Connect with us

Nusantara

Mahalnya Harga Beras yang Bikin Porsi Nasi Warteg Berkurang

Published

on

“Yang tadinya satu kilogram beras bisa untuk sembilan piring, kami bagi porsinya untuk sepuluh porsi,” ujar Ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni menanggapi ihwal mahalnya harga beras yang saat ini masih terjadi.

Mukroni mengatakan, tingginya harga beras ini berdampak pada kenaikan biaya operasional.

Alhasil, kata Mukroni, pedagang warteg mau tidak mau mengurangi porsi makanan yang dijual kepada pembeli untuk menyiasati kenaikan harga beras tanpa harus menaikkan harga.

Dengan mengurangi porsi makanan untuk pembeli, Mukroni berharap bisa menambah pendapatan dari satu porsi itu sebagai bentuk kompensasi harga beras yang sedang tinggi.

Menurut Mukroni, langkah mengurangi porsi nasi ini dianggap pilihan paling tepat dibanding menaikkan harga makanan ketika daya beli masyarakat sedang terpuruk akibat kenaikan harga bahan pokok. Para pedagang warteg khawatir bila mereka menaikkan harga imbas mahalnya beras dan bahan pokok lain, maka pembeli yang didominasi kelas menengah ke bawah akan pergi.

“Masyarakat masih pelit untuk membelanjakan uangnya karena mungkin kebutuhan lainnya yang juga mengalami kenaikan,” kata Mukroni. Bukan hanya Mukroni, tetapi pedagang eceren pun juga mengeluhkan mahalnya harga beras. Nur, salah satu pemilik warung eceren yang menjual beras di Kemanggisan Palmerah, mengaku mau tak mau harus menaikkan harga beras di warungnya agar mendapatkan untung. “Yah harus naikinlah Rp 1.000 per liter kayak beras merek Jambu yang biasanya Rp 9.000 per liter saya jual Rp 10.000, terus kalau merek Wayang juga sama yang sebelumnya Rp 10.000 saya naikin Rp 11.000 per liter,” ujar Nur.

Nur bilang, dirinya harus menaikkan harga beras lantaran beras yang ia beli dari distributor beras juga naik yang biasanya Rp 420.000 untuk beras isi 50 kilogram menjadi Rp 430.000. Menurut Nur, kenaikan harga beras tersebut sudah berangsur lebih dari 3 mingguan. Sementara untuk stok beras di pasaran dinilai tidak begitu sulit didapatkan Kenaikan harga beras sudah terjadi sejak akhir tahun lalu. Mengutip dari Pusat Informasi Hargan Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga beras kulitas bawah I tembus Rp 13.500 pada awal tahun lalu, kualotas bawah II Rp 14.000, dan kualitas menengah Rp 16.000 per kilogram. Sementara saat ini harganya sudah turun walaupun masih tergolong mahal. Beras kualitas bawah I dibanderol Rp 12.000 per kilogram, beras kualitas bawah II dibanderol Rp 11.650 per kilogram, dan beras kualitas menengah Rp 13.050 per kilogram.

Penyebab harga beras mahal

Penyebab mahalnya komoditas pokok ini sudah banyak dibeberkan oleh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, peneliti, ekonom, hingga petani. Namun, faktor utama yang menjadi biang kerok mahalnya beras ini adalah lantaran stok atau pasokannya yang minim hingga adanya diduga oknum nakal di industri beras. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, kenaikan harga beras terjadi karena beras yang dipasok oleh Bulog ke pasar tradisional adalah beras dengan kualitas premium atau maksimum butir patah 15 persen.

Zulhas bilang, harga beras Bulog yang dijual oleh pedagang adalah di atas Rp 10.000 per kg. Padahal, Bulog melepas beras ke pedagang seharga Rp 8.300 per kg. Seharusnya pedagang menjual beras ini Rp 9.540 per kg “Jadi beras yang dikeluarkan Bulog itu kan harganya Rp 8.300 per kg, harusnya sampai ke pasar itu Rp 9.540 per kg. Ada keuntungan yang di tengah sama pengecer, tapi kadang-kadang diambil besar, karena berasnya bagus, dijual premium,” kata Zulhas, Minggu (5/2/2023). Mengutip situs Kemendag, harga beras Premium di DKI Jakarta awal Februari 2023 dibandrol Rp 12.453 per kg, di Jawa Barat Rp 12.921 per kg, dan di Jawa Tengah Rp 13.056 per kg. Sementara itu, di Sumatera Barat harga beras Premium mencapai Rp 16.375 per kg.

Sedangkan harga beras Medium dibandrol seharga 11.444 per kg di DKI Jakarta, Rp 10.840 per kg di Jawa Barat, dan Rp 10.984 per kg di Jawa Tengah. Adapun harga beras medium tertinggi di Sumatera Barat yakni Rp 14.542 per kg.

Untuk mengatasi harga beras yang masih tinggi, Zulhas mengatakan pihaknya tengah melakukan kordinasi dengan Bulog untuk memasok beras ke pedagang tanpa perantara. Hal ini diyakini bisa menekan harga beras, sekaligus memotong rantai pasok dalam penyaluran beras, hingga ke tangan konsumen. “Pak Presiden, memerintahkan untuk menggelontorkan beras besar-besaran, agar tidak ada perantara lagi,” lanjut Zulhas.

Sementara Direktur Perum Bulog Budi Waseso menuding ada oknum yang menjual beras Bulog kepada pedagang dengan harga mahal. Pria yang kerap disapa Buwas ini mengatakan, oknum tersebut disinyalir adalah pedagang beras atau pegawai Bulog, yang dengan sengaja menghalangi pedagang mengambil langsung dari Bulog. Menurut dia, pihaknya menjual beras seharga Rp 8.300 per kg, sehingga harga yang harus dijual pedagang adalah Rp 9.400 per kg. Namun, dia menyebutkan, selama ini para pedagang terhalangi mendapatkan beras langsung dari Bulog, sehingga harga yang diperoleh pedagang di atas Rp 8.300 per kg. Buwas beranggapan bahwa kenaikan harga beras karena oknum yang ingin mengambil untung dari beras impor. Sementara dari sisi pedagang, menilai kenaikan harga beras karena Bulog belum menyalurkan cadangan impornya. “Sebenarnya saya sudah menerima laporan intelijen terkait hal ini, Inilah pentingnya menelusuri downline beras impor untuk memastikan konsumen dikenakan HET untuk beras medium. Komitmen pedagang dalam hal ini menjadi penting,” kata Buwas di Cipinang akhir pekan lalu.

Dampak kebijakan impor belum terlihat

Lantaran harga beras masih belum stabil, pemerintah akhirnya membuka keran impor. Kementerian Perdagangan meneken penugasan ke Bulog untuk mengimpor 500.000 ton beras asal Myanmar, Pakistan hingga Filipina. Dari total tersebut, beras yang masuk pun belum mencapai 100 persen lantaran terhambat faktor cuaca. Namun, dipastikan begitu Indonesia masuk ke dalam tahap panen, keran impor akan ditutup. Sayangnya, jurus membuka keran impor ini pun dinilai belum memberikan dampak terhadap harga beras. Center for Indonesian Policy (CIPS) menilai pemerintah perlu meninjau kembali peran Bulog dalam rantai pasok beras untuk memastikan efektivitasnya dan menciptakan pasar beras yang tidak rentan terhadap fluktuasi harga.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran mengatakan, keterlibatan Bulog terlibat di tingkat hulu dan hilir dalam rantai pasok beras ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2. Menurut Hasran, masalah muncul karena di tingkat hulu, Bulog harus melakukan pengadaan beras dari petani. “Tidak seperti pihak swasta, Bulog harus membeli beras dengan semua tingkat kualitas dan menyimpan stok penyangga sebagai cadangan nasional di gudangnya,” ujar Hasan dalam siaran persnya, Senin (13/2/2023). Lebih lanjut Hasran mengatakan, Bulog menggunakan biaya pemerintah saat bersaing dengan pihak swasta dalam pengadaan beras. Penugasan untuk menjaga stok nasional memunculkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Walaupun beras dikonsumsi di seluruh wilayah Indonesia, tetapi produksinya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Data BPS 2021 menyebut pada 2020, produsen utama beras di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan total produksi Gabah Kering Giling (GKG) masing-masing sejumlah 9,94 juta ton, 9,48 juta ton dan 9,01 juta ton. “Bersaing dengan swasta akan selalu membuat Bulog menjadi pihak yang merugi karena swasta bisa menawarkan harga beras yang lebih tinggi kepada petani dan meminta kualitas beras yang lebih baik,” jelasnya. Terkait tingginya harga beras saat ini, Bulog mengklaim telah mendistribusikan 100.000 ton beras melalui Operasi Pasar yang berlaku sejak 17 Januari 2022, untuk menjaga agar kenaikan harga tetap terkendali.  Operasi pasar yang diintensifkan sejak awal tahun tidak banyak berdampak pada penurunan harga beras, terbukti dengan tingginya harga beras di tingkat konsumen.

Masalahnya menurut dia, terletak pada panjangnya jalur distribusi dari Bulog ke konsumen.  Oleh sebab itu, penelitian CIPS merekomendasikan adanya revisi pada Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 8 poin c, d, dan e untuk membuka peluang bagi Bulog agar fokus melindungi keluarga pra sejahtera melalui program bantuan bencana. (ut)

Nusantara

Disentil DPR, Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Kaltim, BPK Soroti Penggunaan Dana APBN

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pembangunan proyek Ibu Kota Negara, IKN di Kaltim menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. 

Dalam Raker tersebut, anggota Komisi VI DPR RI mempertanyakan mengenai investasi di IKN Kaltim yang sebelumnya digembar-gemborkan Bahlil Lahadalia.

Anggota Komisi VI DPR juga menyinggung penggunaan APBN untuk pembangunan IKN Kaltim, di mana dalam waktu yang bersamaan BPK juga menyampaikan temuannya terkait dengan proyek Ibu Kota Negara yang baru ini.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga saat ini masih sepi investasinya.

Padahal, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seolah-olah sangat yakin bahwa IKN akan ramai investasi asing. Yah beginilah kinerja para pembantu Jokowi yang bisanya hanya mengembat uang rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino.

Harris menyinggung tentang kondisi di mana belum ada satu pun investor asing yang masuk ke IKN.

“Pak menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN.

Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN,” kata Harris, Selasa (11/6/2024) seperti dilansir TribunKaltim.co dari YouTube Kompas TV.

Anggota Komisi VI DPR tersebut selanjutnya menyebut perihal investasi domestik yang jumlahnya masih sangat terbatas.

“Saya melihat beberapa ground breaking yang berhenti hanya pada tahap ground breaking sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN,” katanya.

Terkait dengan IKN, Bahlil mengakui belum ada investasi asing di IKN Kaltim.

“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) semuanya.

Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan ground breaking,” kata Bahlil.

Ambyar negeri ini dipimpin para preman berdasi dan maling uang rakyat. (tw)

Continue Reading

Nusantara

Proyek ‘Roro Jonggrang’ Jokowi Minim Libatkan Publik, BPK Nilai IKN Bermasalah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Penajam, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo DP Irhamna menilai proyek Ibu Kota Negara (IKN) tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat. Menurutnya, masalah yang ditemukan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023 merupakan hal yang wajar.

“Empat temuan BPK merupakan hal yang wajar dan sudah diprediksi sejak awal. Hal tersebut disebabkan sejak proses perencanaan tidak transparan dan sangat minim partisipasi publik,” kata Ariyo, Minggu (9/6/2024).

Selain itu, kata dia, target perencanaan penyelesaian proyek IKN tidak juga tidak bisa diterima akal sehat karena dikerjakan dengan penuh paksaan dan terburu-buru, bak proyek ‘Roro Jonggrang’. Salah satu contohnya, mengejar target pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Yakni KIPP (kawasan inti pemerintah pusat) dapat digunakan untuk upacara 17 agustus 2024. Padahal, pada saat target itu ditetapkan, masalah lahan dan anggaran belum clear,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pelaksanaan proyek Ibu Kota Nusantara banyak masalah. Setidaknya, ada empat masalah besar dari proyek yang memakan duit negara Rp72,1 Triliun itu.

Pertama BPK menyimpulkan, pembangunan infrastruktur IKN tidak selaras dengan target rencana pemerintah. Mulai dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

“Serta rencana perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif, selain APBN berupa  KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana,” tulis keterangan BPK berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023, dikutip Minggu (9/6/2024).

Kedua, BPK melihat persiapan pembangunan proyek IKN belum memadai khusus terkait pembebasan lahan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih terkendala dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya  hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi keterangan itu.

Ketiga BPK melaporkan, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN.  

“Harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang, tidak sepenuhnya terkendali. Pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN, belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton,” tulis keterangan tersebut.

Keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Masalah Utama Ibukota Nusantara Terbongkar Usai Bos-bos OIKN Mundur Berjamaah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membongkar masalah utama dalam pembangunan IKN Nusantara yakni pertanahan dan investasi. Hal itu terungkap usai ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil OIKN Donny Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.

Basuki mengatakan masalah utama IKN ialah investasi yang hingga kini juga tidak kunjung masuk karena terkendala lahan. Investasi susah masuk ke IKN disebabkan karena status lahan untuk investor hingga saat ini belum jelas. Pembekuan transaksi pertanahan yang ada di IKN selama ini membuat ketidakjelasan status tanah bagi para investor. Hasilnya, investor yang menanamkan modalnya di IKN tidak bisa membeli tanah namun hanya sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam jangka waktu.

“Masih perlu dipercepat adalah yang dari investasi tadi, semuanya karena status tanah yang belum jelas dan kerjasama yang belum jelas,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (3/6/2024).

Basuki menjelaskan ke depannya yang menjadi fokus utama pekerjaan sebagai Plt. OIKN adalah menyelesaikan masalah kepemilikan lahan, terutama bagi investor yang hendak menanamkan modalnya di IKN.

“Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah ini akan dijual, sewa, atau KPBU, kami ingin mempercepat itu,” lanjutnya. Sebab, dengan cara pembekuan transaksi pertanahan atau para investor hanya diberikan izin HGB di atas HPL milik Pemerintah, menimbulkan dampak keraguan bagi para pelaku usaha ketika menanamkan modalnya.

Mengingat, komposisi pembiayaan pembangunan IKN ditargetkan menggunakan APBN 20%. Sedangkan sisanya 80%menggunakan pembiayaan di luar APBN, baik untuk skema investasi langsung dari badan usaha maupun skema KPBU atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending