Hukum

Menebak Arah Keputusan MK, Tolak Gugatan PSI dan Muluskan Jalan Dinasti Jokowi

Published

2 months ago

October 16, 2023

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Apakah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak atau mengabulkan permohonan batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di bawah 40 tahun? Apakah tetap 40 tahun ditambah embel-embel pernah menjadi kepala daerah? Mestinya permohonan itu ditolak tanpa ditambah embel-embel apa pun.

Syarat batas usia minimal capres-cawapres tidak diatur dalam konstitusi. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyebut syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Ada 20 syarat capres-cawapres yang diatur dalam dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu syarat yang tercantum pada huruf q ialah berusia paling rendah 40 tahun.

Batasan usia minimal capres-cawapres sejatinya menjadi kewenangan penuh pembuat undang-undang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, misalnya, menetapkan batas minimal usia capres-cawapres 35 tahun (Pasal 5 huruf o).

Batasan usia yang diatur undang-undang disebut sebagai open legal policy alias kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang yang tidak bisa diintervensi MK.

Radita Ajie dari Kementerian Hukum dan HAM melakukan penelitian terkait dengan penerapan open legal policy dalam putusan MK. Hasil penelitian itu menyebut MK akan menyatakan suatu norma merupakan pilihan kebijakan yang diambil pembentuk undang-undang terkait dengan dua hal, yaitu, pertama, terkait dengan penentuan umur dan, kedua, pembentukan lembaga oleh undang-undang.

Terhadap kebijakan hukum terbuka, MK sudah punya sikap tegas. Putusan MK Nomor 26/PUU-VII/2009 menyatakan MK dalam fungsi mereka sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang.

“Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, mahkamah tidak dapat membatalkannya, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable,” demikian putusan MK.

Batasan minimal usia capres-cawapres tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Karena itu, tidak ada alasan untuk dibatalkan MK.

Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 semakin mengukuhkan sikap MK terhadap kebijakan hukum terbuka. Disebutkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

Seandainya konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, tebakan arah putusan MK yang rencananya dibacakan pada hari ini ialah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, syarat minimal usia capres-cawapres tetap 40 tahun.

Putusan terkait batas usia minimal capres-cawapres menjadi taruhan atas wibawa MK yang hakimnya ialah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Disebut taruhan karena hakim konstitusi menjadi puncak karier sehingga ia membunuh semua keinginan dan godaan yang ada di luar ruang sidang.

Kiranya hakim konstitusi tidak terjebak permainan politik kekuasaan. Sekalipun gugatan batas usia minimum capres-cawapres berpotensi menguntungkan orang-orang terdekat hakim konstitusi, para hakim berkewajiban menjaga MK dari berbagai intervensi kekuasaan eksekutif.

Tebakan lainnya ialah apakah putusan MK terkait dengan syarat minimal usia capres-cawapres diambil secara bulat atau lonjong lewat voting? Mestinya diputuskan secara bulat karena batasan usia sudah menjadi semacam dogma kebijakan hukum terbuka oleh MK.

Jika diputuskan hari ini melalui voting, meminjam istilah Setara Institute, tren keterbelahan yang berulang menggambarkan bahwa tubuh MK semakin rapuh, rentan, dan mengalami pengikisan kenegarawanan hakim dan integritas kelembagaan.

‘Upaya Menyelamatkan MK’ yang ditulis Saldi Isra pada 2017 kiranya menjadi pedoman. Saldi Isra, yang kini menjadi Wakil Ketua MK, menulis, ‘Apabila dikaitkan dengan posisi sentral MK dan putusannya yang bersifat final, pemikiran harus dicurahkan bagaimana proses menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim’. Jangan biarkan kehormatan MK menjadi tebak-tebak buah manggis.

Akhirnya MK Tolak Gugatan PSI

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan bahwa mahkamah berkesimpulan permohonan yang diajukan oleh PSI tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Dengan demikian dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” tutur hakim konstitusi Saldi Isra menjelaskan pertimbangan MK di Jakarta (16/10/2023).

PSI memohon batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun, sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Begitu liciknya rejim saat ini mengobok-obok hukum dan UU untuk mempertahankan kekuasaannya yang sudah diujung tanduk. Namun biar apapun cara curang yang terus mereka lakukan, pada akhirnya mereka akan menanggung segala akibatnya. (tri)

Hukum

Putusan MK Loloskan Anak Jokowi, Berdampak Gibran Digugat Rp 204 Trilliun

Published

3 days ago

November 30, 2023

Unggul Trie wibowo

REPORTASE INDONESIA – Solo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersiap menghadapi gugatan senilai Rp 204 triliun yang dilayangkan oleh alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Ariyono Lestari. Gugatan itu berkaitan dengan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia capres-cawapres yang sebelumnya diajukan oleh lulusan Universitas Surakarta (UNSA), Almas Tsaqibbirru dan saat ini telah dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain Gibran, gugatan serupa juga dilayangkan Ariyono bersama tim kuasa hukumnya yang bernama Giberan (Giliran Berantakan), kepada Almas Tsaqibbirru. Menurut informasi yang didapatkan Tempo, sidang perdana gugatan terkait uji materi UU Pemilu yang dilayangkan kepada Gibran dan Almas itu akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo besok, Kamis, 30 November 2023.

Saat dimintai komentar tentang sidang gugatan yang dilayangkan kepadanya itu, Gibran mengatakan itu sudah ada yang mengurus. “Oh, sudah ada yang mengurus ya, tenang saja,” ucap Gibran kepada awak media di Balai Kota Solo, Rabu, 29 November 2023.

Namun ia enggan berkomentar lebih banyak soal itu. Saat ditanya lebih lanjut siapa yang akan mengurus sidang tersebut, Gibran tidak menjelaskan secara detail. “Sudah ada, sudah ada,” katanya singkat.

Gugatan kepada Almas dan Gibran itu sebelumnya didaftarkan secara daring oleh Ariyono bersama tim Giberan ke PN Solo pada Senin, 13 November 2023 lalu. Kuasa Hukum Almas Tsaqibbirru, Arif Sahudi saat dihubungi melalui ponselnya memastikan Almas akan hadir dalam sidang besok.

Mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi sidang tersebut. “Mas Almas besok hadir. Untuk persiapan pokoknya kita siap, lahir dan batin,” kata Arif.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum Ariyono, Andhika Dian Prasetyo juga memastikan sidang digelar besok. Ditanya soal persiapan, Andhika mengatakan pihaknya menunggu sidang pertama digelar besok. “Kita menunggu sidang pertama. Kemungkinan akan diadakan mediasi terlebih dahulu,” tuturnya.

Andhika menjelaskan gugatan yang dilayangkan kepada Almas dan Gibran lantaran kliennya merasa hak politiknya terganggu dengan putusan MK perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ia menyebut dalam pengajuan uji materiil itu Almas mencatutkan Universitas Negeri Surakarta. Menurutnya itu bukan UNSA, melainkan UNS. Dalam uji materiil yang dilakukan Almas menurutnya telah terjadi pengaburan atau pembohongan bahwa dia adalah mahasiswa Universitas Negeri Surakarta, padahal itu tidak ada. “Yang ada Universitas Surakarta atau yang disingkat UNSA,” kata Andhika.

Meski dalam surat pemohonan dan gugatan sudah direvisi, dan tidak lagi mencantumkan Almas dari Univesitas Negeri Surakarta, menurut Andhika dalam hal ini ada kecacatan hukum. “Di website MK yang sekarang kemungkinan sudah diubah. Tapi kan tidak boleh seperti itu,” ucapnya.

Terkait gugatannya kepada Gibran, Andhika menyebut putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu sangat menguntungkan Wali Kota Solo hingga bisa maju sebagai calon wakil presiden (cawapres). “Dengan putusan MK, seperti yang banyak media liput, dan ahli dari politik, dan ahli hukum, sangat diuntungkan dengan putusan itu,” katanya.

Pihaknya berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda atau membatalkan pencawapresan Gibran dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. “Kami minta kepada KPU untuk menunda atau membatalkan pencawapresan dari Mas Gibran,” ujarnya.

Andhika menyadari jika putusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Namun ia berpendapat alangkah baiknya bila putusan MK itu diperkuat oleh putusan dari DPR. “Masih ada sebenarnya langkah hukum yang harus dilewati, seperti di DPR, sebelum dijadikan dasar KPU untuk penggugatan,” ucapnya.

Ia menilai, dasar Ariyanto menggugat karena putusan MK tersebut dianggap memberikan jalan mulus dalam pencalonan capres-cawapres. Sehingga demokrasi di Indonesia jadi mundur. “Kami berkesimpulan bahwa para tergugat selayaknya mengganti tiap-tiap warga negara sebesar Rp 1 juta dikalikan seluruh jumlah pemilih tetap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yakni sebanyak 204.807.222 orang, sehingga totalnya menjadi Rp 204.807.222.000.000,” tuturnya. Ia menjelaskan nilai itu diberikan kepada lembaga terkait sebagai anggaran pendidikan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendapatkan pencerahan mengenai ilmu kewarganegaraan yang baik. (tw)

Hukum

Ketua KPK yang Baru Prioritaskan Tangkap Harun Masiku, Sanggup?

Published

5 days ago

November 28, 2023

Unggul Trie wibowo

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango mengatakan, pencarian dan penangkapan Harun Masiku menjadi salah satu prioritas lembaga antirasuah.

Hal itu disampaikan Nawawi usai melakukan pengucapan sumpah jabatan sebagai Ketua KPK sementara di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Nawawi, Deputi Penindakan berkomitmen melakukan upaya pencarian DPO Harun Masiku. Selanjutnya Deputi Penindakan meminta pembaruan surat tugas pencarian dan penangkapan Harun Masiku.

“Kami telah mengeluarkan surat baru yang dibutuhkan Deputi Penindakan yang baru untuk melakukan upaya pencarian,” kata Nawawi.

Harun Masiku ditetapkan sebagai DPO sejak 17 Januari 2020, dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU). (ut)

Hukum

Ketua KPK Firli Bahuri Ditetapkan Sebagai Tersangka

Published

1 week ago

November 23, 2023

Unggul Trie wibowo

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri (FB) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Rabu malam.

Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebutkan bahwa penetapan tersangka tersebut setelah dilakukannya gelar perkara pada Rabu (22/11).

“Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023,” kata Ade kepada wartawan di Polda Metro Jaya pada Rabu malam (22/11/2023) di jakarta. (tw)