Connect with us

Nusantara

Masa Jabatan Kades 9 Tahun ada unsur Politik dan Juga Ingin Sama dengan Wajib Belajar Anak Sekolah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Belum lama ini, ribuan Kepala Dewdari seluruh Indonesia yang tergabung dalam PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) menggelar demonstasi di depan Gedung DPR RI. Aksi tersebut dilakukan pada Selasa 17 Januari 2023.

Demonstrasi itu menuntut revisi terhadap Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, untuk menambah masa jabatan kepala desa dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Selain masa jabatan, undang-undang itu juga memaparkan tugas dan wewenang kepala desa.

Sebelum aksi, usulan penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 tahun dalam satu periode disampaikan pertama kali oleh Halim saat bertemu para pakar ilmu di UGM Yogyakarta pada Mei 2022. Meskipun formulasi berubah, namun batas maksimal jabatan kepala desa tetap sampai 18 tahun.

Aksi para kepala desa yang mengusulkan penambahan masa jabatan pun mendapatkan tanggapan pro kontra dari berbagai pihak. Salah satunya disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Abdul Halim mengatakan, masa jabatan kepala desa sembilan tahun akan menguntungkan masyarakat. Saat ini, masa jabatan kepala desa selama enam tahun.

“Yang diuntungkan dengan kondisi ini adalah warga masyarakat,” katanya melalui keterangan tertulis yang dikutip Jumat 20 Januari 2023.

Selain itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa bisa menekan konflik akibat pemilihan kepala desa (Pilkades). Menurut menteri yang akrab disapa Gus Halim ini, fakta konflik polarisasi usai Pilkades nyaris terjadi di seluruh desa.

Kemudian, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun telah angkat bicara terkait aksi para kepala desa tersebut. Dia menegaskan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur masa jabatan kepala desa selama enam tahun dan selama tiga periode.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menanggapi pertanyaan awak media usai meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung, Jakarta, Selasa 24 Januari 2023.

“Undang-undangnya sangat jelas, membatasi enam tahun dan selama tiga periode,” ujar Jokowi, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet setkab.go.id, Rabu 25 Januari 2023.

Berikut sederet respons pro kontra berbagai pihak soal kepala desa yang meminta penambahan masa jabatan dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun dihimpun.

Ternyata ada tujuan utama dibalik wacana perpanjangan masa jabatan kades 9 tahun ini, yaitu penguasa saat ini ingin terus melanjutkan oligarki mereka ke penerus berikutnya dan itu butuh dukungan rakyat arus bawah jelang pilpres 2024, dan pastinya akan dimulai dari warga desa di seluruh indonesia dan mereka perlu dukungan para kepala desa semua untuk melakukan hal itu. Dan juga mungkin para Kades itu tidak mau kalah dengan program wajib belajar 9 tahun untuk anak sekolah, mungkin mereka butuh belajar banyak lagi karena sebelumnya belum mengenyam masa sekolah yang benar. (tw)

Nusantara

Agak Laen, Mudik Idul Fitri 2024 Pakai Helikopter Hanya Rp 2,5 Juta dan Anti Macet

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jateng, Minimal sekali dalam seumur hidup anda mencoba naik Helikopter, terlebih momen Idul Fitri dimana semua orang ingin mudik ke kampung halaman dan terlihat agak laen.

Mudik ke kampung halaman dengan helikopter akan terasa lebih cepat, bebas macet, bebas banjir pake saja jasa helikopter.

Heli Jateng pada edisi Idul Fitri 2024/1445 Hijriyah ini membuka promo tanpa minimum pax. Khusus buat anda yang ingin merasakan sensasi dan experience naik helikopter anda harus menyiapkan Rp 2,5 juta/pax 13 menit.

Untuk pemesanan anda bisa mengunjungi https://helijateng.com, titik poin di Demak Green Garden.

Selain promo mudik HeliJateng juga melayani jasa Medical and Evacuation, Heli Agent Bisnis, Heli Sky Tour, Heli Charter A to B dan Heli Entertain and Event.

Helikopter Spesifikasi: Bell 206 JET, Ranger III, Registrasi PK – AVT, Cabin 4 Setter, Endurace 03.30 Hours. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Berpisah dari Jabar, Kabupaten Berusia 346 Tahun Ini Punya Nama Baru Usai Gabung dengan Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Cianjur, Jawa barat akan berpisah dengan Kabupaten yang berusia 346 tahun.

Kabupaten ini akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Akibat berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini pun harus berganti nama.

Padahal sebelum berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini menjadi salah satu daerah penopang ekonomi terutama dari sektor pertanian.

Tahukah anda Kabupaten mana yang akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta? Jawabannya ialah Kabupaten Cianjur.

Ya, Kabupaten Cianjur tak akan lagi masuk ke dalam bagian Jawa Barat.

Kabupaten Cianjur akan masuk ke dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek tetangga Jawa Barat.

Dengan bergabungnya Kabupaten Cianjur wilayah aglomerasi tersebut kini disebut dengan Jabodetabekjur.

Keputusan berpisahnya Kabupaten Cianjur dari Jawa Barat merupakan imbas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

DKI Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota menjaikan Kabupaten Cianjur yang sebelumnya di Jawa Barat kini menjadi keluarga baru mereka.

Dilansir laman Pemerintah Kabupate Cianjur, sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur berupa pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa daratan rendah.

Kabupaten Cianjur punya julukan sebagai kota santri. Citra sebagai daerah agamis telah dimiliki Cianjur sejak tahun 1677. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Perampasan Lahan di IKN, Kepala Adat Suku Dayak: Kami Belum Pernah Dapat Tawaran Ganti Rugi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Besar, Konflik Agraria yang menyertainya istilah “memindahkan ibu kota” ke Kalimantan semakin menjadi sorotan.

Masyarakat yang terdampak merasa tidak mendapat ganti rugi atas lahan mereka yang digusur secara paksa pembangunan Ibu kota Nusantara atau IKN.

Bahkan, tidak ada dialog yang diberikan kepada mereka terkait dengan kompensasi yang seharusnya mereka terima.

Pada tanggal 18 Maret 2024, lima Kelurahan, yaitu Rico, Maridan, Jenebora, Gersik, dan Pantai Langgo, menerima himbauan untuk tidak melakukan apapun di tanah nenek moyang mereka sendiri.

Masyarakat merasa terpinggirkan karena tidak ada kesempatan untuk berdialog dengan pemerintah terkait ganti rugi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang seharusnya mereka terima.

“Tanah kami ini mau dipindahkan ke tanahnya orang lain lagi di sana, saya bilang saya tidak mau, tidak mau saya dipindahkan.” ungkap Yusni, kepala adat Paser Besar, dikutip dari channel youtube pada 30 Maret 2024.

Yusni mengungkapkan bahwa mereka bahkan belum pernah mendapat tawaran ganti rugi atas lahan mereka.

Patok-patok dari badan bank tanah bahkan telah ditancapkan di lahan mereka tanpa izin. Mereka merasa pasrah dan hanya bisa berharap agar ada kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami.

“kami ini kan sudah pasrah, kalau ada sekarang yang mau ganti rugi dengan sesuai, istilahnya di sini kami siap angkat kaki,” kata Yusni.

Pemerintah menilai bahwa rumah-rumah yang dihuni oleh masyarakat adat tidak sesuai dengan tata ruang pembangunan IKN.

Namun, masyarakat adat merasa bahwa mereka telah lama mendiami tanah tersebut dengan bukti-bukti konkret seperti makam, silsilah, dan peninggalan sejarah lainnya.

Mereka merasa bahwa tanah tersebut bukanlah tanah negara yang belum pernah diinjak oleh masyarakat.

“Kenapa bilang ada tanah negara? yang dikatakan tanah negara belum pernah diinjak oleh masyarakat adat, termasuk tanah kayak rumah Bupati, rumah kapolres, rumah dinas-dinas ASN, Itulah tanah negara. Disini sudah ada kuburan kami, sudah lama di situ Kok” ungkap Noriah, salah satu masyarakat adat dayak balik.

Konflik agraria di IKN telah mencatat angka yang mengkhawatirkan, dengan luas konflik mencapai 38 persen dari total kasus di Indonesia.

Masyarakat adat menjadi pihak yang lemah secara hukum meskipun memiliki bukti-bukti yang kuat tentang klaim atas tanah tersebut.

Hingga saat ini, masyarakat adat di lima Kelurahan yang terdampak terus berjuang untuk mempertahankan tanah mereka atau setidaknya mendapatkan kompensasi yang layak dari pemerintah.

Tanpa solusi yang memadai, konflik agraria ini akan terus menjadi penghalang bagi ambisi pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Kalimantan. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending