Connect with us

Hukum

Nama Sang Jenderal Purnawirawan Terseret Polemik Al-Zaytun, Ada Apa Moeldoko?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko geram. Dia tak terima dituding membekingi Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun. Dengan tegas, Moeldoko mengatakan tak berurusan dengan Ponpes yang digawangi Panji Gumilang itu.

“Emangnya gue preman apa! Terus kepentingan saya apa?” kata Moeldoko, Jumat (23/6).

Jenderal TNI (Purn) ini tak habis pikir kenapa namanya diseret dalam pusaran polemik Ponpes Al-Zaytun. Padahal, Moeldoko mengaku selalu mengingatkan Panji Gumilang tidak memicu konflik. Jika melanggar, Moeldoko menjadi orang pertama yang bertindak.

“Tapi saya sudah tahu siapa yang memainkan isu ini,” ucapnya.

Moeldoko meminta masyarakat tidak termakan isu luar yang bergulir. Apalagi sampai percaya ada ‘orang kuat’ di balik Ponpes Al-Zaytun yang berdiri kokoh di Gantar, Indramayu, Jawa Barat itu.

“Jadi saya berharap masyarakat jangan ikut larut dalam persepsi yang berkembang,” ujar dia.

Lalu bagaimana dengan Hendripriyono dan Kemenag?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=174367985608326&id=100091053757179&mibextid=Nif5oz

Tunggu Keputusan MUI

Ponpes Al-Zaytun digeruduk ribuan massa. Aksi ini terjadi dua kali, pada 15 dan 22 Juni 2023. Massa menuding pesantren yang mengasuh 7.000 santri itu menebar ajaran sesat.

Moeldoko menegaskan, hanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang menilai sebuah pesantren menerapkan ajaran sesat. Bukan sekelompok orang tertentu.

“Kita tunggu saja bagaimana pendapat MUI,” ujarnya.

Dia mengatakan, bila MUI menilai Ponpes Al-Zaytun menyimpang dari ideologi Pancasila, maka pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) turun tangan memberikan edukasi. Namun, jika Ponpes Al-Zaytun dianggap menganut paham radikalisme atau anti NKRI, langsung ditindak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Jadi semua sudah ada lembaga yang mestinya mengambil langkah,” imbuh Meoldoko.

Kemenag Ancam Bekukan Izin Ponpes Al-Zaytun

Kementerian Agama (Kemenag) bersama sejumlah ormas Islam sedang mengkaji komprehensif aktivitas Ponpes Al-Zaytun. Bila ponpes yang diresmikan Presiden BJ Habibie pada 27 Agustus 1999 itu terbukti melakukan pelanggaran berat, maka dijatuhkan sanksi.

Sanksinya tidak tanggung-tanggung. Kemenag akan membekukan izin operasional ponpes. Dampaknya, tidak boleh ada aktivitas belajar mengajar dalam ponpes tersebut.

“Kami bisa membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren, termasuk izin madrasahnya,” tegas juru bicara Kemenag Anna Hasbie, Jumat (23/6).

Kemenag merupakan regulator penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam diberi kewenangan untuk menerbitkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren. Ponpes Al Zaytun kini tercatat memiliki nomor statistik maupun tanda daftar di Kemenag.

“Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” tegas Anna.

Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Diperiksa

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab keresahan masyarakat terhadap Ponpes Al-Zaytun. Dia membentuk tim investigasi pada Senin, 19 Juni 2023. Unsur tim ini berasal dari aparat penegak hukum, Kejaksaan, hingga Kemenag Jabar.

Pada Jumat, 23 Juni 2023 sore, tim investigasi meminta klarifikasi pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang di Gedung Sate, Bandung. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam. Sayangnya, pemeriksaan ini tak membuahkan hasil.

Saat tim investigasi mencecar lima pertanyaan terkait isu yang beredar, Panji Gumilang bungkam. Dia justru meminta waktu untuk menyiapkan jawaban. Tim investigasi mengaku tak bisa memaksa Panji Gumilang untuk menjawab.

“Kita kan klarifikasi, tidak bisa memaksa, beliau tidak mau, ya bagaimana,” kata Ketua Tim Investigasi, KH Badruzzaman.

Tim investigasi tidak memberikan tenggat waktu kepada Panji Gumilang untuk menjawab pertanyaan. Mereka juga belum mengetahui apakah Panji Gumilang akan menjawab pertanyaan secara langsung atau tertulis.

“Kalau beliau akan kembali lagi, kami akan terima, tapi kalau hanya mengirim jawaban juga akan diterima. Yang terpenting jawabannya,” ucap anggota tim investigasi yang juga sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar.

Fakta Mencengangkan di Al-Zaytun

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Ponpes Al-Zaytun berafiliasi dengan NII. Temuan ini berdasarkan hasil penelitian pada 2002. MUI melaporkan temuan ini kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum dan HAM Ikhsan Abdullah menyebut ada kesamaan pola rekrutmen anggota hingga penggalangan dana antara Ponpes Al-Zaytun dengan NII. Selain itu, MUI menemukan fakta Ponpes Al-Zaytun menerapkan ajaran yang menyimpang dari Islam.

Ketua Umum MUI Kabupaten Indramayu, Syatori mengamini temuan itu. Dia mengatakan, syariat yang digunakan Ponpes Al-Zaytun sangat berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya. Baik pelaksanaan salat, puasa, maupun haji.

Khusus ibadah haji, Ponpes Al-Zaytun memperbolehkan dilaksanakan di Indonesia. Padahal syariat Islam telah menetapkan semua umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji harus di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi.

“Itu sangat tidak sesuai syariat Islam,” tegasnya.

https://www.facebook.com/100086740099015/videos/989215012257058/?mibextid=Nif5oz

Terkuak! Ridwan Kamil Sebut Ponpes Al Zaytun Dapat Dana Miliaran dari Kemenag

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk menangani permasalahan pro dan kontra terkait kegiatan dan pengajaran di Ponpes Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
 
Dia mengatakan tim itu terdiri atas unsur pendidikannya, aparat penegak hukum, MUI, dan unsur birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dia memastikan tim itu bekerja dengan berhati-hati, berkeadilan, dan terkonfirmasi.

“Nanti kita lihat hasilnya. Kalau nanti hasilnya ternyata ada pelanggaran secara fiqih, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi, norma hukum yang ada di Indonesia, dan tindakan tindakan lain bisa disimpulkan,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/6/2023).

Ia mengatakan, pesantren yang dinaungi Kemenag dapat suntikan dana. Tak terkecuali Al Zaytun.

“Di mana dana dari Kementerian Agama kurang lebih setiap tahun ada sekian miliar juga ke Al-Zaytun,” jelasnya.
 
Dia menjelaskan tim investigasi itu akan bekerja terhitung mulai Selasa (20/6) selama tujuh hari ke depan.

Dia mengatakan tim itu dibentuk untuk menghasilkan dua poin, yakni merespons keresahan yang ada di masyarakat dan mengumpulkan data beserta fakta yang lengkap terkait Al-Zaytun.
 
Untuk itu, dia meminta pihak Ponpes Al-Zaytun bersikap kooperatif dengan menerima kehadiran tim investigasi itu, sebab beberapa kali Ponpes Al-Zaytun itu menolak pihak-pihak yang ingin melakukan konfirmasi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi pihak yang memimpin penyelidikan bersama dengan Tim Investigasi yang telah dibentuk oleh Pemprov setempat terkait dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Kabupaten Indramayu.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat Iip Hidajat di Bandung, Rabu, menuturkan keputusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil pada Selasa (20/6). (tw)

Hukum

Hakim MK Mulai Gelar RPH Sengketa Pilpres, Diikuti 8 Hakim 

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk sidang sengketa Pilpres 2024.

RPH ini akan diikuti oleh delapan dari sembilan hakim konsitusi yang menangani perkara sengketa Pilpres 2024.

Juru Bicara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan RPH akan dimulai pada Sabtu (6/4/2024). Nantinya setiap Hakim Konstitusi akan menyampaikan pandangan terkait putusannya.

Kemudian hasil dari RPH ini nantinya adalah laporan musyawarah Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa pilpres ini.

Enny menambahkan sidang yang meminta keterangan empat menteri dan DKPP merupakan sidang pemeriksaan pembuktian terakhir.

Selanjutnya, MK membuka kesempatan untuk para pemohon I dan II, pihak termohon, pihak terkait dan Bawaslu RI menyampaikan kesimpulan paling lambat Selasa (16/4/2024). 

Nantinya, kata dia, para pihak dapat menyampaikan kesimpulan itu kepada panitera.

“Tadi dikasih dispensasi sedikit. Dua hari. Tadinya gak ada. Eh ada sehari aja gitu loh. Tapi karena ada masukan, jadi kita harus mengikuti arus bawah sehingga ditampung arus bawah ya udah dua hari gitu tapi saya tuh masuk kembali seperti biasa,” ujar Enny usai persidangan di gedung MK, Jumat (5/4/2024). 

Mengenai keputusan hakim MK, Enny mengatakan, delapan Hakim Konstitusi yang menangani sengketa belum mengetahui pasti apa yang akan terjadi ke depan. 

Terlebih jumlah hakim yang menangani berada pada bilangan genap. Enny mengaku belum mengetahui jika suara setiap hakim imbang antara yang menolak dan menerima permohonan para pemohon.

“Kalau laporan pemusyawaratan hakim menyampaikan pandangannya masing-masing. (kesimpulan) kami belum tahu,” ujar Enny. 

Adapun perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini akan berakhir pada 22 April 2024. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal PHPU 2024. 

Delapan dari sembilan hakim MK yang menangani sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies-Baswedan dan Ganjar-Mahfud adalah Ketua hakim Suhartoyo, dengan tujuh anggota yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur serta Arsul Sani.

Tim Hukum AMIN Sempat Meminta MK untuk Hadirkan Jokowi dalam PHPU

TIM kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menyikapi surat dari Koalisi Masyarakat Sipil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Koalisi itu meminta MK menghadirkan Joko Widodo dalam sidang sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kami bahkan mendukung surat Koalisi Masyarakat Sipil yang ingin Pak Jokowi dihadirkan,” kata anggota tim kuasa hukum Amin, Refly Harun, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Refly mengatakan pihaknya juga satu suara agar MK memanggil delapan pimpinan lembaga. Lembaga itu mencakup kementerian hingga institusi negara.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengantarkan surat ke Biro Humas dan Protokol MK. Surat itu berisi permintaan agar MK memanggil Jokowi dan delapan orang jajarannya.

Sosok-sosok tersebut, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kemudian Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

“Kami pandang sangat penting keterangannya untuk didengarkan dalam sidang PHPU hari-hari ini,” ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Usman Hamid di Gedung MK. (ut)

Continue Reading

Hukum

Harvey Moeis Ditahan! Kejagung Bidik Dua Artis Kaya Raya, Raffi Ahmad Terseret Hal Itu

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kasus korupsi di PT Timah Tbk terus berkembang dan setelah Harvey Moeis,suami Sandra Dewi ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung).

Seperti diketahui, Harvey Moeis adalah tersangka ke-16 dari korupsi di PT Timah Tbk yang merugikan negara hingga Rp 271 triliun.

Robert Bonosusatya (RBS) pun sudah diperiksa Kejagung, namun karena bukti kurang kuat sang bos besar tambang itu luput dari penahanan.

Terbaru, Kejagung mengincar dua pesohor kaya raya, untuk kasus tindak pidana pencucian uang, buntut dari korupsi timah.

Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah.

Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada dua sosok artis terkenal.

“Dengan keterlibatan Harvey Moeis, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejaksaan Agung ada pesohor juga yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna, Rabu (3/4/2024).

Disebutkan akan ada enam tersangka baru dalam kasus tersebut.

“Tambahan tersangka dari informasi dari Kejaksaan Agung ada enam lagi tersangka,” lanjutnya.

Nama Raffi Ahmad pun mencuat, sebagai salah satu artis yang dibidik Kejagung.

Raffi Ahmad diisukan menampung uang berjumlah fantastis yakni Rp 1.000 triliun dari kasus korupsi PT Timah Tbk itu.

Raffi Ahmad tentu saja tak tinggal diam mengetahui isu tersebut dan langsung klarifikasi.

Ayah dua anak itu merasa heran, lantaran ini sudah kali kedua ia digosipkan terlibat dugaan pencucian uang.

“Aku digosipin pencucian uang. Ada lagi, orang-orang pada aneh banget deh. Kemarin digosipin pencucian uang, sekarang digosipin lagi,” kata Raffi Ahmad, Selasa (2/4/2023).

“Apa sih hidup ini?” timpalnya lagi.

Sementara Nagita Slavina yang duduk disamping Raffi turut bertanya soal gosip itu.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini, Rp271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang,” ucap Ketut, Jumat (29/3/2024).

“Ada 16 tersangka di sini, dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberaniannya ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua, ini kita sikat semua,” tegas Ketut.

Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah.

Dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa.

Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan.

“Sangat mungkin bertambah kok, tersangkanya. Kita tetap bekerja sesuai dengan harapan masyarakat, orang yang patut bertanggung jawab, akan kita ungkap. Jadi tidak ada tebang pilih,” bebernya. (ut)

Continue Reading

Hukum

Meragukan Kapasitas Ahli Digital Forensik Kubu AMIN, Hotman Paris Auto Kena Mental

Published

on

REPORTASE INDONESIA – jakarta, Pengacara Hotman Paris selaku tim hukum pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan lantaran menanyakan ahli forensik digital dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Hal itu terjadi saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat pada Senin (1/4/2024) kemarin.

Dalam agenda sidang tersebut, kubu 01 Anies-Muhaimin menghadirkan saksi ahli berdasarkan bukti konkrit yang merupakan ahli forensik dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yudi Prayudi.

“Apakah suara ahli, punya sertifikat punya sertifikat international sebagai ahli digital forensik?” tanya Hotman kepada Yudi dikutip dari cuplikan video yang dibagikan akun X @MichelAdam__, Selasa (2/4/2024).

Diketahui, Yudi diminta untuk memberikan hasil audit forensik digital terhadap aplikasi Sirekap KPU dalam kacamata bidang forensik digital.

Yudi kemudian menjelaskan dirinya bekerja sesuai keahliannya berdasarkan data yang sesuai prosedural.

“Yang sama sampaikan itu adalah pola pikir digital forensik. Kalau digital forensik resmi harus ada request, harus ada prosedural. Yang kami lakukan berdasarkan data yang ada,” ucapnya.

Selain itu, Yudi mengatakan dirinya sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia forensik dan berhasil menyelesaikan pendidikan doktornya di bidang digital forensik.

“Kalau berkaitan dengan kompetensi dan kapasitas saya sebagai ahli forensik, alhamdulillah saya sudah berkecimpung di bidang ini sudah hampir 20 tahun. Baik digital forensik, saya juga lulusan S2 dan S3 digital forensik. Kalau soal sertifikasi, saya dulu sudah pernah beberapa kali mengikuti sertifikasi,” jawab Yudi.

Tak sedikit yang menanggap jika Hotman Paris meremehkan sertifikasi tim ahli pasangan capres AMIN. Namun, ternyata ahli yang dihadirkan bukan orang sembarangan.

“Pengacara 02 memang terkesan meremehkan Saksi Ahli 01, padahal kalau kita cermati Argumentasi yg disampaikan berkualitas. Justru Pengacara 02 dalam melakukan sanggahan atau pertanyaan terkesan hanya membolak balikkan Fakta dan Realita sesuai pemahaman mereka sendiri,” tulis netizen.

“Kalo orang sdh kepepet. Maka menyerang pribadi. Ciri kalo dia diambang kekalahan,” ungkap warganet.

“Beginilah wajah asli ahli2 hukum yg dibutakan dunia…menghinakan diri membela kejahatan yg tampak jelas didepan mata, KOLUSI dan NEPOTISME…” sahut yang lain. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending