Mesir dan Palestina Paparkan Rencana Rekonstruksi Gaza di Gerbang Rafah

REPORTASE INDONESIA – Mesir, Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa bersama Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menggelar konferensi pers di gerbang perbatasan Rafah pada Senin (18/8/2025).

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyampaikan visi pascaperang bagi Jalur Gaza, yang hingga kini masih menghadapi kehancuran akibat konflik berkepanjangan.

Dalam pernyataannya, Menlu Mesir Badr Abdelatty menegaskan komitmen Kairo untuk membantu membangun kembali Gaza. Ia menekankan bahwa Mesir siap berkontribusi dalam upaya internasional, termasuk kemungkinan bergabung dengan kekuatan multinasional di wilayah tersebut, asalkan hal itu memiliki mandat Dewan Keamanan PBB dan didukung kerangka politik yang jelas.

“Mesir berdiri teguh mendukung rakyat Palestina. Kami menolak segala upaya untuk mengubah realitas demografis Gaza atau memaksakan pemindahan paksa,” ujar Abdelatty, sebagaimana dikutip The Guardian dan Arab News, (18/8/2025).

Sementara itu, Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa menekankan bahwa pascaperang, Gaza harus tetap berada di bawah kendali pemerintahan sah Otoritas Palestina. Ia menyebutkan rencana pembentukan komite sementara di bawah otoritas pemerintah Palestina sebagai langkah awal pengelolaan Gaza, bukan menciptakan entitas politik baru.

Menurut laporan kantor berita resmi Palestina WAFA, Mustafa menegaskan bahwa “agresi Israel saat ini tidak memberikan legitimasi kepada pihak mana pun untuk memaksakan pengaturan di Gaza di luar kerangka otoritas Palestina.”

Kedua pihak juga memaparkan visi rekonstruksi, termasuk pemulihan infrastruktur, reaktivasi institusi sipil Palestina, dan penyelenggaraan konferensi internasional rekonstruksi Gaza yang rencananya akan digelar di Kairo.

Liputan Mada Masr menyebut bahwa Abdelatty menggambarkan rencana ambisius Mesir untuk mendukung pemerintahan Palestina di Gaza, meskipun kondisi politik dan keamanan saat ini masih menghalangi tercapainya gencatan senjata yang komprehensif.

Dengan langkah ini, Mesir dan Palestina mengirim sinyal jelas kepada dunia internasional bahwa masa depan Gaza harus ditentukan melalui tata kelola sah Otoritas Palestina, sembari membuka jalan bagi proses politik yang diharapkan bisa menghentikan perang dan membawa stabilitas jangka panjang di kawasan. (tri)