Connect with us

Ekonomi

Makna Idul Adha bagi Umat Islam dan Sejarah Singkat Hari Raya Qurban

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Makna Idul Adha sebaiknya dipahami oleh umat Islam menjelang perayaan hari raya kurban tersebut. Selain itu, jika menengok sejarah Idul Adha maka, umat Islam akan teringat kisah Nabi Ibrahim AS.Sejarah Idul Adha memang lekat dengan kisah Nabi Ibrahim AS saat beliau diperintahkan oleh Allah SWT menyembelih putranya Ismail. Idul Adha dinamai juga “Idul Nahr” artinya hari raya penyembelihan. Hal ini untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim.

Sejarah Idul Adha

Sejarah Idul Adha memang berdasarkan dengan kisah Nabi Ibrahim AS. Dalam kitab “Misykatul Anwar” disebutkan bahwa, Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta.Riwayat lain mengatakan, kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Pada zamannya, dengan kekayaan tersebut maka Nabi Ibrahim tergolong milliuner. Ketika pada suatu hari, Ibrahim AS ditanya oleh seseorang “milik siapa ternak sebanyak ini?” dan secara perekonomian atau manfaatnya mereka mempunyai harta yang dikorbankan.

Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim AS: “Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga.”Maka, Allah menguji iman dan taqwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang haq, agar ia mengorbankan putranya Ismail yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri.

Peristiwa yang menjadi sejarah Idul Adha itu dinyatakan dalam Al-Qur’an:قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَIbrahim berkata : “Hai anakkku sesungguhnay aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu “maka fikirkanlah apa pendapatmu? Ismail menjawab: Wahai bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.” (QS Aa-saffat: 102).Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah, seperti ayahnya yang telah tawakkal.

Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba posisi Nabi Ismail tersebut diganti dengan domba yang diturunkan dari langit oleh Allah. Allah telah meridloi kedua ayah dan anak memasrahkan tawakkal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an surat As-Saffat ayat 107-110.

Makna Idul Adha bagi Umat Islam 

Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail diatas, bagi umat Islam harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama, yang mengandung pembelajaran paling tidak pada tiga hal:

1. Ketakwaan

Takwa adalah ketaatan seorang hamba pada Tuhannya dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Nya.Dalam hal ini Nabi Ibrahim memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi. Atas ketakwaan tersebut, Allah SWT pun menggantikan anaknya dengan seekor domba untuk disembelih.

2. Hubungan antar manusia

Ajaran Islam sangat memerhatikan solidaritas sosial. Contohnya, saa berpuasa tentu umat Islam merasakan bagaimana susahnya hidup seorang dhua’afa yang memenuhi kebutuhan poangannya sehari-hari saja sulit.Lalu dengan menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada kaum tak berpunya itu merupakan salah satu bentuk kepedualian sosial seoarng muslim kepada sesamanya yang tidak mampu.

3. Peningkatan kualitas diri

Hikmah ketiga dari hari raya kurban ini adalah memperkukuh empati, kesadaran diri, pengendalian dan pengelolaan diri yang merupakan cikal bakal akhlak terpuji.

Demikian makna Idul Adha dan sejarah singkat Idul Adha yang juga disebut sebagai Hari Raya Kurban.

Kami segenap Pimpinan, Direksi dan insan Pers dari mediaonline www.Reportaseindonesia.com mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha dan Selamat Berkurban. Syukron.

MERAIH PUNCAK KEIMANAN IBRAHIM DAN ISMAIL

Sebuah Peristiwa Perintah yang secara logika sangat mustahil bisa diterima oleh setiap Ayah dan Anak, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Ismail,

Tapi peristiwa tersebut sangat bisa diteladani HIKMAH nya oleh setiap kita yang ingin menggapai Puncak Keimanan sebagaimana imannya Nabi Ibrahim dan Ismail

” KETAKUTAN ” seorang Ayah dan Ibu atas masa depan anak-anaknya.

Membuat mereka berupaya memperkaya keluarga ” SECARA BERLEBIHAN”, dengan alasan demi kelangsungan hidup masa depan keturunan keluarga tersebut. Bahkan hingga melakukan perbuatan “korupsi” dan menghalalkan segala cara demi masa depan anak-anak.

Padahal yang dibutuhkan keturunan kita adalah ILMU tentang IMAN untuk memahami semua Kemahahebatan Allah bukan WARISAN MATERI, agar mereka mampu BERSAKSI bahwa Allah adalah satu-satunya SUBYEK di Alam Semesta ini, yang memilik OTORITAS PENUH serta BERTANGGUNGJAWAB PENUH atas keberlangsungan KEHIDUPAN seluruh Makhluk CiptaanNya,

Kita tidak dituntut bertanggungjawab atas keberlangsungan kehidupan orang lain atau makhluk lain, jangankan mengurus dan memenuhi kebutuhan orang lain atau makhluk lain, kehidupan diri kita sendiri saja tunduk patuh dan bergantung penuh atas Kehendak dan Ketentuan Allah SWT

Ismail ikhlas menyerahkan nyawanya kepada Ayahnya demi Perintah Allah, dan Ibrahim juga tunduk dan patuh melaksanakan perintah yang sangat mustahil bisa dilakukan oleh orang biasa,

Ketika totalitas Keikhlasan dan Kepatuhan Ibrahim dan Ismail itu dipertontonkan hanya kepada Allah, maka yang terjadi adalah MU’JIZAT (Keajaiban),

Pedang tajam yang telah terhunus dileher Ismail itu membuat Allah ‘TERSENYUM BANGGA’ terhadap kedua Hambanya yang super hebat itu, maka secepat kilat Allah mengutus Jibril mengambilkan Dombanya HABIL yang digembalakan di Sorga untuk menggantikan Ismail

Apakah ada Prahara yang kita alami selama hidup ini seberat peristiwa Ibrahim dan Ismail itu ?

Ingin segala bentuk Prahara sirna seketika ? Ikuti jejak totalitas Keikhlasan dan Kepatahuan Ibrahim dan Ismail terhadap Perintah Allah SWT

Caranya ?
BerQurbanlah dan Berbagilah untuk menyembelih segala bentuk KETAKUTAN akan Masa Depan dan menumpas EGOISME yang merasa diri ini sebagai SUBYEK atas semua orang dan segala hal yang ada dalam genggaman kekuasaan kita. (utw)

https://www.facebook.com/1053877525/posts/10228918984653398/?mibextid=Nif5oz

Ekonomi

Kejar Setoran, Sistem Kelas BPJS Kesehatan Dihapus dan Diganti KRIS

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Akhirnya Pemerintah resmi menghapus sistem kelas dalam perawatan menggunakan BPJS Kesehatan untuk mengejar setoran kas negara yang minus akibat utang yang menumpuk dan hanya sanggup membayar bunga utang, akibatnya segala lini di masyarakat terus dicari untuk menyekik rakyat dengan pajak dan tarif yang BPJS yang tinggi.

Penghapusan itu berlaku setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 8 Mei 2024.

Sebagai ganti sistem kelas, 1, 2, 3, pemerintah akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lewat sistem ini, maka semua peserta BPJS Kesehatan akan memperoleh kualitas ruang perawatan yang relatif serupa.

Iuran BPJS Kesehatan akan berubah mulai 1 Juli 2025, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Aturan terbaru tentang jaminan kesehatan masyarakat itu telah ditetapkan Presiden Joko Widodo sejak 8 Mei 2024.

Meski aturan baru itu telah ditetapkan, besaran iuran terbaru belum termuat dalam Perpres 59/2024. Ini karena penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan diberikan tenggat waktu oleh Presiden Jokowi hingga 1 Juli 2025, sebagaimana termuat dalam Pasal 103B Ayat (8) Perpres itu.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan besaran tarif baru akan didiskusikan antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, serta Kementerian Keuangan.

“Nanti didiskusikan dahulu dengan Kemenkeu,” kata Ghufron melalui pesan teks, dikutip Selasa (14/5/2024).

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri mengatakan selama iuran baru belum berlaku, besaran iuran yang dibayarkan peserta masih mengacu pada aturan lama yaitu Perpres 63/2022. Besaran pembayaran dalam aturan itu masih mengacu pada sistem kelas 1, 2, dan 3 JKN BPJS Kesehatan.

“Ya merujuk pada aturan itu,” kata Asih. sambil menambahkan pemerintah belum menetapkan iuran dalam sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) karena masih dalam proses penghitungan.

Dalam ketentuan iuran Perpres 63/2022, skema perhitungannya terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

– Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

– Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, dengan skema perhitungan iuran terbaru yang mengacu pada sistem KRIS, besaran iurannya masih akan tetap berbeda, meskipun sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan akan dihapus.

Ia memastikan khusus untuk golongan Penerima Bantuan Iuran atau PBI akan memiliki kewajiban yang lebih kecil. “Iuran PBI tidak mungkin sama dengan iuran kelompok peserta lain,” kata Ghufron.

Dia juga memastikan nominal iuran yang dibayarkan peserta tetap berbeda-beda meski skema KRIS berlaku. “Tentu iuran tidak sama, kalau sama di mana gotong-royongnya?” kata dia. (utw)

Continue Reading

Ekonomi

Pemerintah dan OJK Implementasikan PSAK-117 untuk Transparansi Laporan Keuangan Asuransi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, 15 Mei 2024 – Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117, yang dirancang untuk mempermudah perusahaan asuransi dalam menyusun laporan keuangan yang lengkap dan transparan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor asuransi nasional.

Di acara Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti, hadir juga Keynote speaker atau pembicara Iwan Pasila selaku Deputi komisioner pengawas perasuransian, penjaminan dan dana pensiun dari OJK yang memberikan sambutan serta menjelaskan tentang Implementasi PSAK-117 yaitu tentang “Nilai Tambah Pelaporan Keuangan yang Lebih Transparan”.

Penjelasan Mengenai PSAK-117

PSAK-117 adalah standar akuntansi yang diterapkan khusus untuk industri asuransi, yang mencakup pedoman dan aturan baru dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan utama dari penerapan standar ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan asuransi lebih informatif, konsisten, dan dapat dibandingkan. Dengan standar ini, diharapkan para pemangku kepentingan, termasuk regulator, investor, dan nasabah, dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan asuransi.

Implementasi PSAK-117 oleh OJK bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Transparansi: Memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan asuransi lebih transparan dan mudah dipahami oleh berbagai pihak.
Meningkatkan Akuntabilitas: Mendorong perusahaan asuransi untuk lebih bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan mereka.

2. Memudahkan Pengawasan: Mempermudah tugas OJK dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi.

3. Melindungi Kepentingan Publik: Menjamin bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan relevan.
Manfaat Implementasi PSAK-117.

Penerapan PSAK-117 memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi industri asuransi, antara lain:

1. Kepercayaan Publik: Dengan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat, kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi akan meningkat.

2. Efisiensi Pengawasan: OJK dapat melakukan pengawasan dengan lebih efisien, karena laporan keuangan yang disusun sesuai dengan PSAK-117 akan lebih mudah dianalisis dan dievaluasi.

3. Peningkatan Kualitas Informasi: Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih berkualitas, membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

4. Kesetaraan Kompetitif: Semua perusahaan asuransi akan mengikuti standar yang sama, menciptakan kesetaraan dalam persaingan di pasar.

Dengan implementasi PSAK-117, diharapkan industri asuransi di Indonesia dapat mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. OJK dan pemerintah berharap bahwa langkah ini akan membantu memperkuat stabilitas sektor asuransi dan melindungi kepentingan para pemegang polis serta investor.

Iwan Pasila selaku Deputi komisioner pengawas perasuransian, penjaminan dan dana pensiun dari OJK menyatakan, “Implementasi PSAK-117 merupakan tonggak penting dalam upaya kami untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor asuransi. Kami percaya bahwa langkah ini akan membawa banyak manfaat bagi industri dan melindungi kepentingan publik.” jelasnya saat menjadi keynote speaker di acara Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti di jakarta, (14/5/2024).
 
Dengan standar yang lebih ketat dan jelas, diharapkan perusahaan asuransi dapat memberikan laporan keuangan yang lebih informatif, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya.
 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai implementasi PSAK-117, silakan kunjungi website OJK atau hubungi humas OJK di nomor (021) 12345678. (tw)

Continue Reading

Ekonomi

Rencana PPN Naik Jadi 12% dan Keberlanjutan yang Sudah Diatur

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan. Menurut Airlangga, strategi pemerintah ke depan bukanlah mengerek PPN namun mengerek penghasilan pajak dengan adanya pemerintahan kedepan yang sudah diatur untuk terus berkelanjutan.

“Pertama, strategi ke depan adalah bukan kerek PPN, tapi kerek penghasilan pajak,” kata Airlangga saat ditemui di Kolese Kanisius, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2024).

Dengan implementasi sistem perpajakan yang canggih, misalnya core tax administration system, pendapatan dari pajak bisa lebih optimal. Rencananya penerapan core tax system dilakukan pada pertengahan tahun ini.

Saat dikonfirmasi apakah ada potensi rencana kenaikan PPN 12% dikaji ulang, Airlangga hanya menegaskan target pemerintah menaikan pendapatan dari pajak, dan rakyat adalah target utamanya.

“Tentunya targetnya kenaikan pendapatan dari perpajakan,” tuturnya.

Sebelumnya, Airlangga menjelaskan kebijakan itu bakal dibahas terlebih dahulu dalam kerangka Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). “Itu pun kita akan bahas dalam kerangka (rencana) APBN,” ucap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (23/4/2024).

Ia juga tidak menjawab ketika ditanya jika kebijakan PPN naik menjadi 12% pasti diimplementasikan tahun depan. Airlangga hanya menjelaskan pemerintah hendak membahas RAPBN 2025 dulu. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending