Connect with us

Keamanan

Luhut Telah Rendahkan Kemampuan Anak Bangsa dengan Pekerjakan Tenaga Asing di IKN

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di IKN dan penggunaan tenaga kerja asing dalam pembangunan IKN.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan, pemerintah mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai pengawas megaproyek tersebut.

Luhut Telah Rendahkan Kemampuan Anak Bangsa dengan Pekerjakan Tenaga Asing di IKN

Ia mengatakan, hal tersebut sudah diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan IKN menjadi berkualitas sampai dengan 17 Agustus 2024 mendatang.

“Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus,” kata Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Secara terpisah, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kehadiran pengawas tersebut untuk memberikan kontrol agar hasil pembangunan IKN berkualitas baik.

“Mandor apa, beda lho mandor sama pengawas. Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya satu, dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek gimana kualitasnya?” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dalam proyek IKN.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengungkap alasan di balik keputusan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dia menilai, sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing.

“Bangsa kita enggak bisa ya memang enggak bisa. Kualitasnya masih kadang miring-miring, kalau Anda lihat bangunan kita masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi, kuat tapi masih belok-belok.” Kata Luhut seperti kami kutip dari Kompas.id.

Sebelumnya, saat rapat kerja dengan badan anggaran DPR Luhut menyebut sudah 2 kali mengecek progres pembangunan di IKN secara langsung.

Ia mengatakan, untuk pengawasan pekerjaan sampai 17 Agustus nanti menggunakan petugas dari luar negeri karena ingin mendapatkan kualitas yang bagus.

Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan, pelibatan tenaga asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara masih jadi wacana.

Legislator Suruh Luhut Jelaskan soal Pengawas Proyek IKN Pakai Bule

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana memakai jasa warga negara asing atau bule dalam mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ketua DPP PKB Daniel Johan meminta penjelasan utuh dari Luhut.
“Masa 280 juta rakyat Indonesia, sekian banyak insinyur, sekian banyak lulusan S1, S2, S3 bahkan putra terbaik Indonesia sudah bisa kerja di NASA, anak sekian belas tahun sudah bisa lulus S3, nggak ada yang sanggup menjadi mandor,” kata Daniel Johan dalam keterangan video kepada wartawan, Minggu (18/6/2023).

Daniel meminta Luhut memberikan penjelasan secara detail tugas-tugas pengawas IKN itu. Jadi, kata dia, diketahui bahwa memang tidak ada masyarakat Indonesia yang mampu menjalankan tugas sebagai mandor proyek IKN tiu.

“Jadi kita dorong Pak Luhut jelaskan kepada masyarakat secara detail sebenarnya apa sih tugas mandor itu sehingga kita harus merekrut orang asing. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tugas ini tidak ada satupun dari 280 juta rakyat Indonesia sanggup,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR RI itu menilai pekerjaan mandor adalah hal yang umum. Dia ingin proyek IKN itu melibatkan masyarakat lokal.

“Saya rasa mandor hal yang umum, kita berharap karena salah satu keberhasilan IKN adalah keterlibatan masyarakat lokal, rakyat Indonesia sendiri,” katanya.

Jika dilihat dari tingkah laku dan komentar dari Luhut dan selalu di dukung oleh Jokowi, Apakah mereka ingin membangun negara dalam negara? (tri)

https://fb.watch/lgADXgP9l-/?mibextid=Nif5oz

Keamanan

Eks Danjen Kopassus Soenarko Pimpin Demo di KPU, Sutradara Kecurangan Pilpres 2024 Ini Jokowi!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko, berpendapat, Jokowi adalah dalang di balik kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Sutradara kecurangan ini adalah Jokowi. KPU itu hanya operator,” ujar Soenarko kepada wartawan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Ia menilai Jokowi, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim MK Anwar Usman sebagai pengkhianat rakyat. “Kami akan demo sampai aspirasi didengar. Kami tidak mau dipimpin oleh maling dan penipu,” tegas dia. “Tidak ada yang bisa diharapkan dari kumpulan maling atau penipu untuk memimpin negara ini,” lanjut Soenarko. Sekelompok massa yang menggelar aksi mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi.

Mereka membawa dua spanduk besar yang berisi tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dilengserkan. “Tumbangkan dan Adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI,” begitu tulisan spanduk yang dibentangkan di mobil komando.

“Tolak Pilpres Curang! Perusak Konstitusi, Penjahat Demokrasi. Lengserkan Jokowi! Komplotan penipu ulung, pecat Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Hakim MK!” bunyi spanduk yang lain. Dalam spanduk itu, ada foto Jokowi dengan bayangan menyerupai boneka pinokio yang berhidung panjang.

Selain itu, ada foto Ketua KPU RI Hashim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Dalam demonstrasi yang dihadiri sekitar 300 orang itu, Soenarko menyoroti pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), terutama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dinilainya mengandung kecurangan. (ut)

Continue Reading

Keamanan

Pernah Raih Adhi Makayasa Brigjen Djon Afriandi Ditunjuk Jadi Danjen Kopassus

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Brigjen Djon Afriandi menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), pasukan elite dari TNI AD.

Djon merupakan lulusan terbaik Akademi Militer atau Adhi Makayasa pada 1995.

Penunjukkan itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/216/II/2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tertanggal 21 Februari 2024.

Djon Afriandi bakal menjabat Danjen Kopassus menggantikan Mayjen Deddy Suryadi yang ditunjuk menjadi Panglima Kodam IV/Diponegoro.

Saat ini, Djon menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI AD. Sebelumnya, Djon menjabat sebagai Komandan Resimen Taruna (Danmentar) Akmil pada 2022-2023 dan Komandan Korem (Danrem) 012/Teuku Umar. Pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat itu berpengalaman di grup 1 (Para Komando) Kopassus.

Djon beberapa kali mengemban jabatan strategis di grup 1, seperti Komandan Batalyon 13 Grup 1 Kopassus dan Komandan Grup 1 Kopassus. Djon juga pernah menjabat sebagai Danden 1 Grup A Paspampres, Wakil Komandan Grup A Paspampres, dan Asisten Operasi Danjen Kopassus. (ut)

Continue Reading

Keamanan

Pengarahan Kaskostrad Kepada Prajurit dan PNS Makostrad

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) Mayjen TNI Farid Makruf, M.A., memberikan pengarahan kepada seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Markas Kostrad, usai melaksakan olah raga di lapangan Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat. Kamis (18/1/2024).

Kaskostrad menekankan kepada prajurit dan PNS Makostrad agar selalu menjaga nama baik Kostrad, dengan tidak melakukan segala bentuk pelanggaran sekecil apapun yang dapat merusak citra satuan Kostrad.

Beberapa penekanan yang disampaikan oleh Kaskostrad, diantaranya bahwa Prajurit Kostrad harus Disiplin, loyalitas, pantang menyerah dan Rantai Komando.

“Sedekah Tidak Perlu Menunggu Kaya dan punya harta yang banyak Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bersedekah pada orang lain sungguh tidak akan merugi, karena Allah pasti akan memberikan balasan yang lebih dan akan mengangkat derajatnya,” ujar Kaskostrad.

Terkait komitmen Netralitas TNI dalam pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

“Setiap prajurit TNI dilarang berpolitik praktis ataupun terlibat dalam kegiatan partai politik, dan TNI mempunyai aturan serta sanksi tegas bagi prajurit yang melanggar Netralitas TNI,” imbuhnya.

Kaskostrad juga memberikan arahan kepada prajurit dan PNS Kostrad yang akan menghadapi masa persiapan pensiun (MPP), karena merupakan suatu hal wajib yang nantinya akan dilalui oleh para prajurit dan PNS. Bahkan, ketika memasuki masa pensiun, kreatifitas dan inovasi para Purnawirawan pun mulai diuji, apalagi jika masa yang berarti berakhirnya tugas tersebut tidak dipersiapkan dengan matang.

“Para prajurit untuk menyiapkan yang matang berbagai hal yang nantinya mampu dijadikan suatu pendongkrak perekonomian ketika tak lagi jadi prajurit TNI dan PNS aktif, pentingnya peluang pelatihan dan rekan kerja untuk wirausaha dalam menghadapi masa MPP disegala lini bidang dalam meraih hidup yang lebih sejahtera disaat pensiun,” ujarnya. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending