Connect with us

Hukum

Menebak Arah Keputusan MK, Tolak Gugatan PSI dan Muluskan Jalan Dinasti Jokowi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Apakah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak atau mengabulkan permohonan batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di bawah 40 tahun? Apakah tetap 40 tahun ditambah embel-embel pernah menjadi kepala daerah? Mestinya permohonan itu ditolak tanpa ditambah embel-embel apa pun.

Syarat batas usia minimal capres-cawapres tidak diatur dalam konstitusi. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyebut syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Ada 20 syarat capres-cawapres yang diatur dalam dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu syarat yang tercantum pada huruf q ialah berusia paling rendah 40 tahun.

Batasan usia minimal capres-cawapres sejatinya menjadi kewenangan penuh pembuat undang-undang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, misalnya, menetapkan batas minimal usia capres-cawapres 35 tahun (Pasal 5 huruf o).

Batasan usia yang diatur undang-undang disebut sebagai open legal policy alias kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang yang tidak bisa diintervensi MK.

Radita Ajie dari Kementerian Hukum dan HAM melakukan penelitian terkait dengan penerapan open legal policy dalam putusan MK. Hasil penelitian itu menyebut MK akan menyatakan suatu norma merupakan pilihan kebijakan yang diambil pembentuk undang-undang terkait dengan dua hal, yaitu, pertama, terkait dengan penentuan umur dan, kedua, pembentukan lembaga oleh undang-undang.

Terhadap kebijakan hukum terbuka, MK sudah punya sikap tegas. Putusan MK Nomor 26/PUU-VII/2009 menyatakan MK dalam fungsi mereka sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang.

“Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, mahkamah tidak dapat membatalkannya, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable,” demikian putusan MK.

Batasan minimal usia capres-cawapres tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Karena itu, tidak ada alasan untuk dibatalkan MK.

Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 semakin mengukuhkan sikap MK terhadap kebijakan hukum terbuka. Disebutkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

Seandainya konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, tebakan arah putusan MK yang rencananya dibacakan pada hari ini ialah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, syarat minimal usia capres-cawapres tetap 40 tahun.

Putusan terkait batas usia minimal capres-cawapres menjadi taruhan atas wibawa MK yang hakimnya ialah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Disebut taruhan karena hakim konstitusi menjadi puncak karier sehingga ia membunuh semua keinginan dan godaan yang ada di luar ruang sidang.

Kiranya hakim konstitusi tidak terjebak permainan politik kekuasaan. Sekalipun gugatan batas usia minimum capres-cawapres berpotensi menguntungkan orang-orang terdekat hakim konstitusi, para hakim berkewajiban menjaga MK dari berbagai intervensi kekuasaan eksekutif.

Tebakan lainnya ialah apakah putusan MK terkait dengan syarat minimal usia capres-cawapres diambil secara bulat atau lonjong lewat voting? Mestinya diputuskan secara bulat karena batasan usia sudah menjadi semacam dogma kebijakan hukum terbuka oleh MK.

Jika diputuskan hari ini melalui voting, meminjam istilah Setara Institute, tren keterbelahan yang berulang menggambarkan bahwa tubuh MK semakin rapuh, rentan, dan mengalami pengikisan kenegarawanan hakim dan integritas kelembagaan.

‘Upaya Menyelamatkan MK’ yang ditulis Saldi Isra pada 2017 kiranya menjadi pedoman. Saldi Isra, yang kini menjadi Wakil Ketua MK, menulis, ‘Apabila dikaitkan dengan posisi sentral MK dan putusannya yang bersifat final, pemikiran harus dicurahkan bagaimana proses menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim’. Jangan biarkan kehormatan MK menjadi tebak-tebak buah manggis.

Akhirnya MK Tolak Gugatan PSI

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan bahwa mahkamah berkesimpulan permohonan yang diajukan oleh PSI tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Dengan demikian dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” tutur hakim konstitusi Saldi Isra menjelaskan pertimbangan MK di Jakarta (16/10/2023).

PSI memohon batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun, sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Begitu liciknya rejim saat ini mengobok-obok hukum dan UU untuk mempertahankan kekuasaannya yang sudah diujung tanduk. Namun biar apapun cara curang yang terus mereka lakukan, pada akhirnya mereka akan menanggung segala akibatnya. (tri)

Hukum

Para Oknum BPK di Kasus Korupsi, Ramai Disebut Lembaga Ini Jadi Tukang Palak Jika Instansi inginkan WTP

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, BPK tengah menjadi sorotan usai berturut-turut disinggung dalam persidangan sejumlah kasus korupsi sepekan terakhir.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menjadi sorotan usai berturut-turut disinggung dalam persidangan sejumlah kasus korupsi sepekan terakhir. Teranyar, oknum BPK disebut dalam lanjutan persidangan kasus proyek konstruksi pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II atau Tol MBZ.

Kala itu, Direktur Operasional PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) Sugiharto mengaku diminta untuk menyiapkan Rp10,5 miliar untuk memenuhi permintaan dari BPK.

Selain itu, dalam kasus rasuah lainnya yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, saksi mengungkap ada oknum BPK yang meminta uang hingga Rp12 miliar untuk pengondisian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementan.

Berdasarkan catatan, sejumlah oknum BPK pernah terkait dengan kasus korupsi. Bahkan, beberapa oknum tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rasuah.

Namun tidak mungkin para oknum ini berani melakukannya jika tanpa ijin atasan dan juga sudah menjadi rahasia umum jika semua lembaga negara di rejim ini mendapatkan tekanan dari penguasa untuk setoran yang tidak jelas.

Berikut sejumlah oknum BPK yang terjerat kasus korupsi:

1. Achsanul Qosasi

Acshanul Qosasi merupakan eks Anggota III BPK. Dia dan rekannya Sadikin Rusli kini tengah disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat atas kasus korupsi pembangunan menara pemancar BTS 4G Kominfo.Dalam kasus ini, Achsanul diduga menerima gratifikasi Rp40 miliar.

Awalnya, BPK telah menemukan sejumlah temuan pada proyek BTS itu. Dalam periode pemeriksaan oleh BPK, Achsanul melakukan pertemuan dengan eks Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif.

Achsanul menyampaikan bahwa lawan bicara nya itu membawa dua dokumen. Pertama, soal dokumen yang berkaitan dengan pidana dan kedua soal tindak lanjut pemeriksaan BPK terkait menara BTS 4G. Pada intinya, data realisasi tower dari pihak Anang yang mencapai 3.700-an BTS agar diterima oleh BPK. Padahal, dari data BPK tower uang baru ditegakkan sebanyak 2.900-an tower. “Beliau hanya meminta tolong agar apa yang diajukan 3.700 itu sudah diterima, bahwa itu sudah 3.700,” tutur Achsanul.

Atas perbuatannya, Achsanul didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal 12B, Pasal 12E atau Pasal 5 ayat (2) huruf b juncto Pasal 15 UU Tipikor atau Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

2. Fahmi Arresa Bupati Meranti nonaktif

Muhammad Adil terbukti melakukan pemotongan 10% uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Kepulauan Meranti. Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada Adil. Dari pemotongan tersebut totalnya Adil menerima Rp17,28 miliar.

Dalam hal iniz Eks tim pemeriksa BPK perwakilan Riau, Muhammad Fahmi Aressa disebut mengatur hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti TA 2022 serta predikat opini (WTP). Fahmi disebut menerima Rp1,1 miliar.

Sebagai informasi, majelis hakim tipikor PN Pekanbaru memvonis Fahmi Aressa 4 tahun 3 bulan penjara oleh atas perkara suap.

3. Tim Auditor BPK Bogor

Eks tim auditor BPK Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah terlibat dalam kasus eks Bupati Bogor Ade Yasin.

Ade Yasin kala itu menyuap tim pemeriksa BPK RI perwakilan Jawa Barat senilai Rp1,93 miliar. Duit itu diberikan Ade Yasin bersama-sama dengan Ihsan Ayatullah selaku Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor.

Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Bogor dan Rizki Taufik Hidayat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 pada Dinas PUPR Pemkab Bogor. Uang itu diberikan agar tim pemeriksa BPK Jabar mengondisikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bogor mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

4. Rizal Djalil

Rizal Djalil Rizal Djalil adalah mantan anggota BPK. Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis Rizal Djalil dengan pidana 4 tahun penjara denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan. Rizal Djalil terbukti menerima suap senilai S$100 ribu atau Rp1 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Suap itu diberikan Rizal mengupayakan PT Minarta Dutahutama menjadi pelaksana Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria pada Kementerian PUPR. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 tahun penjara denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim pun tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Rizal Djalil. Jaksa sebelumnya menuntut hakim menjatuhkan uang pengganti sebesar Rp1 miliar kepada Rizal sesuai dengan uang yang diterima Rizal Djalil dalam kasus suap di Kementerian PUPR.

Dalam menjatuhkan vonis hakim mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Untuk hal yang memberatkan Rizal Djalil dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal meringankan Rizal belum pernah dipidana, pernah mendapat Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berusia 65 tahun dan menderita penyakit hepatitis B dan hipertensi kronik.

5. Robertus Kresnawan

Robertus Kresnawan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil korupsi tunjangan kinerja (tukin) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalir ke oknum BPK, Robertus Kresnawan. Di sidang tuntutan, JPU menyampaikan Robertus menerima uang untuk mengamankan audit yang dilakukan pihaknya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi tukin di Kementerian ESDM itu ditaksir merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.  “Bahwa dari uang manipulasi tunjangan kinerja yang diperoleh Terdakwa II Lernhard febrian Sirait ada yang diserahkan kepada Auditor BPK Robertus Kresnawan agar dapat mengamankan pemeriksaan BPK yang keseluruhannya berjumlah Rp1.135.000.000,” ujar JPU.

KPK memperkirakan ada sekitar 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kendati jumlah tersebut belum dipastikan.  Lembaga antirasuah juga menduga uang yang dikorupsi itu digunakan untuk keperluan pribadi, membeli aset, dan termasuk operasional pemeriksaan BPK.

Lagi-Lagi Kelakuan BPK Terkuak, Peras Pejabat Waskita Rp 10 Miliar, Terpaksa Bikin Proyek Fiktif

Kelakuan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali terkuak. Pegawai BPK ketahuan lagi melakukan pemerasan dalam sejumlah proyek. 

Pegawai BPK ketahuan memeras Rp 10 miliar kepada proyek pembangunan jalan. 

Dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat, Selasa (14/5/2024), Direktur Operasional Waskita Beton Precast Sugiharto mengakui, pernah menyiapkan uang sebesar Rp 10 miliar untuk memenuhi permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Di BAP saudara ada ditanya terkait proyek fiktif. Ditanya oleh penyidik apakah ada proyek fiktif terkait pelaksanaan Tol Japek ini? Bisa dijelaskan?” kata Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Di hadapan Majelis Hakim, Sugiharto menjelaskan, permintaan BPK terjadi setelah menemukan banyak masalah dalam proyek pembangunan Jalan Tol MBZ.

Untuk memenuhi permintaan itu, ia pun membuat sejumlah proyek fiktif saat menjabat sebagai Super Vice President (SPV) Infrastruktur 2 Waskita.

“Apa pekerjaan fiktifnya?” tanya Jaksa mendalami.

“Pekerjaan fiktifnya itu untuk pekerjaan, karena pekerjaan sudah 100 persen, (pekerjaan fiktifnya) hanya pemeliharaan, hanya patching-patching (menambal) saja, pak. Itu kecil saja,” terang Sugiharto.

“Berapa nilainya?” cecar Jaksa.

“Rp 10,5 miliar,” kata Sugiharto.

Jaksa pun terus menggali proyek fiktif yang dibuat Sugiharto.

Termasuk, siapa pihak yang menginisiasi proyek fiktif tersebut.

Sugiharto mengaku pada saat itu ia diperintah oleh atasannya Bambang Rianto yang menjabat Direktur Operasional.

“Oke. Gimana instruksinya?” tanya Jaksa.

“Tolong disediain di (proyek tol) Japek ini ada keperluan untuk BPK Rp10,5 M’, Rp 10 M-an lah, pak,” terang Sugiharto.

Di muka persidangan, Sugiharto menjelaskan bahwa dirinya dipanggil bersama sejumlah Waskita Beton Precast dipanggil untuk dijelaskan adanya permintaan BPK.

Dari pertemuan itu, disepakati pembuatan proyek fiktif untuk memenuhi permintaan BPK tersebut.

“Akhirnya dibuatkanlah dokumen seolah-olah ada pekerjaan Rp 10,5 miliar itu?” timpal Jaksa.

“Iya, betul Pak,” kata Sugiharto.

Jaksa turut mendalami detail temuan-temuan BPK dalam pelaksanaan proyek jalan tol MBZ. Hanya saja, Sugiharto mengaku tidak mengetahui persis.

“Saya hanya diinstruksikan sama pak BR (Bambang Rianto), Direktur Operasional saya untuk keperluan pemenuhan BPK itu,” jawab Sugiharto.

Dalam perkara ini, Jaksa menduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 510 miliar dalam proyek pekerjaan pembangunan Jalan Tol MBZ. Kerugian ini ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan eks Direktur Utama (Dirut) PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono, Ketua Panitia Lelang PT JJC Yudhi Mahyudin, Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas dan Staf Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting, Tony Budianto Sihite.

“Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 510.085.261.485,41 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata Jaksa membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. (tri)

Continue Reading

Hukum

Investasi fiktif PT Taspen Akibatkan Kerugian Negara Ratusan Miliar, Mengapa Pengelolaan BUMN selalu Bermasalah?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen (Persero) yang mencapai ratusan miliar disebut pengamat kian menunjukkan bobroknya pengelolaan dana jaminan sosial oleh perusahaan milik pemerintah serta para pejabat yang bermain di dalamnya yang sepertinya pada rakus.

Pasalnya perkara serupa juga terjadi pada Jiwasraya dan Asabri yang nilai kerugian investasinya mencapai puluhan hingga belasan triliun.

Inilah akibat selama ini BUMN hanya dijadikan sapi perah oleh pemerintah. Seharusnya jika BUMN bisa dikelola dengan baik, maka bisa mensejahterahkan rakyat.

Pengamat jaminan sosial, Timboel Siregar, mengatakan setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan mengapa perusahaan pelat merah tak becus mengelola dana masyarakat: aturan investasi yang tidak tegas, pengawasan lemah, dan pemilihan jajaran pejabat yang sarat politis dan juga pimpinan BUMN yang buruk dan hanya mencari keuntungan kelompoknya

Menanggapi persoalan ini , Corporate Secretary PT Taspen, Mardiyani Pasaribu, mengatakan pihaknya akan bersikap kooperatif dan mendukung penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia juga mengeklaim PT Taspen telah melakukan pengelolaan perusahaan secara baik dan kebijakan yang dilakukan juga selalu mengacu pada ketentuan yang termuat di UU BUMN.

Adapun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menjamin uang pensiun PNS di Taspen tetap aman dan tidak akan ada masalah dalam pencairan benefit.

Seperti apa kasus dugaan korupsi di PT Taspen?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui melakukan penyelidikan dugaan kegiatan investasi fiktif yang dilakukan PT Taspen pada tahun anggaran 2019 dengan melibatkan perusahaan lainnya.

Beranjak dari situ, tim penyidik mulai memeriksa sejumlah orang dan menggeledah tujuh lokasi berbeda di Jakarta.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita barang bukti seperti dokumen maupun catatan investasi keuangan, alat elektronik, dan sejumlah uang dalam pecahan mata uang asing yang diduga berkaitan dengan perkara.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka di antaranya Dirut PT Taspen, Antonius Kosasih, dan Dirut PT Insight Investments Management, Ekiawan Heri Primaryanto.

Perkiraan komisi anti-rasuah, nilai investasi fiktif tersebut mencapai ratusan miliar dari total investasi sebesar Rp1 triliun. Angka itu, kata Juru bicara KPK Ali Fikri, bisa bertambah.

“Sepanjang proses penyidikan sejauh ini memang sebagai indikasi awal, tidak kemudian seluruhnya. Tetapi memang ada ratusan miliar yang diduga fiktif.”

“Kalau dalam perjalanannya nanti ternyata betul Rp1 triliun itu fiktif semua pasti kemudian kami dakwakan ke sana,” ujar Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (03/05).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana investasi tersebut diduga dikelola oleh PT Insight Investments Management. Namun demikian modus apa yang dijalankan para tersangka belum diungkap secara detail oleh KPK.

Atas penetapan tersangka itu, Menteri BUMN Erick Thohir telah menonaktifkan Antonius Kosasih dari jabatannya sebagai Dirut PT Taspen.

Mengapa pengelolaan dana di BUMN kerap bermasalah?

Pengamat asuransi dan jaminan sosial, Timboel Siregar, mengatakan pemerintah terhitung sudah tiga kali kebobolan dalam pengelolaan dana jaminan sosial.

Pada tahun 2019, Jiwasraya mengalami gagal bayar polis ke nasabahnya lantaran menginvestasikan dana pesertanya ke instrumen kuangan yang berisiko.

Hitungan Kejaksaan Agung kala itu menyebut nilai kerugian negara mencapai Rp13,7 triliun.

Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung kembali mengungkap persoalan yang hampir sama terjadi pada Asabri.

Perusahaan BUMN tersebut mengalami kerugian hingga Rp10 triliun karena pengelolaan investasi berupa saham yang mengalami penurunan nilai.

Dan kini, Taspen diduga melakukan investasi fiktif senilai ratusan miliar.

Menurut Timboel dari kasus-kasus tersebut setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan mengapa perusahaan pelat merah tak becus mengelola dana masyarakat.

Pertama, karena tidak adanya aturan yang ketat terkait investasi.

Perusahaan yang berbentuk Perseroran Terbatas seperti Jiwasraya, Asabri, dan Taspen umumnya berorientasi pada profit atau mengejar keuntungan sebesar-besarnya.

Itu mengapa perusahaan-perusahaan tersebut diperbolehkan menginvestasikan dana nasabahnya ke sejumlah instrumen keuangan mulai dari surat utang negara, deposito, reksadana, atau saham.

Hanya saja yang jadi masalah, menurut Timboel, tidak ada aturan yang ketat soal produk investasi seperti apa yang diperbolehkan.

Peraturan OJK nomor 12 tahun 2016 hanya mengatur investasi obligasi negara minimal 30% dan 70% lagi bisa dikelola dalam bentuk lain.

“Kalau saham misalnya harus yang kategori LQ45 atau memiliki likuiditas tinggi, itu tidak ada,” ujar Timboel.

“Jadi mau beli saham apa saja boleh. Beda dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dilarang membeli saham gorengan.”

Praktik seperti itu, kata Timboel, terbukti dari kasus Jiwasraya yang menempatkan aset finansialnya sebesar 22,4% ke saham yang mayoritas berkinerja buruk.

Asabri juga demikian. Setidaknya ada 13 investasi saham yang dibeli namun memberikan return negatif.

Persoalan kedua, lemahnya pengawasan oleh lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengamat asuransi, Irvan Rahardjo, berkata selama ini OJK hanya fokus pada sektor industri keuangan non-bank.

Padahal pengawasan investasi saham yang dilakukan perusahaan pelat merah sudah menjadi tanggung jawab mereka.

Timboel Siregar sependapat. Kata dia, OJK tidak melakukan apa-apa terhadap laporan keuangan yang diserahkan Taspen dan baru bertindak ketika sudah kejadian.

Baginya, tindakan seperti itu bukanlah bentuk pengawasan.

“Kalau pengawasan harusnya proaktif mencari sehingga bisa mencegah. Ini kan mereka seperti bekerja di hilir. Kejadian dulu baru bertindak.”

“OJK harusnya mengintai sebelum dana itu diinvestasikan. Misalnya Taspen mau beli saham A, didatangi OJK, dan dicecar kajiannya. Jadi uang masyarakat aman.”

Permasalahan ketiga, penempatan jajaran direksi dan komisaris yang sarat politis sehingga mudah ‘memainkan’ anggaran.

Seperti sudah menjadi rahasia umum, kata Timboel, pejabat yang menduduki kursi direksi mapun komisaris tidak melalui proses seleksi sesuai kompetensinya tetapi penunjukan langsung oleh Menteri BUMN.

Dan biasanya mereka yang dipilih itu terkait dengan dukungan mereka semasa kontestasi pemilu atau biasa disebut sebagai politik ‘balas budi’.

“Mereka ini yang menjerumuskan BUMN-BUMN ini,” jelas Timboel.

Apa tanggapan PT Taspen?

Menanggapi penyelidikan dugaan korupsi oleh KPK, Corporate Secretary PT Taspen, Mardiyani Pasaribu, mengatakan pihaknya akan bersikap koperatif dan mendukung kinerja lembaga anti-rasuah tersebut.

Dia juga mengeklaim PT Taspen telah melakukan pengelolaan perusahaan secara baik dan kebijakan yang dilakukan juga selalu mengacu pada ketentuan yang termuat di UU BUMN.

“Bahwa Taspen senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran sesuai arahan Menteri BUMN dan UU BUMN,” sebutnya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan bahwa laporan keuangan PT Taspen juga selalu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain itu berdasarkan hasil temuan audit BPK pada tahun 2018 sampai 2022 tidak ada temuan janggal terkait pengelolaan keuangan di PT Taspen.

Kendati begitu, sambungnya, PT Taspen akan taat pada hukum dalam proses penyelidikan yang ditangani KPK. Perusahaan pun disebut telah memberikan keterangan hingga dokumen yang dibutuhkan KPK.

Untuk diketahui PT Taspen (Persero) mencatat peserta yang dilayani mencapai 6,79 juta orang per Desember 2023.

Jumlah peserta ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pejabat negara yang terdiri dari 3,6 juta peserta aktif dan 3 juta pensiunan.

Layanan yang diberikan Taspen berupa tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, dan jaminan kematian.

Apakah dana pensiun PNS aman?

Sebelumnya anggota Komisi VII DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keamanan dana pensiun yang dikelola PT Taspen usai terungkapnya dugaan korupsi oleh KPK.

Rieke berkata jajaran Taspen selalu mengeklaim dana peserta aman. Kendati ada indikasi-indikasi kuat permainan kotor terhadap potongan gaji pekerja negara yang dikelola perusahaan BUMN tersebut.

Dia lantas menegaskan bahwa penting mencegah kejadian serupa yang melanda PT Asabri dan PT Jiwasraya. Pasalnya, dana tabungan dan pensiun yang dikumpulkan itu berasal dari potongan gaji PNS, bukan dari APBN.

“Uang ratusan triliun yang terakumulasi di PT. TASPEN adalah potongan gaji para pekerja yang bekerja pada negara, bukan uang gratisan dari negara,” ujar Rieke dalam keterangannya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menjamin uang pensiun PNS di Taspen tetap aman dan tidak akan ada masalah dalam pencairan benefit.

“Taspen tetap aman,” kata Anas seusai acara Rakornas Persiapan Pengadaan ASN 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Apa solusi untuk persoalan ini?

Pengamat asuransi dan jaminan sosial, Irvan Rahardjo dan Timboel Siregar menilai pemerintah sudah harus mempertimbangkan peleburan perusahaan asuransi BUMN ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Di UU tersebut memuat amanat peleburan dilakukan paling lambat 2029.

Menurut Irvan, jika pengelolaan dana ditangani BPJS Ketenagakerjaan maka “semangatnya” bukan lagi mencari profit atau keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi mengutamakan prinsip gotong royong.

“Karena semangat dari BPJS Ketenagakerjaan itu wali amanah, dananya kan milik para peserta bukan BUMN atau swasta.”

“Sementara kita tahu penyakit BUMN itu lemah dalam tata kelola,” ujar Irvan.

Adapun Timboel Siregar juga meyakini pengelolaan dana asuransi maupun jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan bakal lebih transparan dan ketat.

Sebab aturan investasi di sana jauh lebih rinci dan jelas.

Para pejabat maupun pengawasnya bukan diduduki oleh orang-orang pilihan menteri. Tapi berdasarkan seleksi.

“Pengawas di BPJS itu banyak ada Dewan Jaminan Sosial Nasional, OJK, dan BPKP. Dana jadi enggak bisa dikelola sesuka-sukanya sehingga terjadi investasi fiktif.”

“Kita harus belajar dari kebobolan di Asabri, Jiwasraya, Taspen yang akhirnya jaminan sosial ke PNS dan PPPK terganggu.” (tw)

Continue Reading

Hukum

40 Perusahaan China Produksi Baja Ilegal, Said Didu Sentil Keterlibatan Kementerian Investasinya Bahlil dan LBP

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, 40 perusahaan yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Menanggapi hal tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu memberikan sentilan.

“Ini kongkalikong merampok Negara,” kata Said Didu dalam unggahannya, Senin, (29/4/2024).

Lebih jauh dia menyinggung Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan LBP.

“Investasi seperti ini melalui proses di Kementerian Investasi. Kita semua tahu siapa Menterinya,” tuturnya.

Sebelumnya, Zulhas menyatakan, pemerintah membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun untuk menindaki seluruh perusahaan tersebut.

Saat ini baru tiga perusahaan yang ditutup dari 40 perusahaan yang disegel.

Beginilah jadinya jika negara dikelola oleh para mafia berdasi bertopeng pejabat, hancur dan rusak NKRI. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending