Menkeu Purbaya Ungkap Penyebab Soeharto Bertahan Pimpin Indonesia Selama 32 Tahun

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pentingnya menjaga angka inflasi, sebagaimana pernah dijalankan era Presiden Soeharto selama memimpin.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode waktu tertentu, yang menyebabkan penurunan daya beli uang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2025 tercatat 0,21 persen (month to month) secara bulanan. Secara tahunan atau year on year terjadi 2,65 persen.

Adapun, inflasi tahun kalender 1,82 persen (year to date/ytd).

Menurut dia, pengendalian inflasi juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Ia menilai hal itu menjadi salah satu faktor yang membuat Soeharto mampu menjabat sebagai presiden selama 32 tahun.

“Inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras utamanya, [komoditas] yang lain akan ikut harga beras,” kata Purbaya di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Diketahui, Soeharto mulai memimpin Indonesia menjadi Presiden sejak 1967 dan lengser pada 1998, di mana kuatnya tekanan publik.

Purbaya pun menyimpulkan bahwa inflasi sangat penting untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah.

Jika di daerah tersebut memiliki harga yang terkendali, dia bilang di pemilu yang akan datang, pemimpinnya bisa terpilih lagi.

“Kalau bapak ibu bisa menangani harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain. Jadi, perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia,” ujar Purbaya.

Purbaya menuturkan bahwa pengendalian inflasi dapat mendorong bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan.

Ia menjelaskan bahwa BI menetapkan kebijakan suku bunga dengan mempertimbangkan tingkat inflasi yang terjadi.

“Biasanya sih bunganya berapa persen di atas inflasi. Jadi, kalau inflasinya misalnya 7, dia bunga acuannya bisa 8 atau lebih sedikit. Itu bunga acuan. Bunga pinjamannya lebih tinggi lagi,” ucap Purbaya di Jakarta, (23/10/2025).

Jika pemerintah mampu menjaga inflasi tetap stabil, maka suku bunga acuan yang ditetapkan BI dapat menurun. Penurunan suku bunga pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan perekonomian.

“Kalau inflasi bisa terus-terusan 2,5, BI harus dipaksa pelan-pelan menurunkan bunga acuannya ke 3,5. Harusnya bunga pinjaman juga turun mungkin ke 7 atau lebih rendah lagi,” kata Purbaya.

“Kalau itu yang terjadi maka ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi atau paling enggak bisa bersaing dengan negara lain karena di Malaysia bunga pinjaman paling 5 persen,” sambungnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga inflasi agar tetap terkendali. Selain dapat menurunkan harga bahan pokok, inflasi yang terjaga juga dapat menurunkan suku bunga yang kelak dapat membantu dunia usaha.

Dengan begitu, perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh, sekaligus meningkatkan daya saing terhadap negara-negara tetangga.

Menkeu Purbaya Ungkap Fakta

Berdasarkan laporan terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan dalam rapat strategis bersama BPI Danantara dan sejumlah pejabat BUMN pada pertengahan Oktober 2025. Dalam rapat itu, Purbaya dengan tegas meminta agar utang proyek kereta cepat Whoosh tidak dibebankan ke APBN melainkan ditanggung secara penuh oleh Danantara lembaga investasi yang menerima dividen BUMN hingga mencapai Rp90 triliun per tahun.

Menurut penuturan jurnalis yang hadir, rapat sempat berlangsung tegang. Setelah Purbaya menyoroti lemahnya kebijakan Danantara yang menaruh banyak dana di obligasi, beberapa peserta rapat justru terlihat tidak nyaman, hingga akhirnya rapat mendadak ditutup oleh pimpinan tanpa kesimpulan resmi.

Purbaya sendiri tetap menegaskan bahwa secara logika bisnis, dividen sebesar itu seharusnya cukup untuk menutup cicilan utang Whoosh sekitar Rp2 triliun per tahun, tanpa melibatkan uang rakyat.

Konteks ini menimbulkan reaksi publik karena beberapa hari sebelumnya Purbaya juga membuka fakta adanya praktik jual-beli jabatan di daerah yang menyebabkan kebocoran anggaran nasional. Kritiknya dianggap terlalu tajam bagi sebagian kalangan birokrasi yang merasa tersindir, terutama setelah ia sempat menyinggung bahwa uang rakyat banyak yang tidak produktif dan entah ke mana arahnya.

Situasi tersebut kini ramai dibahas di media sosial dengan nada satir: rakyat kecil rajin bayar pajak, namun pengelolaan keuangan negara justru dipenuhi kekacauan dan sensitivitas politik. Rapat yang ditutup mendadak menjadi simbol betapa suara keras pejabat bersih seringkali justru membuat ruang rapat menjadi sunyi.

Purbaya Bongkar Bancking Rokok Ilegal Ternyata Pihak Bea Cukai Sendiri!

Dunia perpajakan dan kepabeanan kembali diguncang kabar mengejutkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara blak-blakan mengungkap bahwa praktik perdagangan rokok ilegal di Indonesia ternyata dibekingi oleh orang-orang dari dalam Bea Cukai sendiri.

“Katanya banyak backing-nya, backing-nya paling orang Bea Cukai juga. Ada juga yang lain-lain, tapi yang jelas akan kita bereskan itu,” tegas Purbaya saat menyampaikan laporan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Purbaya mengaku menerima laporan dari masyarakat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, yang resah dengan kinerja Bea Cukai Tanjung Balai Karimun.

Masyarakat menilai, aparat Bea Cukai cenderung hanya menyasar pedagang kecil, sementara para cukong besar yang menjadi distributor utama rokok ilegal justru dibiarkan bebas beroperasi.

“Mereka lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong besar. Bea Cukai seperti tutup mata dan telinga,” ungkap Purbaya.

Laporan tersebut, kata dia, menunjukkan adanya ketimpangan penegakan hukum di lapangan.

Pedagang kecil jadi sasaran empuk, sedangkan pemain besar yang memiliki “orang dalam” justru aman.

Tak tinggal diam, Purbaya memastikan bahwa Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus untuk membongkar jaringan rokok ilegal dan keterlibatan oknum aparat di dalamnya.

“Tim ini terdiri dari staf khusus di Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Mereka akan melakukan investigasi menyeluruh dan menyisir semua laporan di daerah,” jelasnya.

Ia menegaskan, pembersihan internal Bea Cukai akan menjadi prioritas utama.

Para pejabat dan petugas yang terbukti terlibat dalam praktik ini akan segera dikenai sanksi tegas dan diproses secara hukum.

“Pihak Bea Cukai itu kan tahu siapa saja yang main di lapangan. Nanti saya suruh mereka bikin daftar nama cukong di setiap daerah. Kalau ada keterkaitan dengan peredaran rokok ilegal, kita akan proses,” tegas Purbaya.

Masifnya peredaran rokok tanpa pita cukai (rokok ilegal) bukan hanya melanggar hukum, tapi juga menggerus penerimaan negara.

Berdasarkan data Kemenkeu, potensi kerugian negara akibat rokok ilegal mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Selain merugikan pendapatan negara, peredaran rokok ilegal juga menimbulkan persaingan tidak sehat bagi produsen rokok legal yang taat membayar cukai.

Bahkan, beberapa di antaranya mengancam keberlangsungan industri kecil dan menengah di sektor tembakau.

Pengungkapan ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk pemerhati kebijakan fiskal dan masyarakat daerah.

Mereka menilai langkah Purbaya membuka borok internal Bea Cukai sebagai langkah berani dan sangat ditunggu-tunggu publik.

“Selama ini masyarakat cuma bisa lihat petugas Bea Cukai razia warung kecil. Tapi cukong besar malah nggak tersentuh. Kalau memang mau bersih, ya harus mulai dari dalam,” ujar seorang warga Karimun.

Dengan sikap tegas ini, publik berharap pembersihan besar-besaran di tubuh Bea Cukai benar-benar dilakukan, bukan sekadar wacana.

Sebab, selama para pemain besar dan pegawai masih dilindungi, rokok ilegal akan terus merajalela dan merugikan negara. (tw)