Connect with us

Nusantara

Mahalnya Harga Beras yang Bikin Porsi Nasi Warteg Berkurang

Published

on

“Yang tadinya satu kilogram beras bisa untuk sembilan piring, kami bagi porsinya untuk sepuluh porsi,” ujar Ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni menanggapi ihwal mahalnya harga beras yang saat ini masih terjadi.

Mukroni mengatakan, tingginya harga beras ini berdampak pada kenaikan biaya operasional.

Alhasil, kata Mukroni, pedagang warteg mau tidak mau mengurangi porsi makanan yang dijual kepada pembeli untuk menyiasati kenaikan harga beras tanpa harus menaikkan harga.

Dengan mengurangi porsi makanan untuk pembeli, Mukroni berharap bisa menambah pendapatan dari satu porsi itu sebagai bentuk kompensasi harga beras yang sedang tinggi.

Menurut Mukroni, langkah mengurangi porsi nasi ini dianggap pilihan paling tepat dibanding menaikkan harga makanan ketika daya beli masyarakat sedang terpuruk akibat kenaikan harga bahan pokok. Para pedagang warteg khawatir bila mereka menaikkan harga imbas mahalnya beras dan bahan pokok lain, maka pembeli yang didominasi kelas menengah ke bawah akan pergi.

“Masyarakat masih pelit untuk membelanjakan uangnya karena mungkin kebutuhan lainnya yang juga mengalami kenaikan,” kata Mukroni. Bukan hanya Mukroni, tetapi pedagang eceren pun juga mengeluhkan mahalnya harga beras. Nur, salah satu pemilik warung eceren yang menjual beras di Kemanggisan Palmerah, mengaku mau tak mau harus menaikkan harga beras di warungnya agar mendapatkan untung. “Yah harus naikinlah Rp 1.000 per liter kayak beras merek Jambu yang biasanya Rp 9.000 per liter saya jual Rp 10.000, terus kalau merek Wayang juga sama yang sebelumnya Rp 10.000 saya naikin Rp 11.000 per liter,” ujar Nur.

Nur bilang, dirinya harus menaikkan harga beras lantaran beras yang ia beli dari distributor beras juga naik yang biasanya Rp 420.000 untuk beras isi 50 kilogram menjadi Rp 430.000. Menurut Nur, kenaikan harga beras tersebut sudah berangsur lebih dari 3 mingguan. Sementara untuk stok beras di pasaran dinilai tidak begitu sulit didapatkan Kenaikan harga beras sudah terjadi sejak akhir tahun lalu. Mengutip dari Pusat Informasi Hargan Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga beras kulitas bawah I tembus Rp 13.500 pada awal tahun lalu, kualotas bawah II Rp 14.000, dan kualitas menengah Rp 16.000 per kilogram. Sementara saat ini harganya sudah turun walaupun masih tergolong mahal. Beras kualitas bawah I dibanderol Rp 12.000 per kilogram, beras kualitas bawah II dibanderol Rp 11.650 per kilogram, dan beras kualitas menengah Rp 13.050 per kilogram.

Penyebab harga beras mahal

Penyebab mahalnya komoditas pokok ini sudah banyak dibeberkan oleh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, peneliti, ekonom, hingga petani. Namun, faktor utama yang menjadi biang kerok mahalnya beras ini adalah lantaran stok atau pasokannya yang minim hingga adanya diduga oknum nakal di industri beras. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, kenaikan harga beras terjadi karena beras yang dipasok oleh Bulog ke pasar tradisional adalah beras dengan kualitas premium atau maksimum butir patah 15 persen.

Zulhas bilang, harga beras Bulog yang dijual oleh pedagang adalah di atas Rp 10.000 per kg. Padahal, Bulog melepas beras ke pedagang seharga Rp 8.300 per kg. Seharusnya pedagang menjual beras ini Rp 9.540 per kg “Jadi beras yang dikeluarkan Bulog itu kan harganya Rp 8.300 per kg, harusnya sampai ke pasar itu Rp 9.540 per kg. Ada keuntungan yang di tengah sama pengecer, tapi kadang-kadang diambil besar, karena berasnya bagus, dijual premium,” kata Zulhas, Minggu (5/2/2023). Mengutip situs Kemendag, harga beras Premium di DKI Jakarta awal Februari 2023 dibandrol Rp 12.453 per kg, di Jawa Barat Rp 12.921 per kg, dan di Jawa Tengah Rp 13.056 per kg. Sementara itu, di Sumatera Barat harga beras Premium mencapai Rp 16.375 per kg.

Sedangkan harga beras Medium dibandrol seharga 11.444 per kg di DKI Jakarta, Rp 10.840 per kg di Jawa Barat, dan Rp 10.984 per kg di Jawa Tengah. Adapun harga beras medium tertinggi di Sumatera Barat yakni Rp 14.542 per kg.

Untuk mengatasi harga beras yang masih tinggi, Zulhas mengatakan pihaknya tengah melakukan kordinasi dengan Bulog untuk memasok beras ke pedagang tanpa perantara. Hal ini diyakini bisa menekan harga beras, sekaligus memotong rantai pasok dalam penyaluran beras, hingga ke tangan konsumen. “Pak Presiden, memerintahkan untuk menggelontorkan beras besar-besaran, agar tidak ada perantara lagi,” lanjut Zulhas.

Sementara Direktur Perum Bulog Budi Waseso menuding ada oknum yang menjual beras Bulog kepada pedagang dengan harga mahal. Pria yang kerap disapa Buwas ini mengatakan, oknum tersebut disinyalir adalah pedagang beras atau pegawai Bulog, yang dengan sengaja menghalangi pedagang mengambil langsung dari Bulog. Menurut dia, pihaknya menjual beras seharga Rp 8.300 per kg, sehingga harga yang harus dijual pedagang adalah Rp 9.400 per kg. Namun, dia menyebutkan, selama ini para pedagang terhalangi mendapatkan beras langsung dari Bulog, sehingga harga yang diperoleh pedagang di atas Rp 8.300 per kg. Buwas beranggapan bahwa kenaikan harga beras karena oknum yang ingin mengambil untung dari beras impor. Sementara dari sisi pedagang, menilai kenaikan harga beras karena Bulog belum menyalurkan cadangan impornya. “Sebenarnya saya sudah menerima laporan intelijen terkait hal ini, Inilah pentingnya menelusuri downline beras impor untuk memastikan konsumen dikenakan HET untuk beras medium. Komitmen pedagang dalam hal ini menjadi penting,” kata Buwas di Cipinang akhir pekan lalu.

Dampak kebijakan impor belum terlihat

Lantaran harga beras masih belum stabil, pemerintah akhirnya membuka keran impor. Kementerian Perdagangan meneken penugasan ke Bulog untuk mengimpor 500.000 ton beras asal Myanmar, Pakistan hingga Filipina. Dari total tersebut, beras yang masuk pun belum mencapai 100 persen lantaran terhambat faktor cuaca. Namun, dipastikan begitu Indonesia masuk ke dalam tahap panen, keran impor akan ditutup. Sayangnya, jurus membuka keran impor ini pun dinilai belum memberikan dampak terhadap harga beras. Center for Indonesian Policy (CIPS) menilai pemerintah perlu meninjau kembali peran Bulog dalam rantai pasok beras untuk memastikan efektivitasnya dan menciptakan pasar beras yang tidak rentan terhadap fluktuasi harga.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran mengatakan, keterlibatan Bulog terlibat di tingkat hulu dan hilir dalam rantai pasok beras ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2. Menurut Hasran, masalah muncul karena di tingkat hulu, Bulog harus melakukan pengadaan beras dari petani. “Tidak seperti pihak swasta, Bulog harus membeli beras dengan semua tingkat kualitas dan menyimpan stok penyangga sebagai cadangan nasional di gudangnya,” ujar Hasan dalam siaran persnya, Senin (13/2/2023). Lebih lanjut Hasran mengatakan, Bulog menggunakan biaya pemerintah saat bersaing dengan pihak swasta dalam pengadaan beras. Penugasan untuk menjaga stok nasional memunculkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Walaupun beras dikonsumsi di seluruh wilayah Indonesia, tetapi produksinya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Data BPS 2021 menyebut pada 2020, produsen utama beras di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan total produksi Gabah Kering Giling (GKG) masing-masing sejumlah 9,94 juta ton, 9,48 juta ton dan 9,01 juta ton. “Bersaing dengan swasta akan selalu membuat Bulog menjadi pihak yang merugi karena swasta bisa menawarkan harga beras yang lebih tinggi kepada petani dan meminta kualitas beras yang lebih baik,” jelasnya. Terkait tingginya harga beras saat ini, Bulog mengklaim telah mendistribusikan 100.000 ton beras melalui Operasi Pasar yang berlaku sejak 17 Januari 2022, untuk menjaga agar kenaikan harga tetap terkendali.  Operasi pasar yang diintensifkan sejak awal tahun tidak banyak berdampak pada penurunan harga beras, terbukti dengan tingginya harga beras di tingkat konsumen.

Masalahnya menurut dia, terletak pada panjangnya jalur distribusi dari Bulog ke konsumen.  Oleh sebab itu, penelitian CIPS merekomendasikan adanya revisi pada Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 8 poin c, d, dan e untuk membuka peluang bagi Bulog agar fokus melindungi keluarga pra sejahtera melalui program bantuan bencana. (ut)

Nusantara

Jusuf Kalla Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua DMI Periode 2024-2029

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Muktamar ke-VIII Dewan Masjid Indonesia (DMI) secara aklamasi menerima laporan pertanggungjawaban PP DMI dan secara aklamasi menetapkan kembali Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum DMI 2024-2029.

Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menyampaikan pandangan umum dan penilaian pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan utusan dari DPW dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Umum DMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo pun mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang berjalan dengan baik, tertib, khidmat dan lancar.

Muktamar rencananya ditutup oleh Wakil Presiden RI KH. Makruf Amin pada 3 Maret 2024. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Muhammadiyah Minta Menag Kaji Ulang Rencana KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyoroti rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menjadikan KUA (kantor urusan agama) sebagai tempat menikah semua agama. Menurut Abdul Mu’ti rencana tersebut perlu dikaji dengan seksama.

“Rencana Kemenag menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan dan perceraian perlu dikaji dengan seksama. Kemenag sebaiknya melakukan hearing dengan mengundang berbagai pihak, khususnya stake holder utama yaitu organisasi-organisasi agama dan kementerian terkait,” kata Abdul Mu’ti saat dihubungi, Senin (26/2/2024).

Abdul Mu’ti menuturkan perlu diperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan dari rencana tersebut. Untuk itu perlu adanya kajian yang komperhensif.

“Perlu dilakukan kajian komprehensif terkait dengan kesiapan dan dampak yang ditimbulkan, mempertimbangkan dengan seksama, manfaat dan madlaratnya,” tuturnya.

Abdul Mu’ti mengatakan perlu ada penertiban pernikahan antara yang sah secara hukum dan yang hanya secara agama. Dia mencontohkan pernikahan siri.

“Gagasan integrasi pencatatan pernikahan dan perceraian memang sangat diperlukan. Selain itu juga perlu dilakukan penertiban pernikahan yang tidak tercatat di dalam administrasi. Misalnya pernikahan di bawah tangan (siri) dan ‘pernikahan agama’,” ucapnya.

“Dikotomi antara pernikahan ‘agama’ dan negara tidak seharusnya dibiarkan terus terjadi. Selain menimbulkan masalah sosial, pernikahan agama juga menimbulkan masalah dikotomi hukum agama dan negara,” lanjutnya.

Penjelasan Menag
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Kantor Urusan Agama (KUA) rencananya akan menjadi tempat menikah semua agama. Ia ingin memberikan kemudahan bagi warga nonmuslim.

“Selama ini kan saudara-saudara kita non-Islam mencatatkan pernikahannya di catatan sipil. Kan gitu. Kita kan ingin memberikan kemudahan. Masa nggak boleh memberikan kemudahan kepada semua warga negara?” ujar Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurutnya, KUA adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama, baginya, adalah kementerian untuk semua agama.

“KUA juga memberikan pelayanan keagamaan pada umat agama non-Islam,” lanjut Yaqut.

Yaqut menyebut pihaknya sedang membicarakan tentang prosedur pernikahan di KUA untuk semua agama. Mekanisme hingga regulasinya sedang dalam tahap pembahasan. (tw)

Continue Reading

Nusantara

Bos Bulog Akui Harga Beras Makin Mahal, Ungkap Lumbung Padi Defisit

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkap belum turunnya harga beras disebabkan produksi dari petani dalam negeri kurang dari kebutuhan atau defisit. Hal ini juga terjadi pada salah satu sentra produksi beras di Indonesia, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Itulah sebabnya, harga beras mengalami kenaikan di seluruh daerah. Secara nasional, Januari hingga Februari 2024, produksi beras mengalami defisit sebesar 2,8 juta ton.

“Seperti yang dikatakan Pak Kepala Bapanas, kita defisit 2,8 juta ton, termasuk Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini sentra produksi beras Indonesia, memasok ke daerah-daerah lain.

Tapi, sekarang yang ada di Bulog di Sulawesi Selatan, yang dibagikan ini semua adalah beras impor. Itu menunjukkan produksi Sulawesi Selatan sedang jelek, panennya terlambat,” kata dia ditemui Gudang Bulog Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024).

Rendahnya produksi di sentra produksi ini juga menyebabkan harga gabah melonjak.

Bayu menyebut saat ini harga gabah di Sulawesi Selatan melonjak hingga Rp 8.400 per kilogram (kg).

Padahal dalam aturan Badan Pangan Nasional, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp 5.000/kg, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp 5.100/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 6.200/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog Rp 6.300/kg.

“Harga gabah petani Sulawesi Selatan, itu sekarang berkisar antara Rp 7.900-8.400/kg. Itu artinya harga berasnya di penggilingan padi itu kira-kira dua kali lipat, berkisar antara Rp 16.900/kg, Rp 17.500/kg, Rp 18.000/kg, itu yang sampai di konsumennya,” ujar dia.

Harga beras memang telah mengalami kenaikan sejak akhir 2022 hingga saat ini. Semakin mahalnya harga beras, seiring dengan rendahnya produksi dari dalam negeri.

Untuk 2023, produksi sepanjang Januari-September setara dengan 26,11 juta ton beras atau mengalami penurunan sebesar 58,56 ribu ton beras 0,22% dibandingkan Januari-September 2022 yang sebesar 26,17 juta ton beras.

Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober-Desember 2023 ialah sebesar 4,78 juta ton beras. Dengan demikian, total produksi beras pada 2023 diperkirakan sekitar 30,90 juta ton beras atau mengalami penurunan sebesar 645,09 ribu ton beras (2,05%) dibandingkan produksi beras pada 2022 yang sebesar 31,54 juta ton beras.

Kemudian rendahnya produksi masih berlanjut hingga awal 2024, di mana terjadi defisit 2,8 juta ton. Turunnya produksi dalam negeri ini juga terjadi di sentra sentra produksi beras di Indonesia.

Adapun sejumlah wilayah yang menjadi sentra produksi beras yakni, Jawa Timur Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Banten. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending