Connect with us

Keamanan

Lukas Enembe Terancam Penjara Seumur Hidup Jika Terbukti Ada Aliran Dana Ke KKB

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib menilai Gubernur Papua Nonaktif Lukas Enembe bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup jika terbukti alirkan dana ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ridlwan mengatakan hal tersebut dikarenakan KKB sudah masuk dalam kelompok teroris di Indonesia.

“Sanksinya kalau terorisme bisa 4 tahun sampai (penjara) seumur hidup. Kalau kita mengacu pada Pasal 12 huruf a UU Terorisme, barang siapa terlibat dalam kegiatan terorisme, mulai persiapan hingga melakukan itu, bisa sampai hukuman (penjara) seumur hidup,” ujar Ridlwan usai diskusi bertajuk ‘Proyeksi Keamanan Indonesia 2023’ di Hotel Ashley, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis (19/01).

Ridlwan menegaskan pihaknya mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan keterlibatan Lukas Enembe atau kelompoknya dalam operasi gerakan separatisme di Papua. Selain itu, Menurut Ridlwan pengusutan tersebut tidak akan menghentikan langkah KPK yang saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi Lukas Enembe.

“Maksud saya buka juga celah penyelidikan terhadap Lukas Enembe dan kelompoknya jika memang terkait dengan separatisme (Papua),” tandas Ridlwan. Ia mengatakan, aparat bisa menggunakan UU Terorisme dalam menelusuri aliran dana Lukas Enembe ke OPM. Pasalnya, OPM sudah masuk dalam kategori teroris sebagai pengertian yang tercantum dalam UU Terorisme, yakni menimbulkan ketakutan meluas dengan senjata dan menciptakan korban di masyarakat.

“Jadi 2 kasus korupsinya kita dukung berjalan terus. Tetapi di sisi lain kalau memang ada indikasi bahwa Lukas Enembe ini terlibat atua setidak-tidaknya orangnya pernah terlibat dalam kegiatan OKB (organisasi kelompok bersenjata) harus diusut tuntas dengan penyidik yang baru, bukan KPK tentunya, pasti kepolisian yah, BNPT bisa masuk ke situ,” jelasnya. (utw)

Keamanan

Eks Danjen Kopassus Soenarko Pimpin Demo di KPU, Sutradara Kecurangan Pilpres 2024 Ini Jokowi!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko, berpendapat, Jokowi adalah dalang di balik kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Sutradara kecurangan ini adalah Jokowi. KPU itu hanya operator,” ujar Soenarko kepada wartawan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Ia menilai Jokowi, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim MK Anwar Usman sebagai pengkhianat rakyat. “Kami akan demo sampai aspirasi didengar. Kami tidak mau dipimpin oleh maling dan penipu,” tegas dia. “Tidak ada yang bisa diharapkan dari kumpulan maling atau penipu untuk memimpin negara ini,” lanjut Soenarko. Sekelompok massa yang menggelar aksi mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi.

Mereka membawa dua spanduk besar yang berisi tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dilengserkan. “Tumbangkan dan Adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI,” begitu tulisan spanduk yang dibentangkan di mobil komando.

“Tolak Pilpres Curang! Perusak Konstitusi, Penjahat Demokrasi. Lengserkan Jokowi! Komplotan penipu ulung, pecat Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Hakim MK!” bunyi spanduk yang lain. Dalam spanduk itu, ada foto Jokowi dengan bayangan menyerupai boneka pinokio yang berhidung panjang.

Selain itu, ada foto Ketua KPU RI Hashim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Dalam demonstrasi yang dihadiri sekitar 300 orang itu, Soenarko menyoroti pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), terutama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dinilainya mengandung kecurangan. (ut)

Continue Reading

Keamanan

Pernah Raih Adhi Makayasa Brigjen Djon Afriandi Ditunjuk Jadi Danjen Kopassus

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Brigjen Djon Afriandi menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), pasukan elite dari TNI AD.

Djon merupakan lulusan terbaik Akademi Militer atau Adhi Makayasa pada 1995.

Penunjukkan itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/216/II/2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tertanggal 21 Februari 2024.

Djon Afriandi bakal menjabat Danjen Kopassus menggantikan Mayjen Deddy Suryadi yang ditunjuk menjadi Panglima Kodam IV/Diponegoro.

Saat ini, Djon menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI AD. Sebelumnya, Djon menjabat sebagai Komandan Resimen Taruna (Danmentar) Akmil pada 2022-2023 dan Komandan Korem (Danrem) 012/Teuku Umar. Pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat itu berpengalaman di grup 1 (Para Komando) Kopassus.

Djon beberapa kali mengemban jabatan strategis di grup 1, seperti Komandan Batalyon 13 Grup 1 Kopassus dan Komandan Grup 1 Kopassus. Djon juga pernah menjabat sebagai Danden 1 Grup A Paspampres, Wakil Komandan Grup A Paspampres, dan Asisten Operasi Danjen Kopassus. (ut)

Continue Reading

Keamanan

Pengarahan Kaskostrad Kepada Prajurit dan PNS Makostrad

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) Mayjen TNI Farid Makruf, M.A., memberikan pengarahan kepada seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Markas Kostrad, usai melaksakan olah raga di lapangan Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat. Kamis (18/1/2024).

Kaskostrad menekankan kepada prajurit dan PNS Makostrad agar selalu menjaga nama baik Kostrad, dengan tidak melakukan segala bentuk pelanggaran sekecil apapun yang dapat merusak citra satuan Kostrad.

Beberapa penekanan yang disampaikan oleh Kaskostrad, diantaranya bahwa Prajurit Kostrad harus Disiplin, loyalitas, pantang menyerah dan Rantai Komando.

“Sedekah Tidak Perlu Menunggu Kaya dan punya harta yang banyak Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bersedekah pada orang lain sungguh tidak akan merugi, karena Allah pasti akan memberikan balasan yang lebih dan akan mengangkat derajatnya,” ujar Kaskostrad.

Terkait komitmen Netralitas TNI dalam pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

“Setiap prajurit TNI dilarang berpolitik praktis ataupun terlibat dalam kegiatan partai politik, dan TNI mempunyai aturan serta sanksi tegas bagi prajurit yang melanggar Netralitas TNI,” imbuhnya.

Kaskostrad juga memberikan arahan kepada prajurit dan PNS Kostrad yang akan menghadapi masa persiapan pensiun (MPP), karena merupakan suatu hal wajib yang nantinya akan dilalui oleh para prajurit dan PNS. Bahkan, ketika memasuki masa pensiun, kreatifitas dan inovasi para Purnawirawan pun mulai diuji, apalagi jika masa yang berarti berakhirnya tugas tersebut tidak dipersiapkan dengan matang.

“Para prajurit untuk menyiapkan yang matang berbagai hal yang nantinya mampu dijadikan suatu pendongkrak perekonomian ketika tak lagi jadi prajurit TNI dan PNS aktif, pentingnya peluang pelatihan dan rekan kerja untuk wirausaha dalam menghadapi masa MPP disegala lini bidang dalam meraih hidup yang lebih sejahtera disaat pensiun,” ujarnya. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending