Connect with us

Nusantara

Mahfud MD Jelaskan Status Tanah di Pulau Rempang, Bagaimana Nasib Masyarakat Adat?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD telah menjelaskan tentang status tanah Pulau Rempang.

Seperti diketahui, Pulau Rempang viral setelah terjadi bentrok antara petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP pada Kamis, 7 September 2023. Diketahui, bentrokan dipicu oleh penolakan masyarakat adat Pulau Rempang tentang rencana relokasi atas Pembangunan kawasan industri di lahan pulau seluas 17 ribu hektare di wilayah tersebut.

Kerusuhan pecah di Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis (7/8/2023) siang. Petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP terlibat bentrok dengan warga Rempang. Bentrok terjadi saat pengukuran untuk pengembangan kawasan tersebut oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang dan Galang, Gerisman Ahmad, dalam beberapa kesempatan menegaskan warga kampung tidak menolak pembangunan, tetapi menolak direlokasi.

“Setidaknya terdapat 16 titik kampung warga di kawasan Pulau Rempang ini, kami ingin kampung-kampung itu tidak direlokasi,” katanya dilansir dari Nu Online. Mengacu pada masalah ini, Mahfud MD sempat menjelaskan tentang status Pulau Rempang beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hak atas tanah itu telah diberikan oleh negara kepada entitas perusahaan sejak 2001 dan 2002.

“Masalah hukumnya juga supaya diingat, banyak orang yang tidak tahu, tanah itu, [Pulau] Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha,” kata Mahfud MD , Jumat (8/9/2023).

Kemudian pada tahun 2004, hak Pulau Rempang diberikan kepada pihak lain karena lama tidak ditempati. Masalah timbul sejak tahun 2022 saat investor sudah masuk ke Pulau Rempang. Ketika pemegang hak datang ke pulau tersebut, ternyata areanya sudah ditempati.

“Kemudian, diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian LHK [Lingkungan Hidup dan Kehutanan],” katanya.

Oleh karena itu, kekeliruan tersebut pun diluruskan sehingga hak atas tanah itu masih dimiliki oleh perusahaan sebagaimana SK yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. “Proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan. Bukan hak atas tanahnya, bukan hak guna usahanya, bukan.

Tapi proses, karena itu sudah lama, sudah belasan tahun orang di situ tiba-tiba harus pergi. Meskipun, menurut hukum tidak boleh, karena itu ada haknya orang, kecuali lewat dalam waktu tertentu yang lebih dari 20 tahun,” katanya.

Pengembangan kawasan tersebut dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan Grup Artha Graha milik Tomy Winata. Proyek ini memiliki nilai investasi jumbo sebesar Rp381 triliun yang terus dikucurkan sampai dengan 2080 dan ditargetkan dapat menyerap 306.000 orang tenaga kerja. Nasib Masyarakat Adat Rempang Warga Rempang masih menolak rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Sebab mereka mengklaim sudah menempati wilayah tersebut hampir dua abad lamanya. Sebagai informasi, warga Rempang dan Galang terdiri dari Suku Melayu, Suku Orang Laut dan Suku Orang Darat, telah bermukim di pulau setidaknya 189 tahun. “Kampung-kampung ini sudah ada sejak 1834, di bawah kerajaan Riau Lingga,” kata Gerisman.

Tapi jika hukum saat ini membuat masyarakat harus pergi, pemerintah telah mempersiapkan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kota Batam. Beberapa tempat yang rencananya akan digunakan sebagai relokasi sementara yakni di Rusun BP Batam, Rusun Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Rusun Jamsostek, ruko-ruko dan perumahan sekitarnya. Sementara itu, rumah yang dijanjikan BP Batam untuk warga Rempang yang terimbas relokasi baru selesai pada Agustus 2024, atau setahun lagi. (tri)

https://www.facebook.com/reel/853376049541742?s=yWDuG2&fs=e&mibextid=Nif5oz

Nusantara

668 TPS Bakal Lakukan Pemungutan Suara Susulan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 668 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di empat provinsi bakal melakukan pemungutan suara ulang. Keputusan itu diambil akibat berbagai faktor, mulai bencana alam seperti banjir, dan gangguan keamanan.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjabarkan 668 TPS itu terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dengan total 108 TPS. Sebanyak 10 desa di Demak sampai saat ini masih digenangi air.

“Di Kota Batam, Kepulauan Riau, ada 8 TPS karena kekurangan surat suara,” ujar Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024.

Lokasi berikutnya ialah Kabupaten Paniai ada 92 TPS dan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, 456 TPS. Lalu Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pengunungan, ada 4 TPS karena gangguan keamanan.

“Sehingga KPU kabupaten/kota yang kemudian ada kejadian itu diambil keputusan penundaan pemungutan suara di TPS-TPS itu dan dilakukan pemungutan suara susulan dalam waktu yang akan ditentukan, karena sitausinya belum memungkinan,” papar Hasyim.

Hasyim mengatakan pemilih di Tanah Air hari ini antusias memberikan hak suaranya di TPS masing-masing. Salah satu bentuk antusiasme itu juga ditampilkan dengan menayangkan siaran langsung di TikTok mengenai penghitungan suara. Bagi Hasyim, hal itu dapat membantu sebagai bentuk pembanding orisinalitas hasil penghitungan suara.

Jaga TPS dan kontrol surat suara yang ada agar kecurangan tidak merajalela. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Menkeu Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos, Bukan dari Jokowi!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jayapura, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).
Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

“Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

“Ini untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun dengan perjuangan serta gotong royong dan kita terus juga harus memupuk rasa gotong royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” imbuh Ani.

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika,” jelas Sri Mulyani.

“Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita,” tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Jadi intinya, masyarakat harus tahu bahwa bansos bukan dari kantong pribadi Jokowi. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Tom Lembong Tantang Pemerintah Buka Satu per Satu Investasi IKN, Bahlil: Tak Boleh Saya Bongkar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut Co-captain Tim Nasional Pemenangan (TPN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin atau AMIN), Tom Lembong, jangan asal bunyi soal investasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Hal ini setelah Tom Lembong mengatakan investasi di IKN tidak realitis. Tom Lembong juga menantang pemerintah menjabarkan nilai investasi setiap investor.

Bahlil mengatakan, investasi swasta sudah terealisasi. Ia lantas mengambil contoh Konsorsium Nusantara yang telah menggelontorkan dana sekitar Rp 20-25 triliun. Namun, Bahlil mengatakan, rincian investasi dari masing-masing perusahaan dalam konsorsium tersebut tidak bisa dipublikasikan.

“Nggak boleh dong saya bongkar (investasi setiap pemilik saham). Sudah gila kali,” ujar Bahlil. “Tapi angka akumulasi ada, dong Rp 25 triliun.”, ungkapnya di jakarta, (24/1/2024).

Bahlil juga mengatakan, investasi yang masuk bisa dicek dari progres pembangunannya. Ia mengklaim sudah ada beberapa hotel yang mau jadi pada Juli 2024. Pembangunan IKN, kata dia, juga dikebut untuk persiapan perpindahan mulai Juli-Agustus mendatang.

“Hotel, rumah sakit, kan bukan dibangun pemerintah. Fasilitas olahraga, taman, juga dibangun swasta semua,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Tom Lembong memang mempertanyakan investasi di IKN. Ia juga menantang pemerintah membuka rincian investasi dari masing-masing investor.

“Saya tantang kalau memang benar Agung Sedayu, Marriot, Mayapada, dan lain-lain (investasi), mana angkanya?,” kata Tom Lembong dalam unggahan video pendek di akun X @PakarINTElek, Selasa, 23 Januari 2024. Dalam potongan video itu, terlihat Tom Lembong sedang di acara salah satu televisi swasta nasional.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224860113438428&id=1482095259&mibextid=Nif5oz

Yang jadi pertanyaan nitizen, apa alasan Bahlil tidak mau membongkar ataupun menjelaskan secara terperinci sumber Investasi yang akan digunakan untuk pembangunan Ibukota baru itu dan untuk siapa saja IKN itu? Rakyat berhak mengetahuinya karena nantinya juga akan menggunakan APBN yang merupakan uang rakyat. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending