Nusantara
Marahnya Bupati Meranti Muhammad Adil yang Sebut Kemenkeu Sarang Iblis dan Rakusnya Pemerintah Pusat

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia diwarnai dengan luapan amarah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil.
Dari siaran Rakornas yang ditayangkan channel Diskominfotik Provinsi Riau akhir pekan lalu, Adil tampak mengarahkan kemarahannya saat bertemu dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman.
Perihal kekesalan Adil sebenarnya terkait dengan dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dari Meranti yang semakin ke sini semakin minim besarannya diberikan Kemenkeu.
Hal tersebut tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan. Pasalnya, menurut Adil, harga minyak Meranti terus meninggi di tengah terkereknya harga minyak dunia dan naiknya nilai tukar dolar AS.
“Minyak kami itu bertambah banyak. Bahkan hampir 8.000 barel per day,” ungkapnya.
Adil telah berulang kali menyurati Kementerian Keuangan untuk melakukan audiensi, tetapi jajaran kementerian meminta audiensi dilakukan secara online.
Adil pun mengadu kepada Kementerian Dalam Negeri dan semua bisa dijalankan secara offline.
“Kementerian Keuangan susahnya gak ketulungan,” ungkapnya.
Dia pun menceritakan bahwa Meranti menerima DBH sebesar Rp 114 miliar pada 2022 dengan asumsi harga minyak di US$ 60 dolar per barel.
Kemudian, tahun depan, Meranti akan mendapatkan DBH dengan acuan asumsi harga minyak US$ 100 dolar per barel sesuai dengan nota keuangan.
Namun, Adil menjelaskan bahwa hal ini pun harus dikonfirmasi dengan susah payah ke Kementerian Keuangan.
“Kemarin waktu Zoom (meeting) dengan Kementerian Keuangan tidak bisa menyampaikan dengan terang, baru menyampaikan dengan terang bahwa US$ 100 dolar per barel setelah didesak,” kata Adil.
Adil pun menceritakan bahwa dirinya harus mengejar jajaran Kementerian Keuangan hingga ke Bandung, Jawa Barat. Sayangnya, pertemuan tidak dihadiri oleh pejabat yang kompeten.
“Sampai saya itu ngomong, ini uang keuangan isinya iblis atau setan,” katanya.
Meranti merupakan salah satu daerah produsen minyak terbesar di Indonesia. Daerah itu kata dia mampu memproduksi minyak mentah hingga 7.500-8.000 barel per hari saat ini, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barel per hari. Produksi itu pun telah membuat 103 sumur minyak kering.
“Minyak kami pak, 103 sumur kering, kalau 100 sumur lagi kering miskin total, kami tidak perlu bantuan dari provinsi, dari pempus, serahkan saja duit minyak kami, sudah selesai itu,” ucap Adil.
Jumlah produksi itu pun menurutnya sudah hampir menyamai target yang diberikan SKK Migas, yaitu 9.000 barel per hari. Untuk mengejar target itu, Meranti menurutnya terus gencar melakukan penggalian sumur dari tahun ini 15 sumur, hingga 2023 sebanyak 19 sumur minyak mentah.
Tapi, dengan kinerja produksi itu, Adil mengungkapkan, uang dari hasil produksi yang telah diserahkan Meranti ke pemerintah pusat tidak diberikan secara benar. Sebagaimana disampaikan di atas, DBH tahun 2022 sebesar Rp 114 miliar dan tahun depan, nilainya hanya naik sekitar Rp 700 juta. Padahal, asumsi harga minyanya US$ 100 per barel.
Mengenal Bupati Meranti yang Ancam Jokowi dan Sebut Kementrian Keuangan Isinya Iblis dan Setan, ini menunjukkan bahwa kerakusan dan keserakahan pemerintah pusat dalam memeras sumber daya alam di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.
Nama Bupati Meranti Muhammad Adil mendadak mencuat. Video ngamuk dan mengutuk pemerintah pusat saat rapat bertebaran di media sosial.
M Adil bahkan sampai mengecam Presiden Joko Widodo. Dia mengeluarkan kalimat ancaman: apa perlu Meranti angkat senjata?
M Adil juga menuding keras Kementrian Keuangan berisi setan dan iblis.
Semua karena M Adil merasa Dana Bagi Hasil (DBH) migas Rp10 triliun yang diambil pemerintah pusat. Apalagi pengalokasian DBH tersebut dianggap tidak adil dan transparan oleh pemerintah daerah.
Dalam video viral tersebut diketahui M Adil hadir dalam Rakornas bertema Perspektif Daerah Penghasil berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
M Adil juga menyatakan, sejak 1973, di Meranti ada 22 sumur minyak yang dibor. Tahun ini, jumlah itu bertambah 13 dan tahun depan tambah lagi 19 sumur. (utw)
Nusantara
Nasibnya Seperti Rempang, Kampung Tua Panau Batam Dirusak Atas Nama Investasi di Zaman Jokowi

REPORTASE INDONESIA – Batam, Puluhan warga Kampung Tua Panau, Kecamatan Kabil, Kota Batam melakukan unjuk rasa di depan gerbang PT Blue Steel Industries (BSI) Batam, Kamis, 30 November 2023. Warga protes karena laut tempat mencari ikan direklamasi secara ilegal sudah satu tahun lebih.
Unjuk rasa disampaikan dalam membentangi poster penolakan relokasi. Selain itu beberapa warga yang didominasi perempuan juga berteriak menolak relokasi.
Aksi unjuk rasa warga ini sudah dilakukan untuk yang kedua kalinya. Namun, reklamasi tetap berlanjut. Warga memperkirakan proyek reklamasi sudah berlangsung selama satu tahun belakangan.
Saat unjuk rasa warga, perusahaan dan kepolisian menjalin kesepakatan untuk menjalin pertemuan lanjutan pada tanggal 6 Desember 2023. Hal itu disampaikan Ferry pihak perusahaan kepada warga. Namun, Ferry menolak untuk di wawancarai.
Pantauan Tempo, tampak jelas air keruh di sepanjang pantai Kampung Tua Panau. Di bagian samping pantai tanah timbun sudah masuk jauh ke tengah laut. “Kalau menjaring, jaring kita penuh dengan lumpur tanah semua,” kata Anton salah seorang nelayan Kampung Tua Panau, Kecamatan Kabil, Batam.
Pantai di depan Kampung Tua Panau menjadi fishing ground area melaut nelayan. Pesisir kampung ini menjadi lokasi penimbunan atau reklamasi oleh PT Blue Steel Industrial perusahaan asal Austria.
Azmi RT 01 RW 04 Kampung Tua Panau, Kecamatan Kabil mengatakan, mayoritas pekerjaan warga Kampung Tua Panau adalah melaut. Setidaknya di kampung ini terdapat 177 kepala keluarga, sekitar 600 jiwa. “Area melaut nelayan di depan Kampung Tua Panau inilah, sekarang lihat semuanya sudah keruh dan berlumpur,” kata Azmi.
Begitu juga yang dikatakan nelayan lainnya M. Hasan Deni. Biasanya nelayan mendapatkan penghasilan melaut Rp 4-5 juta setiap bulan. “Sekarang mana ada lagi, nelayan cari kerja lain, tukang bangunan, ojek online, ada juga ojek pangkalan,” katanya.
Hasan mengatakan, akan terus berjuang bersama warga agar reklamasi dihentikan, karena sudah mengancam mata pencaharian warga. “Saya binggung juga, kemana pemerintah kota, provinsi untuk kenapa tidak ada yang mengawasi ini, padahal sudah jelas merusak, kemarin sudah disegel KKP, tetapi sekarang segelnya sudah dibuka.” kata Hasan.
Padahal perusahaan tidak berani menunjukan izin yang mereka miliki, baik amdal, izin reklamasi dan lainnya. “Saya bisa katakan ini perusahaan bodong, izin tidak ada, sudah main reklamasi saja,” ujarnya. (ut)
Nusantara
Anies Tanggapi PKS Minta IKN Dibatalkan dan Jakarta Tetap Ibu Kota

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Calon Presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons PKS yang meminta ibu kota agar tetap di Jakarta dan tidak dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.
Anies tak menjawab tegas akan mengakomodir permintaan partai di koalisi perubahan itu. Ia hanya menyinggung Indonesia membutuhkan pertumbuhan pembangunan yang merata.
“Bahwa yang dibutuhkan di indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi,” kata Anies di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11).

“Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul,” sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku khawatir pembangunan yang berfokus di satu titik bakal menghasilkan ketimpangan.
Oleh karena itu, ia berjanji akan berupaya mengubah kota-kota kecil menjadi menengah dan kota-kota menengah menjadi besar jika dirinya berhasil menjadi Presiden.
Lebih lanjut, ia menilai anggaran yang difokuskan di satu tempat lebih baik dialokasikan secara merata ke daerah-daerah lain.
“Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat. Itu aja dulu jawabannya,” tutur Anies.
Sebagai informasi, Anies diusung oleh PKS, NasDem, dan PKB yang tergabung di Koalisi Perubahan. Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres di Pilpres 2024 dengan nomor urut 1. (utw)
Nusantara
BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca untuk Amankan Jalur Pemudik Natal dan Tahun Baru

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk mengamankan jalur atau wilayah yang dipadati pemudik pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Menurut kepala BMKG Dwikorita Karnawati sebelumnya disampaikan bahwa pengunjung yang paling banyak saat libur natal-tahun baru berada di lokasi wisata.
“Kami sudah stand by bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI Angkatan Udara, serta juga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca,” ungkap kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Jakarta, (24/11/2023).
BMKG memprakirakan sebaran zona-zona dengan hujan intensitas lebat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga di NTT, Halmahera dan Papua untuk periode sebelum Natal 2023, yakni pada 17-24 Desember 2023. BMKG juga memastikan informasi cuaca dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pihak terkait.

Apakah modifikasi cuacanya dengan menyebar nyamuk? (ut)
-
Ekonomi2 days ago
PT Koperumnas Gelar Acara STK bagi 300 Konsumennya
-
Hiburan2 days ago
Wali Band Rilis Single ‘Fatimah’ Jelang 25 Tahun Berkarya dengan Konsep VideoKlip Nuansa Timteng
-
Tokoh RI2 days ago
Capres Anies Janjikan Bawa Kerukunan Jakarta ke Tingkat Internasional
-
Politik4 days ago
Jaga Netralitas, Forum Alumni UI Minta Jokowi Cuti Sebagai Presiden
-
Otomotif4 days ago
Beli Motor Listrik di Inabuyer EV Expo 2023 Dapat Subsidi Rp 7 Juta
-
Teknologi4 days ago
Tingkatkan Teknologi dan Keterampilan SDM, KAI Commuter MoU dengan Perusahaan Perkeretaapian Luar Negeri
-
Gayahidup4 days ago
Lions Clubs International – Distrik 307 A1 Gelar Lions Ride 2023 “Ride for Diabetes” di PIK
-
Hukum3 days ago
Putusan MK Loloskan Anak Jokowi, Berdampak Gibran Digugat Rp 204 Trilliun