Connect with us

Politik

KPU Akui Kontrak Alibaba Cloud, Roy Suryo: Awal Terbongkarnya Kebobrokan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pakar Telematika Roy Suryo angkat bicara soal pengakuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya menjalin kerja sama dengan raksasa teknologi asal China, Alibaba. Kerja sama ini dalam rangka pengadaan dan kontrak komputasi awan (cloud) untuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024.

Roy Suryo mengaku bersyukur akhirnya apa yang disampaikan beberapa waktu lalu terkait hal ini, bisa diakui juga oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Kendati demikian, pengakuan ini diyakini bukan untuk terakhir kalinya.

“Ini masih indikasi awal dari terbongkarnya beberapa kepalsuan-kepalsuan atau kebobrokan-kebobrokan yang lain dari KPU, saya harus bilang begitu,” kata Roy, Kamis (14/3/2024).

Dia pun menyayangkan mengapa KPU mengakui adanya kerja sama itu harus melalui sidang terlebih dahulu. Roy pun mengungkit pernyataan salah satu Komisioner KPU ketika menyikapi isu ini dalam jumpa pers kepada awak media beberapa pekan lalu.

“Ada salah satu komisioner yang cewek waktu itu, inisial BE waktu itu kan bilang, meyakinkan, kami jamin data-data tidak ada yang disimpan di luar negeri, tapi begitu mau sesi tanya jawab bubar mereka, hilang semua,” ujarnya. Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyidangkan sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin).

Dalam persidangan terungkapbahwa pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata bekerja sama dengan Alibaba. Mulanya, Majelis Komisioner (MK) KIP Arya Sandhiyudha menanyakan langsung kepada Luqman Hakim dari perwakilan KPU, apakah benar perihal kontrak kerja sama dengan Alibaba. Dalam persidangan Luqman membenarkan kerja sama itu berkaitan dengan cloud Sirekap.

“Benar KPU memiliki kerja sama dengan Alibaba?” tanya Majelis, Rabu (13/3/2024). “Iya,” jawab Luqman.

SIREKAP TERBONGKAR PEMILU BISA AMBYAR

Sudah seminggu lebih Tampilan SIREKAP “black-out” tidak berisi Data-data Rinci Hasil Rekap maupun Grafik sebagaimana yang dijanjikan seharusnya oleh sistem berharga Milyaran Rupiah Uang Rakyat teraebut, kini SIREKAP tak ubahnya hanya spt Google Form yang bisanya hanya menampilkan Data Pasif berupa Foto hasil Capture C-Hasil dan diunggah oleh Para KPPS ke Situs KPU saja. Memalukan.

Ya, Memalukan, bahkan Teramat Sangat Amat Memalukan, karena seharusnya Situs IT KPU yang menjadi kebanggaan nasional berbiaya mahal itu, seharusnya bisa menampilkan kecanggihan Teknologi Karya Anak Bangsa, apalagi disebut-sebut buah Karya Kampus yang menjadi kebanggaan Teknologi Indonesia, tempat Presiden Pertama RI, Bung Karno, dulu pernah mengenyam pendidikan disana.

THS, Technische Hoogeschool te Bandoeng adalah nama awal Kampus ternama yg berdiri semenjak 03 Juli 1920 yg semenjak 02 Maret 1959 resmi menggunakan nama ITB, Institut Teknologi Bandung. Nama ITB kini kerap disebut2 berada dibalik MoU dgn KPU. Memang tidak salah, MoU SIREKAP diteken 2.5th lalu, tepatnya tgl 01 Oktober 2021 antara Rektor ITB (Prof Ir RW Ph.D) dan Komisioner KPU saat itu IS. MoU bernomor 16/PR.07/01/2021 sekaligus 034/IT1.A/KS.00/2021 kini ramai diperbincangkan di berbagai kalangan.

Bagaimana tidak, MoU yang awalnya bertujuan sangat mulia dan percaya sampai dengan sekarang, InsyaaAllah kepercayaan ini tidak dikhianati oleh keadaan, secara Institusi ITB tidak terlibat, namun memang ada Oknum (baik didalam ITB maupun KPU) yg memberikan peluang menjadi dimungkinkannya kasus2 yg sebelumnya terjadi, dgn memberi peluang “backdoor” secara teknis di SIREKAP yg membuatnya disalahgunakan.

Saya tidak perlu lagi mengulangi disini berapa banyaknya kebodohan / kekonyolan yg sudah terjadi di SIREKAP selama ini, mulai dari OCR (Optical Character Recognizer) dan OMR (Optical Mark Reader) yg bisa (dibuat) salah baca hingga menambah angka secara otomatis dgn Auto Algorithm, Adanya Json-Script yang disebut bisa “mengunci angka” di kisaran tertentu, hingga Meroketnya perolehan Angka Partai tertentu disaat Volatilitas / Tren statistik sudah seharusnya melandai.

Hari ini bahkan di sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (YAKIN) dan KPU di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta, diakui Fakta yang selama ini ditutupi (baca: Kebohongan Publik telah terjadi), yakni adanya Kontrak pengadaan yg dilakukan KPU dengan Alibaba. Itu disampaikan pihak KPU, diwakili LH, saat menjawab pertanyaan Ketua majelis komisi Syawaludin. Hal ini sekaligus telah menjawab (kebohongan) yangg selama ini dikatakan oleh para Komisioner KPU, BEI atau Ketua KPU, HA beberapa waktu silam,saat itu tidak mau mengakui bahwa SIREKAP menggunakan Cloud milik Asing, Aliyun Computing Ltd Alibaba.

Namun meski demikian, KPU masih saja belagu untuk tidak berterus-terang dan membuka Perjanjian dengan Alibaba itu, alasannya “kerahasiaan” dan takut diretas (?). Padahal Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2021 menyebutkan dengan jelas bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan informasi yang terbuka serta wajib sifatnya untuk diumumkan secara berkala, sebagaimana disampaikan Anggota Majelis Komisi Rospita Vici Paulyn. Sungguh sebuah hal yang tidak elok, ibarat (maaf) Maling sudah ketahuanpun tidak mau mengaku bahwa Statemen KPU selama ini telah jauh dari Fakta dan Kebenaran yang ada.

Senada dengan hal itu, Ketua YAKIN, Ted Hilbert mengaku tidak puas dengan jawaban KPU yang dinilainya irasional. Jika khawatir jika dibuka datanya bakal diretas, Ted mengatakan KPU boleh saja menutup informasi terkait keamanan siber yang sensitif saat memberikan dokumen kontrak pengadaan dengan Alibaba. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa lokasi server KPU penting untuk diketahui di tengah kontroversi yang timbul di masyarakat, sbgmn selama ini sudah terkonang (baca: ketahuan) di luar negeri dan hal tersebut melanggar Peraturan Perundangan yg berlaku (UU No. 27/2022 tentang PDP dan UU No. 14/2008 ttg KIP).

Oleh karenanya, sudah wajar bilamana sekarang malahan muncul Surat Pernyataan Sikap dari Angkatan Alumni ITB (IA-ITB) tertanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengurus Pusat IA-ITB : Akhmad Syarbini (Ketua Umum) dan Hairul Anas Syuhaidi (Sekretaris Jendral), yang intinya mendesak agar Rektor ITB memberikan Klarifikasi atas Karut Marutnya SIREKAP, Mendesak melakukan Audit sebagai Tanggung jawab Intelektual dan Mengembalikan Marwah ITB dalam dunia Akademik & Nasional. Surat Pernyataan IA-ITB ini harusnya sudah bisa jadi Tamparan yang sangat keras bagi Civitas Akademika Kampus Bandung terasebut, karena bagaimanapun juga Citra dan Nama baiknya jadi ikut tercoreng akibat SIREKAP.

Belum lagi jika melihat apa yg dilakukan juga oleh Keluarga Alumni Penegak Pancasila Anti Komunis ITB (KAPPAK ITB) yang melaporkan Rektor ITB pada hari yg sama, hari ini Rabu 13/03/24, dimana KAPPAK-ITB terpanggil untuk membantu Kampus Ganesha tersebut dalam keterlibatan yang menimbulkan kegoncangan nasional. Hal ini terjadi setelah beraudiensi kepada Rektorat ITB untuk meminta klarifikasi, namun tgl 5 Maret 2024 KAPPAK ITB menerima surat jawaban diminta untuk hanya menanyakan ke KPU. Oleh karenanya ITB sebagai badan publik telah melanggar UU No 14/2008 Pasal 2 ayat (1), sebagaimana diatur Pasal 6 UU KIP. Rakyat berhak tahu dalam rangka partisipasi publik demi penegakan kebenaran, kejujuran dan keadilan khususnya Pemilu 2024.

Kesimpulannya, Judul diatas tidak mengada-ngada, SIREKAP tidak hanya mem-BUYAR-kan Pemilu 2024 tetapi sekaligus juga membuat Citra Kampus ternama di Bandung tsb AMBYAR. Karena jangankan Civitas Akademika Ganesha terdengar membuat Gerakan Moral spt UGM kemarin (12/03/24) dan UI (14/03/24), karena sekarang secara Internal sudah ada setidaknya IA-ITB dan KAPPAK yg mempersoalkannya, belum lagi kalau nanti YAKIN juga berimbas (dari KPU ke ITB). Akankah juga kalau melihat Proses dalam SIREKAP-nya saja sudah begini, apakah Hasil Perhitungan Manual Berjenjang nya juga masih dipercaya oleh Masyarakat ? Analogi ini sama dgn Keputusan (yg Cacat) MK 90 dan KPU yg menerima Bocah dibawah Umur meski PKPU-nya belum disahkan DPR itu. AMBYAR …

) *Dr. KRMT Roy Suryo, Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen. (tw)

Politik

Disinggung Prabowo Soal Senyumnya Berat, Begini Respons Anies

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Calon Presiden RI Anies Baswedan merasa tak ada yang istimewa dengan senyumannya saat menghadiri penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Hal ini menyusul pernyataan Calon Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, saat berpidato menyatakan bahwa dirinya pernah berada di posisi Anies saat ini, yakni kalah dalam pilpres. Dia mengungkapkan pernah merasakan apa yang dirasakan Anies saat ini.

“Biasa saja,” ujar Anies saat ditanyai wartawan merespons pernyataan Prabowo.

Anies pun tak mengerti dengan pernyataan yang dilontarkan Prabowo kepada dirinya sebab Prabowo yang mengalami kondisi seperti itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan dirinya biasa saja.

“Kalau itu tanyakan kepada beliau, ‘kan beliau yang mengalami. Kalau saya ‘kan biasa-biasa saja,” katanya.

Sebelumnya, Calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya mengetahui senyuman pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

“Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah ada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu, tetapi ini yang dituntut oleh rakyat kita,” kata Prabowo di Kantor KPU RI, Jakarta.

Jika pasangan AMIN kalau kontestasi adem saja, tidak tajam, tidak keras, maka tidak memberikan pilihan untuk rakyat. (ut)

Continue Reading

Politik

Putusan PHPU Pilpres, AMIN Yakin Hakim MK Berani Putuskan yang Terbaik

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meyakini hakim Mahkamah Konstitusi berani memutuskan yang terbaik untuk sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Anies menyatakan pasangan AMIN menitipkan kepada majelis hakim kepercayaan, untuk menentukan arah bangsa ini ke depan.

Ia juga menegaskan kembali bahwa Indonesia berada di sebuah persimpangan jalan, dimana praktik penyimpangan telah disaksikan bersama pada pilpres dan pemilu.

“Praktik penyimpangan yang masif, yang bila itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan dan nantinya pemilu pilpres, bukan mencerminkan aspirasi rakyat, tapi mencerminkan aspirasi pemegang kewenangan,” jelas Anies di Jakarta, (22/4/2024).

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menilai Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024 dalam putusan sidang sengketa Pilpres.

Utamanya, kata dia, ketika MK melihat adanya kejanggalan dan membuat terobosan besar untuk memulihkan keadaan yang dianggapnya rusak usai putusan 90/PUU-XXI/2023 terbit.

Diketahui, putusan ini memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun maju Pilpres sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

“Semua yang tidak berkesesuaian dengan (konstitusi) itu bisa dianulir. Apakah akan didiskualifikasi? Saya sebagai akademisi mengatakannya seperti itu, dengan bahasa yang semacam itu,” kata Sulistyowati Irianto, dalam diskusi secara daring, Minggu (21/4/2024).

Ia menyebutkan, hal itu bisa terjadi mengingat hakim konstitusi memiliki otoritas besar dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Usai mencermati proses-proses persidangan, pemaparan bukti-bukti dan analisis dari para ahli, MK akan melakukan konfirmasi dan analisis dari bukti dan kesaksian tersebut.

“Misalnya pasal 22e yang bicara soal asas pemilu harus luber jurdil. Nah, semua itu dikroscek gitu, dikonfirmasi, seperti kita kalau penelitian, dianalisis,” tuturnya.

Ia berharap hakim konstitusi akan membuat putusan yang mencerminkan independensi Mahkamah. Pun terobosan baru dalam putusannya sehingga putusan itu akan memberikan keadilan dan sesuai dengan konstitusi.

“Jadi, yang kalau dalam bahasa konseptual, MK diharapkan melakukan analisis dan pertimbangan dan putusan yang melampauai analisis doktrinal.

Jadi panduannya adalah pasal-pasal terkait dengan Pemilu dan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam konstitusi,” jelasnya.

Sebagai informasi, sengketa Pilpres 2024 akan diputuskan oleh MK pada 22 April 2024.

Tercatat, banyak pihak-pihak yang mengajukan diri menjadi amicus curiae. MK sendiri mengakui bahwa pada pilpres kali ini, banyak sekali pihak yang menyerahkan amicus curiae.

Sejumlah tokoh yang mengajukan amicus curiae di antaranya seperti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga eks pentolan FPI Rizieq Shihab. (tw)

Continue Reading

Politik

Din Syamsudin-Habib Rizieq Ajukan Diri Jadi Amicus Curiae Sidang Pilpres di MK

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sebanyak lima tokoh mengajukan diri menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lima tokoh itu ialah Habib Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, Ahmad Shabri Lubis, Yusuf Martak, hingga Munarman.

“Kami adalah kelompok warga negara Indonesia yang memiliki keprihatinan mendalam terhadap keberlangsungan dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya dan pertama-tama adalah dalam tegaknya keadilan yang berdasarkan pada asas negara hukum yang berkeadilan,” kata kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/4/2024).

Surat pengajuan diri sebagai amicus curiae itu diserahkan ke MK hari ini. Aziz juga menunjukkan bukti tanda terima dokumen tersebut.

Dalam tanda terima itu, tertulis nama Habib Rizieq, Din Syamsuddin dkk. Dokumen itu ditujukan kepada hakim MK yang mengadili sengketa Pilpres 2024, baik yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun yang diajukan oleh Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Habib Rizieq dkk menyampaikan empat poin dalam suratnya ke hakim MK. Pada intinya, mereka meminta hakim MK untuk mengambil peran meluruskan berbagai penyimpangan kekuasaan.

“Kami mendesak kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan sebagaimana pembukaan UUD 1945,” demikian kalimat dalam salah satu poin yang disampaikan Habib Rizieq dkk.

Habib Rizieq dkk mengatakan sejarah akan mencatat apakah hakim MK menjadi penjaga konstitusi atau bagian dari rezim.

“Sejarah akan mencatat, apakah Yang Mulia Hakim Konstitusi akan menjadi guardian of constitution atau guardian of group regimentation. Kami hingga saat ini masih meyakini bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi tetap akan menjadi guardian of constitution,” tuturnya. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending