Connect with us

Keamanan

Luhut Telah Rendahkan Kemampuan Anak Bangsa dengan Pekerjakan Tenaga Asing di IKN

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di IKN dan penggunaan tenaga kerja asing dalam pembangunan IKN.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan, pemerintah mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai pengawas megaproyek tersebut.

Luhut Telah Rendahkan Kemampuan Anak Bangsa dengan Pekerjakan Tenaga Asing di IKN

Ia mengatakan, hal tersebut sudah diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan IKN menjadi berkualitas sampai dengan 17 Agustus 2024 mendatang.

“Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus,” kata Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Secara terpisah, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kehadiran pengawas tersebut untuk memberikan kontrol agar hasil pembangunan IKN berkualitas baik.

“Mandor apa, beda lho mandor sama pengawas. Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya satu, dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek gimana kualitasnya?” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dalam proyek IKN.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengungkap alasan di balik keputusan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dia menilai, sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing.

“Bangsa kita enggak bisa ya memang enggak bisa. Kualitasnya masih kadang miring-miring, kalau Anda lihat bangunan kita masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi, kuat tapi masih belok-belok.” Kata Luhut seperti kami kutip dari Kompas.id.

Sebelumnya, saat rapat kerja dengan badan anggaran DPR Luhut menyebut sudah 2 kali mengecek progres pembangunan di IKN secara langsung.

Ia mengatakan, untuk pengawasan pekerjaan sampai 17 Agustus nanti menggunakan petugas dari luar negeri karena ingin mendapatkan kualitas yang bagus.

Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan, pelibatan tenaga asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara masih jadi wacana.

Legislator Suruh Luhut Jelaskan soal Pengawas Proyek IKN Pakai Bule

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana memakai jasa warga negara asing atau bule dalam mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ketua DPP PKB Daniel Johan meminta penjelasan utuh dari Luhut.
“Masa 280 juta rakyat Indonesia, sekian banyak insinyur, sekian banyak lulusan S1, S2, S3 bahkan putra terbaik Indonesia sudah bisa kerja di NASA, anak sekian belas tahun sudah bisa lulus S3, nggak ada yang sanggup menjadi mandor,” kata Daniel Johan dalam keterangan video kepada wartawan, Minggu (18/6/2023).

Daniel meminta Luhut memberikan penjelasan secara detail tugas-tugas pengawas IKN itu. Jadi, kata dia, diketahui bahwa memang tidak ada masyarakat Indonesia yang mampu menjalankan tugas sebagai mandor proyek IKN tiu.

“Jadi kita dorong Pak Luhut jelaskan kepada masyarakat secara detail sebenarnya apa sih tugas mandor itu sehingga kita harus merekrut orang asing. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tugas ini tidak ada satupun dari 280 juta rakyat Indonesia sanggup,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR RI itu menilai pekerjaan mandor adalah hal yang umum. Dia ingin proyek IKN itu melibatkan masyarakat lokal.

“Saya rasa mandor hal yang umum, kita berharap karena salah satu keberhasilan IKN adalah keterlibatan masyarakat lokal, rakyat Indonesia sendiri,” katanya.

Jika dilihat dari tingkah laku dan komentar dari Luhut dan selalu di dukung oleh Jokowi, Apakah mereka ingin membangun negara dalam negara? (tri)

https://fb.watch/lgADXgP9l-/?mibextid=Nif5oz

Keamanan

Viral Panglima Perintahkan Prajurit ‘Memiting’ Demonstran Terkait Rempang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta,

Viral pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono atas demonstrasi penolakan relokasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau diklarifikasi Puspen TNI.

Sebelumnya, perintah dari Panglima TNI kepada prajuritnya untuk ‘memiting’ demonstran terkait isu relokasi Rempang viral di media sosial.

Tak pelak, pernyataan itu dihujani kritik dari berbagai lapisan masyarakat yang bersimpati kepada warga Rempang.

Sejumlah pihak lantas mengingatkan tugas TNI yang seharusnya melindungi rakyat. (utw)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224257852262275&id=1482095259&mibextid=Nif5oz

Continue Reading

Keamanan

Bareskrim Segera Tetapkan Panji Gumilang Tersangka Penistaan Agama

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Bareskrim Polri sebut telah menemukan adanya unsur pidana dugaan penistaan agama oleh Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Namun, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, pihaknya masih memerlukan keterangan saksi untuk memperkuat unsur pidana.

“Secara sepintas, dari apa yang diunggah dan kami dengar ada dugaan itu (penistaan agama). Tapi, kan kami harus lengkapi dulu keterangan saksi, ahli, baru mengarah kepada pelaku,” kata Agus di Mabes Polri, Senin (26/6/2023).

1. Bareskrim segera tetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka

Agus menjelaskan, Bareskrim saat ini telah menerima laporan dari masyarakat terkait kasus Pondok Pesantren Al Zaytun. Pihaknya pun sedang melakukan penyelidikan.

“Kemudian, nanti kami akan mengerahkan pada internal yayasan Ponpes Al Zaytun nantinya akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka dugaan penistaan agama tersebut,” kata Agus.

2. Menko Polhukam perkuat tim Bareskrim untuk memperkuat laporan

Bareskrim pun telah mendapatkan arahan dari Menteri Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, dan Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit untuk memperkuat tim di Bareskrim Polri. Mahfud, juga kata Agus, telah membentuk tim untuk memperkuat laporan.

“Tentunya, kami periksa pelapor, lengkapi dengan keterangan saksi-saksi, ahlinya. Nanti, melibatkan Kemenag, kan ada Dirjenbinmas Islam yang akan memberikan penjelasan. Kemudian MUI, tokoh-tokoh agama yang memiliki pemahaman Islam sesungguhnya,” ujar Agus.

3. Mahfud MD sebut hasil investigasi Al Zaytun akan diungkap ke publik dalam waktu dekat

Mahfud menduga telah terjadi tindak pidana di pondok pesantren yang berada di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dia menyebut tindak pidana itu dilakukan kepada perorangan atau pribadi.

Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu enggan menyebut jenis tindak pidana yang telah terjadi di ponpes yang sudah didirikan sejak 1999 itu.

Dia hanya menyebut ada dugaan tindak pidana, dan hasil investigasi terhadap Ponpes Al Zaytun akan diungkap ke publik dalam waktu dekat. 

“Nanti, itu akan diumumkan secara resmi dalam waktu tidak terlalu lama. Pasal-pasal apa yang akan dikenakan,” katanya. (ut)

https://www.instagram.com/reel/Ctvt9bNpRsj/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

https://fb.watch/ls0t8oXqAQ/?mibextid=Nif5oz

Continue Reading

Keamanan

Kontroversi Jejak Ponpes Sesat Al Zaytun dan Tudingan Aliran Dana ke Para Jenderal

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Indramayu, Ponpes sesat Al Zaytun menjadi sorotan menyusul sejumlah paham atau ajarannya yang dianggap menyesatkan. 

Tidak hanya itu, ponpes yang dinakhodai oleh Panji Gumilang ini juga disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan NII KW 9. Inilah mengapa desakan dari ormas Islam begitu kuat meminta agar Al Zaytun dibubarkan.

“Itu (dorongan pembubaran atau pencabutan izin Al-Zaytun) nanti dianalisis, semuanya akan dikaji,” ujar Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM MUI, Ikhsan Abdullah, usai rapat membahas perkembangan isu aktual terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaytun sesat di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).

Al Zaytun bukan pesantren yang baru berdiri. Pesantren ini telah dibangun sejak 1993 atau saat Orde Baru (Orba) berkuasa. Meski kerap dianggap menyimpang, pesantren ini tetap berdiri tegak. Muridnya berdatangan dari sejumlah daerah.

Pengamat terorisme, Al Chaidar, menyebut besarnya dana yang terkumpul dari para anggota NII KW 9 yang dipimpin oleh pendiri Ma’had Al Zaytun, Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, turut mengalir dan dinikmati oleh sejumlah jenderal dan pejabat era orde baru yang kini masih memiliki pengaruh besar.

Ada Salah satu Jenderal purnawirawan yang merasa paling NKRI mengungkapkan perihal Al Zaytun, “Siapa yang memusuhi Al Zaytun adalah musuh saya,” ungkap AM. Hedropriyono.

Menurut dia, sejak awal berdiri, NII KW 9 sejatinya memiliki misi untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dana masyarakat.

“Jadi untuk memperkaya diri sendiri-sendiri saja dan beberapa jenderal-jenderal pendukung dia. Ya, pejabat-pejabat di Orba dulu sampai sekarang. (Apa sekarang masih ada aliran dana ke pejabat-pejabat itu?) Ya, masih ada, yang (dana untuk) Al Zaytun itu, yang sekolah itu hanya 10 persen dari dana yang terkumpul, 90 persennya kan untuk masuk ke kantong jenderal-jenderal itu,” kata Al Chaidar pada Rabu (21/06/2023).

Saat Para Wali Santri Al Zaytun Buka Suara: Kami Menyampaikan Sejumlah Rp 255.700.000

Wali Santri Mahad Al Zaytun Indramayu menyampaikan mengenai kesan mereka terhadap lembaga pendidikan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.

Kesan dan pesan dari wali santri tersebut disampaikan saat peringatan 1 Muharram yang belakangan potongan videonya viral di media sosial, gara-gara salam Havenu Shalom Alaichem.

Wali Santri Jawa Timur, Rudiyanto salah satu yang menyampaikan sambutan di kesempatan itu. Dia berpesan kepada wali santri untuk mewujudkan cita-cita bersama. 

“Para wali santri sebagai wujud menciptakan Indonesia Kuat dalam pembangunan periode kedua. Kami seluruh wali santri menyampaikan sodakoh sejumlah Rp 255.700.000,” kata Rudiyanto dalam kesempatan itu.

Karena itu, dirinya juga mengajak kepada seluruh wali santri, tetap terus membangun bersama untuk terwujudnya cita-cita besar membangun melalui LKM Rahmatan Lil Alamin.

Dalam kesempatan yang sama, Totok Dwi Hananto, Wali Santri dari Jawa Tengah mengungkapkan bahwa sangat bersyukur, sekaligus kami ucapkan terima kasih. Sebab, syekh senantisa memberikan bimbingan dan wawasan serta ilmu.

“Pada satu ketika, pertama kali diajak melihat pembangunan kapal di Samudra Biru. Ditanya oleh syekh: Tahu nggak, Nabi Nuh bikin kapal belajarnya dari mana? Ketika itu, kami kaget. Sebuah pertanyaan yang tidak pernah disangka,” katanya.

Ketika masih bengong tidak bisa menjawab, syekh menyampaikan: Ada orang bertanya, apakah syekh bisa bikin kapal? Jawab syekh: kita bisa bikin kapal dengan belajar dari alam.

Demikian juga, apa yang telah diperbuat oleh syekh dengan kelengkapan sarana tidak lepas dari hasil pembelajaran kepada alam. Apa yang dibutuhkan oleh alam dan apa yang bisa diperbuat dari alam ini.

“Mari kita dukung bersama ajakan syekh, jadilah orang yang bisa digerakan. Jangan jadi orang yang tidak bisa digerakan. Mari kita maju, maju, terus maju. Maju membangun negara,” bebernya.

Hal senada juga disampaikan perwakilan Wali Santri Jawa Barat meliputi Garut, Bandung, Sumedang, dan Bogor, Usep Saepulloh mengungkapkan, pendidikan itu bukan sebagai sebuah pengajaran.

“Pendidikan menciptakan habit atau kebiasaan hidup yang positif. Pengajaran itu ada di kelas. Pendidikan ada di seluruh area,” bebernya. (tri)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=174367985608326&id=100091053757179&mibextid=Nif5oz

https://www.facebook.com/100086740099015/videos/989215012257058/?mibextid=Nif5oz

Continue Reading
Advertisement

Trending