesepakatan, 1 kasus diselesaikan dengan pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR), dan 47 kasus diselesaikan melalui surat.

Sejak Januari hingga akhir September 2022, Dewan Pers sudah menerima 553 kasus aduan. Sebanyak 429 kasus (77,58%) sudah selesai penanganannya, sisanya 124 kasus pengaduan dalam proses penyelesaian. Ditargetkan hingga akhir 2022, sedikitnya 90% kasus aduan dapat diselesaikan. Secara umum pelanggaran kode etik yang dilakukan media adalah tidak melakukan uji informasi.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Pers Nasional yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain di Jakarta, Monumen Pers Nasional menyelenggarakan sejumlah kegiatan lain yang berkaitan di Medan pada dan Surakarta pada Bulan Februari. (utw)

Nusantara

Disentil DPR, Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Kaltim, BPK Soroti Penggunaan Dana APBN

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pembangunan proyek Ibu Kota Negara, IKN di Kaltim menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. 

Dalam Raker tersebut, anggota Komisi VI DPR RI mempertanyakan mengenai investasi di IKN Kaltim yang sebelumnya digembar-gemborkan Bahlil Lahadalia.

Anggota Komisi VI DPR juga menyinggung penggunaan APBN untuk pembangunan IKN Kaltim, di mana dalam waktu yang bersamaan BPK juga menyampaikan temuannya terkait dengan proyek Ibu Kota Negara yang baru ini.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga saat ini masih sepi investasinya.

Padahal, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seolah-olah sangat yakin bahwa IKN akan ramai investasi asing. Yah beginilah kinerja para pembantu Jokowi yang bisanya hanya mengembat uang rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino.

Harris menyinggung tentang kondisi di mana belum ada satu pun investor asing yang masuk ke IKN.

“Pak menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN.

Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN,” kata Harris, Selasa (11/6/2024) seperti dilansir TribunKaltim.co dari YouTube Kompas TV.

Anggota Komisi VI DPR tersebut selanjutnya menyebut perihal investasi domestik yang jumlahnya masih sangat terbatas.

“Saya melihat beberapa ground breaking yang berhenti hanya pada tahap ground breaking sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN,” katanya.

Terkait dengan IKN, Bahlil mengakui belum ada investasi asing di IKN Kaltim.

“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) semuanya.

Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan ground breaking,” kata Bahlil.

Ambyar negeri ini dipimpin para preman berdasi dan maling uang rakyat. (tw)

Continue Reading

Megapolitan

Massa Aksi Bela Palestina di Indonesia Minta ICJ Tangkap PM Zionist Israel Netanyahu

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Massa Aksi bela Palestina mendesak Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menangkap PM Zionist Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza, Palestina.

Mereka mendesak itu seraya mengangkat kartu merah yang bertuliskan nama anak-anak yang jadi korban serangan Israel di Gaza.

Momen itu terjadi pada aksi bela Palestina di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Minggu (10/6).

“Kami mendesak ICJ segera menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lain serta menetapkannya sebagai penjahat perang yang dijatuhi sanksi hukum terberat,” teriak massa aksi.

Mereka mengangkat kartu merah seraya tak henti-henti meneriakkan pembelaan ke Palestna dan penolakan atas Israel.

Stop genocide, save Gaza, free Palestine!” teriak massa aksi kompak.

Selain itu, aksi ini juga menuntut beberapa poin atas kekejaman Israel di Palestina. Seperti, berkomitmen akan memboikot Israel dan sekutunya hingga Palestina merdeka dan berdaulat.

Kemudian, mengecam keras tindakan agresif Israel ke Palestina yang telah menelan banyak korban.

“Kami mendukung dan mendesak pemerintah Indonesia agar secepatnya memprakarsai dan mengajak negara-negara lain khususnya anggota OKI untuk mengirimkan bantuan militer,” tegasnya. (utw)

Continue Reading

Nusantara

Proyek ‘Roro Jonggrang’ Jokowi Minim Libatkan Publik, BPK Nilai IKN Bermasalah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Penajam, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo DP Irhamna menilai proyek Ibu Kota Negara (IKN) tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat. Menurutnya, masalah yang ditemukan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023 merupakan hal yang wajar.

“Empat temuan BPK merupakan hal yang wajar dan sudah diprediksi sejak awal. Hal tersebut disebabkan sejak proses perencanaan tidak transparan dan sangat minim partisipasi publik,” kata Ariyo, Minggu (9/6/2024).

Selain itu, kata dia, target perencanaan penyelesaian proyek IKN tidak juga tidak bisa diterima akal sehat karena dikerjakan dengan penuh paksaan dan terburu-buru, bak proyek ‘Roro Jonggrang’. Salah satu contohnya, mengejar target pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Yakni KIPP (kawasan inti pemerintah pusat) dapat digunakan untuk upacara 17 agustus 2024. Padahal, pada saat target itu ditetapkan, masalah lahan dan anggaran belum clear,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pelaksanaan proyek Ibu Kota Nusantara banyak masalah. Setidaknya, ada empat masalah besar dari proyek yang memakan duit negara Rp72,1 Triliun itu.

Pertama BPK menyimpulkan, pembangunan infrastruktur IKN tidak selaras dengan target rencana pemerintah. Mulai dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

“Serta rencana perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif, selain APBN berupa  KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana,” tulis keterangan BPK berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023, dikutip Minggu (9/6/2024).

Kedua, BPK melihat persiapan pembangunan proyek IKN belum memadai khusus terkait pembebasan lahan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih terkendala dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya  hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi keterangan itu.

Ketiga BPK melaporkan, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN.  

“Harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang, tidak sepenuhnya terkendali. Pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN, belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton,” tulis keterangan tersebut.

Keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending