Connect with us

Peristiwa

Ngototnya Rezim Jokowi Kerjakan Proyek Kereta Cepat Cina Yang Tabrak Semua Aturan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Setelah upaya untuk meringankan bunga pinjaman China proyek Kereta Cepat Indonesia China yang dilakukan Luhut Panjaitan dinilai gagal, maka kegelisahan besar terjadi di kalangan Pemerintah maupun rakyat Indonesia. Para pengamat mengkritisi tajam program yang sejak awal memang kontroversial. Terkesan Jokowi memaksakan kehendak untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

Kereta yang tidak jelas urgensi dengan keputusan grasa-grusu itu mulai terasa dikerjakan dan berjalan dengan menabrak-nabrak, antara lain :

Pertama, menabrak Konstitusi bahkan Ideologi karena tidak berbasis pada perwujudan asas kedaulatan rakyat. Tidak ada persetujuan rakyat atas pilihan proyek. Sila keempat Pancasila dilanggar. Proyek Kereta Cepat lebih berorientasi kepentingan kelompok kecil ketimbang rakyat kebanyakan. Suara rakyat diabaikan.

Kedua, menabrak APBN. Pada awalnya Presiden sesumbar proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN namun perkembangan terakhir justru Pemerintah China mensyaratkan adanya jaminan hutang APBN. Inilah yang kemudiannya menjadi keprihatinan bahwa Indonesia telah menjadi korban dari jebakan hutang China. Situasi serba salah antara menuntaskan dan menghentikan. Kedua-duanya merugikan.

Ketiga, menabrak Jepang karena proyek bersama China ini telah menyingkirkan tawaran kerjasama Jepang. Kini terasa tekanan China yang jauh lebih berat dibandingkan pilihan waktu itu adalah negara Jepang. Dampaknya Jepang pun hengkang dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Softbank group telah lari tungggang langgang. IKN terancam gagal.

Keempat, menabrak kereta lain. Menurut Luhut jika Kereta Cepat Indonesia China telah beroperasi, maka Kereta Argo Parahiyangan yang selama ini melayani penumpang Bandung Jakarta harus berhenti. Route Jakarta Bandung dipaksakan untuk menggunakan Kereta Cepat yang jauh lebih mahal tarifnya.

Kelima, menabrak akal sehat. Membuat Kereta Cepat Bandung-Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, ternyata Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan. Ingin mempercepat waktu tempuh Jakarta-Bandung malah stasiun bukan di Bandung tapi Padalarang. Harus ganti kendaraan. Sangat tidak efisien dan memperlambat. Belum lagi banyak alternatif penggunaan kendaraan Bandung Jakarta. Jarak pendek dan waktu tempuh yang tidak terlalu lama.

Kereta Cepat dibayang-bayangi kerugian bahkan kegagalan. Jangan jangan segera masuk ke Museum Kereta Api. Saat ini Indonesia harus menambah utang 8,36 Trilyun. Jika benar gagal maka Presiden Jokowi bersama Luhut dan penanggungjawab lainnya harus diseret ke meja hijau. Risiko dari kenekadan harus ditanggung, termasuk masuk bui.

Debt trap China hampir terbukti. Kebodohan pemimpin negeri ini berbau kolusi dan korupsi. Harus segera diusut tuntas agar diketahui apa motif dari memaksakan proyek Kereta Cepat Indonesia China.

Proyek ini semakin membuka pintu bagi aneksasi China atas Indonesia serta begitu ngototnya rezim jokowi menginginkan proyek ini dikerjakan oleh pihak cina ketimbang jepang agar dapat kongkalikong mengeruk cuan haram. (ut)

Peristiwa

Kementerian ESDM Tangkap WNA Cina Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kalbar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Seorang WNA asal China berinisial YH ditangkap karena melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin atau ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Temuan kasus ini berawal dari penyidik PPNS Minerba bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri yang mengadakan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atau wasmatlitrik terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas.

Melalui wasmatlitrik, para penyidik menemukan aktivitas pertambangan tersebut, yang berlangsung di bawah tanah.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi.

“Dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi pengambilan bijih emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di terowongan tersebut,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi di jakarta, (14/5/2024). (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke Kemenkeu dan Dibebastugaskan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebastugaskan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Kamis (9/5/2024).

Hal ini sebagai bentuk lanjut dari kasus terkait persoalan bisnis dan hukum yang dihadapi Rahmady.

“Atas dasar hasil pemeriksaan internal, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan terhitung sejak 9 Mei lalu untuk mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (13/5/2024).

DJBC sudah melakukan pemeriksaan internal terkait permasalahan yang dihadapi oleh Rahmady.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Rahmady terkait dengan konflik kepentingan bisnis yang juga melibatkan istri Rahmady, yaitu Margaret Christina. Rahmady dilaporkan oleh Wijanto Tirtasana karena permasalahan bisnis antara kedua belah pihak.

Pada 2019 Margaret mendirikan perusahaan swasta bernama PT Mitra Cipta Agro dan menunjuk Wijanto sebagai CEO. Dalam perjalanan menjalankan usaha bersama terjadi konflik bisnis. Akhirnya kedua belah pihak saling lapor ke aparat penegak hukum. (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Tolak Putusan MK, Din Syamsuddin dan Rizieq Shihab Siapkan Aksi Demonstrasi Besar Pada Mei Mendatang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tak terima dengan putusan MK terkait sengketa Pilpres yang menyebut tak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada proses pemilu 2024, Ketua Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Din Syamsuddin menyebut akan menyiapkan aksi besar bersama Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Din Syamsuddin mengaku telah lama mengetahui intervensi Presiden Jokowi ke MK. Oleh karena MK dianggap tak lagi bisa diandalkan netralitasnya, ia menyiapkan perlawanan melalui unjuk rasa yang akan digelar bulan depan.

Unjuk rasa berskala besar itu menurut Din Syamsuddin rencananya akan digelar pada 20 Mei 2024 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan berlokasi langsung di depan Istana.

“20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak lagi (demo) di DPR, tidak lagi di Mahkamah Konstitusi, kita pindah ke sebelah sana, di depan Istana Negara. Ini usul saya,” ujarnya saat melakukan orasi mengawal putusan MK di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Dalam pernyataannya tersebut ia memastikan bahwa bersama dengan koalisi aksi massa lain pihaknya akan menyiapkan massa yang lebih besar untuk mengepung Istana Negara.

“20 Mei kita siapkan yang sebesar-besarnya. Kita kepung Istana Negara,” pungkasnya.

Perihal penolakan permohonan sengketa Pilpres oleh MK, Din Syamsuddin menyebut bahwa Jokowi telah mengintervensi MK sejak tahun 2015.

“Pada 2015 saya menengarai, saya mengendus. Saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi,” ujarnya dalam kesempatan orasi yang sama.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan menolak gugatan perkara PHPU yang dimohonkan oleh paslon 01 dan 03 dengan alasan tidak menemukan bukti keterlibatan Jokowi dalam dugaan “cawe-cawe” presiden pada penyelenggaraan pemilu 2024. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending