Connect with us

Politik

NasDem di DPR Soal Usulan Periksa Jokowi untuk Pemakzulan: Lihat Saja Nanti

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Robert Rouw belum menentukan sikap untuk menanggapi permintaan mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengenai hak angket untuk memeriksa Presiden Jokowi.

Denny meminta agar DPR menggunakan hak angket untuk memeriksa Jokowi dalam rangka pemakzulan karena diduga telah melakukan sejumlah pelanggaran.

“Kita lihat saja nanti,” ujar Robert di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (6/6).

Salah satu dugaan pelanggaran Jokowi adalah membiarkan Kepala Staf Presiden Moeldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Padahal, Menkumham Yasonna Laoly sudah mengakui AHY sebagai ketua umum yang sah.

Rouw mengatakan NasDem belum menentukan sikap karena yakin bahwa Jokowi sebenarnya tidak mendukung manuver kubu Moeldoko merebut Partai Demokrat dari AHY.

“Saya masih yakin enggak mungkin (Jokowi mendukung Moeldoko) lah seperti itu,” kata Rouw.

Apabila mayoritas fraksi di DPR tidak akan memeriksa Jokowi dalam rangka pemakzulan, Rouw tetap menganggap manuver Moeldoko sebagai hal yang serius.

Menurutnya, gelagat Moeldoko sejauh ini sudah menjadi perhatian publik. Presiden Jokowi pun jadi kena imbas. Misalnya citra buruk dan persepsi negatif karena anak buahnya mengganggu kedaulatan partai politik. Bahkan dianggap layak untuk dimakzulkan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana.

“Ya, kan, yang dirugikan presiden. Akhirnya dianggap bahwa itu (campur tangan) presiden. Dia kepala staf loh, melekat sama presiden. Jadi, semua gerakannya dia itu ya gerakan presiden,” kata dia.

Saat ini, kubu Moeldoko sudah mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas SK Menkumham mengenai kepengurusan Partai Demokrat yang diketuai AHY.

Menurut Rouw, sikap Moeldoko yang berani menempuh langkah hukum lanjutan itu perlu ditanggapi serius oleh Jokowi. Jika tidak, Rouw menganggap wajar jika masyarakat mengaitkan gelagat Moeldoko dengan restu Jokowi merebut Demokrat dari AHY.

“Kalau tidak disetujui pun (seharusnya) nyuruh mundur, kenapa terus dia lakukan itu? Jadi, saya kira masyarakat Indonesia sudah paham benar, mengerti, sudah tahu ini politik seperti apa,” ucapnya.

Sebelumnya, Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengirim surat terbuka kepada pimpinan DPR. Dia meminta DPR untuk memeriksa Presiden Jokowi dalam rangka pemakzulan karena diduga sudah melakukan sejumlah pelanggaran.

Denny menyebutkan setidaknya tiga dugaan pelanggaran. Pertama, dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk menjegal Anies Baswedan menjadi calon presiden di Pilpres 2024.

Kedua, Jokowi diduga membiarkan anak buahnya yakni KSP Moeldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Padahal, Menkumham Yasonna Laoly sudah mengakui Partai Demokrat kepengurusan AHY.

Ketiga, Denny menduga Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan partai politik agar menentukan koalisi dan capres-cawapres sesuai kehendaknya.

“Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024,” tulis Denny dalam surat terbuka kepada pimpinan DPR, hari ini.

Seskab Pramono Anung dan Stafsus Kemensetneg Faldo Maldini untuk mengonfirmasi dugaan pelanggaran Jokowi yang diucapkan Denny. Namun belum ada yang merespons. (tri)

Politik

Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 di DPR

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mencuat wacana yang mengusulkan agar hak angket DPR digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Usulan tersebut datang dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar meminta dua partai pengusungnya di DPR, yakni PDI-P dan PPP untuk menggunakan hak angket mereka.

Dilansir dari situs resmi DPR, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Bahkan, Ganjar mendorong kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024. Ganjar menyebutkan, dibutuhkan komunikasi antara kubu pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk memuluskan wacana hak angket ini.

Menurutnya, dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDI-P dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujarnya.

Didukung Anies

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan, partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan untuk penyelidikan kecurangan pemilihan umum.

Tiga partai tersebut yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. “Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Jika perlu, Bongkar semua kecurangan pemilu 2014 dan 2019, sekalian Makzulkan Jokowi karena sudah banyak melanggar UU dan diskualifikasi paslon 02 Prabowo-Gibran yang cacat hukum dan melanggar konstitus yang menghasilkan anak Haram Konstitusi. (ut)

Continue Reading

Politik

AMIN Tetap Kompak di Jalan Perubahan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, membantah kabar keretakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Koalisi yang ditopang tiga partai politik itu, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dipastikan tetap pada komitmen perubahan.

Pernyataan itu ditegaskan pasangan berjuluk Amin, usai pertemuan dengan Tim Hukum Nasional Amin, di Yusuf Building Law Firm, di Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

“Saya terus di jalan perubahan,” kata Anies Baswedan.

“Saya terus di jalan perubahan,” timpal Muhaimin Iskandar.

“Kami terus di jalan perubahan,” keduanya menegaskan.

Anies juga menyampaikan, dirinya bersama Cak Imin serta Koalisi Perubahan rutin melakukan pertemuan, meski tidak selalu diliput media.

“Kami semua solid, nggak ada yang berubah, Anies-Muhaimin jalan bersama terus,” pungkasnya. (utw)

Continue Reading

Politik

Kubu Anies dan Ganjar Mau Batalkan Hasil Pilpres karena Kecurangan Masif lewat MK, Yusril: Tidak Apa-apa, asal Ada Bukti

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Prof. Yusril Ihza Mahendra, menduga kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kemudian, Yusril menyebut bahwa kubu Ganjar dan Anies tersebut pasti akan meminta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diulang.

Menurut Yusril, hal tersebut sebenarnya tidak masalah, asalkan ada buktinya. “Dari wacana yang berkembang, kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin nampaknya akan meminta agar MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM (terstruktur, sistematik, dan masif) dan meminta Pemilu 2024 ulang,” ujar Yusril saat dimintai konfirmasi, Senin (19/2/2024).

“Tidak apa-apa mereka mengemukakan petitum seperti itu, asal mereka bisa membuktikannya,” katanya melanjutkan. Yusril menjelaskan, kubu pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait.

Dia menegaskan bahwa kubu Prabowo-Gibran akan menghadapi dan membantah gugatan ke MK tersebut. “Dan mengemukakan argumentasi hukum untuk menyanggah argumentasi mereka. Kami telah bersiap-siap untuk menghadapi sidang MK tersebut,” ujar Yusril.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud memberikan sinyal bakal mengajukan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Deputi TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengajukan sengketa pilpres ke MK adalah satu-satunya jalan untuk memastikan pemilu berjalan bersih, transparan, jujur, dan adil.

“Kita ingin membangun sistem pemilu yang betul-betul bersih, transparan, jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada publik, dan satu-satunya jalan adalah kita harus pergi ke Mahkamah Konstitusi,” kata Todung di Media Center TPN, Jakarta pada 16 Februari 2024.

Namun demikian, Todung menilai rencana mengajukan sengketa ke MK masih terlalu dini untuk diungkapkan. Menurut dia, TPN Ganjar-Mahfud juga akan menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta melapor ke pihak kepolisian apabila terdapat tindak pidana.

“Tapi dalam hal sengketa pilpres, saya kira pilihan kita, dan ini pilihan yang konstitusional adalah mengikuti jalan konsitusional. Jalan konstitusional itu adalah mengajukan penyelesaian sengketa pilpres,” ujar Todung. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending