Connect with us

Politik

Kritik MK soal Gugatan Usia Capres-Cawapres, Rocky Gerung: MK Mahkamah Keluarga dan Dinasti Kacung

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kritik MK (Mahkamah Konstitusi) soal gugatan usia calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), pengamat politik Rocky Gerung menyebut MK itu Mahkamah Keluarga.

MK membacakan putusan itu pada Senin (16/10/2023). Berbagai spekulasi di masyarakat pun muncul.

Pasalnya, tersebar isu atau dugaan gugatan usia capres-cawapres tersebut untuk memudahkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.

Terkait hal ini, Rocky Gerung menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Kaesang Pangarep yang juga anak bungsu Presiden Jokowi yang mengajukan gugatan soal usia itu ke MK.  

“Kita mewakili kemarahan publik terhadap kemaksiatan di Mahkamah Konstitusi. 

Kita menghendaki ada semacam etika,” ujar Rocky Gerung dalam sebuah rekaman suara kepada awak media, Rabu (11/10/2023).  “Meminta MK yang ketuanya pamannya—Anwar Usman—supaya Gibran dijadikan calon wakil presiden.

Setelah itu melapor ke Presiden Jokowi yang adalah kakak ipar Ketua MK. Dari segi itu, itu super dinasti. MK sekarang adalah Mahkamah Keluarga dan dinasti kacung,” sambungnya.

Setelah itu melapor ke Presiden Jokowi yang adalah kakak ipar Ketua MK. Dari segi itu, itu super dinasti. MK sekarang adalah Mahkamah Keluarga,” sambungnya.

Menurut Rocky Gerung, gugatan usia capres-cawapres ini bukan hanya mempersoalkan masuk akal secara hukum tata negara saja atau tidak. 

 “Ini tidak masuk akal secara etik dan public ethics itu yang sesungguhnya dilanggar MK berdasarkan kesepakatan dengan Jokowi. Dua institusi ini, Presiden Jokowi dan MK, berkomplot untuk membatalkan dasar-dasar berdemokrasi,” kata dia.  

Menurut Rocky Gerung, perkara ini merupakan kebijakan hukum terbuka yang seharusnya jadi kewenangan pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. (ut)

𝘖𝘱𝘪𝘯𝘪

𝗗𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗞𝗼𝗹𝗼𝘀𝗮𝗹 𝗧𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗠𝘂𝘀𝗸𝗲𝘁𝗲𝗲𝗿𝘀 𝗝𝗼𝗸𝗼𝘄𝗶, 𝗣𝗿𝗮𝗯𝗼𝘄𝗼, 𝗠𝗲𝗴𝗮𝘄𝗮𝘁𝗶

“𝗠𝗘𝗠𝗕𝗔𝗝𝗔𝗞 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗦 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗞𝗔”


Ada bau busuk yang luar biasa menyengat dari koper besar “sirkus Pilpres 2024” mendatang.

Koper yang menyimpan tumpukan design dan siasat super canggih, ratusan kali lebih canggih dari siasat pesta demokrasi 2019.

Pada Pilpres 2019, siasat dibuat dadakan dan disantap panas-panas persis diujung perhitungan suara, namun diakhir pesta, nikmatnya dibagi rata secara berjamaah selama 5 tahun.

Agenda besar dalam siasat Pilpres 2024 esok adalah menyelamatkan Jokowi pasca purna jabatan sekaligus mengawal peralihan kekuasaan ke tangan rezim berikutnya, Ganjar-Mahfud.

Publik digiring sedemikian rupa dalam drama kolosal, seolah ada pengkhianatan, pergolakan dan pertarungan, Kubu Ganjar (PDIP) dengan Jokowi (Gerindra-Golkar-Demokrat-PSI).

Padahal drama kolosal itu sengaja di design untuk satu paket rangkaian kepentingan politik kekuasaan, yakni menyelamatkan rezim Jokowi saat ini dan mengukuhkan kembali kelanjutan estafet kekuasaan pada rezim berikutnya.

Scane Pertama, Jokowi diposisikan mendukung Prabowo dan ada Gibran disana agar menjadi sasaran tembak serangan kritik serta caci maki kubu Ganjar-Mahfud.

Dinasti Jokowi plus MK dijadikan bahan mengolah resep serta menu caci maki oleh kubu Ganjar, semata-mata agar Ganjar dan PDIP terlihat “on the track” pengawal Demokrasi dan sebagai lawan Jokowi.

Ini sesungguhnya siasat, PDIP yang merupakan Kubu Ganjar justru adalah motor perusak Demokrasi lewat tangan kekuasaan Jokowi. Untuk lepas tangan dari kekacauan tersebut, Kubu Ganjar diposisikan menjadi seteru Jokowi yang mengendorse Prabowo-Gibran. Namun ini lagu klasik, karena siapapun dari keduanya yang menang akan saling menyelamatkan satu sama lain, lalu kembali naik dalam satu perahu.

Scane Kedua, Mahfud dikondisikan tidak akan mundur dari Menkopolhukam, padahal UU Pemilu mensyaratkan wajib mundur dari jabatan. Tak mungkin seorang Mahfud, pakar hukum tata negara tak memahami aturan ini, pun begitu ia rela menggadaikan integritasnya untuk melakukan praktik politik tak beretika seperti ini.

Tapi ini lagi-lagi siasat, setelah menguasai MK lewat ipar Jokowi, PDIP sangat berkepentingan untuk menguasai peta ditengah pertarungan, itu sebab harus ada Menkopolhukam yang juga sebagai peserta Pilpres.

Bagaimana mungkin Pilpres bisa berlangsung jujur dan adil, jika peserta Pilpres sekaligus juga regulator dan koordinator dalam sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan isu bidang politik, hukum, dan keamanan.

Ini aneh bin ajaib luar biasa, hukum ditabrak dan dijungkir balikkan sesuai nafsu politik kekuasaan.

Kubu Ganjar-Mahfud yang memaki-maki Jokowi dengan Dinasti Keluarganya sesungguhnya sedang menyelamatkan Jokowi dengan “berpura-pura” menyerang dan berperan sebagai lawan . Begitu Ganjar-Mahfud menang, mereka pun kembali berangkulan dengan erat penuh senyum kemenangan.

Prabowo pun dipaksa merelakan elektabilitasnya rusak dengan harus mendapuk Gibran yg diumpankan sebagai Cawapresnya. Artinya ini bumper pengaman dibelakang, kalau bola menang gagal ditangkap pasangan Ganjar-Mahfud didepan, maka ada pasangan Prabowo-Gibran yang siap menjaga dibelakang.

Namun skenario utamanya tetap memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud, dengan demikian Dinasti Jokowi kembali langgeng ke posisi semula, Jokowi aman, kabinet lama selamat, ancaman penjara lenyap dan rezim tetap berlangsung berkelanjutan.

Scan Ketiga adalah pasca pemungutan suara selesai dan perhitungan suara dimulai. Di sinilah giliran peran media, lembaga survey, KPU, Bawaslu, MK, dimulai.

Inilah pemufakatan atas siasat rezim yang aromanya sudah terendus saat ini. Segalanya dirancang secara detail agar nikmat pembagian kekuasaan pun dapat kembali dibagi rata berjamaah untuk 10 tahun ke depan.
Kalau Rakyat Indonesia pakai akal sehatnya, maka jgn pilih kedua kubu Rezim tsb‼️✍️🇮🇩

https://twitter.com/Naz_lira/status/1715996453477466573?t=5swARTUHFxzMX4J9AHNecw&s=19

Politik

Disinggung Prabowo Soal Senyumnya Berat, Begini Respons Anies

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Calon Presiden RI Anies Baswedan merasa tak ada yang istimewa dengan senyumannya saat menghadiri penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Hal ini menyusul pernyataan Calon Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, saat berpidato menyatakan bahwa dirinya pernah berada di posisi Anies saat ini, yakni kalah dalam pilpres. Dia mengungkapkan pernah merasakan apa yang dirasakan Anies saat ini.

“Biasa saja,” ujar Anies saat ditanyai wartawan merespons pernyataan Prabowo.

Anies pun tak mengerti dengan pernyataan yang dilontarkan Prabowo kepada dirinya sebab Prabowo yang mengalami kondisi seperti itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan dirinya biasa saja.

“Kalau itu tanyakan kepada beliau, ‘kan beliau yang mengalami. Kalau saya ‘kan biasa-biasa saja,” katanya.

Sebelumnya, Calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya mengetahui senyuman pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

“Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah ada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu, tetapi ini yang dituntut oleh rakyat kita,” kata Prabowo di Kantor KPU RI, Jakarta.

Jika pasangan AMIN kalau kontestasi adem saja, tidak tajam, tidak keras, maka tidak memberikan pilihan untuk rakyat. (ut)

Continue Reading

Politik

Putusan PHPU Pilpres, AMIN Yakin Hakim MK Berani Putuskan yang Terbaik

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meyakini hakim Mahkamah Konstitusi berani memutuskan yang terbaik untuk sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Anies menyatakan pasangan AMIN menitipkan kepada majelis hakim kepercayaan, untuk menentukan arah bangsa ini ke depan.

Ia juga menegaskan kembali bahwa Indonesia berada di sebuah persimpangan jalan, dimana praktik penyimpangan telah disaksikan bersama pada pilpres dan pemilu.

“Praktik penyimpangan yang masif, yang bila itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan dan nantinya pemilu pilpres, bukan mencerminkan aspirasi rakyat, tapi mencerminkan aspirasi pemegang kewenangan,” jelas Anies di Jakarta, (22/4/2024).

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menilai Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024 dalam putusan sidang sengketa Pilpres.

Utamanya, kata dia, ketika MK melihat adanya kejanggalan dan membuat terobosan besar untuk memulihkan keadaan yang dianggapnya rusak usai putusan 90/PUU-XXI/2023 terbit.

Diketahui, putusan ini memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun maju Pilpres sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

“Semua yang tidak berkesesuaian dengan (konstitusi) itu bisa dianulir. Apakah akan didiskualifikasi? Saya sebagai akademisi mengatakannya seperti itu, dengan bahasa yang semacam itu,” kata Sulistyowati Irianto, dalam diskusi secara daring, Minggu (21/4/2024).

Ia menyebutkan, hal itu bisa terjadi mengingat hakim konstitusi memiliki otoritas besar dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Usai mencermati proses-proses persidangan, pemaparan bukti-bukti dan analisis dari para ahli, MK akan melakukan konfirmasi dan analisis dari bukti dan kesaksian tersebut.

“Misalnya pasal 22e yang bicara soal asas pemilu harus luber jurdil. Nah, semua itu dikroscek gitu, dikonfirmasi, seperti kita kalau penelitian, dianalisis,” tuturnya.

Ia berharap hakim konstitusi akan membuat putusan yang mencerminkan independensi Mahkamah. Pun terobosan baru dalam putusannya sehingga putusan itu akan memberikan keadilan dan sesuai dengan konstitusi.

“Jadi, yang kalau dalam bahasa konseptual, MK diharapkan melakukan analisis dan pertimbangan dan putusan yang melampauai analisis doktrinal.

Jadi panduannya adalah pasal-pasal terkait dengan Pemilu dan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam konstitusi,” jelasnya.

Sebagai informasi, sengketa Pilpres 2024 akan diputuskan oleh MK pada 22 April 2024.

Tercatat, banyak pihak-pihak yang mengajukan diri menjadi amicus curiae. MK sendiri mengakui bahwa pada pilpres kali ini, banyak sekali pihak yang menyerahkan amicus curiae.

Sejumlah tokoh yang mengajukan amicus curiae di antaranya seperti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga eks pentolan FPI Rizieq Shihab. (tw)

Continue Reading

Politik

Din Syamsudin-Habib Rizieq Ajukan Diri Jadi Amicus Curiae Sidang Pilpres di MK

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sebanyak lima tokoh mengajukan diri menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lima tokoh itu ialah Habib Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, Ahmad Shabri Lubis, Yusuf Martak, hingga Munarman.

“Kami adalah kelompok warga negara Indonesia yang memiliki keprihatinan mendalam terhadap keberlangsungan dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya dan pertama-tama adalah dalam tegaknya keadilan yang berdasarkan pada asas negara hukum yang berkeadilan,” kata kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/4/2024).

Surat pengajuan diri sebagai amicus curiae itu diserahkan ke MK hari ini. Aziz juga menunjukkan bukti tanda terima dokumen tersebut.

Dalam tanda terima itu, tertulis nama Habib Rizieq, Din Syamsuddin dkk. Dokumen itu ditujukan kepada hakim MK yang mengadili sengketa Pilpres 2024, baik yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun yang diajukan oleh Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Habib Rizieq dkk menyampaikan empat poin dalam suratnya ke hakim MK. Pada intinya, mereka meminta hakim MK untuk mengambil peran meluruskan berbagai penyimpangan kekuasaan.

“Kami mendesak kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan sebagaimana pembukaan UUD 1945,” demikian kalimat dalam salah satu poin yang disampaikan Habib Rizieq dkk.

Habib Rizieq dkk mengatakan sejarah akan mencatat apakah hakim MK menjadi penjaga konstitusi atau bagian dari rezim.

“Sejarah akan mencatat, apakah Yang Mulia Hakim Konstitusi akan menjadi guardian of constitution atau guardian of group regimentation. Kami hingga saat ini masih meyakini bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi tetap akan menjadi guardian of constitution,” tuturnya. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending