Megapolitan
Kominfo dan Fisip UI Gelar Seminar Nasional “Profesionalisme Pers Mahasiswa di Era Digital”

REPORTASE INDONESIA – Saat ini, Indonesia mengalami kebanjiran informasi. Penuh sesaknya informasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi, seakan-akan sanggup membuat masyarakat resah. Media-media tidak bisa terhindar dari fenomena tersebut.
Jurnalis Indonesia setidaknya dituntut untuk memiliki kemampuan menyortir, memilah, dan menyajikan kebenaran sebagai penyegar informasi yang diterima oleh publik.
Jurnalis dituntut untuk mengembalikan sikap profesionalisme wartawan agar dapat mempertahankan kepercayaan publik pada pers.
KemenKominfo bekerjasama dengan Fisip UI pada tanggal 15 Februari 2023 menyelenggarakan Seminar Nasional yang bertajuk “Profesionalisme Pers Mahasiswa di Era Digital” di Auditorium Fisip UI, Depok-Jawa Barat.
Tujuan dilaksanakannya seminar jurnalistik adalah:
1. Membangun semangat para jurnalis mahasiswa untuk mengembangkan sikap profesionalisme pers.
2. Memfasilitasi para jurnalis mahasiswa secara umum untuk belajar mengenai sikap profesionalisme pers.
Nursodik Gunarjo selaku Direktur Pengelola Media Kemenkominfo pada kesempatan acara seminar dan diskusi bertajuk “Profesionalisme Pers Mahasiswa di Era Digital” di Kampus FISIP UI, Depok (15/2/23) mengatakan, “Jelas bahwa iklim pers yang sehat dan berkualitas sangat penting untuk terus ditumbuhkembangkan, dan ini juga berlaku pers yang dikelola oleh mahasiswa, sehat tidaknya pers berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan.”
Lebih lanjut, Nursodik menjelaskan, “Jadi kalau menyebut pers sebagai cermin yang selalu merefleksikan situasi kondisi masyarakat, saya kira betul apa adanya jika pers sehat masyarakatpun akan sehat demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, segeralah berupaya agar pers berada kondisi idealnya harus terus dilakukan agar pers dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dan syarat mutlak terciptanya pers ideal adalah profesionalitas didalam pengelolaannya.”
“Khusus terkait dengan pers mahasiswa seiring dinamika masyarakat tantangan yang dihadapi ini juga muncul secara dinamis, tantangan yang terbesar saat ini mungkin bukan berasal dari eksternal namun justru dari dalam organisasi pers mahasiswa itu sendiri, kita ketahui bersama bahwa dalam konteks bebas dari intervensi kekuasaan seperti di masa lalu, saya kira sudah nyaris tidak ada mungkin ada beberapa kasus yang terjadi tetapi jumlahnya tidak sebesar era-era sebelumnya,”terang Nursodik.
Nursodik mengatakan, “Jadi yang penting bagaimana pers mahasiswa ini bisa menegakkan jati dirinya sebagai identitas yang berkualitas, saat ini justru ketika menghadapi era digitalisasi ini menghadapi tantangan yang cukup signifikan, salah satunya adalah semakin sulitnya menegakkan jurnalisme yang berkualitas dari tubuh pers mahasiswa.
“Digitalisasi jangan dianggap sebagai musuh ini sebagai peluang tetapi tentu saja bagi mereka yang mampu memanfaatkannya, tetapi disisi lain juga ini bisa menjadi tantangan yang luar biasa ketika kita tidak mampu untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, di era digital ini pers mahasiswa bukan saja harus merubah strategi kontennya namun juga mampu melakukan rate packaging kemasannya seperti apa. Dan yang lebih penting juga bagaimana mengoptimalkan media-media yang dipergunakan untuk menyebarkan pesan kepada khalayaknya, tentu saja pada akhirnya jurnalis berkualitas sebagai barometer bagi pers mahasiswa yang sehat dan bermanfaat bagi khalayaknya. Untuk itu sudah saatnya semua pihak terkait wajib mengupayakan agar pers mahasiswa bisa kembali kejayaan. Tentu fungsi-fungsi kritik dalam konteks positif tetap diperlukan namun juga mampu menjadikan informasi yang mendidik, mencerahkan, memberdayakan dan juga meningkatkan rasa kebanggaan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, keberadaan pers mahasiswa nanti akan tetap dibutuhkan dan akan turut memerkukuh pilar keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia,”tutup Nursodik.
Sementara itu dalam sambutannya, Semiarto Aji Purwanto selaku Dekan FISIP UI mengatakan, “Kita semua sudah bicara perubahan dalam konteks pers, sebagaimana cerita-cerita terdahulu bicara soal pers salah satunya pers perjuangan mulai dari mahasiswa masa yang penuh idealisme, masa kritis, sikap dan pikiran. Bagaimana menyampaikan kebebasan berpendapat, bagaimana menyampaikan ide ke dunia publik. Kawan-kawan di UI saya rasa yang kuat jurnalisme kampusnya.”
“Sekarang kita berada di era digital, bagian penting kalau kita main-main didunia digital, jejak digital tidak pernah hilang ini tuntutannya jadi semakin serius bersikap profesional dalam arti meningkatkan kecerdasan meningkatkan kualitas dan lain sebagainya, “ujar Semiarto.
Monumen Pers Nasional Surakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi
Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, memiliki tugas dan fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat sekaligus mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti terbit media cetak koran dan majalah serta koleksi benda kuno terkait sejarah pers nasional.
Melalui rangkaian kegiatan Seminar Nasional “Profesionalisme Pers Mahasiswa di Era Digital” ini diharapkan dapat menjadi ruang diskusi
dan belajar mengenai sikap profesionalisme jurnalis. Selain itu, secara khusus bertujuan meningkatkan minat kunjungan studi ke Monumen Pers Nasional Surakarta menambah wawasan tentang sejarah pers nasional dan perkembangan pers nasional.
Widodo Hastjaryo selaku Kepala Monumen Pers mengatakan, “Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pada Hari Pers Nasional (HPN) dimana setiap bulan Februari Monumen Pers Nasional yang merupakan UPT dari Direktorat Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkominfo mengadakan kegiatan yang dinamakan festival pers. Jadi festival pers adalah kegiatan yang dilakukan oleh Monumen Pers satu bulan penuh, salah satunya adalah roadshow dengan kegiatan di USU, HPN saat ini diadakan di Sumatera Utara kemudian hari ini ada di UI dan penutupannya nanti tanggal 25 Februari di Solo sekaligus pembagian hadiah, ada lomba-lomba dan ada banyak kegiatan selama satu bulan penuh di Monumen Pers itu sendiri.”
“Semoga kegiatan profesionalisme pers mahasiswa ini bisa mengikuti perkembangan di era digital, karena mengenai impact saking cepetnya terlupakan, oleh sebab itu dengan adanya profesionalisme pers para mahasiswa ini calon-calon pers itu bisa belajar dan bisa memahami tentang impact yang ditulis dari para mahasiswa ini. Karena mereka tidak terlindungi oleh UU Pers dari Dewan Pers, tetapi mereka juga terlepas dari UU Pers jadi mereka berdiri sendiri, otomatis takutnya kebablasan itu yang kita edukasi di kegiatan ini karena perkembangan teknologi namanya disrupsi digital demikian cepat supaya bisa dipahami oleh para mahasiswa jadi kita akan terus melakukan roadshow setiap bulan Februari, “harap Widodo.
Dilansir dari laman resmi Dewan Pers, Yadi Hendriana, ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers menjelaskan bahwa data pengaduan di Dewan Pers setiap bulan menunjukkan peningkatan. Di satu sisi ini bernilai positif, karena masyarakat memiliki kesadaran untuk mengadukan keberatan pemberitaan pers kepada Dewan Pers.
Dewan Pers telah menyelesaikan 59 kasus pengaduan. Sebanyak 11 kasus selesai
dengan risalah kesepakatan, 1 kasus diselesaikan dengan pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR), dan 47 kasus diselesaikan melalui surat.
Sejak Januari hingga akhir September 2022, Dewan Pers sudah menerima 553 kasus aduan. Sebanyak 429 kasus (77,58%) sudah selesai penanganannya, sisanya 124 kasus pengaduan dalam proses penyelesaian. Ditargetkan hingga akhir 2022, sedikitnya 90% kasus aduan dapat diselesaikan. Secara umum pelanggaran kode etik yang dilakukan media adalah tidak melakukan uji informasi.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Pers Nasional yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain di Jakarta, Monumen Pers Nasional menyelenggarakan sejumlah kegiatan lain yang berkaitan di Medan pada dan Surakarta pada Bulan Februari. (utw)
Nusantara
Jokowi Larang Pejabat hingga ASN Buka Puasa Bersama di Ramadan Tahun Ini

REPORTASE INDONESIA – Joko Widodo (Jokowi) meminta kegiatan buka bersama di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah kali ini ditiadakan.
Larangan buka bersama itu tertuang pada surat Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang telah dikonfirmasi Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Rabu (22/3/2023).
Dilansir dari lembaran surat pada Kamis (23/3/2023), alasan Presiden melarang kegiatan buka bersama bagi pejabat dan ASN adalah karena saat ini penanganan Covid-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menuju ke endemi.
Oleh karenanya, masih diperlukan kehati-hatian selama masa transisi ini.
Adapun surat itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.
Surat tersebut meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.
Selain itu, para menteri, kepala instansi, kepala lembaga, serta kepala daerah diminta untuk mematuhi arahan Presiden dan meneruskan kepada semua pegawai di instansi masing-masing.
Saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mempersiapkan surat edaran (SE) sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Kabinet.
“Sedang dalam proses penyiapan SE,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu malam.
“Kami akan segera tindak lanjut dengan SE kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Saat ini sedang proses, setelah selesai segera dikirim ke daerah,” katanya lagi.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Ramadhan 1444 H atau awal puasa Ramadhan 2023 jatuh pada Kamis (23/3/2023) atau hari ini.
Setiap bulan ramadan, ada saja larangan pemerintah untuk membatasi kegiatan umat muslim di Indonesia. Semenjak aturan pasca pandemi, pemerintah sudah mengijinkan kegiatan yang sifatnya umum untuk keramaian, seperti nonton konser secara terbuka dan berkumpul dalam jumlah manusia yang banyak, Sahur on the road pun dilarang oleh pihak berwajib, serta kegiatan lainnya. Inilah jika seorang pemimpin yang mempunyai ilmu minim dalam agama, mereka akan selalu menghalangi segala kegiatan umat. (ut)

Nusantara
Wapres Usulkan Pajak Dipisah dari Kemenkeu, Apakah Ditanggapi?

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan kembali muncul. Kali ini, wacana ini diungkapkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di sela-sela lawatannya ke Riau. Ma’ruf mengatakan ada kajian yang sedang dilakukan pemerintah terkait hal tersebut.
“Saya kira masalah kedudukan dirjen pajak itu sedang dikaji secara komprehensif. Kita tunggu hasilnya seperti apa nanti itu manfaat, kebaikannya dan sebagainya,” ujarnya di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dikutip Selasa (21/3/2023).
Wapres meyakini harus ada perubahan dari sisi perpajakan. Hal ini guna memberikan transparansi kepada masyarakat. Kedua, dia berharap ada peningkatan dari sisi pelayanan dan organisasi. Ketiga, dia melihat pentingnya tax ratio yang masih rendah itu naik.
“Nah ini saya kira apapun bentuknya nanti apakah terpisah atau masih di bawah tapi nanti hasil kajian itu menghasilkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Golkar Bambang Soesatyo menegaskan bahwa ide pemisahan bukan hal baru.
“Ini merupakan salah visi-misi kampanye Presiden Joko Widodo di tahun 2014. Ketika saya menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 pun, telah dibahas masalah ini. Namun, hingga kini belum terealisasi,” ujar Bamsoet seperti dikutip detik.com, Selasa (21/3/2023).
Bamsoet menjelaskan kebijakan pemisahan DJP dengan Kemenkeu sebenarnya sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dibuat pemerintah pada tahun 2015.
Dalam pasal 95, disebutkan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nantinya, lanjut Bamsoet, DJP akan dibentuk dalam satu badan bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) yang bersifat otonom.
“Pemisahan DJP sebagai lembaga mandiri yang bersifat independen bertujuan agar institusi tersebut lebih kuat dan efektif. Sama halnya ketika pembentukan badan baru seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia,” tegasnya. (tri)
DKI Jakarta
Erick Thohir Tak Berani Pecat Ahok, Rizal Ramli: Dia Banyak Simpan Rahasia Jokowi

REPORTASE INDONESIA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli blak-blakan menyebut bahwa adanya ketidakberanian dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya yakni sebagai Komisaris Utama PT Pertamina usai tragedi Kebakaran Plumpang.
Hal itu ditanggapi Rizal Ramli melalui tayangan Channel YouTube Realita TV. Dalam tayangan itu, Rizal Ramli menyebutkan bahwa alasannya yakni terkait utang budi.
Ekonom ini menegaskan bahwa Ahok banyak mengetahui rahasianya terkait Jokowi.
“Saya melihat menteri BUMN, Erick Thohir ini masih terperangkap dengan hutang budinya Jokowi kepada Ahok. Karena Ahok kan banyak tahu lah rahasianya Jokowi,” tutur Rizal Ramli dikutip WE NewsWorthy dari tayangan Channel YouTube Realita TV, Kamis (16/3).
Lanjut, Rizal Ramli pun mengatakan bahwa utang budi itu pula yang membuat Ahok dapat jabatan.
“Utang budi ini yang membuat Ahok dapat jabatan padahal sebetulnya kan dia nggak capable (mampu),” ujar Rizal Ramli.
Lebih lanjut, Rizal Ramli pun menyinggung kemampuan Ahok. Ia menyebut bahwa Ahok minim pengetahuan bahkan teledor terkait korporasi dan keamanan soal bisnis yang diamanahkannya saat ini.
“Dia (Ahok) pengetahuan tentang korporasi nggak punya, soal-soal security dan keamanan dari bisnis ini dia juga nggak ngerti dan teledor,” jelas Rizal Ramli.
Terkait peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada pada Jumat (3/3) yang bahkan menjalar ke permukiman warga di Tanah Merah Bawah, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara, Rizal Ramli pun mengungkapkan sudah saatnya Erick Thohir berani mencopot jabatan Ahok.
“Menurut saya ini waktunya Erick berani memecat Ahok dan direksi lain yang tanggung jawab atas tragedi kebakaran-kebakaran ini. Ahok kan memang nggak becus kerjanya, saya udah bilang dari dulu Ahok tuh nggak becus. Ngomongnya doang gede, harusnya ya dipecat dong, Pertamina cari orang yang lebih seram dan tegar,” papar Rizal Ramli.
“Yang kedua juga direksinya ya, kalau di luar negeri udah pasti tidak hanya dipecat tapi juga diadili . Karena jelas ada SOP, nah SOP-nya itu diikutin apa enggak?,” sambungnya.
Rizal Ramli pun mengatakan bahwa Erick Thohir masih ‘main politik’ kecil-kecilan. Ia pun menyarankan jika Erick Thohir serius maju sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 mendatang, seharusnya saat ini jadi momen yang tepat untuk menunjukkan bobotnya.
“Jadi saya rasa ini ujian buat Erick, dia masih main politik kecil-kecilan ini. Kalau betul-betul dia mau jadi wapres atau presiden, ya tunjukkanlah bahwa Erick memang bobotnya kelas presiden atau wakil presiden masa takut sama Ahok, sama direksi ini,” tandas Rizal Ramli. (tw)
-
Hiburan4 days ago
Sandhy Sondoro X Selvy Kitty Hadirkan Duet Spesial dan Unik
-
Hiburan3 days ago
Funtastic Six Anniversary PSG Angkatan 92 SMPN 162
-
Ekonomi4 days ago
KOPERUMNAS Luncurkan Aplikasi BISPROnas, Hasilkan Cuan Halal dan Berkah
-
Hukum3 days ago
Teddy Minahasa dan Linda Cepu ke Taiwan Lihat Pabrik Sabu, Ini Reaksi Polri
-
Politik2 days ago
DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Demokrat dan PKS Tolak Ciptaker
-
Gayahidup2 days ago
Keutamaan Puasa Ramadhan bagi Umat Islam, marhaban Ya Ramadan
-
Peristiwa3 days ago
Bagaimana Kelanjutan Rp.300 Triliun di Kemenkeu? Mahfud MD: Saya Siap dengan Data Autentik
-
Nusantara1 day ago
Wapres Usulkan Pajak Dipisah dari Kemenkeu, Apakah Ditanggapi?