Menteri Kehutanan Raja Juli Didesak Segera Mundur dari Jabatannya Pasca Bencana Alam di Sumatera

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, mengaku siap dievakuasi Presiden Prabowo Subianto, buntut terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatra, yang diduga akibat kerusakan lingkungan dan hutan.

Hal itu disampaikan Raja Juli menanggapi desakan mundur dari publik pasca bencana banjir bandang melanda Sumatera.

“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujar Raja Juli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Raja Juli menilai, adanya desakan mundur di media sosial merupakan aspirasi dan keluhan yang harus didengarkan.

“Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya, saya gak pernah hapus ya, itu bagian dari aspirasi, kemarahan, itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi,” kata Raja.

Namun, Raja menyebut jabatan menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden.

“Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden,” tegasnya.

Kilas Balik Sebelum Terjadi Bencana

Kilas balik sebelum terjadi bencana Alam di Sumatera, saat bulan Juli 2025 izin mengambil kayu di Tapsel ditutup Menhut. Dan pada September 2025, ramai di media sosial Menteri Kehutanan Raja Juli bermain domino bersama tersangka pembalakan liar.

Lalu di bulan Oktober 2025, izin mengambil kayu di Tapsel dibuka kembali oleh Menhut dan pada tanggal 14 November 2025, Bupati Tapsel minta Menhut menutup izin mengambil kayu di Tapsel.

Dan pada akhirnya tanggal 25 November 2025 terjadi bencana alam tanah longsor dan banjir bandang di Sumatera. Dari kronologis tersebut, bisa terlihat benang merahnya.

Tidak Hanya Menteri Kehutanan, Para Menteri Terkait Seperti Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup pun Didesak Mundur

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera dan telah merenggut 700 nyawa dinilai bukan sekadar bencana alam biasa.

Koordinator Kampanye Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, secara spesifik mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk meminta maaf kepada publik dan mundur dari jabatannya.

Beberapa alasan mengapa 3 Menteri ini harus Mundur. (tri).