Menkeu Minta Rp 200 Triliun ke BI untuk Bank Komersil, Ahli Ekonomi Ragu Bisa Kerek Perekonomian Nasional

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kebijakan menggelontorkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke bank-bank komersial diragukan sejumlah ekonom bisa mengerek perekonomian nasional.

Persoalannya bukan banyaknya ketersediaan uang di bank, tapi lesunya minat para peminjam karena daya beli masyarakat yang diyakini lesu.

Prabowo Subianto memberi lampu hijau kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyuntik kas negara ke bank-bank komersial. Angkanya Rp200 triliun dari dari total simpanan pemerintah Rp440 triliun di Bank Indonesia.

“[Presiden] sudah setuju. Sistemnya bukan saya kasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda menaruh deposito di bank. Kira-kira begitu kasarnya,” kata Menkeu Purbaya, Rabu (10/9/2025). “Tapi kalau saya mau pakai, saya [bisa langsung] ambil”.

Mengikuti logika Purbaya, dana Rp200 triliun nantinya bisa menambah ketersediaan uang tunai di bank-bank. Jadi, bank sudah siap kalau ada nasabah atau pihak lain yang membutuhkan duit kontan. Contohnya, tarik deposito, tabungan, pinjaman atau pinjaman jatuh tempo.

“Tujuannya, bank punya duit banyak cash,” kata Purbaya.

Duit yang sudah berputar di bank ini juga tidak lagi ditarik ke BI untuk menjadi kas negara. “Jadi, kita memaksa mekanismenya berjalan,” tambahnya.

Dalam keterangan lainnya, menteri keuangan melarang bank menggunakan duit tersebut membeli Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SBRI).

Faktanya, ketersediaan uang tunai di bank masih pada level aman, kata pengamat ekonomi dan perbankan nasional, Doddy Ariefianto.

Kata Doddy, persoalannya saat ini bukan seberapa banyak ketersediaan uang tunai di bank untuk disalurkan sebagai pinjaman, tapi seberapa banyak orang atau sektor swasta yang mau ambil pinjaman ke bank.

“Lemahnya daya ambil kredit, ya karena lemahnya daya beli,” katanya.

Menyuntikan uang segar besar-besaran ke perbankan akan mendorong kelebihan uang yang beredar, kata Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet.

“Terutama jika dana yang diinjeksi ini tidak disalurkan secara produktif, itu kan bisa berpotensi meningkatkan inflasi,” katanya.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Teuku Riefky mengatakan kebijakan suntikan Rp200 triliun ke perbankan harus dilihat implementasinya. Jika belok dari tujuan awal yaitu membangun perekonomian di sektor riil, maka kebijakan ini mengarah pada “misalokasi anggaran”.

“Memang kita melihat ini belum ada study [penelitian dasarnya] atau regulatory impact assessment [penilaian dampak dari peraturan],” katanya.

Dulu ada BLBI ke perbankan, ratusan triliun keluar, jadi bancakan bank dan konglomerat lalu menjadi beban rakyat bayar bunganya sampai puluhan tahun.

Sekarang 200 triliun kas ngendap di BI mau dialirkan ke perbankan komersial, mirip² narasi lama.

Sepertinya bisa jadi ini bukan sekadar stimulasi ekonomi, tapi jalan mulus bailout terselubung. Bank dapat likuiditas murah, oligarki bisa ekspansi proyek, sementara rakyat cuma jadi penonton.

Dana ditempatkan di bank-bank besar, mereka longgar likuiditas, bisa mainkan pasar modal, obligasi, bahkan kredit konsumtif.

Apakah dana itu juga bisa mengalir ke UMKM dan rakyat, atau hanya jadi bahan bakar gorengan di bursa?

Dana itu juga bisa dikunci sebagai viability gap funding untuk proyek smelter, tol, energi.
Siapa pengendali proyek? Bisa saja Konsorsium oligarki SDA dan infrastruktur.

Lagi² rakyat dapat janji multiplier (kucuran) tapi nilai tambah dinikmati elite.

Moral Hazard nya, bank malas cari dana sendiri, terbiasa minum infus APBN. Kredit ke UMKM tetap seret, sementara konglomerat dapat paket jumbo.

Bedanya dengan BLBI, dulu krisis dilakukan bailout bank. Sekarang narasi stimulasi 8% growth bisa jadi pintu masuk para oligarki perbankan dan SDA.

Tanpa pagar kuat, 200T ini rawan jadi BLBI jilid dua dengan bungkus pertumbuhan 8%.

https://www.instagram.com/reel/DNNl_l4RW0V/?igsh=YzljYTk1ODg3Zg==

Menkeu sendiri saat RDP dan dicecar oleh DPR, sempat mengungkap fakta bahwa ada aliran dana dari BI yang masuk ke banyak anggota DPR, namun langsung disuruh stop berbicara oleh DPR agar tidak membongkar kasus Dana CSR BI yang masuk ke parlemen.

Anak Menkeu Purbaya yang Jadi Sorotan

Nama lengkap: Yudo Achilles Sadewa

Tahun lahir: 2006 → artinya sekarang umurnya sekitar 18-19 tahun.

Pendidikan: lulusan SMA Al-Azhar Pondok Labu, Jakarta Selatan pada tahun 2023.

Aktivitas usaha/investasi:

• Sejak SMP tertarik trading secara otodidak.
• Pertama investasi di mata uang digital Shiba Inu dengan modal awal kecil (sekitar Rp 500.000 dari tabungan saku).
• Dari investasi & trading, diklaim sempat mendapat keuntungan besar, termasuk laporan bahwa ia pernah meraih Rp 13 miliar pada 2024 dari bisnisnya.

Status kepemilikan bank: dia adalah nasabah BCA Prioritas, sebuah layanan eksklusif di BCA untuk nasabah yang memenuhi kriteria tertentu. (utw)