Connect with us

Peristiwa

Menkeu Sri Mulyani Resmi Copot Jabatan Eko Darmanto di Bea Cukai

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi mencopot Eko Darmanto dari jabatan dan tugasnya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Keputusan ini berlaku sejak Kamis, 2 Maret 2023.

“Berdasarkan perintah pimpinan, untuk memudahkan pemeriksaan terhadap saudara ED, yang bersangkutan telah dibebastugaskan dari jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta terhitung mulai tanggal 2 Maret 2023,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resminya, Jumat (3/3).

Nirwala menambahkan, Eko akan diperiksa lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan. “Kami ucapkan terima kasih atas perhatian masyarakat yang turut serta menjaga Bea Cukai agar menjadi lebih baik,” terang dia.

Nama Eko Darmanto memang tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Pasalnya, ia sering memamerkan harta kekayaannya di media sosial, seperti mobil antik hingga pesawat cessna.

Sebelum menjadi Kepala Bea Cukai Yogyakarta, di tahun 2011 Eko sempat menjadi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Jambi. Kemudian dari tahun 2015 hingga 2018 dirinya menjadi Kepala Subdirektorat Narkotika dari tahun 2015 hingga 2018.

Berdasarkan data dari LHKPN di tahun 2011, harta kekayaan Eko hanya Rp 1,1 miliar. Harta kekayaannya melonjak hingga Rp 6,4 miliar ketika dia naik jabatan menjadi Kepala Subdirektorat Narkotika di tahun 2015.

Di tahun 2017, hartanya menurun menjadi Rp 2,4 miliar dan kembali turun menjadi Rp 2,2 miliar di tahun 2018. Namun, hartanya kembali melonjak ketika naik jabatan menjadi Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta di tahun 2019 menjadi Rp 3,8 miliar. Kemudian di tahun 2020 kembali melonjak menjadi Rp 5 miliar.

Terakhir, Eko melaporkan kekayaannya ke LHKPN pada 15 Januari 2022 untuk periode 2021. Harta eko tercatat menyentuh Rp 15,7 miliar, sementara utangnya Rp 9 miliar. Sehingga total hartanya Rp 6,7 miliar di 2021.

Berikut rincian harta Eko Darmanto di tahun 2021:

  • Tanah dan bangunan yakni senilai Rp 12,5 miliar, berada di Malang dan Jakarta Utara.
  • Alat transportasi dan mesin senilai Rp 2,9 miliar. Rincian BMW sedan 2018 seharga Rp 850 juta, Mercedes Benz sedan 2018 senilai Rp 600 juta, Jeep Willys 1944 seharga Rp 150 juta, Chevrolet Bell Air 1955 senilai Rp 200 juta, Toyota Fortuner 2019 senilai Rp 400 juta. Selanjutnya ada Mazda 2019 seharga Rp 200 juta, Fargo Dodge 1957 senilai Rp 150 juta, Chevrolet Apache 1957 Rp 200 juta, dan Ford Bronco 1972 seharga Rp 150 juta.
  • Aset lainnya senilai Rp 100 juta.
  • Kas setara kas sebesar Rp 238 juta.
  • Utang Rp 9 miliar. (ar)

Peristiwa

Mengapa Demokrasi Haram?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kebenaran itu orang yang ber hak memilih, bersuara, berpendapat dan memutuskan suatu perkara yang menyangkut orang banyak hanya lah orang orang yang berilmu, orang orang awam hanya mengikuti orang orang yang berilmu, tidak punya hak bersuara, memilih dan memutuskan suatu perkara.

Yang menyerupai kebenaran (kesesatan), semua orang berhak dan diberi kebebasan untuk bersuara, berpendapat, dan memutuskan suatu perkara.

Mengapa jamaah Tak balik-balik ke rumah disebut sesat, padahal kan bagus begini begitu?
Salah satu bentuk kesesatan nya itu adalah ada unsur demokrasi di dalam nya, semua orang boleh berbicara agama, tanpa didukung ilmu yang memadai, seadanya yang ada di alam pikiran nya, semuanya boleh ngarang bebas perkara agama.

Ini jelas pelanggaran, orang yang berbicara agama tanpa ilmu itu daya rusaknya lebih besar daripada memperbaiki nya.

Al Qur’an itu selalu bicara kualitas, dan orang orang yang berkualitas itu adalah orang orang pilihan. Sementara kebanyakan manusia itu, tidak bener

-Kebanyakan manusia itu sesat al An’am 116
Kebanyakan manusia tidak bersyukur al Baqarah 243
-Kebanyakan manusia tidak mengetahui kebenaran an nahl 38
-Kebanyakan manusia benci kebenaran az Zukhruf 78
-Kebanyakan manusia tidak beriman Hud 17
-Kebanyakan manusia itu fasiq al Maidah 49. (tw)

Continue Reading

Peristiwa

Deddy Corbuzier Unggah “Podcast” Prabowo, Bawaslu: Tak Bisa Menahan Diri di Masa Tenang dan akan Proses Hal Itu

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengecam dan menyayangkan sikap kreator konten Deddy Corbuzier mengunggah video podcast bersama calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, di akun YouTube resminya saat masa tenang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyebut bahwa pihaknya akan mendalami hal tersebut.

“Bawaslu ingatkan semua orang, ‘eh jaga dong pemilunya, bisa enggak rem dulu media sosialnya, tolong dihentikan dulu’. Bisa kita gunakan UU ITE tapi kan harus kita lihat dulu, pasal mana yang dilanggar,” kata Lolly, Selasa (13/2/2024).

“Sehingga dalam konteks ini, sekali lagi Bawaslu tidak bosan untuk melakukan imbauan. Kita imbau semua orang deh pokoknya, wong hari terakhir, masa tidak bisa nahan diri selama tiga hari masa tenang,” ujarnya lagi.

Lolly menegaskan bahwa masa tenang merupakan waktu untuk publik dapat merenungkan mana pilihan terbaiknya. Lebih lanjut, dia mengakui bahwa pihaknya tidak bisa langsung melakukan tindakan terhadap akun YouTube Deddy Corbuzier.

Sebab, di dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, akun yang menjadi objek pengawasan Bawaslu merupakan akun media sosial yang secara resmi didaftarkan ke KPU RI untuk kampanye.

“Kalau memang betul, karena sekali lagi aku belum lihat, kalau memang betul, tentu nanti Bawaslu akan mengingatkan untuk segera take down, kalau memang betul,” kata Lolly.

Diketahui, dalam wawancara berdurasi satu jam delapan menit yang diunggah pada hari Selasa (13/2/2024) ini, Deddy membicarakan banyak hal dengan Prabowo.

Keduanya bicara soal rekam jejak masa lalu Prabowo selaku Prajurit, pentingnya “makan” untuk kekuatan bangsa dan prajurit, sampai mimpi Prabowo untuk Indonesia.

Prabowo mengatakan, dia berharap rakyat Indonesia dapat mengalami rasa aman, termasuk aman dari kelaparan.

Menteri Pertahanan itu juga mengaku akan memperbanyak kelas menengah di Indonesia seandainya terpilih di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Kita banyak yang sudah berhasil, luar biasa. Kelas menengah kita luar biasa. Kelas menengah kita kalau tidak salah sudah, angka yang saya dengar, bisa dicek, sekitar 20 persen dari 270 juta (penduduk).

Jadi kurang lebih 55 juta,” kata Prabowo. “Ini prestasi kita. Tapi itu baru 20 persen, bagaimana dengan yang 80 persen. Saya yakin kita mampu,” ujarnya lagi. “Dan itu akan Bapak buktikan kalau terpilih,” sahut Deddy yang menerima pangkat letkol tituler dari Prabowo selaku Menteri Pertahanan pada akhir 2022 itu.

Nitizen pun meresponnya, “Susah memang jika terlalu banyak melakukan kecurangan dalam pemilu, segala cara dihalalkan untuk menutupinya!”. (tw)

Continue Reading

Peristiwa

Artis Raffi Ahmad Diduga Jadi Kantong Semar Money Laundry Hasil Korupsi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, National Corruption Watch (NCW) membuat pernyataan mengejutkan terkait artis Raffi Ahmad. NCW menyebut jika Raffi Ahmad terlibat dalam skandal Money Laundry atau pencucian uang hasil kejahatan korupsi sejumlah pejabat.

NCW menyebut pemilik RANS Entertainment itu merupakan kantong semar hasil gratifikasi dan korupsi sejumlah pejabat yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Terkait pernyataannya, Ketua NCW, Hanifa Sutrisna mengklaim bahwa NCW sudah mengantongi sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa sumber uang tersebut berasal dari kegiatan yang diduga rasuah.

“Kami telah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad dengan nilai yang fantastis,” kata Hanifa dikutip dari podcast Nasional Corruption Watch dengan judul ‘Ketika Bansos dijadikan bahan bancakan Pilpres dan Pileg’, Kamis (1/2/2024).

‘The Circle’

Hanifa menyebut ada ratusan rekening atas nama Raffi Ahmad yang diduga sebagai kantong uang hasil kejahatan korupsi.

“Diduga ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad dan merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram,” ujarnya.

Yang lebih mengagetkan lagi, Hanifa menduga bahwa uang yang dimiliki Raffi merupakan milik para terduga korupsi. Bahkan ada yang telah menjadi terdakwa korupsi dan masuk ke rekening Raffi Ahmad.

“Karena ini adanya dugaan pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada pemilik Rans tersebut,” bebernya.

Hanifa menyebut, ada informasi dari seorang Jenderal yang menitipkan uang sekian miliar rupiah kepada Raffi.

“Saat ini Jenderal tersebut inginkan dananya dikembalikan namun tidak diberikan dan dia meminta hal tersebut disampaikan,” ujarnya.

Sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini, Hanifa mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Mabes Polri untuk menyelidiki aliran uang yang masuk ke rekening Raffi Ahmad.

Hanifa juga menyerukan agar aliran transaksi uang yang masuk ke perusahaan milik Raffi, seperti Rans, juga turut diselidiki.

Selain itu, Hanifah meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membuka seterang-terangnya tindakan pidana pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang tiba-tiba memiliki kekayaan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah yang tidak jelas asalnya.

“Kami yakin saudara Ivan Yustiavandana yang merupakan ketua PPATK telah mengetahui itu,” tandasnya. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending