Connect with us

Peristiwa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Dicecar Pertanyaan Menusuk Dari Andy F Noya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Sri Mulyani diundang oleh Andy F. Noya dalam acara Kick Andy. Video yang rilis di Youtube dua hari lalu ini berisi wawancara Andy soal gonjang-ganjing Kementerian Keuangan.

Andy membuka acaranya dengan video singkat tentang berita terbaru Kementerian Keuangan, termasuk kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto. Setelah itu Sri Mulyani naik ke panggung Kick Andy.

Setelah Andy menyapa Sri Mulyani dengan hangat, acara langsung masuk ke pembicaraan inti soal kasus di Kementerian Keuangan, yaitu Dirjen Pajak dan Bea Cukai.

Selain itu, Andy juga bertanya bagaimana tanggapan Sri Mulyani mengenai masyarakat yang mempertanyakan berapa harta Menkeu.

Sri Mulyani menjelaskan mekanisme yang selama ini dijalankan di Kementerian Keuangan. Pejabat wajib menyampaikan laporan harta kekayaan.

Kementerian Keuangan bekerja sama dengan KPK mengenai kepantasan profil dan harta kekayaan pejabat di Kemenkeu.

Selain itu, juga terdapat laporan dari pengaduan masyarakat yang mencapai 900 laporan di tahun 2019 dan 520 laporan di tahun 2022 mencapai 520.

Investigasi akan dilakukan dan jika ditengarai ada fraud maka kasus akan diserahkan ke aparat hukum yang berwenang.

Aparat hukum yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Sri Mulyani juga menanggapi pertanyaan masyarakat mengenai alasan kenapa sesudah kasus viral baru ditindak.

Sebenarnya sudah ada dalam review internal dan Sri Mulyani menjelaskan prosesnya seperti apa. Ada 69 pegawai Kemenkeu yang berisiko tinggi.

Pejabat berisiko tinggi ini adalah pejabat yang di media sosialnya menunjukkan harta dengan sangat bangga, termasuk Rafael Alun dan Eko Darmanto.

Namun demikian, Kemenkeu bekerja sesuai aturan yang mengikat, karena banyak sekali undang-undang yang mengikat dan menyangkut fungsi Kemenkeu.

Oleh karena itu, perlu dilakukan eksaminasi dan investigasi terlebih dahulu dengan proses yang panjang. Tidak bisa memecat hanya berdasar feeling.

“Jadi keputusan mencopot ini bukan tindakan sewenang-wenang?” tanya Andy. “Bukan, ada undang-undangnya.” jawab Sri Mulyani.

Ia juga menegaskan bahwa memang sudah ada temuan awal dan pejabat-pejabat berisiko tinggi ini sudah diperiksa, termasuk Rafael dan Eko.

“Kita semua mengakui selama pandemi, investigasi lapangan yang sifatnya langsung memang tertunda. Zoom tidak cukup efektif.” ungkapnya.

Dua tahun ini sistem tidak efektif bekerja, tapi dari situ saja sudah terdeteksi ada 69 pejabat risiko tinggi.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa sebagai Menteri Keuangan yang memimpin lebih dari 78.000 pegawai, ia juga berusaha melakukan kepada penguatan karyawan yang baik dan jujur.

Dengan adanya kasus ini, banyak juga pegawai Kemenkeu yang merasa terkhianati dan tersakiti, seolah mendapat praduga bahwa semua pegawai Kemenkeu memiliki mental koruptor.

kementerian Keuangan yang saat ini dipimpin oleh Sri Mulyani sangat bobrok, apalagi dengan adanya komentar Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp. 300 Triliun di kemenkeu yang terbongkar oleh Mahfud MD, Ketika institusi lumpuh maka fungsi juga tidak berjalan sebagaimana mestinya yang berpengaruh pada pendapatan negara.

Seharusnya jika budaya malu diutamakan di pemerintahan, maka Sri mulyani sebagai Menteri Keuangan sudah mundur dari jabatannya. (utw)

Peristiwa

Kementerian ESDM Tangkap WNA Cina Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kalbar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Seorang WNA asal China berinisial YH ditangkap karena melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin atau ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Temuan kasus ini berawal dari penyidik PPNS Minerba bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri yang mengadakan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atau wasmatlitrik terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas.

Melalui wasmatlitrik, para penyidik menemukan aktivitas pertambangan tersebut, yang berlangsung di bawah tanah.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi.

“Dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi pengambilan bijih emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di terowongan tersebut,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi di jakarta, (14/5/2024). (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke Kemenkeu dan Dibebastugaskan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebastugaskan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Kamis (9/5/2024).

Hal ini sebagai bentuk lanjut dari kasus terkait persoalan bisnis dan hukum yang dihadapi Rahmady.

“Atas dasar hasil pemeriksaan internal, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan terhitung sejak 9 Mei lalu untuk mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (13/5/2024).

DJBC sudah melakukan pemeriksaan internal terkait permasalahan yang dihadapi oleh Rahmady.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Rahmady terkait dengan konflik kepentingan bisnis yang juga melibatkan istri Rahmady, yaitu Margaret Christina. Rahmady dilaporkan oleh Wijanto Tirtasana karena permasalahan bisnis antara kedua belah pihak.

Pada 2019 Margaret mendirikan perusahaan swasta bernama PT Mitra Cipta Agro dan menunjuk Wijanto sebagai CEO. Dalam perjalanan menjalankan usaha bersama terjadi konflik bisnis. Akhirnya kedua belah pihak saling lapor ke aparat penegak hukum. (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Tolak Putusan MK, Din Syamsuddin dan Rizieq Shihab Siapkan Aksi Demonstrasi Besar Pada Mei Mendatang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tak terima dengan putusan MK terkait sengketa Pilpres yang menyebut tak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada proses pemilu 2024, Ketua Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Din Syamsuddin menyebut akan menyiapkan aksi besar bersama Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Din Syamsuddin mengaku telah lama mengetahui intervensi Presiden Jokowi ke MK. Oleh karena MK dianggap tak lagi bisa diandalkan netralitasnya, ia menyiapkan perlawanan melalui unjuk rasa yang akan digelar bulan depan.

Unjuk rasa berskala besar itu menurut Din Syamsuddin rencananya akan digelar pada 20 Mei 2024 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan berlokasi langsung di depan Istana.

“20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak lagi (demo) di DPR, tidak lagi di Mahkamah Konstitusi, kita pindah ke sebelah sana, di depan Istana Negara. Ini usul saya,” ujarnya saat melakukan orasi mengawal putusan MK di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Dalam pernyataannya tersebut ia memastikan bahwa bersama dengan koalisi aksi massa lain pihaknya akan menyiapkan massa yang lebih besar untuk mengepung Istana Negara.

“20 Mei kita siapkan yang sebesar-besarnya. Kita kepung Istana Negara,” pungkasnya.

Perihal penolakan permohonan sengketa Pilpres oleh MK, Din Syamsuddin menyebut bahwa Jokowi telah mengintervensi MK sejak tahun 2015.

“Pada 2015 saya menengarai, saya mengendus. Saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi,” ujarnya dalam kesempatan orasi yang sama.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan menolak gugatan perkara PHPU yang dimohonkan oleh paslon 01 dan 03 dengan alasan tidak menemukan bukti keterlibatan Jokowi dalam dugaan “cawe-cawe” presiden pada penyelenggaraan pemilu 2024. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending