Connect with us

Nusantara

Menteri Desa PDTT Bela Program Cak Imin Bangun 40 Kota Selevel Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Dewan Pengarah Utama Tim Pemenangan Provinsi (Timprov) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar menyebut, gagasan pembangunan 40 kota selevel Jakarta yang diutarakan cawapresnya bertujuan untuk pemerataan pembangunan.

Gagasan membangun 40 kota itu diucapkan Cak Imin di Debat Pilpres 2024 kedua di JCC Senayan, Jumat (22/12) malam yang diikuti para cawapres.

“40 kota setara dengan Jakarta itu supaya di Indonesia tidak hanya Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Palembang, Makassar,” kata pria yang akrab disapa Gus Halim itu di Kantor DPW PKB Jatim, Sabtu (23/12).

Lebih lanjut, Halim yang juga menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) itu menyatakan, yang direncanakan Cak Imin juga bukan soal membuat Jakarta baru.

Pasalnya, kata dia, setiap daerah pasti memiliki kondisi masing-masing dan tak bisa disamakan karakteristiknya satu sama lain.

“Bukan bikin Jakarta di tempat lain. Itu pasti tidak mungkin karena kondisi sosial dan kultur penduduknya juga berbeda, lahannya berbeda,” ujar kakak kandung Cak Imin ini.

Lebih lanjut, Gus Halim menilai, Cak Imin mampu tampil santai dan mengimbangi dua kandidat lainnya pada sesi debat cawapres tersebut, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.

“Penampilan debat untuk Cak Imin seimbang, rata-rata nilainya 75. Kalau nilai tambah soal penampilan Cak Imin nanti orang saja yang harus menilai,” pungkas dia.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjanjikan akan membangun setidaknya 40 kota baru selevel DKI Jakarta. Hal itu bertujuan agar terjadi pemerataan dan tidak ada penumpukan masyarakat.

“Kami memiliki satu tekad di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta,” kata dia.

Nomor 1
Misi Capres dan Cawapres No.1

Visi dan Misi Capres dan cawapres Nomor 1 ini, semoga bukan sekedar janji yang diucapkan, tapi diharapkan dapat terealisasi sesuai perencanaan yang baik, bagaimana dengan calon lainnya? (ut)

Nusantara

668 TPS Bakal Lakukan Pemungutan Suara Susulan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 668 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di empat provinsi bakal melakukan pemungutan suara ulang. Keputusan itu diambil akibat berbagai faktor, mulai bencana alam seperti banjir, dan gangguan keamanan.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjabarkan 668 TPS itu terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dengan total 108 TPS. Sebanyak 10 desa di Demak sampai saat ini masih digenangi air.

“Di Kota Batam, Kepulauan Riau, ada 8 TPS karena kekurangan surat suara,” ujar Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024.

Lokasi berikutnya ialah Kabupaten Paniai ada 92 TPS dan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, 456 TPS. Lalu Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pengunungan, ada 4 TPS karena gangguan keamanan.

“Sehingga KPU kabupaten/kota yang kemudian ada kejadian itu diambil keputusan penundaan pemungutan suara di TPS-TPS itu dan dilakukan pemungutan suara susulan dalam waktu yang akan ditentukan, karena sitausinya belum memungkinan,” papar Hasyim.

Hasyim mengatakan pemilih di Tanah Air hari ini antusias memberikan hak suaranya di TPS masing-masing. Salah satu bentuk antusiasme itu juga ditampilkan dengan menayangkan siaran langsung di TikTok mengenai penghitungan suara. Bagi Hasyim, hal itu dapat membantu sebagai bentuk pembanding orisinalitas hasil penghitungan suara.

Jaga TPS dan kontrol surat suara yang ada agar kecurangan tidak merajalela. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Menkeu Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos, Bukan dari Jokowi!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jayapura, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).
Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

“Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

“Ini untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun dengan perjuangan serta gotong royong dan kita terus juga harus memupuk rasa gotong royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” imbuh Ani.

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika,” jelas Sri Mulyani.

“Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita,” tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Jadi intinya, masyarakat harus tahu bahwa bansos bukan dari kantong pribadi Jokowi. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Tom Lembong Tantang Pemerintah Buka Satu per Satu Investasi IKN, Bahlil: Tak Boleh Saya Bongkar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut Co-captain Tim Nasional Pemenangan (TPN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin atau AMIN), Tom Lembong, jangan asal bunyi soal investasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Hal ini setelah Tom Lembong mengatakan investasi di IKN tidak realitis. Tom Lembong juga menantang pemerintah menjabarkan nilai investasi setiap investor.

Bahlil mengatakan, investasi swasta sudah terealisasi. Ia lantas mengambil contoh Konsorsium Nusantara yang telah menggelontorkan dana sekitar Rp 20-25 triliun. Namun, Bahlil mengatakan, rincian investasi dari masing-masing perusahaan dalam konsorsium tersebut tidak bisa dipublikasikan.

“Nggak boleh dong saya bongkar (investasi setiap pemilik saham). Sudah gila kali,” ujar Bahlil. “Tapi angka akumulasi ada, dong Rp 25 triliun.”, ungkapnya di jakarta, (24/1/2024).

Bahlil juga mengatakan, investasi yang masuk bisa dicek dari progres pembangunannya. Ia mengklaim sudah ada beberapa hotel yang mau jadi pada Juli 2024. Pembangunan IKN, kata dia, juga dikebut untuk persiapan perpindahan mulai Juli-Agustus mendatang.

“Hotel, rumah sakit, kan bukan dibangun pemerintah. Fasilitas olahraga, taman, juga dibangun swasta semua,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Tom Lembong memang mempertanyakan investasi di IKN. Ia juga menantang pemerintah membuka rincian investasi dari masing-masing investor.

“Saya tantang kalau memang benar Agung Sedayu, Marriot, Mayapada, dan lain-lain (investasi), mana angkanya?,” kata Tom Lembong dalam unggahan video pendek di akun X @PakarINTElek, Selasa, 23 Januari 2024. Dalam potongan video itu, terlihat Tom Lembong sedang di acara salah satu televisi swasta nasional.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224860113438428&id=1482095259&mibextid=Nif5oz

Yang jadi pertanyaan nitizen, apa alasan Bahlil tidak mau membongkar ataupun menjelaskan secara terperinci sumber Investasi yang akan digunakan untuk pembangunan Ibukota baru itu dan untuk siapa saja IKN itu? Rakyat berhak mengetahuinya karena nantinya juga akan menggunakan APBN yang merupakan uang rakyat. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending